Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format suratpennohonan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini; dand.

Penerbitan Surat KeputusanPenolakan tersebut harus mengikuti format sebagaimana LampiranIV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor11/PMK.03/2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);d.

Bahwa surat Tergugat Nomor S2160/WPuJ.22/KP.02/2014 menurutMajelis tidak jelas format dan isinya, karena apabila yang dimaksudoleh Tergugat surat tersebut sebagai pengembalian permohonanPenggugat, seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasan pengembalian harusmemenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;e.

Penerbitan Surat Keputusan Penolakantersebut harus mengikuti format sebagaimana LampiranIV Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diatur dalam Pasal7 ayat (7);d.

Bahwa surat Tergugat Nomor S2160/WPv.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format dan isinya,karena apabila yang dimaksud oleh Tergugat surattersebut sebagai pengembalian permohonan Penggugat,seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasanpengembalian harus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMKNomor 11/PMK.03/2G13;e.

Berita acara.....1) Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP),dengan Format 1SR (Lampiran HI B).2) Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2SR(Lampiran IV B).3) Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).4) Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5SR(Lampiran VII B).5) Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, denganFormat : 5SR (Lampiran VII B)6) Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak

Sedang / Ringan ,dengan Format : 6SR ( Lampiran IX).7) Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB),dengan Format : 7 (Lampiran X).8) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan PembayaranBantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran X)9) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), menggunakan formatstandar Departemen Keuangan.10) Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), menggunakan format standarDepartemen Keuangan.Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubermur

Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP),dengan Format 1SR (Lampiran HI B).2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2SR(Lampiran IV B).3. Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).4. Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5SR(Lampiran VII B).5. Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, denganFormat : 5SR (Lampiran VII B)6.

Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan ,dengan Format : 6SR ( Lampiran IX).7. Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB),dengan Format : 7 (Lampiran X).8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan PembayaranBantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran X)9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), menggunakan formatstandar Departemen Keuangan.10.

Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), menggunakan format standarDepartemen Keuangan.Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubermur Daerah IstimewaYogyakarta nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang PetunjukOperasional (PO) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta.Bahwa setelah seluruh syaratsyarat pencairan dana BLM Perumahan untukPokMas dusun Krasaan terpenuhi, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 405209E/118 tanggal 8

MENGADILI- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0698//Pdt.G/2016/ PA.Sr tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan format putusan sehingga selengkapnya berbunyi :Dalam eksepsiMenolak eksepsi Tergugat Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

membaca dan memperhatikan denganseksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Sragen Nomor 0698//Pat.G/2016/PA.Sr, tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24Safar 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan suratsurat lainyang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksasubstansi, terlebin dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan perbaikanterhadap format

putusan perkara a quo baik pada pertimbangan hukum maupunpada diktum putusan;Menimbang, bahwa format putusan yang benar adalah : Dalam Eksepsibaru kemudian dilanjutkan Dalam Pokok Perkara;Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dalamPokok Perkara, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telahdidasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbanganmana telah diambil alih oleh Majelis

Hakim Tingkat Banding sebagaipertimbangannya sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusanPengadilan Agama Sragen Nomor 0698//Pdt.G/2016/PA.Sr tanggal 24November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah,Hal. 4 dari 7 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2017/PTA.Smg.harus dikuatkan dengan perbaikan format putusan sebagaimana termuat dalamputusan perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal

Bahwa format penulisan antara judul dengan pembukaan yang dalamKeputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) terdapat tanda baca (======),merupakan sesuatu yang tidak lazim dan tidak ditentukan dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 ;b. Bahwa format penulisan dalam judul, yang tidak memuat frasa DenganRahmat Tuhan Yang Maha Esa tapi langsung menulis Pejabat PembuatKeputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) dan diikuti tanda baca (:),Hal. 5 dari 15 hal. Put.

Bahwa format penulisan selanjutnya yang bertentangan dengan formatresmi dan baku dijumpai dalam penulisan frasa menimbang ditulis denganhuruf Kapital (MENIMBANG) diikuti dengan tanda baca (:) yang dilepaskandari frasa itu, merupakan format yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004, karena seharusnya ditulis Menimbang: ;. Bahwakesalahan format juga dijumpai dalam penulisan setelah menimbangyang dituliskan dengan huruf a. Bahwa ..., dan huruf b. Bahwa .....

