Bahwa dari hasil rapat adat tersebut memutuskan bahwa tidak ada kewenangankantor Kerapatan Adat Nagari untuk mengangkat Terdakwa sebagai Datukkarena yang dapat mengangkat Terdakwa sebagai Datuk yaitu hanya SahrilDatuk Jojohan selaku Datuk di dalam Suku Tanjung dan lembaga adatmenyampaikan apabila Datuk dari Terdakwa tidak sanggup mengangkatTerdakwa sebagai Datuk kantor kerapatan Adat Nagari akan memfasilitasinya..

Bahwa dari hasil rapat adat tersebut Terdakwa merasa kurang puas dan setelahrapat adat selesai dan pada saat para pengurus rapat akan keluar ruangan tibatiba Terdakwa berkata kasar dan menghina serta mencaci maki lembaga institusiKerapatan Adat Nagari Duku Koto XI Tarusan Pesisir Selatan, mendengarTerdakwa ributribut di kantor Kerapatan adat Nagari selanjutnya Saksi1 yangjuga ikut dalam rapat/musyawarah tersebut memperingatkan Terdakwa denganberkata "Janganlah menghina lembaga kerapatan adat nagari

Mulyadi di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari ) Kenagarian /Kelurahan Duku Koto Kec. Koto IX Tarusan Kab.

telah melanggarketentuan pasalpasal 19, pasal 37, dan pasal 38UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960jo.Pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 19 peraturanpemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan jugabertentangan dengan azasazas Umum pemerintahanyang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatanformal, azas Fair Play dan azas larangan bertindaksewenangwenang;bahwa prosedural pengukuran tanah mana yangtermasuk tanah hak ulayat nagari dan mana tanahulayat kaum, harusnya terlebih dahuluada petunjukdari lembaga Kerapatan

Afrizal, Syafri dan Animar telah mengajukan suratpermohonan pendaftaran hak tanah yang ditujukan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat melalui KepalaKantor Pertanahan Kota Pariaman (vide bukti T4, T10 dan T14), denganmelampirkan :1 Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Naras III Koto (videbuktiT2, T11, dan2 Surat Keterangan Kepala Desa Padang Birikbirik (vide bukti T3,T13 dan4 Surat Pernyataan pelepasan Hak ke Negara (vide buktiBahwa telah dilakukan pengukuran

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGdiketahui bahwa tanah yang dimohonkan pendaftarannya berasal dari tanah negarabekas ulayat nagari Naras III Koto ;Menimbang, bahwa proses pendaftarannya hak atas Tanah yang berasal daritanah negara bekas ulayat nagari Naras III Koto tersebut didasari oleh bukti T2,T11 dan T15 yakni Surat Keputusan tentang persetujuan penyerahan tanah ulayatnagari oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari HI Koto kepada Drs.

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto sebagaimana telah yang tertuang dalamSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto tentang penyerahan TanahUlayat Nagari menjadi Hak Milik perorangan kepada Drs.

Afrizal, Syafri danAnimar (bukti T2, T11 dan T15), maka Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto telah bertentangan dengan ketentuanyang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor : 6Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, karena menurut ketentuantersebut Tanah Ulayat Nagari hak penguasaannya hanya boleh dikusai oleh NinikMamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dimanfaatkan sebesarbesarnya untukkepentingan masyarakat nagari dengan

Berita acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang), tanggal 15Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;Bahwa, dari seluruh dokumen tersebut mulai dari Surat Pernyataan Kesepakatanbersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang,Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Berita AcaraPenyerahan ganti Rugi, diketahui batas yang diserahkan pada PT.

Adat Nagari (KAN) Lunang melalui SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN1996 olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang sejak tahun2013 tercatat sebagai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milikPenggugat yang akibat ditelantarkan sebelumnya selama lebih dari 10(sepuluh) tahun, maka Ninik Mamak Penghulu dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Lunang melalui Surat tertanggal 19 Agustus 2006mengajukan permohonan

Bahwa, mulai dari Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27,Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah petani yang berasal dari kaumlemah/miskin yang mendapatkan hak milik penguasaan tanah dari Ninikmamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang untuk Tergugatlangsungkan kehidupan dan selalu mengusahakan tanah tersebut dengan tidakTergugat terlantarkan atau membuat tanah tersebut tidak bermanfaat denganmengabaikan;7.

Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu SukuDalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kec. Pancung Soal Perwakilan LunangSilaut, Kab. Pesisir Selatan, tertanggal 27 Januari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Penghulu Suku Kerapatan AdatNagari Lunang tertanggal 2 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Lunang, Kec.

