Riau, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumahkontrakan di Kepenghuluan Simpang Kanan selama lebih kurang 4 tahun,kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kepenghuluan SimpangKanan, selama lebih kurang 1 tahun, sampai akhirnya antara Penggugatdengan Tergugat berpisah.Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bada dukhul);Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia1 orang anak yang bernama Devisa

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon konpensi
2. memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Khairal Jailani Bin Mat Tamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Devisa Dara Tista Binti Minsahril) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh

DALAM REKONPENSI

1. mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian
2. menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi

Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 TentangPengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi adalah PeraturanPerundangundangan yang telah cacat sebelum ditetapkan dandiundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi, karena peraturantersebut bertentangan dengan ketentuan yag lebih tinggi.Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sumber dayamineral dan batubara (MINERBA) merupakan sumber dayapertambangan yang sangat penting dan merupakan salah satuprimadona untuk mendongkrak pendapatan dan devisa

Selainsebagai penghasil devisa, juga untuk memenuhi kebutuhan sumberenergi dalam negeri diluar minyak dan gas bumi. Hal tersebut secaranyata diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui KonsideranMenimbang dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :a.

Devisa yang dihasilkan, e. Nilai tambah yang dihasilkan, f.Kemampuan perusahaan, g. Asosiasi perusahaan dan h. Serikatpekerja/buruh terkait. ; 222 = 02 Pasal 13 @yal (22) f==seseee eee e eee eetDewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yangselanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikatpekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untukdirundingkan. ; 222 no nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn mene anna.

Misalnyabank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum, Posisi Devisa Neto atau tidak atauterlambat menyampaikan laporan kepada otoritas perbankan / Bank Indonesia.Penafsiran ini membahayakan, karena setiap pelanggaran SOP walaupun tidakbersifat ketentuan internal dan tidak signifikan tetap dianggap pelanggaran pidana,sehingga pegawai bank mudah sekali dikriminalisasi.

Misalnya bank melanggar ketentuan GiroWajib Minimum, Posisi Devisa Neto atau tidak atau terlambat menyampaikanlaporan kepada otoritas perbankan/ Bank Indonesia. Penafsiran ini membahayakan,karena setiap pelanggaran SOP walaupun tidak bersifat ketentuan internal dan tidaksignifikan tetap dianggap pelanggaran pidana, sehingga pegawai bank mudah sekalidikriminalisasi.

Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentangPedoman Kebijakan Perkreditan.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang KoordinatorNon Devisa

Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang KoordinatorNon Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua)Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. PriyantonoDjarot Nugroho dari BPBD Prop.

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan JobManual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa;16 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32(tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yangditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBDProp.

Bahwa Penggugat juga terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban yangtelah diperjanjikan yaitu terkait dengan Penerimaan Devisa Hasil Zekspordan Penarikan utang luar negeri berdasarkan Peraturan Bank IndonesiaNo.16/10/PBV2014, sehingga berakibat pada penangguhan pelayananekspor yang pelaksanaan sanksi tersebut menimbulkan pemblokiranekspor Tergugat di Kantor Kepabeanan Nasional c.q Kantor Bea danCukai Cabang Bengkulu, sebagaimana surat dari Bank IndonesiaNo.17/2397/DKL tertanggal 25 September 2015 Perihal

Sele Bahwa Penggugat terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban yang telahdiperjanjikan yaitu terkait dengan Penerimaan Devisa Hasil ekspor danPenarikan utang luar negeri berdasarkan Peraturan Bank IndonesiaNo.16/10/PBV/2014, sehingga berakibat pada penangguhan pelayananekspor yang pelaksanaan sanksi tersebut menimbulkan pemblokiranekspor Tergugat di Kantor Kepabeanan Nasional c.q Kantor Bea danCukai Cabang Bengkulu, sebagaimana surat dari Bank IndonesiaNo.17/2397/DKL tertanggal 25 September 2015 Perihal

barang.bahwa Pemohon Banding sungguh tidak mengerti mengapa Terbanding secara sepihak tanpa alasan yang jelas menyimpulkan bahwa nilai yang diberitahukan dalam PIB 035082 pada tanggal 29012013 tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, kemudian npabean ditetapkan ditetapkan secara tidak jelas berdasarkan Metode II sampai dengansesuai hirarki penggunaannya, padahal barang yang impor jelasjelas telah memenpersyaratan ketentuan Metode I.bahwa Pemohon Banding sebagai importir yang telah memberikan devisa

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 2,492.78.26 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8046 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401 404022 jumlahUSD4, 138.20.27 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8045 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI.

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD3,959.96.28 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8103 tanggal 02121997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD2,307.64.29 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8142 tanggal 24121997 kepada Rekg APHI.

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD2,503.02.30 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8140 tanggal 24121997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD602.06.31 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8163 tanggal 07011998 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD1,204.11.32 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8169 tanggal 09011998 kepada Rekg APHI.

No.716 K/Pid/2006 24 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8014 tanggal 16101997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 4,982.10.25 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8015 tanggal 16101997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 2,492.78.26 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8046 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI.

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD4,138.20.27 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8045 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 3,959.96.28 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8103 tanggal 02121997 kepada Rekg APHI.

Bahwa setelahn menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah dan antaraPenggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungansebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan dikaruniai anakyang bernama ; Nana Devisa, Umur + 20 Tahun;3.

Putusan Nomor 1329/B/PK/PJK/2017tarif sebesar 0% bukan penyerahan lokal seperti pendapat Pemeriksa danPeneliti;bahwa kerja sama dengan KNIPSEL merupakan salah satu cara menggalakkanekspor sehingga meningkatkan devisa negara. Pengenaan PPN sebesar 10%berdampak peningkatan harga sebesar 10% pula, jumlah mana tidak dapatdikreditkan kembali oleh yang bersangkutan.

Hal tersebut dapat mengakibatkanpenurunan minat kerja sama dengan perusahaan di Indonesia yang akanberdampak pula dengan penurunan devisa negara;bahwa demikian permohonan Banding Pemohon Banding, agar dapatdipertimbangkan sebagai dasar perhitungan pajak terhutang bagi PemohonBanding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52088/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 24 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon

PlgKantor Cabang BSB Kantor Cabang Non Devisa Kelas Il & Ill(Intruksi No : 066/DIR/INS/2005 tanggal 30 Desember 2005) BabIC, yaitu:1) Mengelola administrasi perkreditan yaitu : Mengelola berkas / filedokumentasi kredit; Membuat perjanjian kredit (PK), melakukanpengikatan barang jaminan serta menutup asuransi kredit/ barangjaminan dan menyelesaikan klaim asuransi; Menyiapkan masterpembukaan/ perubahan/ penutupan rekening pinjaman untukdimasukkan ke terminal (account maintenance); Memantau danmemelihara

mereka dandengan slip penarikan yangt telah ditandatangani oleh debitur terdakwamelakukan penarikan secara tunai di bagian teller;Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa dengan tidak mencatat danmembukukan pelunasan kredit yang lama menyebabkan adanyacatatan yang tidak benar dalam pembukuan dan laporan perkreditanBank;Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa tidak melakukantanggungjawabnya selaku Admin Kredit sesuai dengan uraian BukuPedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang Bank Sumsel Babel KantorCabang Non Devisa

Kerugian Keuangan Negara yangseharusnya masuk ke Kas Bank Sumsel Babel;Menimbang, bahwa dipersidangann telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Bank Sumsel Babel dan menjabatsebagai Asisten Administrasi pada Bank Sumsel Babel cabangPangkalan Balai;Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku AsistenAdministrasi Kredit adalah sebagaimana tertuang dalam BukuPedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang Bank Sumsel Babel KantorCabang Non Devisa

Bank PembangunanDaerah Sumatera Selatan Nomor 064/SDM/KEP/2007 tanggal 17 Desember2007menduduki jabatan sebagai Asisten pada Unit Kerja Cabang PembantuPangkalan Balai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pegawaitetap pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang menjabatsebagai Asisten Administrasi (Administrasi Kredit) adalah sebagaimanatertuang dalam Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang Bank SumselBabel Kantor Non Devisa Kelas Il

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan proseduryang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapitelah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya,Terdakwa selaku Asisten Administrasi Kredit pada Bank Sumsel BabelCabang Pangkalan Balai yang mempunyai tugas dan wewenangsebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor CabangBank Sumsel Babel Kantor Cabang Non Devisa Kelas Il & Ill nama JabatanAsisten Administrasi

Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Pengggat atas saran dari Tergugat II dimintai tolong membukarekening pada Tergugat dengan AC. 3828, kemudian sewaktu dalam rangkapeningkatan status Tergugat dari Bank Umum menjadi Bank Devisa

Pertimbangan lainnya adalah bahwaekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, makaterhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraanekspor dan tidak dilakukan pembatalan serta tidak dilakukanpenghitungan Bea Keluar sesuai keadaan yang seharusnya tetapi ataseksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

sudah dapat mengantisiapasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal II Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal I Januari 2009, Pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

Kepada Negara Republik Indonesia, Pemohon Keberatana quo telah memberikan kontribusi kepada devisa Negara, melalui pajakresmi dan pendapatan negara bukan pajak;. Bahwa dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya, PemohonKeberatan a quo tunduk kepada segala peraturan hukum positif danmematuhi segala proses hukum (due process of law) dengan baik danbenar, sebagaimana yang telah terjadi dan dimaksud dalam perkara ini;.

Devisa Nasional;Keberadaan Grup Texmaco dengan produk tersebut di atas, telahberperan dalam menunjang perolehan devisa nasional;4.