Bahwa kesalahan format berikutnya adalah mengenai penulisan frasaMengingat dengan huruf kapital yang juga diikuti dengan penulisan tandabaca (:) yang terpisahkan, seharusnya ditulis dengan huruf kecilMengingat: ;Bahwa kesalahan format oberikutnya adalah adanya frasaMEMPERHATIKAN dengan kesalahan yang sama dengan yang diuraikandalam huruf d dan huruf e di atas, juga untuk suatu bentuk hukum yangbersifat mengatur, tidak lazim dan tidak dikenal adanya frasaMemperhatikan, sebab kalaupun halhal yang dimuat

Bahwa hal yang lebih fatal lagi dan juga tidak lazim dijumpai dalam sebuahputusan, apakah yang bersifat beschikking apalagi yang bersifat peraturan,diputuskan oleh pejabat dengan format atas nama, yang itu artinya DirekturUtama PT.

Tarsono diterima oleh terdakwa sebagai Tellerakan tetapi setoran tabungan tersebut oleh terdakwa tidak divalidasi oleh sistemBRI, kemudian terdakwa juga mencetak buku tabungan melalui format print yangsudah diseting menyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yangtidak divalidasi oleh sistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr.

Tarsono diterima oleh terdakwa sebagai Teller akan tetapisetoran tabungan tersebut oleh terdakwa tidak divalidasi oleh sistem BRI, kemudianterdakwa juga mencetak buku tabungan melalui format print yang sudah disetingmenyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yang tidak divalidasi olehsistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr.

Tarsono diterima oleh terdakwa sebagai Telleraoakan tetapi setoran tabungan tersebut oleh terdakwa tidak divalidasi oleh sistemBRI, kemudian terdakwa juga mencetak buku tabungan melalui format print yangsudah diseting menyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yangtidak divalidasi oleh sistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr.

Tarsono diterima olehterdakwa sebagai Teller akan tetapi setoran tabungan tersebut olehterdakwa tidak divalidasi oleh sistem BRI, kemudian terdakwa jugamencetak buku tabungan melalui format print yang sudah disetingmenyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yang tidakdivalidasi oleh sistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr.

(Satu) juta rupiah) tanpa melalui pembukuan BRI dan bukutabungan dicetak melalui format print yang sudah diseting, sehingga uang sisa123milk nasabah Sumini sebesar Rp. Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah)digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; 9. Nasabah atas nama Maryani (pemegang Rek.

TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut sekedar mengenai format dan redaksi amar putusan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :DALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI:- Menerima eksepsi Tergugat I tersebutDALAM POKOK PERKARA:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);DALAM REKONPENSI:- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

Pasal 178 ayat 1;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusandalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memoribanding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktubdalam putusan ini, kecuali format dan redaksi dan putusan, haruslahdiperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelahmemeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :158/PDT.G/2009/PN.JKT.TIM

Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat MajelisHakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut pada prinsipnyatelah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakimtingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudahtepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujuidan diambil alin sebagai pertimbangan sendiri dalam memutusperkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalamputusan ini, kecuali format

dan redaksi amar putusan, haruslahdiperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal17 September 2009 Nomor : 158/PDT.G/2009/PN.JKT.TIM yangdimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslahdiperbaiki sekedar format dan redaksi amar putusan sebagaimanatersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap berada di pihakyang

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 sertapasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangundangan lainyang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembandingsemula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi : Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timurtanggal 17 September 2009 Nomor : 158/PDT.G/2009/PN.JKT.TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat bandingtersebut sekedar mengenai format

danarehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebesar Rp54.000.000,00 (untuk masingmasing PokMas Krasaan 1 sampai dengan Krasaan 21) dan sebesarRp39.600.000,00 (untuk masingmasing PokMas Krasaan 22 dan Krasaan 23) ;Bahwa untuk memproses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Perumahan untuk Kategori rusak berat tersebut tersebut masingmasingKoordinator PokMas mempunyai tugas untuk menyiapkan persyaratanadministrasi antara lain :1 Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP),dengan Format

