tidakbenar, untuk itu harus ditolak.2 Bahwa dalil angka 1 sampai 3 Memori Banding Pembanding harus ditolak karena Hakimtingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat, teliti dan seksama tentang legalstanding dan kewenangan Tergugat / Terbanding saat mengeluarkan objek sengketa.Bahwa objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara yang menentukan kelulusanpeserta seleksi TKHI Provinsi Maluku tahun 2013.3 Bahwa sesuai Undang Undang 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidan Keputusan Menkes

RI Nomor:102/MENKES/SK/I/2013 Tentang Tim RekrutmenPetugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H/ 2013 M, secara jelas dan tegas untukmenentukan lulus atau tidak lulus adalah kewenangan Kepala Pusat Kesehatan HajiKementrian Kesehatan RI, sehingga Surat Tergugat/Terbanding tidak bisa dijadikanobjek sengketa.4 Bahwa putusan yang memutuskan menerima eksepsi tentang error in objecto adalahsudah benar dan tepat sesuai kaidah hukum, karena objek sengketa bukan merupakanSurat Keputusan yang membatalkan

Terbanding di persidangan tingkat pertama pada saatmengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Pembanding didalamnya terdapat eksepsiyang pada pokoknya menyatakan:1 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara yang memiliki kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan Penggugatdalam seleksi TKHI tahun 2013, membuktikan Penggugat telah melakukan Error inPersona, karena sesuai Undang Undang 13 Tahun 2008 Tentang PenyelenggaraanIbadah Haji dan Keputusan Menkes

RI Nomor:102/MENKES/SK/II/2013 Tentang TimRekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H/ 2013 M, secara jelas dantegas menjadi kewenangan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI diJakarta.2 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa tersebut telahmembuat Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai TKHI tahun 2013 Provinsi Malukuadalah pernyataan yang salah obyek atau Error in Objecto, karena substansi objeksengketa adalah permohonan dan pertanyaan kepada Kepala

Pemeriksaan : BB/4942/2020/ NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF ABCHMINACA BB/4943/2020/NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF 5FLUOROADBICA DAN 5 FLUOROADB; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti NomorBB/4942/2020/ NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

dalam LampiranUndangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika NomorBB/4943/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUOROADBICA terdaftardalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Sisa barang

Dwi Aryani, Sp.PK dengan hasil kesimpulan: menunjukkanBenzodiazeplines, Amphetamine, Methampetmine, THC,COC, MOP semuanegative Kesimpulan : Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotikagolongan bukan tanaman jenis tembakau Gorila bagi diri sendiri tersebut tanpaSurat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapatresep dari dokter;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes

Menyatakan terdakwa AZHIM GIFFARI ALS AZHIM BIN ZAENUDIN.telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)atau menyediakan Narkotika Gol. bukan tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis tembakau Gorila secaraberlanjut, melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes

Sehingga dengan demikian makaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhiunsur Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangandiperoleh fakta jika terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannyaHalaman

JURMAN BIN UMAR dapat diproses secara hukumkarena telah menjual obatobatan (obat daftar G) tanpa izin dan tidakmempunyai keahlian untuk menjual obatobatan yang termasuk obat keras(obat daftar G) ;Bahwa benar sesuai keputusan Menkes Nomor : 347 / Menkes / SK / VII /1990 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 925 / Menkes / Per /X / 1993 Tentang Daftar obat wajib Apotik dan Peraturan Menkes Nomor :1176 / Menkes / Per / X / 1993 menjelaskan bahwa dapat saja membeli obatdi Apotik tanpa menggunakan

Leaderle tidak memperpanjang ijin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan saksisaksi mengenali dan membenarkan barang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi tin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas kewenangan maupun izinmengedarkan pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G tersebut,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materipribadi;Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;Menimbang, bahwa

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L (LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan

(Bukti T.I11).Fotocopy sesuai dengan asli; 20 anno ne nnn mensesNews tanggal 5 Desember 2011 Komnas Anak Ancam Polisikan Menkes>jsu. (Bukti T. 112). Fotocopy dari internet;Jews tanggal 5 Desember 2011 KIP dan KPAI Konsultasi dengan MAsusu. Berbakteri (Bukti Tl13). Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15.

Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15). Fotocopy dari internet;Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa Terbantah II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli;Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : 032/2011.Eks, tanggal 15 April2011 kepada Institut Pertanian Bogor.

ULOCOPY ,2 0 nnn nnnnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnn nn nnn cnc nnnnnnnacsSurvei Cemaran Mikroba (E.sakazakii) pada semua nama dan Jenis SusuFormula Bayi Yang Beredar di Indonesia Tahun 2011 Tim Nasional SK.Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 07/07/2011 (Bukti T.II7). FotoCopy dari fotoCOpy jn 22 nn = renee nn nnn nen nnn nn nnn nen n nen nen nne=Kredibilitas Peneliti Institut Pertanian Bogor Publikasi. (Bukti T.II8).

Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011. (BuktiT.IN&T.IV4). Fotocopy dari fotocopy; 5.Laporan Survei Cemaran Mikroba E.Sakazakii) Pada Formula Bayi di IndonesiaTim Pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Institut Pertanian Bogor Badan LitbangKesehatan Kementrian Kesehatan 2011.

