• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013; 3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.233.000.- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

  G/307/B.II/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Lampung Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugatterhadap Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;52.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur LampungNo.G/307/B.1I/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut SuratKeputusan Gubernur Lampung No.

  Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalin yang dinyatakan dalameksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satukesatuan dengan pokok perkara 50nnnnnnn nnerKEWENANGAN MENGADILI 5Bahwa perkara a quo adalah proses pergantian antar waktu yangmasuk dalam ruang lingkup politik, yang penyelesaiannya bukanmenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenangmengadili perkara a quo, dengan alas an bahwa bilamana mencermatiSurat

  Gugatan Penggugat (Schrifelijk Voredering) secara teliti danseksama, dapat disimpulkan bahwa materi atau obyek sengketa yangdijadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugatadalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sangat berkaitanerat dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) ;Karena pokok sengketa adalah proses PAW yang masuk dalam ruanglingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan Pemilu, maka sesuaidengan ketentuan pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor

  BUDI SANTOSO, SE telah dilantik sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Lampung Selatan Pengganti Antar Waktu terhadapPenggugat, oleh karena telah menjabat sebagai Anggota DPRDKabupaten Lampung Selatan, maka Sdr.

• Penggugat:
  1.WAHIDIN
  2.ZULKHAIR
  Tergugat:
  MAHKAMAH ORGANISASI PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
  Turut Tergugat:
  1.DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
  2.DEWAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WKTU DPP PPMI

• 2010 antara DESSY DWIYANTI AYU dengan SUSILOWATI.3. 1 (satu) lembar copy transfer via intemet Banking BCA dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.4. 1 (satu) lembar copy transfer via intemet bangking Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.5. 1 (satu) lembar copy transfer Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.6. 1 (satu) lembar copy transfer Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.7. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana antar

  Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.12. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso teregalisir Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.13. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Rek No.204-003-9085 An.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 13 Desember 2010.16. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO ke Rek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 16 Desember 2010.17. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.92.500.000,- dari rekening No.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.18. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.92.500.000,- dari rek no.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.19. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 27 Oktober 2010.20. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 28 Oktober 2010.21. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an.

  DESSYDWIYANTI AYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesarRp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) dari rek No.204003908An. KOKO SUNARKO ke Rek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTIAYU tanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesarRp.92.500.000, dari rekening No.2040039085 an. KOKO SUNARKO kerek no.5800155829 an.

  DESSY DWITYANTIAYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO keRek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYUtanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rekeningNo.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rekno.5800155829 an.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rek no.2040039085 an.KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an. DESSYDWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDYSUDASRIL ke Rek 5800155829 an.

  DESSY DWIYANTIAYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO keRek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYUtanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rekeningNo.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rekno.5800155829 an.

• Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. 240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an. TB Herlanda Tawakal untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda City Nopol. B 8778 EL senilai Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta) rupiah pada tanggal 4 Nopember 2015 ;- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. 240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an.

  A 8329 PD senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 26 November 2015 ;- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. 240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an. TB Herlanda Tawakal untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Civic Nopol. B 1982 NO senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 November 2015 ;- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. 240333088 an.

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No.240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an. TBHerlanda Tawakal untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda City Nopol.B 8778 EL senilai Rp. 67.000.000, (enam puluh tujuh juta) rupiah padatanggal 4 Nopember 2015 ;1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No.240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an.

  A8329 PD senilai Rp. 43.000.000, (empat puluh tiga juta rupiah) padatanggal 26 November 2015 ;1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No.240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an. TBHerlanda Tawakal untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Civic Nopol.B 1982 NO senilai Rp. 135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah)pada tanggal 27 November 2015 ;1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No.240333088 an. Hengky Raharja kepada No.

  B 8778 EL senilaiRp. 67.000.000, (enam puluh tujuh juta) rupiah pada tanggal 4 Nopember2015; 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No.240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an. TB HerlandaTawakal untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol. A 8329 PDsenilai Rp. 43.000.000, (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 26November 2015 ; 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. 240333088an. Hengky Raharja kepada No.

  B 1982 NO senilaiRp. 135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27November 2015 ; 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. 240333088an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an.

  Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No.240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an. TBHerlanda Tawakal untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda City Nopol.B 8778 EL senilai Rp. 67.000.000, (enam puluh tujuh juta) rupiah padatanggal 4 Nopember 2015 ;1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No.240333088 an. Hengky Raharja kepada No. Rek. 5410388687an.