1SR (Lampiran II B) ;2 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2SR(Lampiran IV B) ;3 Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (LampiranVD;4 Kuitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5SR(Lampiran VII B) ;5 Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, denganFormat : 5SR (Lampiran VII B) ;6 Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan ,dengan Format : 6SR ( Lampiran IX) ;7 Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan

Pembayaran Bantuan (PBB),dengan Format : 7 (Lampiran X) ;8 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan PembayaranBantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran XJ) ;9 Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), menggunakan formatstandar Departemen Keuangan ;10 Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), menggunakan formatstandar Departemen Keuangan ;Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang PetunjukOperasional

1SR (Lampiran III B) ;2 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2SR(Lampiran IV B) ;3 Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (LampiranVD;4 Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format :5SR (Lampiran VII B) ;5 Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, denganFormat : 5SR (Lampiran VII B) ;6 Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan, dengan Format : 6SR ( Lampiran IX).7 Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan

Pembayaran Bantuan(PBB), dengan Format : 7 ;8 Langsung (SPPLS), menggunakan format standar DepartemenKeuangan Lampiran X) ;9 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), PermohonanPembayaran Bantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran XI) ;10 Surat Permintaan Pembayaran.;11 Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), menggunakan formatstandar Departemen Keuangan ;Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang PetunjukOperasional

Pdf berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah dengan Nomor 54/V/1991 tanggal 6 Mei 1991 yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh,Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, bukti surat elektroniktersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian bukti surat elektroniktersebut diberi kode (P.1) ;Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluargaatas nama Pemohon Nomor 6110020607090026

tanggal 23 Juni 2016 yangdibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat elektronik tersebut telahdiperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telahdi Nazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.2);Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 6110020101580006 tanggal5 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan CatatanSipil

Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta kelahiranatas nama Anak Pemohon Nomor 6110LT030520160001 tanggal 14 Juli2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat elektronik tersebut telahdiperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telahdi Nazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.4);5.

Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta kelahiranatas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor 6110LT230120140016tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti suratelektronik tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok telah di Nazegelen, kemudian bukti surat elektroniktersebut diberi kode (P.5);6.

Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Asli Surat PenolakanNikah Nomor B546/KUA.14.12.01/PW.01/12/2019 tanggal 20 Desember2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, bukti surat elektronik tersebuttelah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocoktelah di Nazegelen, kKemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode(P.6);Menimbang, bahwa selain bukti surat P.1 Sampai dengan P.6 yang telahdi Nazegelen dan

M E N G A D I L I- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Klt tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syaban 1439 Hijriyah, dengan perbaikan format dan amar sebagaimana selengkapnya berbunyi:Dalam Provisi :- Menolak provisi Para Pelawan;Dalam Eksepsi :- Mengabulkan eksepsi Terlawan I ;Dalam Pokok Perkara :- Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;- Menghukum

Untuk itupertimbangan dan amar putusan tetap diformat dalam eksepsi, bukan dalamPutusan Nomor 197/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 13 dari 17 halamanpokok perkara, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengansubstansi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alihsebagai pertimbangan sendiri, namun demikian dalam format putusan MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenimbang

sebagai pihak yang kalahdalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 181 HIR maka para Pembandingharus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor1249/Pdt.G/2017/PA.KIt tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengantanggal 09 Syaban 1439 Hijriyah, dengan perbaikan format

Kemudian beberapa hari kKemudianTerbanding menyatakan kepada Pemohon Banding bahwa data tersebut tidakdapat diolah atau digunakan oleh Terbanding karena berbentuk Text File,sehingga Terbanding akhirnya meminta data jurnal /isting untuk kedua kalinyadalam bentuk format excel file dari divisi accounting;Bahwa dari divisi accounting, dari sistem yang ada untuk data jurnallisting tidak bisa langsung dibuka atau disediakan dalam bentuk format excel fileapalagi menarik data jurnal listing dalam bentuk

format excel file selamasetahun.

Pada akhirnya untuk menyediakan data dalam format excel file darisistem yang ada, divisi accounting menyediakan data jurnal listing setiapbulannya secara manual yaitu dengan mengcopy data jurnal /isting setiapbulannya dan layar monitor ke dalam file format exce/ per bulan dengansejumlah cabang yang ada (1 bulan file dengan beberapa sheet sejumlahcabang yang ada).

