Wahbah Zuhaily, yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis, pengakuan nasab dapat dipandang sahbila memenuhi sedikitnya empat syarat sebagai berikut, yaitu (1) bahwa pihakyang diakui nasabnya adalah orang yang belum diketahui nasabnya secaratetap, (2) bahwa ada selisih umur yang wajar antara kedua belah pihak, tidaksama atau berdekatan, (3) bahwa pengakuan nasab hanya untuk diri orangyang mengaku bukan untuk orang lain, (4) bahwa pengakuan nasab tidak atasdasar perzinaan, karena zina tidak dapat dijadikan

Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dan dalam halini adalahKepala kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun telah diberi ijin untuk melangsungkan pernikahandengan wali hakim, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan MenteriAgama Ri Nomor : 2 tahun 1097, sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

No.0074/Pdt.P/2015/PA.Ngwsuami Pemohon tersebut, dan apabila wali nasabnya tetap adhal, maka barulah akadnikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dilangsungkandengan wali hakim ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah yang pertama dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006, dan perubahanyang kedua dengan Undangundang nomor 50 taun 2009 , kepada Pemohondibebani untuk membayar

Oleh karena itu keberadaan walihakim dalam dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabilamemang wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karenawali nasabnya mafqud atau adlal atau dikarenakan adanya sebab lain, makakeberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harusdipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak utuk menikahkannya,sehingga apabila dalam pelassanaan pernikahan wali nikahnya tersebut tidakdapat bertindak sebagai wali dikarenakan walinya

Anak itu tidak jelas nasabnya;2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayahdari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakuisebagai nasabnya;3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama)atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anaktersebut membenarkan pengakuan lakilaki tersebut;4.

dengan calon suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Ngariboyo, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjuk olehKepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainmenurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengankeluarga ayahnya;Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak darihasil nikah fasid, yang disepakati para ulama fikih nasabnya

kelamin yang dilakukan pada nikah fasid menimbulkan akibathukum yang sama dengan hubungan kelamin pada nikah sah.Begitu juga kaidah fikih berikut:aorits Yluall 49 armmoS x86 JS xwlsArtinya: (Akibat hukum) seluruh akad fasid sama dengan (akibat hukum) akad sahdalam hal kewajiban mengganti atau tidaknya.Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak darihasil nikah syubhat, yang disepakati para ulama fikin nasabnya

Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa konsep nikah syubhatmenurut Jumhur Ulama tersebut, dalam konsep para ulama di kalangan mazhabHanafi, diistilankan dengan nikah fasid dan nikah syubhat, yang akibat hukumnyaterhadap nasab anak sama dengan nikah sah, sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sejauh berada dalamcakupan nasab anak dari hasil nikah fasid dan syubhat yang disepakati para ulamafikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan

Penetapan No.43/Pdt.P/2016/PA.AbMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agarPemohon mempertimbangkarkembali permohonarmyadan kembali memintakepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calonsuami Pemohon, namun Pemohontetap pada pendiriannyaingin melanjutkanperkaranya.

menghalangi mereka 1S1tuk melangsungkan pernikahan;Bahwa wali nasab Pemohon yang bernama La Ode Hibali (ayahkandung Pemohon) enggan menikahkan Pemohon dengan Ruslan Bonjetanpa dengan alasan yang jelas:Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menguruspersyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA KecamatanNusaniwe, Kata Ambon, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan;Menimbang bahwa setiap pererrouan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagaiayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologidan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasukhubungan perdata dengan keluarga ayahnya;Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anakdari hasil nikah fasid, yang disepakati para ulama fikih nasabnya

kelamin yang dilakukan pada nikah fasid menimbulkanakibat hukum yang sama dengan hubungan kelamin pada nikah sah.Begitu juga kaidah fikih berikut:aordfg9 Yluall 49 armmoS x46 JS wileArtinya: (Akibat hukum) seluruh akad fasid sama dengan (akibat hukum) akadsah dalam hal kewajiban mengganti atau tidaknya.Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anakdari hasil nikah syubhat, yang disepakati para ulama fikih nasabnya

Meskipun demikian, dapat dipahamibahwa konsep nikah syubhat menurut Jumhur Ulama tersebut, dalam konseppara ulama di kalangan mazhab Hanafi, diistilahkan dengan nikah fasid dannikah syubhat, yang akibat hukumnya terhadap nasab anak sama dengan nikahsah, sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sejauh beradadalam cakupan nasab anak dari hasil nikah fasid dan syubhat yang disepakatipara ulama fikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalampernikahan

Anak itu tidak jelas nasabnya;2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayahdari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakuisebagai nasabnya;3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama)atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anaktersebut membenarkan pengakuan lakilaki tersebut;4.

Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Bila anak lahirkurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anakitu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannyaitu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelumdilangsungkannya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yangdilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamiliwanita itu sebelum menikahinyaHal. 9 dari 12 Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA.SkwMenimbang, bahwa sesuai dengan kaidah

No : 0457/Pdt.P/2014/PA.KrsMenimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah

., ternyata tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mauqud atau berhalangan atauadhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai walinikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidakdiketahui tempat tinggalnya atau ghaib adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atauenggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusanPengadilan Agama tentang wali tersebut;Doktrin Hukum Islam dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yang artinya : Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengandipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau mereka engganmengawinkan dan tidak boleh sekalikali pindah perwaliannya kepada wali yangjauh (abad);Hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan

Naibaho) tidak hadir dipersidangan, meskipun telahdipangil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohonmempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepadawali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon SuamiPemohon , namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkanperkaranya.

Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telahmengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUAKecamatan Buntut, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan(adhal) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakimyang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (adhal) jikakeengganan tersebut didasari

Kabupaten Ketapang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa, saksi adalah ayah dari calon suami Pemohon; Bahwa, Pemohon akan menikah dengan anak saksi yang bernamaMuhammad Iqbal bin Syarkucuwanto oleh karenanya Pemohonmengajukan Permohonan wali adhol; Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada suatularangan untuk menikah, kecuali masalah wali Pemohon; Bahwa, saksi mendengar dari anak Pemohon bahwa Wali Pemohonenggan menjadi wali nikah sebab tidak sekufu dari segi nasabnya

Berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon dansalon suaminya telah melakukan proses pencatatan nikah di kantor UrusanAgama hanya terhalang untuk menikah karena walinya enggan untukmenikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapatmelangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebutditetapkan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa

Lae 15 Qlalul cop 1a5eJiiiii Vg pSloJ GJ and) aildg po Igxiiol Islalgrrg it yoloj> ru aolArtinya: Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adholwalaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya.Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya,maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekalikalipindah perwaliannya kepada wali yang jauh (abad).Hal. 17 dari 19 hal. Put No. 188/Pdt.P/2020/PA.Ktp2.

suaminyabernama Xxx adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1.

., (karena tidak ada wali nasabnya) dandihadiri saksi nikah masingmasing bernama: H. Burhanuddin (Ketua 001) Bpk.H. Ahmad Sazali Anwar (Ketua RT 004) dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), dibayar tunai;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya paraPemohon telah mengajukan Bukti P.1P.3, serta tiga orang saksi yaitu : AhmadSazali Anwar bin H.M.

,(karena tidak ada wali nasabnya) dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: H. Burhanuddin (Ketua 001) Bok. H.

LangensariRT.05 RW.01 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat,Kabupaten Semarang, sebagai tetangga Pemohon, di bawahsumpahnya saksi menerangkan halhal sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/PA.Amb Bahwa Pemohon maju ke persidangan ini adalah untuk mengajukanpermohonan asal usul anak karena anak Pemohon yang bernamaAbdul Mukti yang lahir pada tanggal 25 Maret 2016 dalam AktaKelahiran hanya tercatat nama nasabnya

Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempattinggal di Tampomas RT.02 RW.03 Kelurahan Petompon KecamatanGajahmungkur, Kota Semarang, saksi mengaku sebagai tetanggaPemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan halhal sebagaiberikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ; Bahwa Pemohon maju ke persidangan ini adalah untuk mengajukanpermohonan asal usul anak karena anak Pemohon yang bernamaAbdul Mukti yang lahir pada tanggal 25 Maret 2016 dalam AktaKelahiran hanya tercatat nama nasabnya

berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor472.31/484/KPTS/107.6. 01/2018, tertanggal 28 September 2018 tentangPemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia tersebut akanmengambil alin segala kewajiban orang tuanya dan tidak akan menyianyiakannya, serta akan berusaha dengan sekuat tenaga untukmensejahterakan anak tersebut lahir dan bathin, memelihara, mengasuhdan mendidiknya, membimbing dan mempertahankan keislamannya demikemaslahatan anak tersebut dengan tidak memutuskan nasabnya

dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan,biaya hidup, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asalkepada orang tua angkat; Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anakdengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; Atas ketentuan tersebut diatas, maka bagi anak angkatperempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya,sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 Kompilasi HukumIslam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhakatau wali nasabnya

mereka dan telah dikaruniai dua oranganak yaitu ae umur 15 tahun dan a (P) umur 1,4 tahun;Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagaiwali nikah Pemohon Il adalah imam masjid Tawakal Kampung Kawalusoyang bernama Majide, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pemohon Il pada saat menikah adalah seorangseorang muslim muallaf dan ayah kandungnya sebagai wali nasab masihberagama Kristen;Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, atauwali nasabnya

yang menjadisebab hal tersebut terjadi, antara lain:e Pemohon dan Pemohon Il tinggal di pulau, sehingga sulit untuk dapatmencatatkan perkawinannya di KUA yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon;e Pemohon Il memiliki wali nasab yang masih beragama Kristern;e Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yangdianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untukmentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanitayang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya

sama lain, atau tidak jelas;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohontersebut, wali nikah (ustad Said Abdullah bin Abdullah) dan para saksi juga tidakmengetahui secara pasti status perkawinan Pemohon dan Termohon, apakah Pemohonmaupun Termohon sebelumnya sudah beristeri atau bersuami;Menimbang, bahwa berdasarkan ketarangan saksi 1, 3 dan 5 yang diajukan olehPemohon, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ustad SaidAbdullah Bin Abdullah, karena wali nasabnya

tidak memenuhi syaratkeislaman;Menimbang, bahwa berdasar pasal 4 Peraturan Mentert Agama RepublikIndonesia Nomor 2 tahun 1987, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah, yangwali nasabnya tidak memenuhi syarat, maka nikahnya dapat dilaksanakan dengan walihakim, yakni Kepala Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa karena ternyata XXX bukan Kepala kantor Urusan Agama,maka berdasar ketentuan pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987, XXXX tidak berwenang menjadi wali nikahTermohon