• D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;

• 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117;
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah

  );

• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022

  atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

• M E N G A D I L I:DALAM PENUNDAAN; Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ; DALAM EKSEPSI; Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA: 1.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ; 3.

  Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Pengggugat dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana keadaan semula; 5.

  hukum (rechtsgevolgen) dari penerbitanobjek sengketa seperti diterangkan pada poin 1.3 Jawaban ini, makayang memiliki kepentingan hukum dan mempunyai /ega/l standingmengajukan gugatan terhadap objek sengketa sesungguhnya adalahPara CalonPengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Konawe lainnya yang berpeluang ditetapkan oleh Tergugat,tetapi tidak ditetapkan dalam objek sengketa sehingga gagal menimbulkan hak baru baginya;Bahwa Para Penggugat bukanlah Para Calon Pengganti Antar

  Waktu sebagaimana tersebut pada poin 2.7.7menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi PemilihanUmum Kabupaten Konawe Periode 20132018 yang dibuktikandengan Berita Acara Nomor 03/BA/I/2015; Halaman 28 dari62 Hal.

  Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.KdiPengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KonaweSelatan Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 20132018, tanggal 20Januari, maka dalildalil gugatan Para Penggugat akan ditolak oleh Tergugatyang akan diuraikan pada paragrafparagraf selanjutnya dalam Jawaban ini; .

  Bahwa, akibat hukum (rechtsgevolgen) dari penerbitan objek sengketa adalahtimbulnya hak baru bagi Para Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, danbukanlah hilangnya hak Para Penggugat seperti yang didalilkan dalamgugatannya pada posita (3) ; .

  Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan keputusan pemberhentiantetap Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabutaen Konawe, Tergugatmelaukan rapat pleno pengganti antar waktu anggota KPU KabupatenKonawe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/V/2015Tentang Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 20132018 (vide Bukti T9) ;.

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim Antar bin Antar) dengan Pemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilaksanakan tanggal 02 Maret 1983 di Kecamatan Momunu;

  3.

  PENETAPANNomor 81/Pdt.P/2019/PA.Buol2 ONseyAial ssDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonanPengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Salim Antar bin Antar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidaktamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di JI.Poros Desa Dusun lI,RT. 003 / RW. 001, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, KabupatenBuol; Sebagai :

  Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( Salim Antar bin Antar ) denganPemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilangsungkan pada tanggal7 Juli 1985 di wilayah hokum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;3.

  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor7205010107640019 tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Salim Antar,Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No : 81/Pdt.P/2019/PA.BuolBukti surat tersebut telan diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, selanjutnyadiberi kode bukti P.1;2.

  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Salim Antar bin Antar)dengan Pemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilaksanakantanggal 7 Juli 1985 di Kecamatan Momunu;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hariSenin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Nurmaidah,S.HI.

• PUTRIMANDIRI ANTAR LINTAS, diwakili oleh KOMALASARI
  Tergugat:
  1.PT. Anugrah Berkat Usaha, diwakili oleh DANIEL NAJONG
  2.PT. Liga Adhi Buana, diwakili oleh ANIE ROSLINA SIAHAAN
  3.PT. Wijaya Karya Persero, Tbk Badan Usaha Milik Negara

  Pekerjaan sebagai Direktur PT.PUTRIMANDIRI ANTAR LINTASyang beralamat di Gedung Poskapal Koamanda Jalan TabahRaya No. 19 Kompleks TNI AL Sunter Kelapa Gading JakartaUtara dalam hal ini diwakili kKuasa Hukumnya bernama 1.

• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20183.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20184. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

  OBJEK SENGKETA;Keputusan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku Nomor 147122 Tahun 2018tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto KecamatanSaparua. Kabupaten Maluku Tengah tanggal 01 Februari 2018, khusus Nomorurut 1 (Satu) atas nama Zeth Jacob Tetelepta.ll DASAR DAN ALASAN GUGATAN;1.

  Waktu KeanggotaanSaniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri :1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan saniri negeri ataubadan permuyawaratan negeri, karena :a) Meninggal duniab) Permintaan sendiric) Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkanHalaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN2) Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan sanirinegeri atau badan permusyweratan negeri sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturantata tertio saniri

  waktu, disyaratkan adamusyawarah Soa;Bahwa saksi menyatakanalasan pergantian antar waktu Ketua SaniriNegeri dalam Berita Acara Soa, saya baca tapi sudah lupa;Bahwa saksi menyatakanyang menggantikan berasal dari Soa Teteleptadan ada alasan pemberhentian;Bahwa saksi menyatakanmekanisme pergantian antar waktu saniri negerisetelah diadakan rapat soa adalah Pengusulan disampaikan oleh SaniriNegeri kepada pemerintahan, yaitu dari Raja kemudian ke Camat laludisampaikan kepada Bupati;Bahwa saksi menyatakandalam