Data jurnal listing yang diberikan oleh divisi accountingkepada Terbanding pada tanggal 02 November 2012 dalam format exceltersebut untuk seterusnya dalam surat keberatan dan surat banding iniPemohon Banding sebut sebagai Jurnal listing ke1;Halaman 7 dari 75 halaman.

Putusan Nomor 652/B/PK/PJK/2016bahwa menurut Pemohon Banding data jurnal listing yangdigunakan oleh Terbanding sebagai dasar koreksi a quoadalah salah, karena data tersebut diambil dari softwarePemohon Banding yang dicopy ke format excel, atasperbaikan jurnal listing tersebut baru dapat disampaikan olehPemohon Banding pada saat pengajuan permohonankeberatan.

mempelajaridan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita AcaraPersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan PengadilanTingkat Pertama, Memori banding dan setelan pula memperhatikanpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Bandingakan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum lebihlanjut mMempertimbangkan pokok perkara banding, maka lebih dahulu akanmempertimbangkan sistematika penyusunan format

No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sbytidak sependapat dengan sistimatika penyusunan format putusan Majelis HakimTingkat Pertama perkara a quo, karena sistimatika format putusan dalamperkara yang dimintakan banding ini kurang tepat, meskipun hal itu tidakmengakibatkan batalnya putusan, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding, dengan berlandaskan Buku Konfigurasi Dan Dinamika HukumPeradilan Agama (Perkembangan Teori, Aturan Dan Prakteknya) Edisi Revisi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyusunsistimatika

format putusan menurut pendapatnya sendiri yang diuraikandibawah ini;Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat disampingmemberikan jawaban atas dalildalil gugatan Penggugat, juga mengajukangugatan Rekonvensi, oleh karena itu, seharusnya dalam penyusunansistimatika format adalah Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi, dan DalamKonvensi dan Rekonvensi, maka dalam putusan banding ini sebagai berikut :DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pembanding mengakudalam gugatannya sebagai ahli

terdapat inkonsistensi data dalam buktibukti yang berkaitan denganimportasi, yaitu dalam Invoice Nomor: ITL/12/00115 tanggal 7 Desember 2012,disebutkan bahwa total nilai Invoice adalah CNF USD39,585.52 sedangkan dalamPIB Nomor: 515288 tanggal 20 Desember 2012 diberitahukan bahwa Nilai Pabeanadalah CIF USD39,784.30;b. bahwa dalam PIB diberitahukan asuransi L/N sebesar USD198.78, namuntidak terdapat Polis Asuransi, bukti pembayaran asuransi dan pencatatanpembayaran asuransi dalam pembukuan;C: bahwa format

Sales Contract tidak memerinci barang yang dipesan, hal initidak lazim dalam praktek perdagangan internasional, dan dalam hal PemohonBanding atas seluruh berkas permohonan banding yang sedang menjalani sidang ini,untuk suppliernya berbeda format Sales Contract sama, padahal setiap suppliertersebut merupakan entitas terpisah, format yang sama untuk supplier yang berbedabeda juga sama untuk Proforma Invoice;d. bahwa dokumendokumen berupa Proforma Invoice, Invoice, Packing Listdan Sales Contract diterbitkan

Dalam hal format Sales Contract dan proformaInvoice yang sama untuk setiap supplier yang berbeda, Pemohon Banding hanyamenyerahkan apa yang Pemohon Banding terima dari supplier dan menurutPemohon Banding tidak mengurangi keabsahan dari dokumen tersebut dan tidakada aturan menyatakan setiap supplier harus berbeda format, yang penting dalamimportasi tersebut kewajiban dari setiap orang/badan hukum yang memasukkanbarang dari luar negeri dipenuhi;bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran ke United Impact

