Ditemukan 172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sarina suaranya sarlina satunya sisinya sarinda sarinta sarunya sariya serinya strinya
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 05-07-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 13 / Pdt. G / 2011/ PN.Trk
Tanggal 11 April 2012 — Penggugat I Penggugat II : GUSTI SYAIFUDDIN,SH DENNY MARDANI,BBA Tergugat I dan Tergugat II HENDRIK HAKIM STEVEN HAKIM
179 — 85
  • dalamperkara pidana maupun perdata dengan tujuan untuk kepastian hukum, yaitu perkarayang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan lagiuntuk dilakukan pemeriksaan dan diadili ;Bahwa semula istilah Nebis In Idem hanya dikenal dalam bidang pidana, namunistilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebutExceptio Res Judicata (Exceptio Nebis In Idem) ;Bahwa aturan hukum yang mengatur mengenai Nebis In Idem adalah pasal 1917KUHPerdata yang inti sarinya
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Tanah
Register : 15-03-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN KABANJAHE Nomor 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj
Tanggal 16 Nopember 2017 — -MANGADI SIPAKKAR -lawan- RAMOS GIRSANG, Dk
136 — 18
  • Karo, ternyata, memiliki cacat Hukum ( sebab tidakmemenuhi syarat Materiil maupun syarat Formil ), karenanya berdasarkan Hukum, Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 september 2007,memiliki cacat Hukum , karenanya Batal Demi Hukum serta tidakmempunyai kekuatan Hukum ( Vide : putusan MARI No.210 / K/ sip /1955; No .565/K/sip / 1971 Jo.No.292 / K/ sip / 1969 Dan No. 663 / K /sip / 1970), yang pada inti sarinya:" Menurut Pertimbangan Mahkamah Agung RI, bahwa PENGGUGAT (Pembeli ) tidak cermat meneliti
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 7 / Pdt.G / 2013 / PN.Amt
Tanggal 31 Oktober 2013 — H. ARIFIN Bin SYAHRAN ( Alm ), Sebagai Penggugat melawan H ABDUL WAHIDI, DKK, Sebagai Para Tergugat
73 — 4
  • terdapatpertentangan atau kontradiksi antara posita dengan petitum39sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakangugatan ini tidak dapat diterima (NietOnvankellijkverklaard ); 8 Gugatan perbuatan pemerintah yang melanggar hukum tidak jelaskarena Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar danperbuatan pemerintah yang melanggar hukum apakah yang telahdilaksanakan Para Tergugat, khususnya Tergugat VII, yangmerupakan suatu perbuatan pemerintah yang melanggarBahwa Penggugat tidak jelas arah, tujuan dan inti sarinya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-02-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 17 September 2014 — JAMILA binti JAMAWIYAH melawan KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan DIAN RASHIDA.
108 — 59
  • Putusan MARI tanggal 07 Maret 1959 No. 70.K/Sip/1955.Bahwa, seluruh dalil gugatan Penggugat sudah terbantah berdasarkan dalileksepsi dan Pokok Perkara diatas, Tergugat Il tidak perlu melakukanbantahan satu persatu namun pada inti sarinya Tergugat Il menolak tegasseluruh dalil gugatan Penggugat tanpa pengecualian.Bahwa, berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas Tergugat II mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksaperkara ini berkenan memutus perkara ini dengan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2017 — Upload : 05-12-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 62/PDT/2017/PT KAL BAR
Tanggal 8 Agustus 2017 — YOHANNA LIVIA, Selanjutnya disebut sebagai semula Penggugat sekarang Pembanding; L A W A N THE KHUN SENG alias YOHNI MULIAWAN,dkk Selanjutnya disebut sebagai semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding;
192 — 154
  • kecualiapa yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding;Bahwa tidak benar dallil Pembanding dalam memori bandingnya padahalaman 3 (Tiga) angka 1 (Satu) yang menyatakan : Bahwa Pembandingsangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Mempawah khususnya pada halaman 82 dimulai dari pertimbangandalam pokok perkara sampai pada halaman 93, sebab pertimbangan hukumseperti ini sangat melenceng jauh dari materi perkara yang disengketakanseutuhnya, maka sebagai inti sarinya
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 03-06-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 94/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 20 Januari 2016 — BUSTARI BADAL, dkk melawan AFNIDA, dkk
90 — 34
  • ., menuruthukum waris, hak waris dari Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, atasObyek Perkara, tidak bisa dibenarkan, sebab hak mewaris dari Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill, masih terhalang oleh kedudukan lou Kandungnyayaitu NURSINA (USI) almarhum, yang pada saat melakukan transaksi jual beliObyek Perkara tersebut masih hidup, berdasarkan Undangundang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 dan 36 mengandungpengertian yang inti sarinya adalah" apabila harta benda tersebut merupakanharta
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA Soreang Nomor 5037/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 60
  • di atas, padahal Devinisi peribahasasunda diatas yang sesungguhnya adalah bagaimana pihak lain marahbagaimana supaya jadi tidak marah, hak pihak lain dirampas kembalikanjangan dirampas, pembagian tidak adil bagaimana pembagian agar adilpakai syariat ketentuan Islam, hak masingmasing tidak sesuai ketentuanhukum bagaimana hakhak tersebut menjadi sesuai ketentuan hukum yangberlaku, sehingga timbul solidaritas, kerukunan memanjangkan ikatankekeluargaan, mengikat siraturahmi Sepanjang masa, dan Inti sarinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
230 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 55 K/Pdt.SusKPPU/2014hukum pokok diantara para pihak Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan inti sarinya adalah:e Apakah Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II telahmelanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara hukumPemohon Keberatan telah melanggar ketentuan pasal 22 UU No. 5tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan UsahaTidak Sehat
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 16-03-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.H BAMBANG SUTAWAN
2.HENDY ISMANTO, SP
3.SUWANDI
4.RAHMAN HADI UBAIDILLAH
5.TUTI INAYAT, SE dikenal dengan IBU HARTEK
6.ABDUL QOYI
7.MOCH RIDWAN
8.MATRAIS
9.AGUS HARIYANTO
10.AMIR BUDIANA
11.SISWANTO
12.H SUJARNO
13.EDY MULYONO
14.HARIYADI
15.MISDI NGADIMAN
16.ADI WIJAYA
17.KHOIRI
18.HAMIM ABDULLAH
19.NUR HADI
20.EKO PRASETIO, S SOS
21.RIDWAN
Tergugat:
1.W I T O
2.N A N I K
3.PENG TAN alias SISWONO
4.SHOHIH
Turut Tergugat:
1.SUWARTO
2.MAEKO GUNTUR
3.JOKO HANDOKO
4.RIDWAN
5.AGUS ASANUL SOLIKIN
6.PAERAN
7.HARI YANTO
8.GHONY HASANUDIN
9.KEPALA KELURAHAN KARANGREJO
10.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
122 — 19
  • perkaranya; Bahwa setahu saksi itu Sudah putusan dari Mahkamah Agung RI; Bahwa untuk kepemilikan surat atas tanah tersebut saksi tidak tahu;* Bahwa saksi kenal dengan Pak Shohih saat itu karena ia sebagaiTergugat; Bahwa saat dieksekusi yang menempati tanah kavlingnya Pak Jokoadalah Bu Eni;* Bahwa saksi melihat sendiri Putusan Mahkamah Agung tersebut; Bahwa sejak kecil tanah tersebut yang mengelola adalah bapaknyasaksi; Bahwa saksi lahir sejak tahun 1965; Bahwa Bapak saksi saat itu sebagai mager sarinya
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
158 — 104
  • No. 03 Tahun 2002,Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan AzasNebis In Idem , pada dasarnya bertujuan untuk menjagakepastian hukum bagi pencari keadilan, hal mana juga bertujuanagar tidak terjadi putusan yang berbeda.Dan Pasal 1917 KUH Perdata yang inti sarinya mengatakan Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkarayang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntutharus sama, tuntutan harus didasarkan pada
    Status objek perkara telah ditentukan dalam putusanterdahulu.Dan Pasal 1917 KUH Perdata yang inti sarinya mengatakan : Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkarayang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntutharus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yangsama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama danterhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yqangsama pula Bahwa hal tersebut dapat diartikan sebagai
    Status objek perkara telah ditentukan dalam putusanterdahulu.> Dan Pasal 1917 KUH Perdata yang inti sarinya mengatakan : Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkarayang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntutharus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yangsama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadappihakpihak yang sama dalam hubungan yqang sama pula Bahwa hal tersebut dapat diartikan sebagai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
251 — 588
  • Pengaturan mengenai hal tersebut secaraumum diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang mana isi daripengaturan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut inti sarinya adalah sebagaiberikut :Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlaktidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya;Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama lagi puladimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang sama di dalam
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 15 Nopember 2017 — DENNY GUSMALINO, dkk MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE
660 — 271
  • dilakukan dengan menjalankan studi atausurvey yang sifatnya ilmiah, dengan menggunakan kajian ilmiah, kita akanmencari atau) mengakses, mengevaluasi luas persebaran dampaknya,berdasarkan hasil evaluasi luas persebaran dampak tersebut, akan diketahuimasyarakat terkena dampak langsung sampai radius berapa, kelompokmasyarakat yang mana, lokasinya di mana, dan itu penetapannya denganmenggunakan metoda ilmiah;Menimbang bahwa dari pendapat kedua ahli tersebut diatas menurutMajelis Hakim dapat diambil inti sarinya