  Bahwa memperhatikan Surat Camat Saparua Nomor 410/05tanggal 10 Januari 2018 dan Surat Penjabat KepalaPemerintahan Negeri Porto Nomor 140/07//2018, tanggal 5Januari 2018 Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu SaniriNegeri dan Berita Acara Rapat Soa Keterwakilan dalamrangka Pergantian Antar Waktu Saniri Negei Porto. KecamatanSaparua telah mengalami perubahan komposisinyab.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah,Nomor: 147122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu AnggotaSaniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,tanggal 01 Februari 20183.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;----------------------------------------3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;--------------------------------------------

  waktu~ dari KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRDkabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepadapimpinan partai politik yang bersangkutan,menyampaikannama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dannama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melaluiBupati/Walikota untuk diresmikan pemberhentian danpengangkatannya ; Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan namacalon pengganti antar waktu, atau menyampaikan namapengganti antar waktu yang tidak sesuai

  TINDAKAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT :16Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan keputusanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

  ayat 7, padahal ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2)huruf c yang disebutkan diatas adalah peraturan pelaksana dariPasal 383 ayat (1) hurufc dan ayat (2) huruf c Undang UndangNomor 27 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur tentangHalaman 23Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN2424pemberhentian antar waktu) anggota DPRD Kabupaten/Kota,sedangkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 sampai dengan 7 PP No. 16Tahun 2010 adalah aturan hukum yang mengatur tentangpergantian antar waktu bukan pemberhentian antar

  dari Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf cUndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 yang secara khususmengatur tentang pemberhentian antar waktu anggota DPRDKabupaten/Kota, sedangkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 sampaidengan 7 PP No.16 Tahun 2010 adalah aturan hukum yang mengaturtentang pergantian antar waktu bukan pemberhentian antar waktusebagaimana diuraikan dalam objekQUQGESN secre neneemereeeeeeeBahwa kekeliruan Penggugat memahami kaidah hukum tentangperbedaan pemberhentian antar waktu dengan

  G/2013/PTUNMDN64Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian SementaraPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota menyatakan :1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena :a. meninggaldunia ; b. mengundurkan diri; atau ; diberhentikan ;2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oc,apabila :a.

• .- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.22.505.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 05 Maret2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.35.875.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 02 Desember 2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.75.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr.

  Andri Octavian tanggal 29 Pebruari 2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.20.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 08 Maret 2012.- 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.75.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 19 April 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

  Andri Octavian tanggal 22 Pebruari 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.22.505.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 05 Maret2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.35.875.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 02 Desember 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr.

  Andri Octavian tanggal 29 Pebruari 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.20.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 08 Maret 2012.e 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr.

  Andri Octavian tanggal 22 Pebruari 2011.1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.22.505.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. AndriOctavian tanggal 05 Maret2011.1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.35.875.000,. dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. AndriOctavian tanggal 02 Desember 2011.471 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr.

• Menunda Pelaksanaan Lebih Lanjut Dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; DALAM EKSEPSI ; Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; 2.

  Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; 3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; 4.

  Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana point 10 yang menerbitkan22.Surat Keputusan untuk memberhentikan PENGGUGAT bersama 4(empat) anggota KPU Dogiyai, Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar WaktuAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dinyatakanBatal atau Tidak Sah dan harus dicabut;Bahwa dengana adanya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian danPergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogjiyai;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogjiyai;4.

  Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.

  Bahwa bukti dalil Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPUKabupaten Dogiyai yang SAH dinyatakan dalam Surat KeputusanKPU Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu AnggotaKPU kabupaten Dogiyai periode 20082013;9.

  Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar WaktuAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;Hal. 45 dari 47 Hal.

• Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 7561/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian Dr.

  Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;

• Mewajibkan Tergugat untuk merehabiltasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat, dan martabatnya serta hak-haknya seperti semula sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

  Bahwa sejak tanggal 30 April 2019 Penggugat ditetapkanmenjadi wakil dekan bidang akademik Fakultas IIlmu Sosial dan IImuPolitik pengganti antar waktu masa jabatan 20172021, tidak adapihak yang keberatan terkait diangkatnya Penggugat sebagai wakildekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politikpengganti antar waktu Masa Jabatan 2017 2021.15.