SUTARYADIsendiri;Bahwa proses pembuatan STNK yang tidak asli pada langkah awal saksi DIDISUTARYADI mem persiapkan satu lembar STNK asli yang dipergunakansebagai bentuk contoh pembuatan STNK yang tidak asli, adapun carannyaSTNK asli tersebut saksi DIDI SUTARYADI masukkan kedalam alat scanner,sebelumnya alat scanner tersebut dihubungkan dengan computer sehinggaformat atau gambar dari STNK asli yang saksi DIDI SUTARYADI masukkankedalam alat scanner tersebut muncul atau terlihat pada layar monitor computer,format

diinginkan, prosesdari pengeditan tersebut saksi DIDI SUTARYADI menggunakan sebuahaplikasi computer yang saksi DIDI SUTARYADI simpan dalam flash disc merkking stone, aplikasi yang saksi DIDI SUTARYADI pergunakan tersebut adalahaplikasi Corel Draw, aplikasi Corel Draw adalah sebuah apliksi computer yangHalaman 5 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Jmb.berfungsi untuk mengatur bentuk tulisan, kerapian, dan juga berfungsimempermudah dan mempercepat dalam pembuatan STNK yang tidak aslitersebut, setelah format

kembali dengan data STNK yang baru atau yang diinginkan, prosesdari pengeditan tersebut saksi DIDI SUTARYADI menggunakan sebuahaplikasi computer yang saksi DIDI SUTARYADI simpan dalam flash disc merkking stone, aplikasi yang saksi DIDI SUTARYADI pergunakan tersebut adalahaplikasi Corel Draw, aplikasi Corel Draw adalah sebuah apliksi computer yangberfungsi untuk mengatur bentuk tulisan, kerapian, dan juga berfungsimempermudah dan mempercepat dalam pembuatan STNK yang tidak aslitersebut, setelah format

ataugambar dari STNK asli yang terdakwa masukkankedalam alat scanner tersebut muncul atau terlihatpada layar monitor computer, format atau STNK asliyang terlihat pada layar monitor computer saksi editdengan cara mengkosongkan semua data yangterdapat pada kolom STNK tersebut dengan maksudHalaman 21 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Jmb.2dkolom yang telah dikosongkan tersebut akan diisikembali dengan data STNK yang baru atau yangdiinginkan, proses dari pengeditan tersebut saksimenggunakan sebuah

Malang atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kabupaten Malang di Kepanjen, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait, dilakukan oleh Terdakwadengan cara: Bermula ketika Terdakwa telah membuka usaha Counter Top Cell danDigital bergerak di bidang cetak foto, servis HP, menjual pula kartu perdanaserta usahatambahan menjual lagulagu dalam format

MP3 yang digunakanuntuk ringtone HP ; Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut dalam rangka menjuallagulagu dalam format MP3 yang digunakan untuk ringtone HP Terdakwamenyediakan perangkat berupa 1 (satu) unit Personal Computer, 1 (satu)Hal. 1 dari 8 hal.

menjual kepadaumum Terdakwa tidak pernah mendaftarkan atau mengurus izin ke KCI(Karya Cipta Indonesia) di Surabaya dan Terdakwa juga tidak pernahmengisi aplikasi lisensi untuk penjualan ringstone dalam system BLANKETLICENCE (satu paket) yang berlaku untuk satu unit PC (PersonalComputer), hal tersebut Terdakwa maksudkan karena Terdakwa inginmendapat keuntungan dari penjualan ringstone HP kepada umum ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan penciptalagu atau pemeganghak ciptaannya atas lagulagu dalam format

Baruna Antariksa, SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu sengajamenjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Ciptaberupa format lagu MP3 untuk Ringstone HP sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan tunggal Pasal 72 (2) jo Pasal 49 ayat 1 No.19 Tahun2002 ;. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. Baruna Antariksa, SE. dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintahagar Terdakwa ditahan ;.

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkanhukum karena sangat tidak adil apabila Pemohon Kasasi/Terdakwadinyatakan bersalah yakni "Sengaja menjual kepada umum suatu ciptaanatau barang hasil pelanggaran Hak Cipta berupa format lagu MP3 untukRingtone HP" padahal semua saksi di persidangan menerangkan bahwaketika Pemohon Kasasi/Terdakwa membantu mengisi lagulagu danmencoba alat memori milik orang/Polisi yang datang berkunjung ke Counteryang menserviskan memori HPnya, Pemohon

Golongan C yang dipesan olehterdakwa dan RAHMAT TANJUNG tanpa melalui pihakKepolisian yang berwenang membuat Surat jjinMengemudi (SIM) melainkan dengan membuat sendiriSIM tersebut dengan cara mengedit foto terdakwa danRAHMAT TANJUNG dengan menggunakan ProgramPhotoshop Cs2 untuk membersihkan tampilan foto danmenggabungkan latar belakang foto berwarna biru yangterdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secaratimbal balik untuk mendapatkan format

SIM Golongan Csesuai aslinya dan hasil scanning tersebut dimasukkankedalam program computer dan JUNAIDI LUBISmenggabungkan foto milik terdakwa dan RAHMATTANJUNG kedalam format SIM yang telah di scanningtersebut, kemudian identitas terdakwa dan RAHMATTANJUNG diketik untuk dimasukkan kedalam format SIMasli yang telah diedit sebelumnya, sedangkan untuk sidikjari dan tanda tangan yang berada di dalam SIM tersebutbukanlah sidik jari dan tandatangan asli dari terdakwadan RAHMAT TANJUNG namun merupakan

No.238/PID.B/2012/PTRtimbal balik untuk mendapatkan format SIM Golongan Csesuai aslinya dan hasil scanning tersebut dimasukkankedalam program computer dan JUNAIDI LUBISmenggabungkan foto milik terdakwa dan RAHMATTANJUNG kedalam format SIM yang telah di scanningtersebut, kemudian identitas terdakwa dan RAHMATTANJUNG diketik untuk dimasukkan kedalam format SIMasli yang telah diedit sebelumnya, sedangkan untuk sidikjari dan tanda tangan yang berada di dalam SIM tersebutbukanlah sidik jari dan tandatangan

(in casu Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan NomorPokok Wajib Pajak);Bahwa Termohon SALAH dalam menetapkan sangkaan dugaan tandatanganpalsu atau TIDAK IDENTIK pada dokumen Format Surat Pernyataan TidakWajid Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Pemohon danPemohon II yang merupakan dokumen pelengkap pembayaran pajak atastransaksi SHM Nomor : 9638/Desa Pemogan, seluas : 398 M2 terletak diDesa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama InsinyurRUDY HALIM (Saat ini telah

(in casu Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan NomorPokok Wajib Pajak);Hal tersebut karena Pelapor (Penjual) dan Pemohon II (Pembeli)TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN atas klaim Pelapor (penjual) ada dugaanpemalsuan pada Format Surat Pernyataan Tidak Wajib MenggunakanNomor Pokok Wajib Pajak, karena telahterpenuhinya pembayaranlunas dan telah dilaksanakannya kewajiban para pihak (dalam jual beli) termasuk pembayaran pajak (in casu dilengkapi dengan FormatSurat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor

Surat Pernyataan Tidak WajibMenggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang tandatangan PelaporTIDAK IDENTIK dengan membandingkan sejumlah dokumen pembanding;Bahwa atas dugaan tandatangan TIDAK IDENTIK tersebut Termohonharusnya lebih jeli karena Format Surat Pernyataan Tidak WajibMenggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah berkaitan dengankewajiban wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada Negara.Bahwa penggunaan Format Surat Pernyataan Tidak Wajib MenggunakanNomor Pokok Wajib Pajak karena Pelapor

Jadiperkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapidikesampingkan;Bahwa penggunanaan Surat Format Surat Pernyataan Tidak WajibMenggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah merupakan KEWAJIBANPENJUAL (Pelapor/RUDY HALIM) untuk menyelesaikan pembayaranpajak atas hasil penjualan objek pajak yang ditransaksikan, sehinggaapabila Termohon menyatakan Surat Format Surat Pernyataan TidakWajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah dipalsukan, makajelasjelas hal tersebut MERUGIKAN NEGARA

