pengakuan dengankwalifikasi (Gekwalificerde Bekentenis) maka Penggugat masih perlu dibebani pembuktianlagi, karena bukti BPII bila dinubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Ri Reg.No.167 K/Sip/1959 tanggal 20 juni 1959, dianggap sebagai permulaan bukti tertulis;Menimbang, bahwa dari bukti BPI ,Majelis Hakim Tinggi menilainya sebagai buktisurat dibawah tangan (Onderhand) yang didaftarkan di kantor Notaris (Waarmerker)bukan suatu pengakuan hutang, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sama denganakta Notaril

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Jual Belitanah pekarangan sebagian berukuran 7 meter x 15 meter atau seluas 105 M2dari tanah Hak Milik Nomor 441K.Mojo, 442 K Mojo, 443 K Mojo yang terletakdi Jalan Mojo IIIA Kav No. 16 Surabaya sebagaimana Akta Notaril PerjanjianJual Beli pada hari Kamis tanggal 15 Desember 1994 yang dibuat dihadapanNotaris Mutia,S.H yang beralamat di Jalan Jagalan No. 115 FG Surabaya ;3.

Begitu pula dalam pembuatanaktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris,terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Bahwa pada faktanya Tergugat telah memberikan semua penjelasanmengenai isi dari Akta Notaril Perjanjian Kredit termasuk namun tidakterbatas pada hak dan kewajiban masingmasing pihak. Penjelasansedemikian telah diberikan sebelum Penggugat II menandatangani AktaNotaril Perjanjian Kredit.3.

Bahwa sebelum menandatangani Akta Notaril Perjanjian Kredit tersebut,Penggugat II telah membaca ulang isi Akta Notaril Perjanjian Kreditdimaksud dan setelah membaca barulah Penggugat II menandatanganiAkta Notaril Perjanjian Kredit tersebut tanpa ada paksaan dari pihakmanapun sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya denganTergugat .4.

Bahwa, pada sebelum dan saat Akta Notaril Perjanjian Kreditditandatangani, Penggugat II tidak keberatan atas isi Akta NotarilPerjanjian Kredit. Oleh karena itu Perjanjian Kredit telah memenuhi UnsurObjektif dan Unsur Subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KitabUndangUndang Perdata.6.

PsrTergugat II sampai Tergugat X untuk melanjutkan proses jual beli tanah OJBsecara notaril ;Bahwa benar para Penggugat sebagai penyewa yang menempati tanahOJB bertahuntahun sebelum tanah OJB itu dipersengketakan tidak inginmeninggalkan begitu saja tanah OJB karena mendengar jika tanah OJBakan dijual kavlingkavling oleh Tergugat berkeinginan untuk membelisebagian dari tanah OJB dengan rincian : Penggugat telah membayar sejumlah Rp. 70.000.000, (tujuh puluh jutarupiah) kepada Tergugat untuk pembelian

T1dR sampai T9dRatau PTdR sesuai janjinya untuk segera mengeksekusi tanah OJB makaPdR tidak mengalami kendala untuk melanjutkan proses jual beli denganPTTAR ;Bahwa PdR tetap berkeinginan menurut hukum untuk melanjutkan jual beliantara T1dR dan/atau T1dR sampai T9dR atau PTdR tetap dilanjutkansesuai SURAT JUAL BELI TANAH SELUAS 794 M2 DI KEBONAGUNGtanggal 2622013 karena tanah tersebut sekarang telah tereksekusisehingga tidak adahalangan hukum untuk dilanjutkan kepada psoses AktaJual Beli secara notaril

Mohon kepada Majelis Hakim menyatakan SuratJual Beli Tanah Seluas 794 m2 di Kebonagung sah menurut hukum danmenghukum T1dR dan/atau T1dR sampai T9dR untuk melanjutkan jual belidengan PdR secara notaril ;Bahwa andaikata Majelis Hakim berpendapat lain misalnya menghukumT1idR dan/atau T1dR sampai T9dR atau PTdR untuk mengembalikan uangsebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) maka PdRtidak berkeberatan dengan cacatan pengembalian uang DP (uang muka)Halaman 22 dari 57Putusan No. 18/Pdt.G

