15 Desember 2017 bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 6501021303170001,tertanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3Fotokopi Kartu Jawatan

PA.TSeSALINANMenimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi KK atas nama Pemohon )bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai Status keluarga Pemohon dan Pemohon Il,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itubukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH PerdataMenimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat keterangan telah menikahdari Jawatan

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri ataspermintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa ataspermintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, ataspermintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan,bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeri yang mana si belumdewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya .

., (bukti P.3);Bahwa sesuai dengan Putusan MA Nomor 320 K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei1984 putusan ini tidak membenarkan pelaksanaan excecutorial verkoopberdasarkan klausul eigenmechtige verkoop dilakukan sendiri oleh kreditortanpa melalui PN, atas alasan:a) Setiap penjualan lelang (execeutorial verkoop) berdasarkan Pasal 224HIR, mesti melalui campur tangan pengadilan;b) Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang;c) Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 1211 KUHPerdataadalah

pengadilan, bukan jawatan lelang ;Bahwa tindakan Termohon/Terlawan membeli melalui Terlawan Il, dimanapenjualan objek eksekusi dalam pelaksanaan tersebut telah terjadipersekongkolan, kesewenangwenangan dan dengan tidak baik antaraPenjual dan Pembeli Objek eksekusi, hal ini bertentangan dengan maksuddan tujuan dari ketentuan Pasal 224 HIR, serta ketentuan Pasal 16 UndangUndang Hak Tanggungan.

Fakhruddin Al Abidi, S.H.;27.Bahwa sesuai dengan Putusan MA Nomor 320 K/PDT/1980 tanggal 20 Mei1984, Putusan ini tidak membenarkan pelaksanaan eksecutoariale verkoopberdasarkan klausul eigenmachtige verkoop dilakukan sendiri oleh kreditortanpa melalui PN, atas alasan:(1) Setiap penjualan lelang (executorial verkoop) berdasarkan Pasal 224HIR/258 RBg, mesti melalui campur tangan pengadilan;(2) Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang;(3) Sebab yang dimaksud jawatan umum pada

Pasal 1211 KUHPerdataadalah pengadilan, bukan jawatan lelang;28.Bahwa tindakan Termohon Kasasi VTerbanding VTerlawan membeli melaluiTermohon Kasasi I/Terbanding I/Terlawan Il, dimana penjualan objek eksekusidalam pelaksanaan tersebut telah terjadi persekongkolan, kKesewenangwenangan dan dengan tidak baik antara penjual dan pembeli Objek Eksekusi,hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 224HIR/258 RBg, serta ketentuan pasal 16 UUHT.

kopi Kartu Keluarga atas namaNAMA SUAMI PEMOHON sebagai kepala keluarga yang menerangkan bahwaNAMA SUAMI PEMOHON sebagai Kepala rumah tangga dan NAMA PEMOHONsebagai isteri membuktikan antara NAMA SUAMI PEMOHON dan NAMAPEMOHON adalah penduduk Gampong Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXX, KotaLangsa dan telah tinggal dalam satu tempat tinggal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa poto kopi kartu identitaspensiun telah membuktikan bahwa NAMA SUAMI PEMOHON sebagai penerima uangpensiun sebagai Pegawai Jawatan

Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas, Majelis Hakim menemukanmenemukan fakta sebagai berikut:0 Bahwa Pemohon dan NAMA SUAMI PEMOHON adalah suamiisteri yang telah menikah pada tahun 1974 di Gampong Xxxxxx;1 Bahwa antara Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHONtidak pernah terjadi cerai hidup hingga meninggalnya NAMASUAMI PEMOHON dan tidak pernah ada pihak yang keberatanatas perkawinan Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON;2 Bahwa semasa hidupnya NAMA SUAMI PEMOHON adalahPensiunan Pegawai Jawatan

~Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri ataspermintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa ataspermintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, ataspermintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan,bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeri yang mana si belumdewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya .

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri atas permintaan parakeluarga sedarah dan semenda si belum dewasa atas permintaan para berpiutangatau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atastuntutan jawatan kejaksaan, bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeriyang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya .

dikeluarkan olehKepala Desa Kabupaten Blitar, bermaterai cukup(P.5) 3 22 222 nono nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nnn nnn nnnFoto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor : XXXXX, tanggal 17 Mei2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catat Sipil Kabupaten Blitar, bermateraicukup (P.6) ;Foto copy Surat Keterangan nomor : XXXX, tanggal 29 Maret 2010, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Kabupaten Blitar, bermaterai cukupFoto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan

Kereta nomor : 37404/SK/81, tanggal 31 Maret 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Perusahaan Jawatan KeretaApi Bandung , bermaterai cukup (P.8) ;Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kereta Api nomor : XXXX.

caramengiklankannya di Surat Kabar SINDO yang diterbit pada hari Selasa tanggal 22Pebruari 2016, akan tetapi sampai sekarang ini tidak ada yang mengetahui dimanakeberadaan dan tempat tinggal kakak kandung Pemohon tersebut (vide bukti P14) ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 468 KUHPerdata, menentukanbahwa : Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalamkeadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanyaorang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan

Kejaksaan dan setelahmendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itutelah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejakhari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakandalam keputusan itu ;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 469 KUHPerdata,menentukan bahwa : Sebelum mengambil keputusan atas tuntutan itu, jika perlusetelah mengadakan pemeriksaan saksisaksi yang diperintahkan untuk itu, dengankehadiran

jawatan Kejaksaan, Pengadilan Negeri harus memperhatikan sebabsebabterjadinya ketidakhadiran itu, sebabsebab yang mungkin telah menghalangipenerimaan kabar dari orang yang dalam keadaan tak hadir itu, dan halhal lainyang berhubungan dengan dugaan tentang kematian....dst ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yangdimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan,Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar kakak kandung Pemohon yang bernamaROSIAH tersebut

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah padahari Jum'at tanggal 1 April 2005 M. berdasarkan Kartu Nikah Nomor 85/2005,tertanggal 01 April 2005, yang diterbitkan oleh Jawatan Agama Islam W.Pesekutuan Labuan Malaysia;. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah bersama Pemohondengan Termohon di Labuan Sabah Malaysia terakhir di rumah orang tuaPemohon di Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, KecamatanPolewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 1 bulan;.

meskipun demikian dalampersidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agarmempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnyapersidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonanpemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, pemohonmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/2005,tertanggal 01 April 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Jawatan

Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa TUGIYO bin SURADI KRAMA sebagai Pegawai NegeriSipil pada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berdasarkan KeputusanKepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor : 113/312/Sk/1983 tanggal 27Juni 1983 dan menjabat sebagai pelaksana pada seksi property Daerah Operasi5 Purwokerto berdasarkan Keputusan Direksi PT.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa TUGIYO bin SURADI KRAMA sebagai Pegawai NegeriSipil pada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berdasarkan KeputusanKepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor : 113/312/Sk/1983 tanggal 27Juni 1983 dan menjabat sebagai pelaksana pada seksi property Daerah Operasi5 Purwokerto berdasarkan Keputusan Direksi PT.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan KeretaApi .13/150/SK/1982 tanggal 8 Mei 1982 tentangPengangkatan Saudara Tugiyo sebagai Calon Pegawai NegeriNomorSipil dalam lingkungan PJKA.Foto copy Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta1.13/312/SK/1983, tanggal 27 Juni 1983 tentangPengangkatan Saudara Tugiyo sebagai Pegawai Negeri Sipil diApi Nomorlingkungan PJKA.Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

Juni 2012 Foto copy Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api1.13/150/SK/1982 8 Mei 1982Pengangkatan Saudara Tugiyo sebagai Calon Pegawai Negeri SipilNomor tanggal tentangdalam lingkungan PJKA ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api1.13/312/SK/1983, 27 Juni 1983Pengangkatan Saudara Tugiyo sebagai Pegawai Negeri Sipil diNomor tanggal tentanglingkungan PJKA ;Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

Juni2012 Foto copy Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta.13/150/SK/1982 tanggal 8 Mei 1982 tentangPengangkatan Saudara Tugiyo sebagai Calon Pegawai NegeriApi NomorSipil dalam lingkungan PJKA ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta.13/312/SK/1983, tanggal 27 Juni 1983 tentangPengangkatan Saudara Tugiyo sebagai Pegawai Negeri Sipil diApi Nomorlingkungan PJKA ;Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu ketentuan perwalian dalamKUHPerdata tersebut senyatanya juga tidak dicabut dengan lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 359 KUHPerdata menegaskan bahwaPengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaanpara keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa atas permintaan paraberpiutang, atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai HartaPeninggalan atas tuntutan Jawatan

Kejaksaan bahkanpun karena jawatan olehPengadilan Negeri yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerahhukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat tersebut diatas danketerangan pemohon, maka Hakim berpendapat oleh karena orangtua kandungyakni Bapak kandung/H.

Perlu diketahui bahwa SuratPenetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dariEksplotasi Tengah yang diberikan kepada orang tua Para Penggugatuntuk keperluan dinas selama menjadi karyawan PT Kereta Api Indonesia(Persero) (PT KAI) d/h Perusahaan Umum Kereta Api (PNKA) /Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) ; 4.

Selanjutnya DKARI berubahmenjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) berubah menjadiPJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) berubah menjadi Perumka(Perusahaan Umum Kereta Api), sebagaimana dinyatakan dalamketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun1990 tentang Pengalihan Bentuk Jawatan Kereta Api menjadiPerusahaan Umum Kereta Api, yang menyatakan bahwa Dengandialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apidinyatakan bubar pada saat kekayaan dan termasuk seluruh pegawaiHal

. 28 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.SmgPerusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan. ;.

(Perjan) (Fotokopi darifotokOpi); 222222 22Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1990Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan(Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api (Fotokopi dari fotokopi); Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1998Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) (Fotokopi dari fotokopi); Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi darifotokOpi); 222222 222222 2 =eSurat

Sdr Prasetijo NIP. 120067832Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api (vide bukti P7) ;3. Surat Kematian No. 23/IV/2000, tanggal 5 April 2000 atas nama PrasetyoSiswo Handoyo (vide bukti P8);4. Surat Rekening Seri IC No. 2143 berupa tanda terima pembayaran SewaRD tahun 2005 Kontrak No. A.8 tanggal 311204 atas nama Ny. Prasetyo(Rumah Dinas No. 2) yang diterbitkan oleh Sub Divisi Properti & PeriklananSeksi Properti 6 Yogyakarta (vide bukti P9);5.

Perusahaan Jawatan Kereta Api. Dikembalikan / diserahkan kepada Ahli Waris alm Oehe Soehe.2) 1 (satu) lembar surat segel jual beli tanggal 19 Nopember 1932, tanah persil 12 seluas 1 (satu) baud dan3) 1 (satu) lembar surat segel jual beli tanggal 17 Pebruari 1934, tanah persil 22 seluas 0,661 H. Dikembalikan kepada HJ.

Perusahaan Jawatan Kereta Api yang sudah dilegalisir.6) 1 (satu) eksemplar photo copy warkah sertipikat hak milik Nomor 845/Kelurahan Garuda atas nama Hj. Yayah Rubiah yang sudah dilegalisir.7) 1 (satu) eksemplar photo copy warkah sertipikat hak milik Nomor 1363/Keluruahan Garuda atas nama Johnny Efendi yang sudah dilegalisir.8) 1 (satu) eksemplar photo copy warkah setipikat tanah Nomor Hak 834 atas nama H.

Perusahaan Jawatan Kereta Api yang sudah dilegalisir. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Perusahaan Jawatan Kereta Api yangsudah dilegalisir.1 (satu) eksemplar photo copy warkah sertipikat hak milik Nomor845/Kelurahan Garuda atas nama Hj. Yayah Rubiah yang sudah dilegalisir.1 (satu) eksemplar photo copy warkah sertipikat hak milik Nomor1363/Keluruahan Garuda atas nama Johnny Efendi yang sudah dilegalisir.1 (satu) eksemplar photo copy warkah setipikat tanah Nomor Hak 834 atasnama H.

Perusahaan Jawatan Kereta Api yangsudah dilegalisir.6) 1 (satu) eksemplar photo copy warkah sertipikat hak milik Nomor845/Kelurahan Garuda atas nama Hj. Yayah Rubiah yang sudah dilegalisir.7) 1 (satu) eksemplar photo copy warkah sertipikat hak milik Nomor1363/Keluruahan Garuda atas nama Johnny Efendi yang sudah dilegalisir.8) 1 (satu) eksemplar photo copy warkah setipikat tanah Nomor Hak 834 atasnama H.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, adalahberdasarkan SK Gubernur Jawa Barat tanggal 4 April 1988.Bahwa akan tetapi warkah penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.1 Tahun 1988atas nama Kementerian Perhubungan Cq.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang telahdieksekusi pengadilan pada tanggal 9 Oktober 2013 atas dasar Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Juli 2013, No.47 / Pdt / Eks / 2012 / Put /PN. Bdg, Jo. No.173/Pdt.G/2008/PN.Bdg tanggal 6 Maret 2009 Jo.No.253/Pdt/2009/PT.Bdg, tanggal 20 Oktober 2009, Jo.

Perusahaan Jawatan Kereta Api.Dikembalikan / diserahkan kepada Ahli Waris alm Oehe Soehe.Halaman 56 dari64 halaman putusan nomor340/Pid.B/2015/PN.Bdg2) 1 (satu) lembar surat segel jual beli tanggal 19 Nopember 1932, tanahpersil 12 seluas 1 (satu) baud dan3) 1 (satu) lembar surat segel jual beli tanggal 17 Pebruari 1934, tanahpersil 22 seluas 0,661 H.Dikembalikan kepada HJ.

Bahwa terdakwa 2 menawari pekerjaan di perusahaan BUMN yaitu PUKA(Perusahaan Jawatan Kereta Api) sebagai Polsuska (Polisi Knhusus Kereta Api)dengan alasan PJKA prospek (masa depan) cerah atau bagus dan gajinya lumayanbesar daripada di perusahaan tempat saksi Cucu Samsudin bekerja. Bahwaterdakwa 2 mengatakan kepada saksi Cucu Samsudin NGEUS (UDAH) POKOKNAJADI ANGGOTA polsuska masa depan bagus terus kesejahteraan terjamin.

Bahwa terdakwa 2 menawari pekerjaan di perusahaan BUMN yaitu PUKA(Perusahaan Jawatan Kereta Api) sebagai Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api)dengan alasan PJKA prospek (masa depan) cerah atau bagus dan gajinya lumayanbesar daripada di perusahaan tempat saksi Cucu Samsudin bekerja. Bahwaterdakwa 2 mengatakan kepada saksi Cucu Samsudin NGEUS (UDAH) POKOKNAJADI ANGGOTA polsuska masa depan bagus terus kesejahteraan terjamin.

Bahwa selanjutnya saksi Cucu Samsudin ngobrol dengan terdakwa dimanaterdakwa menawari lowongan pekerjaan di PT.INDOFOOD dan kemudian datangterdakwa Dedi Supriyadi yang juga menawari lowongan pekerjaan kepada saksiCucu Samsudin di perusahaan BUMN yaitu PUKA (Perusahaan Jawatan KeretaApi) sebagai Polsuska (Polisi Knusus Kereta Api) dengan alasan PJKA prospek(masa depan) cerah atau bagus dan gajinya lumayan besar daripada diperusahaan tempat saksi bekerja.

perusahaan tempat saksi Cucu Samsudin bekerja dimana terdakwamengalami kredit macet,pada saat saksi Cucu Samsudin berkunjung kerumah terdakwa,dan saksi Cucu Samsudin bertemu dengan terdakwa Elli Karmini, selanjutnya saksi CucuSamsudin ngobrol dengan terdakwa Elli Karmini, dimana terdakwa Elli Karmini menawarilowongan pekerjaan di PT.INDOFOOD dan kemudian datang terdakwa Dedi Supriyadiyang juga menawari lowongan pekerjaan kepada saksi Cucu Samsudin pekerjaan diperusahaan BUMN yaitu PUKA (Perusahaan Jawatan

menyuruh melakukan atau turut melakukan;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila unsur ini terbuktisalah satunya, maka unsur ini menjadi terbukti ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa,sertadihubungkan dengan barang bukti yang terdapat di persidangan, didapatkan fakta bahwaTerdakwa DEDI SUPRIYADI bersama terdakwa ELLI KARMINI menawari lowonganpekerjaan di PT.INDOFOOD kepada saksi Cucu Samsudin pekerjaan di perusahaanBUMN yaitu PUKA (Perusahaan Jawatan