Tio;e Bahwa, setiap orang yang ingin mendapatkan lahan ulayat nagari, harusmembayar adat diisi limbago dituang kepada Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, penguasaan lahan oleh Para Tergugat didasarkan atas Surat Ijin Tertulisdari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, surat ijin tersebut dibuat oleh Para Tergugat, Ninik Mamak hanyamenandatangani saja;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak pernah mengeluarkanSurat Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat nagari untuk Para Tergugat;

Syahril.Pihak TergugatI dalam pertemuan dengan Penggugat telah menjelaskan akanmenyerahkan tanah yang dikausai tersebut sepanjang Penggugat dapatmemperlihatkan asli dari sertifikatsertifikat tersebut serta penunjukan batasnyayang riil oleh pihak badan pertanahan setempat.Bahwa Penggugat telah melanjutkan persengketaan ini ke KAN dan persyaratanyang sama juga telah disampaikan oleh TergugatI dalam Kerapatan Adat Nagaritersebut meskipun Penggugat tidak hadir bahkan pada saat dilakukanpemeriksaan ke

Tentang Kelengkapan Para PihakPara pihak tidak lengkap karena suami dari TergugatII yang bernama Rustamtidak diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat sedangkan tanah objek perkara diperolehatau diperdapat dari Nagari Inderapura atas nama suami isteri sesuai dengan surattertanggal Inderapura 14 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa, CamatPancung Soal dan Kerapatan Adat Nagari serta perangkatnya (jadi suami dariTergugatII, kepada Desa, Camat Pancung Soal, dan Kerapatan Adat Nagari harusdiikutsertakan

BuktiTI/1 : Foto kopi Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariInderapura, Nomor : 95/KANInd/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008,sesuai dengan aslinya ;2.

BuktiT. 1/2 : Foto kopi Surat Keterangan dari Kerapatan AdatNagari Inderapura, Nomor : 29/KANIND/12/2011, tertanggal 10Desember 2011, sesuai dengan aslinya ;Bahwa terhadap suratsurat bukti TergugatA tersebut telah dibubuhi materai yangcukup ;Menimbang, bahwa untuk persidangan tanggal 22 Desember 2011, persidangandihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat, dalam persidangan tanggal 22Desember 2011 ini kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah mengundurkan dirisebagai kuasa dari Penggugat ;Menimbang

Maka Penggugatmelanjutkan pada KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang;Bahwa di dalam KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang padatanggal 16 Oktober 2009 yang mana Kerapatan Adat Jorong (KAJ)memutuskan bahwa sepanjang adat milik Nursiah dan anakanaknyadisini jelas KAJ telah memutuskan yang berhak atas tanah objek perkaratersebut adalah Penggugat, tetapi Tergugat IVI tidak juga maumenyerahkan kembali objek perkara tersebut kepada Penggugat;Bahwa dengan tidak dijalaninya putusan Kerapatan

Adat Jorong (KAJ)oleh Tergugat IVI, maka Penggugat kembali mengadukan Tergugat IVI Kerapatan Adat Jorong (KAJ) Koto Tangah, Kecamatan TilatangKaman, yang mana keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)tertanggal 31 Juli 2010 berbunyi antara lain:Menyatakan tanah yang disengketakan menjadi hak milik Nursiah turuntemurun sampai kepada cucu Nursiah;Menyatakan Tergugat IVI terhitung surat keputusan ini, menyerahkantanah yang digarap atau ditempati atau dijadikan kebun diserahkankepada Nursiah melalui

Menyatakan kuat dan berharga surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari ( KAN) Nagari Koto Tangah Nomor 13 / KAN / KT XII / 1995 tertanggal 30 Oktober1995.6. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah merampas danmenguasai dengan paksa tanah / sawah yang merupakan hak dari paraPenggugat adalah Perbuatan Melawan hukum( Onrech Matigedaad ).7.

Bahwa terkait dalil Gugatan para PENGGUGAT angka 5 (lima), 6 (enam), dan7 (tujuh) hal 3 (tiga) yang mendalilkan Bahwa sekitar tahun 1995 sewaktuOrang tua perempuan Penggugat masih hidup, permasalahan/persengketaanini pernah dibawa oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernamaRamani ke Kerapatan Adat Nagan (KAN) Koto Tangah, dst......... , bahwasetelah diadakan pertemuan dan persidangan di kantor Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, maka disepakati, Ost..........04/ : a. bahwa tanah (sawah)yang

Bahwa (Almarhum) Asih adalahseorang anggota SERTA atau kesatuan Serikat Tani Anak Air, dst....., karenaitu berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah ini makatanah/sawah yang disengketakan tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untukPenggugat seperdua bahagian dan untuk Tergugat seperdua bahagian pula,bahwa karena putusan yang telah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat,dst.......maka perbuatan Para Tergugat yang telah merampas

Suku Melayu ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, yang mana para PENGGUGAT yang dalam hal inidihadiri langsung oleh ibu Kandungnya RAMANI, sedangkan PihakTERGUGAT dihadiri oleh JANEWAR; Bahwa memang benar setelah diadakan pertemuan dan persidangan diKantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah, kemudian KerapatanAdat Nagari Koto Tangah mengeluarkan Keputusan Pendapat KerapatanAdat Nagari Koto Tangah Nomor 13/KAN/KTXII/1995 tentangPersengketaan sdr. Darwis CS. Dengan sdr (i) Janewar CS.

Demikian juga halnya Pihak TERGUGAT tidakdiberi kesempatan untuk menghadirkan saksi serta bukti surat yaitu SuratPerjanjian tanggal 20 Agustus 1974 yang diajukan oleh TERGUGAT tidakdipertimbangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah,sehingga Putusan Pendapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangahnomor: 13/KAN/KTXII/1995 tentang persengketaan sdr. Darwis Cs denganSdr.

Ujung GurunHalaman 3 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN PdgNo.1 kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebutTERGUGAT XVIISelanjutnya disebut PARA TERGUGAT;Yang menerangkan dalam perkara ini antara pihak Penggugat denganpihak Para Tergugat, dalam pertemuan mediasi dihadapan Kerapatan AdatNagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Padang pada hari Senin tanggal 10September 2018 bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara merekaitu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut

, dengan mengadakanperdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:Berdasarkan Surat Masuk dari Alizar cs Suku Chaniago Gunung Sariktertanggal 1 September 2018 yang maksud dan tujuannya Mohon PenyelesaianMamak dan Kemenakan Suku Chaniago Gunung Sarik tentang harta PusakaTinggi Keturunan Sarilun.Dengan ini kami Ninik Mamak di kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IXKecamatan Kuranji meminta kepada Pemohon Ranji/Silsilah Keturunan untukbahan dalam penyelesaian nantinya.Setelah kami

Sumatera Barat No. 17 A Tahun 1990tentang Konsepsi dan Strategi pembangunan Pedesaan Manunggal Sakatodi Sumatera BaratMemperhatikanInstruksi Gubernur KDH Tingkat Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 1994tentang peningkatan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalammensukseskan Nagari sebagai wilayah pembangunan.Halaman 5 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN PdgSesuai dengan Surat yang diajukan oleh Alizar es (MKW) suku ChaniagoGunung Sarik dan setelah kami sidang kedua belah pihak antara MamakKemenakan

Harta Pusaka yang diSertifikatkan tersebut telah dijual dan telah berdiriRumah didalamnya dan kami dari Kemenakan (Herman, Mayar, danMartinis) tidak tahu.Berdasarkan mediasi dari Tim Sengketa Adat Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pauh IX Ninik Mamak bersedia berdamai dengan Kemenakan denganmengembalikan masalah yang telah sampai ke Pengadilan Negeri Padangkepada Ninik mamak di KAN Pauh IX Kec.

ALI MUCHTAR, TK SUTAN
Tergugat:
1.Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam
2.Wali Nagari Nagari Sungai Asam
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Asam, beralamat di Nagari2.Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman,Sumatera Barat ; Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT 1.Wali Nagari Nagari Sungai Asam, beralamat di Nagari Sungai Asam,Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman, Sumatera BaratSelanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT 2.. Bupati Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Nagari Parit Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kab.

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2009 Kerapatan Adat Nagari Sungai Asammenerbitkan dan menetapkan Keputusan Rapat KAN Nagari SungaiAsam Nomor 03/KAN NSA/XI2008 ;Salah satu isinya adalah pada :Point Ill : Bagi sanak/Keponakan yang masih bermasalah terhadap Nagari maka tidak dilayani dalamsegala pengurusan Administrasi oleh Pemerintahan Nagari..

Undang Undang RI No 6 tahun 2014 tentang Desa> Pasal 1 angka 7 ;Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dandisepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.Bahwa peraturan Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam Nomor 03/KANNSA/XI2008 tanggal 4 Januari 2009 :Point Ill : Bagi sanak/Keponakan yang masth bermasalah terhadapNagari maka tidak dilayani dalam segala pengurusan Administrasioleh Pemerintahan Nagari dan Peraturan Nagari Sungai Asam Nomor3 Tahun

2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Tata Cara PengurusanSurat Surat Untuk Nikah (NA);Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Pmn> Pasal 2 angka;(4) Kalau Mamak Adat/Mamak Kaum sedang ada masalah atautertinggal sementara (mamak adat yang sedang diletakan di lurahindah babatu dan bukik indak barangin) dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Sungai Asam, maka dalam hal pengurusan NA inidapat dilakukan oleh Penghulu Suku/ Pucuk Adat masing masing.(5) Seandainya Penghulu Suku /Pucuk

SOM.SK/Pd.Pu/MAS/I/2019Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Pmn16.17.18.19.20.kepada Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariman tentang PermohonanPembatalan Pernag Sungai Asam nomor 3 Tahun 2019 dan telahtercatat di jasa Pengiriman JNE Jakarta Barat dan di terima diSekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariman ;Bahwa tidak ada legitimasi Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam sebagairepresentasi kaum adat untuk mencampuradukan antara kekuasaanhukum adat yang bersifat lokal dan kedaerahan

Adat Nagari (KAN) Sumani,sebabsaksi adalah Anggota Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Sumani;Hal. 21 dari 28 hal.

Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014Bahwa saksi sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) telahmenyelesaikan tanah sengketa yaitu: Tanah perumahan terayun, tanahladang di Tarayun, tanah parak di Subarang,Sawah Aur,SawahTaratak, Sawah Tabek;Bahwa yang mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN)Sumani adalah Rasuma dan Hamdani, sebagai Pengugat, dan Nurain/Pik Uniang sebagai Tergugat, dimana hasil penyelesaian di KerapatanAdat Nagari (KAN) Sumani yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN)berkesimpulan bahwa

tanah dan sawah tersebut adalah harta PusakaManti Pareso yang sekarang diwarisi oleh Rasuma;e Bahwa hasil kesimpulan dibuatkan Putusan KerapatanAdat Nagari (KAN) Sumani yaitu (P.I) dimana saksi benarbertanda tangan dalam P.I (Putusan Kerapatan Adat NagariSumani);e Bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kaum pengugat adalahHamdani sebelumnya adalah Azwar Bey/Malin Buyu;e Bahwa hubungan Rasuma dengan Mariana dan Azwar/ MalinBuyu adalah kakak beradik seharta pusaka.Berdasarkan keterangan saksi saksi di Kerapatan

Adat Nagari(KAN) Sumani tanah dan sawah perkara adalah harta pusaka tinggiRasuma dan di kuasai oleh Manti Paareso merupakan harta pusakatinggi kaum;e Bahwa saksisaksi yang didengar di Kerapatan Adat Nagari(KAN) Sumani adalah: Mak Aisyiah, Ramlan Sutan Berbanso,Kamsiar, Tenih (Martenis), dan Gazali;e Berdasarkan keterangan saksisaksi di Kerapatan Adat Nagari(KAN), Nurain bisa menguasai objek perkara karena dirampasdahulu oleh Pono Rasad dan Pono Rasad adalah orang Cupak;e Bahwa benar P.I adalah saksi

tanda tangan,dan benar P.15pernah saksi lihat waktu persidangan di Kerapatan AdatNagari (KAN);e Bahwa saksi mengetahui dengan penghulu sukuBalaimansiang Yaitu: H.Sukarni Dt.Panduko Sati, SyarbainiDt.Mangkuto Sati, H.T.Dt.Bangso Dirajo yang disebutGadang Sakamban, jika terjadi perselisihan dari anakkemenakan dalam suku Balaimansiang, ketiga Datuk gadangSakamban yang menyelesaikannya bukan penghulu dari sukuyang lain;e Kesaksian Damsiwar Dt.Majo Lelo adalah Saksi langsung atasP.I,Maka merupakan saksi

Sebagai Tergugat V II .Nama Lengkap : JASRIL JATAR BILA SATIJenis kelamin : Laki lakiUmur : +48 Tahun.Agama : Islam.Warganegara : Indonesia.Pekerjaan : Tani.Alamat : Jorong Baringin Nagari Gantung Ciri Kecamatan KubungKabupaten Solok Sumatera Barat.Dalam Kedudukannya Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantung Ciri dansebagai Ninik Mamak Suku Bendang Melayu.

ADAT NAGARI GANTUNG CIRI NOMOR: O1/KPSA/KAN/GTCR 2012.KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari GantungCiri tersebut diatas oleh Para Tergugat I Sampai dengan Tergugat XXV, kepentingan10Penggugat Merasa dirugikan sebab Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariGantung Ciri tersebut telah Memutuskan :1 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis dan serta keterangan keterangansaksi dari Arizal atuk Paneh Garang2 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis serta keterangan

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat ke Pengadilan Negerimengenai permasalahan sako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi MahkamahAgung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb:Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat mengenai permasalahansako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama PT.SumbarRiau

karena sako merupakan wilayah tugas dari besturr/pemerintahan adat setempat.e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 250 K/Sip/1968 Tanggal 18Maret 1969, yang isinya menyatakan bahwa perselisihan/ persengketaanmengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang Pengadilan Negeri,melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari suratgugatan Para Penggugat terutama pada posita dan petitum gugatan ternyata yangmenjadi pokok sengketa

Penghulu Bungsu;Bahwa bukti surat P.2 ini membuktikan bahwa sebelum mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terlebin dahulu telah memberitahukan telah terjadi sengketa objekperkara pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Laweh;Bahwa bukti surat P.3 berupa surat undangan dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Padang Laweh kepada Datuok Nan Balimo, A.

Adat Nagari (KAN) Padang Lawehakan tetapi tidak menemukan kesepakatan;Bahwa salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikanperkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunyamenyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbartentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanahulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurutketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dandiusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalambentuk keputusan perdamaian.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkanpenyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi.Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutusperkara tetapi untuk meluruskan persoalanpersoalan adat yang terjadi darisengketa tersebut, keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikansengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang ditujudari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi

, sedangkan penyelesaian tetapdiserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkanoleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknyaperdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga dinubungkan dengan bukti suratP.3 dan bukti surat P.4, Majelis sudah menganggap tepat tindakan yangdilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa permasalahana quo terlebih dahulu melalui proses median di Kerapatan Adat Nagari (KAN);Bahwa bukti surat P.5 berupa surat keterangan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt.

pada Kantor LAW OFFICE MUHAMMADAFDAL & CO beralamat di Pisangan Gang Amelia, RT 003/RW 06 Nomor 130Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Batusangkar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dibawahNomor: 33/SK/PDT/2017/PN Bsk;LawanAMMAR Dt BASA NAN TINGGI, jenis kelamin lakilaki, usia 59 tahun SumpurMalalo, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, KabupatenTanah Datar, selaku Ketua Kerapatan

Adat Nagari (KAN) SumpurKecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar (Vide SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagan Sumpur NomorO3/KEPT/IKAN/SPR2016 tentang Pengangkatan dan PengukuhanKetua KAN Sumpur 20162018) yang beralamat di Jalan RayaSumpurMalalo, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan,Kabupaten Tanah Datar, dalam hal inimemberi kuasa kepadaRAHMAT WATIRA, S.H., WILSON SAPUTRA, S.H., MH., MERIANGGRAINI Z, S.HI, dan AMELIA, S.H.

BASA NAN TINGGI, selakuKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan,Kabupaten Tanah Datar (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari SumpurNomor: O3/KEPT/KAN/SPR2016) tentang Pengangkatan danPengukuhan Ketua KAN Sumpur 20162018, bukanlah orang yangberhak, sehingganya Penggugat tidak memiliki persona standi ini judicioHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDGkarena hadimya Penggugat berdasarkan dan tunduk pada PeraturanDaerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar, Nomor: 4 tahun

2008 tentangNAGARI, dimana pada BAB 1 Kelentuan Umum, Pasal 1 angka 13menjelaskan, Kerapatan Adat Nagar yang selanjutnya disingkatkan KANadalan Lembaga Kerapatan Niniak Mamak Pemangku Adat yang telahada dan diwarsi secara turun temurun sepanjang adat yang berakudimasingmasing Nagari dan merupakan lembaga teriinggi dalampenyelenggaraan adat di Naganri;Oleh karena itu Penggugat bukanlah subjek hukum yang berkaitanlangsung maupun tidak langsung dengan objek perkara yangmenyebabkan adanya gugatan ini

Mulie adalah anggotaaktif Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur sedangkan legalitas (legalstanding) Penggugat perkara a quo adalah selaku Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Sumpur, oleh karenanya kedua saksi tersebut adalahseorang saksi tidak dapat diperiksa selaku saksi dalam perkaranya sendiri(putusan hal. 74 alinea 4 s/d hal.75 baris 13), begitupun atas ahli AlizarMuthwa yang dihadirkan Terbanding juga secara tegas Pembanding tolakkarena tidak memiliki pengetahuan khusus/spesialis dibidang ilmupengetahuan

Penggugat:
LISNAWATI
Tergugat:
1.ASNUL FAJRI
2.OYONG SRI
3.Kerapatan Adat Nagari KAN Balai Naras
4.Kepala Desa Balai Naras
5.Kantor Pertanahan Kota Pariman

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balai Naras,berkedudukan di Jalan Pasir Naras, Kecamatan Pariaman Utara, KotaPariaman, sebagai Tergugat B;4. Kepala Desa Balai Naras, berkedudukan di Jalan PasirNaras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, sebagai TergugatC;5. Kantor Pertanahan Kota Pariman, berkedudukan diJalan Dr.

Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Kerapatan AdatNagari(KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Naras tidakmempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan Alas Hak dalammengajukan permohonan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah objek Perkara Aquo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman;5.

Menyatakan pernyataan dan pengakuan kerapatan Adat Nagari (KAN) BalaiNaras dan Kepala Desa Balai Naras bahwa tanah objek Perkara merupakantanah Nagari Naras adalah dikualifisir sebagai Perbuatan Tanpa Hak danMelawan Hukum (Onrecht Matigedaad);6.

Sekalikalibukan milik Tanah Ulayat Kaum atau Tanah Ulayat Suku, dan tidak ada sangkutpautnya dengan Penggugat; Sesuai dengan Adat Salingka Nagari di Minangkabau, Tanah Ulayat tersebutdikuasai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Naras, dan dikuasai olehPemerintah Desa dimana tanah ulayat itu berada, termasuk tanah pasia maeloHalaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pat.G/2018/PN Pmnyang ada dipinggir pantai.

Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Naras,Kecamatan Pariaman Utara tanggal 17 Februari 2017, Nomor 10/KANNRS/II/2017;b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17Februari 2017;C. Surat Keterangan Kepala Desa Balai Naras, tanggal 20 Februari 2017Nomor 167/SK/BLN/11/2017;d. Dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut diterbitkan peta bidangNomor 64/2017 tanggal 6 Juni 2017 seluas 209 m;e.

Alias OEPIK ADANG (pr) dan H.KOLANG (pr) sebagai Penggadai dengan Nenek Tergugat yang bernama ADJAM sebagai Pemagang pada Tanggal 11 Maret 2009;- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hokum seluruh surat-surat yang dibuat antara Nenek Tergugat yang bernama ADJAM maupun seluruh surat-surat yang dibuat antara Tergugat selaku Ahli Waris dari ADJAM menyangkut tanah objek perkara Tumpak II dengan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat IV;- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan

Sehingganyaterhadap perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan Objek PagangGadai yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik PENGGUGAT setelahberakhirnya masa Perjanjian Pagang Gadai pada Tanggal 11 Maret 2009, makaPENGGUGAT telah pula mengajukan permasalahan tersebut ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang ;Bahwa terhadap permasalahan yang PENGGUGAT ajukan ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang terhadap perbuatan TERGUGATselaku Ahli Waris dari ADJAM yang

tidak mau menyerahkan tanah Objek perkarasetelah berakhirnya masa perjanjian pagang gadai, maka Kerapatan adat nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, sehingganya terhadap permasalahan tersebut maka KeraapatanAdat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula menerbitkanKesimpulan, yaitu dikenal dengan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NanSalapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 No. 04/ PDT.KAN/NM.8.SK/ IX/ 2009

;Dimana Dalam Kesimpulan Kerapatan Adat nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang Tertanggal 16 September 2009.

alasan hukum untuk menyatakan sah danmempunyai kekuatan hukum Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nana1110.11.12.Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/PDT.KAN/ NM.8.SK/ IX/ 2009 ;Bahwa setelah habisnya masa Perjanjian Pagang Gadai serta setelah adanyaKesimpulan Kerapatan Adat Nagari )KAN) Nan Saapan Suku Nagari PadangTertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/ PDT.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September2009, Nomor : 04/ PDT.KAN/ Nm.8.SK/TX/ 2009 ;.

(ParaTergugat) tidak menghadiri penyelesaian tersebut dan Tasril Dt.Garangmenyarankan kepada Syamsu Gelar St.Molano untuk melanjutkan persoalanini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lansek Kodok, Nagari Lansek KodokKecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;19.Bahwa atas saran dari Tasril Dt.Garang tersebut Syamsu Gelar St.Molano(Penggugat) melanjutkan persoalan ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 3 dari 16 hal. Put.

Nomor 1368 K/Pdt/2016Lansek Kodok dan pada tanggal 15 Februari 2015 KAN Lansek Kodokmemutuskan bahwa Kolam Ikan tersebut benar kolam minum makan sakoMolano;20.Bahwa atas penyelesaian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lansek Kodoktersebut cucu kemenakan Saulan (alm.)

dalam pertimbangan hukumlainnya pada halaman 7 paragraf ke6 (keenam) telah menyatakan buktisurat maupun saksisaksi yang diajukan Penggugat tidak ada salingkesesuaian satu dengan yang lain atau tidak ada bukti yang mendukungsatu dengan yang lain tidaklah berdasarkan hukum;Bahwa bukti surat P4 yang diajukan Pemohon Kasasi semulaTerbanding/Penggugat sama (identik) dengan bukti surat T11A yangdiajukan Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Para Tergugatyang artinya sengketa ini telah diputuskan oleh Kerapatan

Adat NagariLansek Kadok dan kedua belah pihak telah hadir dalam musyawarahtersebut tetapi Para Termohon Kasasi semula Pembanding/ParaTergugat tidak mau melaksanakan putusan KAN Lansek Kadok tersebutsehingga sengketa ini dibawa ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;Bahwa Majelis Hakim Banding telah mengesampingkan keterangan saksiSyahrial anggota Kerapatan Adat Nagari yang pernah menyelesaikanperselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kerapatan AdatNagari Lansek Kodok Kecamatan Rao Selatan

Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan asli nya, diberi tanda P.8;9.

Fotocopy Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pengurus KerapatanAdat nagari (KAN) Sikucur Masa Bakti 20092014 Nomor: SK.01/PPHalaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn10.KAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan Adat NagariSikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, bukti surat P.9 berupa Fotocopy Struktur Organisasi danTata Kerja (SOTK) Pengurus Kerapatan Adat nagari (KAN) Sikucur Masa BaktiHalaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn20092014 Nomor: SK.01/PPKAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan buktisurat P.10 berupa Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan AdatNagari Sikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Masa Bakti 20162021 tanggal 5 Februari 2016, dan terhadap ketiga bukti ini Majelis hakimpahami hanya membuktikan mengenai keberadaan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Sikucur;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukansaksisaksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menerangkan:e Saksi Mukhtaruddin pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahudengan objek perkara, bahwa saksi mengetahui Penggugat memilikihubungan kekerabatan dengan Yusuf;e Saksi Tooh pada pokoknya menerangkan

bahwa saksi tahu dengan objekperkara, bahwa saksi tahu dari Ayang (anaknya Tiazin) bahwa Tiazinmembeli sawah objek perkara dari Yusuf dan saksi pernah melihat surat jualbeli tersebut, bahwa setahu saksi sawah yang dijual Yusuf kepada Tiazinadalah kepunyaan Yusuf, bahwa setahu saksi jika Yusuf meninggal duniayang berhak atas harta yang ditinggalkan adalah Zainal;e Saksi Alizar pada pokoknya hanya menerangkan mengenai Kerapatan AdatNagari (KAN) Sikucur dan Pengurusnya;Menimbang, bahwa jika dihubungkan

KotoDalam mengenai masalah sengketa tanah, surat tersebut tertanggal 16Februari 2017, yang mana disana meminta Kerapatan Adat Nagariuntuk dapat memfasilitasi masalah tersebut.

Oleh karena perkaranya terlalu rumit Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk mencapai kesepakatan yang mana saat itu dariKerapatan Adat Nagari hanya hanya dapat membuat resume daripermasalahan tersebut yang terlampir dalam bukti surat Penggugatyaitu P.10;Bahwa yang dimaksud dengan penggarap dalam surat tersebut adalahRahimah dan tergugat lainnya;Bahwa suku saksi adalah Sikumbang, dan saat itu saksi menjabatsebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa objek perkara ini terletak di Koto

Dalam yang termasuk dalamdaerah Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa saksi tahu dimana objek perkara tapi saksi tidak tau batasbatasnya;Bahwa saksi tidak tahu siapa Ninik Mamak dari tanah yang jadi objekperkara ini;Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 tidak ada orang yang memangkugelar Datuk Kampung Dalam;Bahwa kaitan Penggugat dengan Datuk Kampung Dalam setahu saksiyaitu satu suku yakni Suku Koto;Bahwa yang mengajukan surat ke Ketua Kerapatan Adat Nagari di KotoSelayan saat itu adalah Suku

Koto dari Koto Dalam diantaranyabernama Sutan Rajo Ameh, Datuk Dikoto;Bahwa bukti surat yang dibawa Tergugat saat datang ke KerapatanAdat Nagari diantaranya suratsurat pernyataan yang saksi tidak ingatlagi isi Surat pernyataannya;Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2018/PN BktBahwa sengketa ini tidak bisa diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari,karena lingkup perkara terlalu besar, jadi Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk menyelesaikan sengketa ini;Bahwa Saksi tidak tahu

Adat NagariKoto Selayan;Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;Bahwa saksi bisa tahu tentang permasalahan ini, karena saksibertugas di Kerapatan Adat Nagari Tigo Baleh, dan mengenai perkaraini dahulu pernah masuk surat ke Kerapatan Adat Nagari Tigo Balehdari penghulu suku Koto di Koto Bawah yang meminta suratketerangan untuk mengajukan perkara terdahulu;Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

PertanahanKabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK II Pesisir Selatan;2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar Nomor 01/V/PH/BPN1996oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,Mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar Nomor 02/V/PH/BPN1996oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;4) Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu SukuDalam Kerapatan

Bahwa pada tahun 2000, Tergugat A menggarap tanah ulayat nagariatas persetujuan ninik mamak nan delapan nagari lunang dan mendapatsurat penyerahan atas tanah ulayat yang dikeluarkan pada tahun 2004langsung dari ninik mamak nan delapan nagari lunang yang diketahuiwali nagari lunang dan ikut ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari;.

benar;10.Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat Atelah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah mengambilareal lahan milik Penggugat yang dikenal dengan HGU Nomor 8 Tahun2013, dalil tersebut tidak tepat karena yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum adalah merugikan orang lain tanpa sepengetahuanorang tersebut, sedangkan Para Tergugat A tidak pernah merugikanPenggugat karena Para Tergugat menggarap tanah ulayat nagari lunangdan diketahui oleh wali nagari lunang dan kerapatan

diamdiam Penggugat memasukkan tanah Para TergugatA kedalam HGU Penggugat;Bahwa Para Tergugat A dalam menggarap lahan tersebut selain sebagaiputra putri nagari lunang, Para Tergugat juga melalui prosedur yaknidengan Adat diisi limbago dituang, sama halnya dengan yang didalilkanoleh Penggugat, sehingga Para Tergugat menggarap lahan melaluipersyaratan sebagaimana mestinya, sehingga Para Tergugat A mohonkepada Majelis agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, karenasemestinya perkara ini diselesaikan di kerapatan

Rio Aksi dan bukti bukti surat T.B,C,D,E2 dan T.B,C,D,E3.a serta T.B,C,D,E3.0, maka seharusnya Ninik MamakNan Delapan Nagari Lunang, Kerapatan Adat Nagari Lunang dan WaliNagari Lunang serta Kerapatan Adat Nagari Silaut haruslah ditarik sebagaipihak dalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang Judex FactiPengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggarhukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan perkara a quo, sehinggamengakibatkan pertimbangan

Namun Para Tergugat tidakbersedia untuk ditebusi kepadanya;Berhubung usaha perundingan secara kekeluargaan menemui jalanbuntu, maka pada awal bulan Oktober 2012 almarhum orang tua kamiZubir memohon kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) TanjungBonai untuk membantu penyelesaian masalah ini.

Atas permohonanalmarhum orang tua kami tersebut, Pengurus Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tanjung Bonai sudah tiga kali memanggil kedua belah pihakbermusyawarah dan terakhir pada tanggal 6 November 2012 KerapatanAdat Nagari Tanjung Bonai memanggil almarhum orang tua kami Zubirserta kami dan anakanaknya ikut hadir dalam pertemuan tersebut yaituMuhammad Nur, Erma dan Hj. Zulbaiti serta pihak yang menerimagadaian (Para Tergugat).

Sewaktu penyelesaian permasalahan di Kantor Pengurus Kerapatan Adat(KAN) Tanjung Bonai almarhum orang tua kami Zubir sudah dalamkeadaan sakitsakitan, sehingga setelah selesai acara pertemuan diKantor Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai padatanggal 6 Nopember 2012 tersebut, beliau langsung kami bawa kePekanbaru ke rumah anaknya (Hj. Zulbaiti) dan akhirnya pada tanggal 7Januari 2013 orang tua kami Zubir meninggal dunia di Pekanbaru dandikebumikan di Pekanbaru;.

Berhubung almarhum orang tua kami Zubir kami bawa ke Pekanbarudalam keadaan sakitsakitan sementara permasalahan harta pusakanyayang masih tergadai dan sudah dimusyawarahkan di Kerapatan AdatNagari Tanjung Bonai belum selesai, serta almarhum orang tua kamitersebut sesuai dengan ranji keturunannya tidak ada lagi mempunyai ahliwaris yang mungkin dan patuik untuk menerima harta warisannya, makaalmarhum orang tua kami Zubir meminta kepada kami anakanaknyauntuk melanjutkan penyelesaian harta pusakanya

Setelah Bapak Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari TanjungBonai memberikan penjelasan kepada kami kedua belah pihak, tentangsampai dimana tugas dan wewenang Pemerintah Nagari mengenaipenyelesaian sengketa Pusako di Nagari, akhirnya Lismawarti danYusmaniar (Tergugat 1 dan 2) meminta waktu selama 10 (sepuluh) hariuntuk bermusyawarah guna mencari kesepakatan di dalam kaumnyatentang keinginan kami dari anakanak almarhum Zubir untuk menebusiharta almarhum Zubir yang tergadai kepada Para Tergugat