TERHADAP TERGUGAT II S/D TERGUGAT X DALAM KONVENSI / PARATERGUGAT DALAM REKONVENSI (PTdR) :1.Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalamRekonvensi (PdR) seluruhnya ;Menyatakan Para Tergugat dalam Rekovensi (PTdR) telah melakukanWanprestasi kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) ;Menyatakan sah Surat Jual Beli Tanah Seluas 794 m2 tertanggal 2622013antara PdR dengan PTAR ;Memerintahkan kepada PTdR untuk melanjutkan proses jual beli OJBdengan PdR secara notaril ;Dan/atau menghukum PTdR

Memerintahkan kepada PTdR untuk melanjutkan proses jual beli OJB denganPdR secara notaril ;Dan/atau menghukum PTdR untuk : Mengembalikan uang DP/uang muka sebesar Rp. 160.000.000, (Seratusenam puluh juta rupiah) kepada PdR ; Membayar ganti kerugian materil selama 6 tahun sebesar Rp.324.601.422,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus satu ribuempat ratus dua puluh dua rupiah) kepada Par ; Membayar ganti kerugian materil tahun ke7 (ketujuh) dan seterusnyasebesar 1% dari pokok deposito tetap

Surat Pernyataan secara notaril tertanggal 14 (empat belas)Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan Nomor Akta 02 padakantor Notaris Fitria Tresna Permata Sari, S.H., M.Kn;menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam gugatan inisehingga dapat menjadi suatu ketetapan dalam putusan ini serta untukdipatuhi, dijalankan, dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;8. Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dalam Rekovensi1.

No. 0329 /Pdt.G/2019 /PA.Jmb.dibawah tangan maupun secari notaril tertanggal 14 Februari 2019 dan untukselanjutnya minta penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapannnya membenarkanadanya perjanjian dan kesepakatan tersebut, namun Tergugat menyatakanTergugat menandatangani surat kesepakatan karena terpaksa dan tekanan dariPenggugat sehubungan dengan adanya laporan di Polda Jambi dengantuduhan zina dan KDRT, kemudian terhadap kesepakatan mana Tergugatminta dibatalkan, disamping itu

mobil adalah usaha milik orang tua Penggugat dan modalnyajuga dari orang tua Penggugat (halaman 4 replik Penggugat), juga dariketerangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang notabene adalah ibukandung Penggugat sendiri menyatakan bahwa hartaharta yang didalilkanPenggugat adalah milik orang tua Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belahpihak majelis berpendapat harta bersama yang didalilkan Penggugat bahkantelah dituangkan dalam akta baik dibawah tangan maupun secara notaril

bawaan darimasingmasing suami isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiahatau warisan adalah dibawah penguasan masingmasing sipenerima, parapihak tidak menentukan lain;Menimbang, bahwa ketika terjadi perceraian terhadap pembagianharta bersama pada prinsipnya menurut kaedah hukum harus dibagi duasebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kesepakatan pembagian harta antara Penggugatdan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam akta baik dibawah tanganmaupun secari notaril

. ;11.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Akta Hibah dihadapanCamat Malalayang dan tidak pernah memberikan kuasa secara notaril untukmenandatangani akta pembagian warisan dihadapan Camat Malalayang danbahkan PARA PENGGUGAT sudah melakukan pencegahan di Kantor TERGUGATpada bulan Mei 2010, sehingga tindakan TERGUGAT sangat jelas melanggar PPNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: Pasal 37 angka (1) PP No. 24/1997:Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor345/Pdt.G/2019/PA.Tng, tanggal 30 Januari 2019, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada awal mulanya Penggugat ditawari dana Kredit/Pembiayaanuntuk pembelian Tanah oleh Pegawai Tergugat yang bernama Rahmaddan yang bersangkutan mendatangi langsung tempat usaha atau rumahpenggugat;Bahwa lalu kemudian tawaran tersebut berlanjut, dan Penggugat denganTergugat dibuatkan Perjanjian di bawah tangan tanpa ada akta notaril

Nomor 662 PK/Pdt/2018dalam putusan Judex Juris;Bahwa belum terjadi jual beli antara penjual dengan pembeli karenaAkta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 2 Mei 2012 belummemindahkan hak kepemilikan penjual kepada pembeli antara lain karena: Bahwa kuasa menjual dari Ibu Siti Soepkandijah dan dari Ahli Waris Ir.Soerjanto adalah berupa akta dibawah tangan, tanggal 11 Desember2003 dicap Camat, seharusnya Kuasa Notaril (9 tahun lalu); Bahwa KTP yang ditunjukkan penjual yang mengaku Tergugat ditandatangani

Bahwasannya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yangtertuang dalam Akta Notaril Perjanjian Kredit No. 710 tertanggal 24 Januari2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Dian Arianto, S.H, S.E, M.Kn.tentang Pasal 5 tentang Pengakuan Hutang Bahwa saudara mengakulberhutang kepada kami BPR Indobaru sejumlah uang yang ditariknya menurutrekeningrekening lainnya yang berkenaan dengan bunga, denda serta biayabiaya lainnya sehubungan dengan Perjanjian Ini.Pasal 8 tentang jaminanBahwa saudara selaku pengambil

Perlu di ingatkan bahwasannya yang tertuang dalam di dalamakta notaril Perjanjian Kredit No.710 tertanggal 24 Januari 2014 yang di buatDIANARIANTO SH.,SE., M.Kn terkait pasal 17 Poin 2 KETENTUANKETENTUANLAIN apabila setalah akad kredit ini pengambilan kredit tidak melakukankewajibannya/wanprestas!

Bahwa dalil gugatan No.1 dan 2 bahwasannya kepada Penggugatsesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Akta Notaril PerjanjianKredit No. 710 tertanggal 24 Januari 2014 yang dibuat di hadapan NotarisPPAT Dian Arianto, S.H, S.E, M.Kn. tentang Pasal 5 tentang PengakuanHutang Bahwa saudara mengakui berhutang kepada kami BPR Indobarusejumlah uang yang ditariknya menurut rekeningrekening lainnya yangberkenaan dengan bunga, denda serta biayabiaya lainnya sehubungandengan Perjanjian Ini.Pasal 8 tentang jaminan

Bahwa Penggugat selaku pengambil kredit sesuai Akta Notaril PerjanjianKredit No. 710 tertanggal 24 Januari 2014 menyerahkan jaminan berupasebidang tanah dengan SHGB No. 2761/Buliang atas nama Hasnawati Sinaga.2. Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 710 tertanggal 24 Januari 2014 dibuat olehDian Arianto SH SE Mkn merupakan Akta Perjanjian yang sah antara Penggugatdan Tergugat.Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 261/Pdt. G /2019/PN. Btm.3.

JikaHalaman 22 dari 52 Halaman dalam perkara perdata No:110/PDT/2015/PT.Mdnsuatu peralihan hak dibuat dihadapan Notaris, bukanlah sifatnya suratyang didalilkan PenggugatPenggugat, tetapi seharusnya dibuat secaraAkta Notaril. Surat Peralihan Hak Nomor : 4673/Leg/IVNZBJ/2001tanggal 8 Februari 2001 bukan merupakan akta notaril yang diperbuatdihadapan notaris. Karena itu tidak dapat dipakai sebagai bukti yangotentik.

Jika suatu peralihan hak dibuatdihadapan Notaris, bukanlah sifatnya surat yang didalilkan PenggugatPenggugat, tetapi seharusnya dibuat secara Akta Notaril. Surat PeralihanHak Nomor : 4673/Leg/IVNZBJ/2001 tanggal 8 Februari 2001 bukanmerupakan akta notaril yang diperouat dihadapan Notaris. Karena itutidak dapat dipakai sebagai bukti yang otentik. Karena itu dalil tersebutdengan tegas haruslah ditolak ;6.

Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak teliti dalammempertimbangkan secara hukum, siapa sebenarnya yang secara yuridisharus menjadi para pihak dalam perkara ini, agar gugatan dinyatakan benardan sempurna serta tidak dipaksakan, karena berdasarkan fakta hukumternyata Termohon Kasasi memperoleh lahan dengan mengganti rugiSudianto Kurniawan, pada tanggal 23 Oktober 2003 secara sepihak, bukanakte otentik/notaril

D.J, juga secara sepihak, bukanotentik/notaril, akan tetapi ketika menjadi perkara, kedua subyek hukum(Sudianto Kurniawan dan Thalib M,DJ) tersebut tidak dijadikan subyekhukum dalam perkara ini oleh Termohon Kasasi, sehingga sangat nampakRekayasa yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkaraini, oleh karena ada hubungan hukum yang terputus, sehingga jelas pihakpihak yang terlibat tidak lengkap, tetapi kKenapa dibenarkan oleh Judex Facti,maka sudah jelas hal ini terobukti merupakan Rekayasa

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulangkali melakukannegosiasi akan tetapi belum menghasilkan kesepakatan untukpenentuan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) secara notaril disebabkan oleh Pengangkatan SitaJaminan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas objek tanahdalam sengketa waris antara Tergugat dengan Hj.

tanggal 4 Agustus 2011, danlambatnya penyerahan berkasberkas yang diperlukan Penggugatserta adanya dualisme pengurusan dari pihak Tergugat;10.Bahwa kesepakatan atau Perjanjian di antara Penggugat denganTergugat, menurut hukum merupakan UndangUndang bagi parapihak yang membuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal1338 KUH Perdata, sehingga untuk memenuhi kewajibannyaPenggugat telah beberapa kali memperingatkan Tergugat untuk11segera dapat dilakukan Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli(PPJB) secara notaril

Moerdiono bin SukajiSoekomihardjo yang telah meninggal dunia tanggal 7 Oktober 2011, Tergugattetap tidak mau menyerahkan sertipikat tanah yang dimaksud dalam perkaraini, dengan alasan dan/atau meminta kuasa Para Penggugat untuk membuatSurat Kuasa dalam bentuk Akta Notaril, yang dibuat dihadapan salah seorangNotaris dari Pengurus Daerah Jakarta Selatan;Setelah keinginan Tergugat dipenuhi dalam hal ini kepadanya diperlihatkanSurat Kuasa dalam bentuk Akta Notaris, Tergugat berjanji akan menyerahkanSertipikat

Bahwa permintaan Tergugat agar Kuasa dari Para Ahli Waris Drs.Moerdiono kepada Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners dibuatdalam bentuk Akta Notaril, yang dibuat dihadapan salah seorangNotaris dari Pengurus Daerah Jakarta Selatan, tidak ada dasarhukumnya, yaitu dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 1793KUHPerdata;13.2. Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengajukan jumlahHal. 4 dari 23 hal.

s/d Vdimaksud batal demi hukum, namun hal itu tidaklah membatalkanjual beli antara Penggugat dengan Tergugat VII berdasarkan bahwapembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi ;Menimbang, bahwa Tergugat VII membeli tanah milik Tergugat s/d V melalui perantara Penggugat berdasarkan surat kuasa yangdibuat secara notaril, maka Tergugat VII haruslah dianggapsebagai pembeli yang beriktkad baik, yang harus dilindungi secara24hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Tergugat s/

merugikan Tergugat VI ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkandalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim walaupun kuasa untukmenjual atas sebidang tanah milik Tergugat s/d V dimaksudbatal demi hukum, namun hal itu tidaklah membatalkan jual beliantara Penggugat dengan Tergugat VII berdasarkan bahwa pembeliyang beriktikad baik haruslah dilindungi ;Menimbang, bahwa Tergugat VII membeli tanah milik Tergugat s/d V melalui perantara Penggugat berdasarkan surat kuasa yangdibuat secara notaril

Begitu puladalam pembuatan aktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6Oktober 2004 dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004tentang jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasayaitu menjadi 18 tahun.

Turut Tergugat), beserta segala akibat hukum yang timbulHalaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/PDT/2019/PT PALsetelahnya adalah batal demi hukum merupakan putusan yang bertentangandengan fakta hukum dimana dalam persidangan telah terbukti pada pokoknyakedua belah pihak yang sedang berperkara bukan lagi sebagai bagian dari PTHarmoni Bay Resort yang tidak mempunyai hak atas kepemilikan saham, karenamenurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Akta Jual Beli Saham no. 107tanggal 24 Februari 2016 Akta Notaril

(BUKTI T 110);Mesin Stone Crusher terdiri dari Primary Jaw Crusher,Chasis Primary Jaw, Secondary Cone Crusher, ChasisSecondary Cone Hoper, Vibrating Screen , Vibrating ScreenIl, Chasis Vibrating Screen Il, Main Conveyor I, MainConveyor Il, Return Conveyor, Stock Conveyor, WashConveyor, Panel Listrik + Kabel, Spareparts & Wire Screen,Putusan Perk.Reg.No.621/Pdt.G/2015/PN.MdnHalaman 11 dari 36 Halaman Timbangan 50 ton senilai Rp.3.454.000.000,, yang manaobjek agunan tersebut telah diikat fidusia notaril

Desa Mancang, Desa Mancang,Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat senilaiRp.495.000.000,, yang mana objek agunan tersebut telahdiikat fidusia notaril dan didaftarkan ke Kantor PendaftaranFidusia sesuai dengan Sertipikat Jaminan Fidusia No.W2.000.32632.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 03 Februari2014;Bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannyaselaku Debitur yakni membayar angsuran kreditnya berdasarkanperjanjianperjanjian kredit a quo, maka Tergugat memberikanteguran kepada Penggugat untuk

2007, yang kemudian berlaku sampai dengantanggal 14 September 2009 dan kemudian diperpanjang lagi sampai dengantanggal 14 September 2011, Chandry Winarto Lianto selaku Penyewa bertindakatas nama sendiri dan bukan sebagai Direktur PT Rhema Cipta Karya Gemilang/Penggugat;3 Bahwa gugatan Penggugat error in persona i.c. dalam posita gugatan Penggugatpoin 2 (dua) mendalilkan "berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Rhema Cipta Karya Gemilang tanggal 27 Mei 2010, yang telahdinyatakan secara Notaril

dalam Akta Nomor 64., tanggal 27 Mei 2010,kedudukan Chandry Winarto Lianto adalah sebagai Direktur PT Rhema CiptaKarya Gemilang digantikan oleh Tan Suhendro dan berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham PT Rhema Cipta Karya Gemilang tanggal 22 Oktober 2010,yang juga telah dinyatakan secara Notaril dalam Akta Nomor 04., tanggal 26Oktober 2010", adalah dalil kepentingan internal Penggugat sendiri dan tidakterkait dengan hubungan hukum perjanjian sewa menyewa antara Tergugat danTurut Tergugat;B Gugatan

(Bukti Tl1, Akta Surat Hutang dengan Jaminansecara Notaril) j cr crc rr rr eeBahwa uang dan kredit tersebut digunakan oleh dr.Pasrah Kitauntuk membeli rumah tersebut diatas (objek perkara) dariseorang laki laki bernama Tamrin, berdasarkan Akta Jual BeliNomor : 128/2009 yang dibuat oleh Notaris YenniSaleh,SH,Mkn. selaku PPAT, dimana sebelumnya Tamrin membeli1819rumah tersebut dari lelang agunan/jaminan kredit yangterobuka untuk umum karena rumah tersebut dijadikan jaminanHal. 13 dari 39 hal.

22 rrr rr rrr rr rr ree eee eee rereBahwa berdasarkan riwayat peralihan hak dan pembebanan dariobjek perkara tersebut (SHM No.20852) dapat diketahui bahwaobjek perkara dimaksud telah dijadikan jaminan kredit sejaktahun 2004 dengan dipasang Hak Tanggungan Nomor : 957/2004untuk kepentingan Bank Mandiri dan kemudian menjadi jaminankredit dari Bank Negara Indonesia tahunBahwa merupakan suatu pertanyaan kenapa baru padae saatperalihan hak dari Tamrin kepada dr.Pasrah Kitta berdasarkanakta jual belli Notaril