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 4384/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal18 Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satumiliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 434/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satu miliarlima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

DjoelhamBinjai tidak sesuai dengan aturan Jamkesmas yaitu Keputusan MenteriKesehatan RI No. 316/Menkes/SK/V/2009, dan Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, masingmasing tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jugadengan aturan keuangan yang berlaku.

Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, tentang PedomanPelaksanaan ProgramJaminan KesehatanMasyarakat yang menyebutkanantara lain:a. Dana PelayananKesehatan adalah danayang langsungHal. 57 dari 82 hal. Put.

No. 408 K/Pid.Sus/201474ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September2009 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilanratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima riburupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1006/ MENKES/SK/XI/ 2009 pada tanggal 12 November2009 Dana Tahap Keempat sebesar Rp1.903.547.000,00 (satumiliar

suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman berupa pil warna putih berlogo LL(Karisoprodol terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 146 dalamPeraturan Menkes

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil warna putih berlogoLL (trihexyphenidyl) hasil membeli dari Sdr.

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 146(seratus empat puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mengandungTrihexyphenedyl dan Kafeina;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah menjual Narkotika Golongan berupa obat/pil warna putihberlogo LL yang mengandung

membeli dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan ganja tersebutdengan cara membeli dari Bogel;10 Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;11 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,12 Bahwa atas kepemikian ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dariyang berwenang/Menkes

membeli dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan ganja tersebutdengan cara membeli dari Bogel;16 Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;17 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,18 Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dariyang berwenang/Menkes

Jatiasih Kota Bekasi sebanyak bungkus kertas berisiganja seberat + 1,72 gram seharga Rp 50.000, namun belum saksi bayar;Bahwa setelah saksi membeli ganja tersebut kemudian saksi gunakan satulinting dan sisanya saksi simpan di saku baju yang akhirnya ditangkappolisi;Bahwa saksi membeli ganja dari terdakwa baru sekali dan maksud dantujuannya adalah untuk digunakan sendiri;Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut saksi dan terdakwa tidakmempunyai ijin dari yang berwenang/Menkes;Atas keterangan saksi tersebut

Bogel;Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada saksi Agus Andriyana seharga Rp50.000, namun belum dibayar ;Bahwa terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dariyang berwenang/ Menkes

penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebutuntuk digunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,e Bahwa benar Terdakwa menjual ganja kepada saksi Agus Andriyana sehargaRp 50.000, namun belum dibayar ;e Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menjual ganja tersebut tidakmemiliki ijin dari yang berwenang/ Menkes

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.

Rtamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011; Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dariBadan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomorsurat: LP.NAR.K.16.0039

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian

dan melanjutkan profesi Apoteker lulus tahun1993;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Rtaketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

Surabaya,tertanggal 5 Mei 2017;> Bahwa benar tablet putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/2017/PN Tlg.Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V V201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan: Barang bukti berupa Kristal putih ttansparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Hasil Pengujian Laboratorium Obat danNapza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistempembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khususyakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya, sebagaiLaboratorium Penyelenggara Pengujian Narkotika dan Psikotropikadalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika danPsikotropika Projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlakubaik

Praka Hengki Nrp.31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNKPYKtanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi,S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwapositif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin)yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagaialat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009

Saksi hanyamengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Ma Kodim 0304/Agam, sedangkan tempus dan deliktic dari surat dakwaan Oditur Militeradalah tanggal 1 Agustus 2013 di Ngarai Sianok Bukit Tinggi PropinsiSumbar, pembuktian dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkanketerangan Terdakwa sedangkan alat buki berupa surat yangdikeluarkan oleh BNN Payakumbuh tidak dapat dijadikan sebagaialat...alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes

B/009/VIII/2013 UPTLAB BNNKPYK...PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positifmengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin) yang terdaftardalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Barkoba danPsikotropika dan keterangan para Saksi di persidangan

keterangansebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengardan merasakan secara langsung Terdakwa pernah menggunakan Narkotikakarena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 diMakodim 0304/Agam sehingga pembuktian surat dakwaan hanya berdasarkanketerangan Terdakwa, sedangkan alat bukti surat yang dikeluarkan BNNPayakumbuh tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karenabertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 923/Menkes

., dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa sesuai UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandefinisi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika: Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11/76/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 ayat (1)Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, Kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi

Dalam hal ini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesualPasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa adanya izin edar pada sediaan farmasi adalah untuk memberikanjaminan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi; Bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar sediaan farmasi dalam hal ininotifikasi kosmetika adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176

/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa untuk mendapatkan izin edar maka kosmetika yang dinotifikasi harusdibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik danmemenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan kKeamanan, bahan,penandaan dan klaim, sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan MenteriHalaman 6 dari 13 Putusan No.862/Pid.Sus/2020/PN PtkKesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika; Bahwa sediaan farmasi yang mempunyai izin edar/ persetujuan

Dalam hal inikosmetika mempunyai masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapatdiperbaharui, sesuai Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Bahwa setiap kosmetika yang sudah ternotifikasi wajib mencantumkan nomornotifikasi pada kemasannya, diawali dengan 2 (dua) huruf dan diikuti oleh 11(sebelas) digit angka, contohnya NX 12345678901.