Sebelum krisis ekonomi Tahun 1997, terhitung sejak Tahun 1967 GrupTexmaco telah menjadi nasabah Bank Negara Indonesia (BNI);Berdasarkan Strictly Confidential Report PT BNI, Tbk, bulan November1999, Grup Texmaco terpilin sebagai penerima Fasilitas Rediskonto PreShipmentdengan pertimbangan sebagai berikut:1:Dalam pertemuan antara Bank Indonesia dengan perbankan tanggal 2Oktober 1997, dibahas tentang rencana pemerintah untuk memperkuatcadangan devisa Negara dan membantu keuangan para nasabah, antaralain

Tergugat Il berupa TradeFinancing untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui L/C Impormaupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan lokal dan ekspormelalui Escrow Account Bank sebagai sumber pelunasan sebagaimanaditentukan dalam nota kesepakatan;Akibatnya semua perusahaan Grup Texmaco tidak dapat beroperasi dan tidakdapat berproduksi bahkan kondisi alatalat mesin produksi telah terbengkalaidan terjadi kerusakan, terjadi PHK besarbesaran. sektor informal dan semuapembayaran pajak, devisa

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan PemberianKredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0328/HT.01.01/2008tanggal 10 November 2008 tentang Struktur Organisasi dan JobManual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual KantorCabang Koordinator Non Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluhdua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs.Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Propinsi Jawa Tengah;23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluhtiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari DinasCipta Karta

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008tanggal 10 November 2008 tentang Struktur Organisasi dan JobManual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tigapuluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatanganiDrs.

No. 144 PK/Pid.Sus/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual KantorCabang Koordinator Non Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluhdua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs.Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop.

punah sehinggamasyarakat pesisir kehilangan sumber mata pencaharian utama, dan secaraekologi ledakan bom dapat merusak ekosistem perairan yang berdampak padamenurunnya/hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai penetralisirenergi arus dan gelombang dari laut dalam yang dapat mengancam pemukimanwarga, sedangkan dampak ekonomi lainnya adalah menurunnya pendapatanmasyarakat nelayan/ hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir sertamenurunnya Nilai PAD Pemerintah Daerah dan menurunnya Nilai Devisa

punah sehinggamasyarakat pesisir kehilangan sumber mata pencaharian utama, dan secaraekologi ledakan bom dapat merusak ekosistem perairan yang berdampak padamenurunnya/hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai penetralisirenergi arus dan gelombang dari laut dalam yang dapat mengancam pemukumanwarga, sedangkan dampak ekonomi lainnya adalah menurunnya pendapatanmasyarakat nelayan/ hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir sertamenurunnya Nilai PAD Pemerintah Daerah dan menurunnya Nilai Devisa

atas GugatanPEMBANDING (semula PENGGUGAT) Obscure Libel/Tidak Jelas ini,juga telah dijawab PEMBANDING (Semula PENGGUGAT) dalamReplieknya yang mendalilkan :wonnnnnn Bahwa selain itu, didalam Kontrak Kerja Nomor :HK.01/20/11/1/D1.2/D5/C.PTK17 tanggal 20 November 2017 pada pasal8 ayat 1 menerangkan:sebelum perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUAdiwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaankepada PIHAK PERTAMA, berupa jaminan bank (Bank Garansiyang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Bank Devisa

Bahwa selain itu, didalam Kontrak Kerja NomorHK.01/20/11/1/D1.2/D5/C.PTK17 tanggal 20 November 2017 padapasal 8 ayat 1 menerangkan:sebelum perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUAdiwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaankepada PIHAK PERTAMA, berupa jaminan bank (Bank Garansiyang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Bank Devisa yangberada di Jakarta atau di tempat pelaksanaan Pekerjaan, kecualidiatur dilain dalam rencana kerja dan syaratsyarat.

SSP/PIB atas pemanfaatan BKP Tidak berwujuddan JKP dari Luar Daerah Pabean Indonesiasebesar Rp. 18.639.298,00;Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;JKP/Bank Devisa/Ditjen Bea DanCulo B.3.2.2.B.3.2.3.B.3.2.4.B.3.2.5.DPP( Rupiah )PPN( Rupiah )PIB TanggalNomor SSP5,024,02/11/2006 5 ,024Bahwa faktur pajak masukan yang dilakukan koreksioleh pemeriksa adalah faktur pajak yang memenuhisyarat sebagai faktur pajak standar dan mempunyaihubungan

KaryaSemesta01.001.664.0051.00001.302.766.9074.00001.302.766.9074.00001.713.809.0414.00001.891 .868.0415.000804906742CWDEK0740072541CWDEK0740073505DTNFT4140001 857EDQQE415000016503/11/200627/12/200629/12/200617/10/200604/10/20061.736.216.500478.000672.5001.020.0007.800.000173.621 .65047.80067.250102.000780.000 JUMLAH 1.746.187.000 174.618.710 e SSP/PIB atas pemanfaatan BKP tidak berwujud danJKP dari luar daerah pabean Indonesia sebesarRp 18.639.298 (bukti 7 terlampir); Nama PKP Penjualan PIBNo BKP/Pemberi JKP/Bank Tanggal SSP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah)Devisa