(Conditio Sine Qua Non)dan sifat Surat Format Surat Pernyataan Tidak Wajib MenggunakanNomor Pokok Wajib Pajak adalah merupbakan DOKUMEN PELENGKAP;Bahwa telah terjadinya pembayaran pajak didasarkan pada Format SuratPernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, yakni :1) Sebagaimana Surat Keterangan Penelitian Formal BuktiPemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor :SKET1436/PHTB/WPJ.17/KP.0203/2018, dengan identitas wajibpajak : RUDY HALIM dengan Nomor Objek Pajak517101000101600730

Golongan C yang dipesan oleh Terdakwa dan RAHMAT TANJUNG tanpamelalui pihak Kepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi(SIM) melainkan dengan membuat sendiri SIM tersebut dengan caramengedit foto Terdakwa dan RAHMAT TANJUNG dengan menggunakanProgram Photoshop Cs2 untuk membersihkan tampilan foto danmenggabungkan latar belakang foto berwarna biru yang terdapat tulisan danlambang satuan Polisi Lalu Lintas, lalu contoh SIM Golongan C yang lain diScanning secara timbal balik untuk mendapatkan format

SIM Golongan Csesuai aslinya dan hasil scanning tersebut dimasukkan ke dalam programcomputer dan JUNAIDI LUBIS menggabungkan foto milik Terdakwa danRAHMAT TANJUNG ke dalam format SIM yang telah di scanning tersebut,kemudian identitas Terdakwa dan RAHMAT TANJUNG diketik untukdimasukkan ke dalam format SIM asli yang telah diedit sebelumnya,sedangkan untuk sidik jari dan tanda tangan yang berada di dalam SIMtersebut bukanlah sidik jari dan tandatangan asli dari Terdakwa danRAHMAT TANJUNG namun merupakan

bandingPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuaidengan cara cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1)Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan bandingtersebut formal harus dinyatakan dapatditerima ; eee eeer e eeeeeMenimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkasbanding yang diajukan Pembanding beserta putusannya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammenyusun putusan telah tidak tepat, yang mana format

dansistimatika putusan tidak tepat, baik dalam pertimbanganhukum maupun dalam diktumnya yang tidak menggunakan formatKonpensi dan Rekonpensi padahal dalam jawaban Termohontelah jelas menggunakan format dan sistimatika tersebut,sehingga format dan sistimatika putusan Majelis TingkatPertama menjadi tidak runtut dan teratur, oleh karenanyaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harusdibatalkan dan dengan mengadili sendiri menjadi sebagaiberikut; ++ eee eDALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa terhadap

tersebut berasal dariorangtua Termohon sedangkan Pemohon tidak dapatmembuktikankebalikannya; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohonsebagaimana terurai dalam point 2 item 6, 7 dan 8, sertalainnya yang terkait dengan tuntutan harta bersama, karenaMajelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikanpertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturanperundang undangan yang berlaku, oleh karena itu MajelisHakim tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikanpendapatnya sendiri; Menimbang, bahwa karena format

No. 1072 K/PID.SUS/2018105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 234 MT/X/1999 tanggal 10Oktober 1999;2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaranInvestasi Dinar;1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket Dinar plus;2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;1 (satu) format penarikan dana amanah;1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang

Maritengngae, KabupatenSidenreng Rappang;Sebidang tanah kebun terletak di Desa Anabannae, KecamatanPitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;1 (satu) rangkap alat elektronik Radio Komunikasi (RAKOM);1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Tanah serta penyerahan haktanggal 1 Agustus 2012;1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 atas nama AHMADLUSI;1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 234 MT/X/1999 tanggal 10Oktober 1999;2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaraninvestasi Dinar;1 (satu) bundel format

pengembalian investasi paket Dinar plus;2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;1 (satu) format penarikan dana amanah;1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang Dinar dalambentuk paket biasa (tanpa coin);1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalambentuk pecahan 25.000;1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalambentuk pecahan 10.000;1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar

pengembalian investasi paket Dinar plus;2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;1 (satu) format penarikan dana amanah;1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang Dinardalam bentuk paket biasa (tanpa coin);1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalambentuk pecahan 25.000;Hal. 19 dari 33 hal.

No. 1072 K/PID.SUS/2018106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 234 MT/X/1999 tanggal 10Oktober 1999;2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaraninvestasi Dinar;1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket Dinar plus;2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;1 (satu) format penarikan dana amanah;1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang