sering disalah gunakan, itulah sebabnyadahulu obatobat yang mengandung Carisoprodol permnah mendapatiin edar dari kementrian kesehatan akan tetapi sekarang ini ijin edarnyasudah tidak ada lagi sudah dicabut;Bahwa benar terhadap barang bukti obat itu ahli diminta menelitikandungannya;Bahwa Obat itu akan menjadi obat bila dikonsumsi sesuai dengandosisnya, kalau tidak sesuai maka akan berbahaya;Bahwa Kalau dikonsumsi oleh orang dewasa sesuai dengan aturanmaka akan menjadi obat tapi kalau obat ini obat

ilegal maka dianjurkanuntuk tidak dikonsumsi karena tidak diketahui keamanannya ahli pernahmelihat situasi atau lokasi sebagaimana yang ada dalam foto didalamberkas, baik gudang, tumpukan bahan baku, meisnmesin dan lainlain;Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN SktBahwa Menurut ahli kondisi produksi obat sebagaimana dalam fotodalam berkas tersebut tidak Sesuai dengan aturan produksi obatobatan;Bahwa Yang pertama, obat akan menjadi obat tapi kalau obat ini obatilegal maka dianjurkan

diduga memenuhi unsur perbuatan pidana tetapi tidak dapat dituntutpertanggung jawaban pidananya berdasarkan kualitas dan kemampuannyasebagai subyek dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan halhal yangdapat mempengaruhi beratringannya pidana tersebut;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa berpotensi dapat membahayakan konsumen penggunaobat tersebut; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalampemberantasan obat

ilegal;Halhal yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya; Terdakwa mengaku belum pernah dipidana;Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum danPembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan olehperbuatan Terdakwa serta mengingat pula halhal yang memberatkan danmeringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yangdituntutkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa

Hal ini merupakan tindak pidanasesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;Bahwa Perbuatan saksi Kartawinata alias Riyan , terdakwa M.Syahrul Munirdalam melakukan kegiatan dan penyaluran obat termasuk vaksin merupakantindak pidana karena melakukan penyaluran obat ilegal (palsu) dan bukanmerupakan pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan praktikkefarmasian dalam hal ini penyimpanan dan penyaluran obat termasuk vaksin.Bahwa untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhikaidah

Hal inimerupakan tindak pidana sesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun2009;Bahwa Perbuatan saski Kartawinata alias Riyan, terdakwa M.Syahrul MunirNIR dalam melakukan kegiatan dan penyaluran obat termasuk vaksinmerupakan tindak pidana karena melakukan penyaluran obat ilegal (palsu)dan bukan merupakan pihak atau orang yang berwenang untuk melakukanpraktik kefarmasian dalam hal ini penyimpanan dan penyaluran obat termasukvaksin.

lima riburupiah);yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadapbarang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikanbarang bukti dalam perkara atas nama SANDIGO Alias SANDI Bin TAMRIN;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalamupaya pemberantasan obat

ilegal dan penyalahgunaan obat; Perbuatan Terdakwa beresiko membahayakan dan mengancam nyawapembeli obat THD berlogo Y karena dikonsumsi tidak sesuai aturan pakaidan indikasi medis yang seharusnya; Terdakwa dalam melakukan kejahatan mengikutsertakan anak dibawahumur yang bekerja padanya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani

terkait dengankesehatan ibu dan anak saja itupun setelah mendapatkan izin terlebihdahulu dari dinas kesehatan;Bahwa terkait dengan peredaran obat keras maka harus memilikikewenangan dari dua sisi yaitu secara subjektif merupakan orang yangHalaman 45 dari 96 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Prpberwenang dan berkeahlian lalu secara objektif yang terkait dengan izinedar obat keras itu sendiri; Bahwa Ahli belum dapat mengetahui apakah barang bukti berupa obatkeras yang disita dari Terdakwa merupakan obat

ilegal atau tidak karenaharus dilakukan pengujian terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannyakepada Penyidik BBPOM Pekanbaru;Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait dengan peredaran obatkeras tanpa hak dan izin edar;Bahwa Terdakwa menjual obat rematik yang merupakan gabungan dari limajenis obat yang diracik dan dijadikan satu dalam kantung plastik;Bahwa

Hal ini merupakan tindakpidana sesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.e Perbuatan Terdakwa KARTAWINATA alias RIYAN,saksi MSSYAHRUL MUNIR dalam melakukan kegiatandan penyaluran obat termasuk vaksin merupakantindak pidana karena melakukan penyaluran obat ilegal(palsu) dan bukan merupakan pihak atau orang yangberwenang untuk melakukan praktik kefarmasiandalam hal ini penyimpanan dan penyaluran obattermasuk vaksin.

Hal ini merupakan tindakpidana sesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.Perbuatan Terdakwa KARTAWINATA alias RIYAN, saksi MSYAHRUL MUNIRdalam melakukan kegiatan dan penyaluran obat termasuk vaksin merupakan tindakpidana karena melakukan penyaluran obat ilegal (palsu) dan bukan merupakan pihakatau orang yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal inipenyimpanan dan penyaluran obat termasuk vaksin.

Hal inimerupakan tindak pidana sesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun2009.Bahwa Perbuatan saksi Kartawinata alias Riyan , terdakwa M.Syahrul Munirdalam melakukan kegiatan dan penyaluran obat termasuk vaksin merupakantindak pidana karena melakukan penyaluran obat ilegal (palsu) dan bukanmerupakan pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan praktikkefarmasian dalam hal ini penyimpanan dan penyaluran obat termasukvaksin.

Hal ini merupakantindak pidana sesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.Bahwa Perbuatan saski Kartawinata alias Riyan, terdakwa M.Syahrul MunirNIR dalam melakukan kegiatan dan penyaluran obat termasuk vaksinmerupakan tindak pidana karena melakukan penyaluran obat ilegal (palsu)dan bukan merupakan pihak atau orang yang berwenang untuk melakukanpraktik kefarmasian dalam hal ini penyimpanan dan penyaluran obattermasuk vaksin.

unsur perbuatan pidana tetapi tidakdapat dituntut pertanggung jawaban pidananya berdasarkan kualitas dankemampuannya sebagai subyek dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan halhal yangdapat mempengaruhi beratringannya pidana tersebut;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; Perbuatan Para Terdakwa berpotensi dapat membahayakan konsumenpengguna obat tersebut; Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalampemberantasan obat

ilegal;Halhal yang meringankan: Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya; Para Terdakwa mengaku belum pernah dipidana;Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum danPembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta akibat yang ditimbulkanHalaman 68 dari 70 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Skt.oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula halhal yang memberatkandan meringankan tersebut diatas, maka

(Bukti T23)Berdasarkan Surat Nomor PY.09.72.05.14.0932 tanggal 19Mei 2014, Perihal Permohonan Pemblokiran Website,BPOM telah melakukan pengkajian dan menemukenaliadanya 302 (tiga ratus dua) website yang memuat iklanproduk obat ilegal termasuk obat palsu yang melanggar UU36 Tahun 1999 tentang Kesehatan dan Pasal 32 PP 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi danAlat Kesehatan.

ANTON membeli obattradisional tanpa izin da obat keras tersebut dari Sumber tidak resmi danHalaman 150 dari 192 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Pdgtidak memiliki nota pembelian secara legal yang merupakan kebiasaandan modus jual beli obat obat ilegal.