Perusahaan Jawatan KeretaApiSetelah menerima ketiga sertifikat tersebut STEPHEN ANGSONO melakukanpengecekan hargaharga ruko yang ada disekitar Pasar Baru Jakarta Pusat dandari hasil pengecekan tersebut bahwa harganya sekitar Rp 1.000.000.000, (satumilyar) satu rukonya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sedangkanperkiraan penjualan ruko ditempat terdakwa satu rukonya Rp 3.000.000.000 (tigamilyar) sedangkan statusnya masih hak pakai dan setelah STEPHEN ANGSONOmengetahui harga pasaran ruko yang

Perusahaan Jawatan Kereta Api.3 Asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 303/Pasar Baru tertanggal 25 Juli 1988 seluas14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) m? terdaftar atas namaDepartemen Perhubungan RI Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api. Bahwa terdakwa juga menunjukan akta risalah rapat PT.Yakinland Propertindo tanggal 26 Juni 2003, yang manaterdakwa adalah sebagai pemegang saham 99%.e Bahwa saksi pernah menanyakan masalah dana yang diberikankepada terdakwa tersebut kepada pihak PT.

Perusahaan Jawatan Kereta Api.Asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 303/Pasar Baru tertanggal 25 Juli 1988 seluas14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) m? terdaftar atas namaDepartemen Perhubungan RI Cq.

Perusahaan Jawatan Kereta Api.e Bahwa saksi Stephen Angsono pernah menanyakan masalahdana yang diberikan kepada terdakwa tersebut kepada pihak PT.Yakinland Propertindo, akan tetapi terdakwa tidak pernahmelaporkan masalah kegunaan uang yang telah diberikan olehsaksi Stephen Angsono kepada pihak PT.

Perusahaan Jawatan Kereta Api.Asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 303/Pasar Baru tertanggal 25 Juli 1988 seluas14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) m? terdaftar atas namaDepartemen Perhubungan RI Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api.e Bahwa setelah melihat sertifikatsertifikat tersebut saksiStephen Angsono memilih opsi kedua yaitu PT.

P.76 / Pinangsia yangditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Pusat.Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan JawatanKereta Api (PUKA) belum dihapuskan / dialinkan sesuai Diktum KeduaInstruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atauPemindahan Tangan BarangBarang yang dimiliki / dikuasai oleh NegaraJo.

Bahwa fotocopy surat Perusahaan Jawatan KeretaApi No.

Perusahaan Jawatan Kereta Api seluas 62.218 M? (enampuluh dua ribu dua ratus delapan belas meter persegi). Fakta hukum manadidukung oleh keterangan saksi Tampan Suprapto yang bersesuaian satusama lain dengan keterangan saksisaksi Aji Bambang Suryowirawan,Daud Roma Andi Lolo, dan Kintot Eko Baskoro..

Surat No.B.1189/77 tanggal 10 Pebruari 1977 perihal Pengembalian tanahPJKA di Jakarta Kota kepada negara yang ditandatangani S.Atmoko selakuKepala Biro Il Perusahaan Jawatan Kereta Api Eksplotasi Barat.Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Anis Alwainy yangbersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Masduki Soeman.8.

Adapun keputusantersebut pada pokoknya :a. menegaskan hapusnya sebagian Hak Pakai No.75/Pinangsia tertulis atasnama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) seluas 4.877 M?

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri atas permintaan parakeluarga sedarah dan semenda si belum dewasa atas permintaan para berpiutangatau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atastuntutan jawatan kejaksaan, bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeriyang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya .

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri ataspermintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa ataspermintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, ataspermintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan,bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeri yang mana sibelum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya .

Thertius Kalendonu,almarhum, Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukaidan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;Dengan luas tanah + 24.840 m?

Thertius Kalendonu,almarhum, Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukaidan sekarang tanah milik Isak Bainkabel:kepada Penggugat sebagai yang paling berhak;Menghukum Tergugat dan Tergugat II atau siapa saja yang memperolehhak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objeksengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaansemula/kosong tanpa syarat apapun sesuai Putusan Nomor06/Pdt.G/2015/PN Kib., bila perlu dengan bantuan alat negara;Menyatakan hukum bahwa

Hukumonline.com, MA Batalkan PengampuanProf.Sudargo, 29 Maret 2008);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 439 BWmenyebutkan bahwa Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggildengan sah orangorang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengarpula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untukdatang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorangatau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera,dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan

Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan,harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepadaPengadilan Negeri.