  Nisbah, S.Sos., M.Si sebagai WakilDekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 sebagai bentuk koreksi atau menganulir Keputusan RektorUniversitas Tadulako Nomor 3952/UN28/KP/2019 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi TugasTambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas IlmuSosial dan IImu Politik Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 yang menetapkan Penggugat sebagai Wakil Dekan BidangAkademik

  Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosialdan IImu Politik Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20132021 tidakberpegang pada Dasar Fakta yang Teguh (Lihat: Philipus M.

  Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Wakil Dekan BidangAkademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pengganti Antar WaktuMasa Jabatan 20172021 berdasarkan Keputusan Rektor UniversitasTadulako Nomor: 3952/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai WakilDekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021tertanggal 30 April 2019 (vide: bukti P52);6.

  Nisbah, S.Sos, M.Sisebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 tanggal 8 November 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan RektorUniversitas Tadulako Nomor: 7561/UN28/KP/2019 TentangPemberhentian Dr. Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan BidangAkademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TadulakoPengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 tanggal 8 November2019;4.

• Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 51/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Anami Akbar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

  Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 52/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ir. Ansori sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

  denganmelakukan verifikasi terhadap surat usulan Penggantian Antar Waktu yangditandangani oleh M.

  Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum, dinyatakan bahwa :Anggota DPRD Kab/Kota berhenti antar waktu karena :a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri;c Diberhentikan;Anggota DPRD Kab/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c, apabila :a Tidak dapat ...

  Ir.Ansori Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dengan demikian Penggugat I,J, dan IIIsudah selayaknya digantikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD BagianKeempat Belas Mengenai Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu,dan Pemberhentian Sementara, Paragraf 1 Pemberhentian Antar Waktu Pasal 383 ayat(1) huruf c, dan ayat (2) huruf e, h, dan i. dan Pasal 384 ayat (1), (4), Jadi dengandemikian Penggugat I, I, dan III tidak mempunyai

  15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten2 Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 51/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten3 Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 52/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota

  Ansori dari Anggota DPRD Tebo danPergantian Antar Waktu (sesuai asli); Surat Ketua DPRD Kab. Tebo No. 171.2/ 66/DPRD/2013 tanggal 29Juli 2013 kepada Ketua KPU Kab. Tebo perihal PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Kab. Tebo dari PKPB (sesuai asli);Surat Ketua KPU Kab. Tebo No. 477/KPU005.435378/VII/2013tanggal 31 Juli 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Tebo perihalPenggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Tebo dari PKPB(sesuai asli);Berita Acara Penggantian Antar Waktu DPRD Kab.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013; 3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

• DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
  DALAM POKOK SENGKETA:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2.Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Gubernur Bali Nomor 1276/04-A/HK/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama I Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei 2016;
  3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:,br>Keputusan Gubernur

  Bali Nomor 1276/04-A/HK/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama I Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei;
  4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

  Tanggal 23 Maret 2016, DPP PDI Perjuangan memberikan persetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Badung atas nama Made.../21 Made Sugita, S.Sos (Penggugat) dan menetapkan Putu Yunita Oktarinisebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Badungperiode 20142019, sebagaimana Surat Nomor: 1364/IN/DPP/III/2016;.

  Tanggal 12 April 2016, DPC Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganKabupaten Badung mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu danPengganti Antar Waktu, yaitu memberhetikan Made Sugita, S.Sos(Penggugat), dan mengusulkan pengganti a.n Putu Yunita Oktarindengan surat Nomor 033/IN/DPC03.09/III/2016 kepada Ketua DPRDKabupaten Badungn 2 nnn nn nn nnn nn nnn n nn nee. Tanggal 20 April 2016, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBadung mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kab.

  Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten BadungNomor 033/IN/DPC03.09/III/2016 tanggal 12 April 2016 perihal usulanPemberhentian Antar Waktu dan Pengganti Antar Waktu, yaitumemberhentikan Made Sugita, S.Sos (Penggugat), dan mengusulkanpengganti a.n Putu Yunita Oktarini;d. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung Nomor :170.2/577/DPRD Tanggal 20 April 2016 perihal usul Pemberhentian danPenggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.

  Calon Penganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenBadung, sebagaimana Berita acara Hasil Penelitian KelengkapanAdministrasi Pemberhentian Antar Waku Anggota DPRD Kabupaten BadungNomor: 171/8104/Bid.II/BKBP tanggal 10 Mei 2016 dan Hasil PenelitianKelengkapan Adminstrasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Badung Tahun 2016 Nomor: 171.1/8107/Bid.II/BKBP tanggal 10Mei 2016, dan dalam penomoran proses Penggantian Antar Waktu diberikannomor terlebin dahulu baru) nomor Peresmian Pemberhentiannya

  Komisi Pemilihan Umum KabupatenBadung Nomor : 98/KPU Kab/016.433789/IV/2016tanggal 19 April 2016, perihal : Pengganti antar waktuAnggota.../14.

• Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
  3.

  Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 261.500 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

  / 114 / DPRD, tertanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal :Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKarangasem ; Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) dan Ketua DPRD Kabupaten Karangasemmencabut Surat yang telah dikirimkan kepada Tergugat (Gubernur Bali) Nomor :171.3 /114/ DPRD, tertanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon PengesahanPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem ternyatapada...Putusan

  Tanggal 8 Juli 2013, DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme KabupatenKarangasem mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) diantaranyaatas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos (Pengugat), dengan surat Nomor13/DPC PNIM/Kr.Asem/VII/2013. kepada Ketua DPRD KabupatenKarangasem ; Tanggal 15 Juli 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenKarangasem Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu, diantaranya atasnama I Nengah Pradana Putra S.Sos (Penggugat) kepada Gubernur Bali cq.Bupati Karangasem dengan

  Antar Waktu, diantaranya atas nama I Nengah Pradana PutraS.Sos (Penggugat) kepada Gubernur Bali cq.

  Waktu(PAW) yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telahdisebutkan pada point 5 diatas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersuratkepada Tergugat (Gubernur Bali) melalui Bupati Karangasem dengan SuratnyaNomor: 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 Perihal Mohon PengesahanPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atasnama Penggugat ; ~ 29 nnn nnn nn nen nnn nnn nnn nnn nen nee nnnBahwa yang benar; Ketua DPRD Kabupaten Karangasem menindaklanjutiPemberhentian Antar

  /VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentangPemberitahuan ...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS21Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dariPNI Marhaenisme Periode 20092014, dan Surat Keputusan tersebut digunakansebagai dasar Usulan Pemberhentian Antar Waktu oleh DPC PNI MarhaenismeKabupaten Karangasem ; Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 384 ayat (1) UndangUndang Nomor27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan daerah dan

• Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.628/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Karnawan, S.E. ;
  3.

  Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.628/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Karnawan, S.E. ;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 287.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

  tertanggal 18 Juli 2013tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Klungkung periode 20092014 ; Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentangperesmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Klungkung masa bakti periode 20092014merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan melanggar asasasaSs umumpemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan ; 17.18.Bahwa dalam proses PAW terhadap

  Menyatakan batal / tidak sah keputusan Tata Usaha Negarakeputusan Nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bhakti 20092014 ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusankeputusan Nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bhakti 20092014 ; 4.

  Penggugat menyebutkan obyek gugatan adalah keputusanTergugat nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bakti 20092014, namun alasanalasanyang digunakan sebagai dasar gugatannya tidak mengarahpada substansinya keputusan Tergugat, akan tetapimengarah pada usulan Pemberhentian antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Klungkung yang dikeluarkan oleh KetuaDewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klungkung

  Bahwa ...Bahwa dasar ditetapkannya Keputusan Tergugat Nomor1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung MasaBhakti 20092014, karena adanya usulan Bupati KlungkungNomor 210/173/Pem tanggal 19 Juni 2013 tentang MohonPengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugatmeresmikan Pemberhentian Antar Waktu

  Menyatakan batal Keputusan GubernurBali Nomor: 1.628/04A/HK/2013tertanggal 18 Juli 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Klungkung MasaBakti Tahun 20092014 atas namaKomang Karnawan, S.E. .

• Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;4.

  Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 TentangPenyelenggaraan Pemilu.Terkait dengan sytem,mekanisme,prosedur pengangkatan danpenggantiaan antar waktu = ini,kKami sampaikan tentangpenggantian antar waktu yang dilakukan terhadap AnggotaKPU Sarmi,sebagai berikut1.

  Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiPapua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian danPengangkatan antar waktu) anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Sarmitertanggal 14 Agustus 2010 ;4.

  tersebut :Bahwa sepengetahuan para Tergugat II Intervensipengumuman ~ tersebut dikeluarkan oleh Tim Seleksipergantian antar waktu) anggota KPU Kabupaten Sarmi yangberanggotakan (1).

  Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Papua Nomor : 55 ~~ Tahun 2010 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi tert anggal 1428Agustus 2010 ;4.

  P2: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 28Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Antar WaktuAnggota KPU Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 20082013 Tertanggal 1 Juni 2010 (fotocopy darifotocopy) ; ere eHal. 29 dari 56 Hal.