Keputusan MenteriKesehatan Nomor Kp.04.01/Menkes 35/2015, tanggal 26 Januari 2015/videDUKti P5) jpn ann anne ncn cence ce cence ne cee ee ne een ne ne cone nee nentsMenimbang, bahwa atas dasar itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah BAPEK berwenang untuk menerbitkan keputusanobyek sengketa setelah berlakunya Undang Undang tentang Aparatur SipilNegara, untuk hal itu akan dipertimbangkan terlebin dahulu sebagai berikut :Him. 35 dari 46 him. Put. No. 10/G/2016/PT.TUN.

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta serta didaftar diKepaniteraan pada tanggal 10 Mei 2016, maka gugatan belum melewati batastenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55UU No. 5 Tahun 1986 ; 22020 02 nen nne nen nen eeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan prosedur penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat berdasarkankeputusan Menteri Kesehatan Nomor : Kp.04.01/Menkes

Tobing (vide bukti T6);Bahwa karena tidak puas terhadap Keputusan Menteri KesehatanNomor Kp.04.01/Menkes/35/2015 tersebut, Penggugat mengajukan bandingadministratif tanggal 11 Mei 2015 (vide bukti P6) ;Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena yang diperiksa dandiputus BAPEK adalah Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dariMenteri Kesehatan sebagaimana bukti P5, maka pemeriksaan yangdilakukan BAPEK telah sesuai dengan peraturan perundangundangan,karena keputusan yang diperiksa merupakan

Bahwa selanjutnya atas faktafakta pelanggaran disiplin PNS yangdilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, MenteriKesehatan menyetujui usulan Dirjen Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan sebagaimana bukti T6 dan menjatuhkanhukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat dengan SKNomor 04.01/Menkes/35/2015 (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikantersebut di atas, tidak benar jika Penggugat

2021tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti denganSurat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO berupa : 11 (Sebelas) butir tablet warna kuning berlogo mf mengandungTrihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G; 1 (Satu) butir tablet kKemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hclmengandung Metilfenidat terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2dalam Peraturan Menkes

lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

Permenkes RI No. 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1), Kosmetikaadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luartubuh manusia.Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 8b. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Pasal 105ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harusmemenuhi standar dan atau persyaratan yang dicantumkan.c.

Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) setiapkosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perudanganundangan.d.

Sesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan,pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempatserta penyimpanan untuk penjualan.b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi danPutusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 9alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkanharus memiliki izin edar dari Menteri.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa

notifikasi.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetikaberedar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI.Bahwa ahli menyatakan untuk mengindentifikasi terhadap kosmetika yang telahatau belum memiliki izin edar, yaitu dengan memperhatikan penandaan padalabel atau) kemasan kosmetika tersebut.Penandaan kosmetika harusmenggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkanantara lain

LAB : 156 / NNF /2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa

Tanggal22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting rokokmasingmasing berisi irisan daun dengan serat bersin keseluruhan irisan daun0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (Satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;halaman 11 dari 20 Putusan No. 34

Tanggal 22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang buktiberupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan serat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

,MKes., yang selanjutnyadibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa tindakan terdakwa melakukan pemeriksaan bagian vagina pasienperempuan sudah merupakan wewenang dari seorang perawat yangmelaksanakan praktek mandiri karena tindakan tersebut sama dengan tindakanswap vagina dan tindakan tersebut sudah termasuk katagori tindakan AsuhanKeperawatan pada tahap pengkajian dengan teknik Palpasi berdasarkan Pasal 8Permenkes RI Nomor.HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang ljin DanPenyelenggaraan Praktek

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Izin danPenyelengaraan Praktik Perawat. Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 51 KUHPadalah sebagai berikut : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakanperintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana,sehingga dengan demikian, unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal aquo, yang secara khusus diterapkan dan dikenakan terhadap Sdr.

,M.Kes, bahwaTerdakwa Sustiyanto, Amd.Kep adalah seorang perawat yang melaksanakan40praktek mandiri, maka berdasarkan Pasal 8 Permenkes RI Nomor HK. 02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktek Perawat, terdakwaberwenang melakukan pemeriksaan bagian vagina termasuk tindakan swapvagina pasien perempuan karena tindakan tersebut termasuk katagori tindakanAsuhan Keperawatan pada tahap pengkajian dengan teknik Palpasi (meraba/menyentuh).

Kemudian dikaitkandengan praktek keperawatan, mengenai informed concent telah diatur dalamPermenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin DanPenyelenggaraan Praktek Perawat, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan;Dalam melaksanakan praktek, perawat wajib untuk; a. Menghormati hak pasien, b.Melakukan rujukan, c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundangundangan, d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien danpelayanan yang dibutuhkan, e.

Bahwa dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/men.Kes/Per/IX/1989 tentangPersetujuan Tindakan Medik, yang telah dicabut dan diganti dengan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/lii/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1dinyatakan bahwa; a.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusHalaman 9 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN Tigmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar