Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdataTUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH.

tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukanpenganiayaanterhadap korban SEFTARIA DJ PINOI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari permasalahan yangterjadi 1 (satu) hari sebelumnya, saksi HERLIN P ARIEF suami terdakwa mendatangi saksikorban menanyakan maksud katakata saksi korban kemarin kepada terdakwa, saksi korbanmenjawab bahwa bukan terdakwa yang saksi korban singgung

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulitumpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Sutopo tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa selanjutnya alasanalasan tersebut dapatdibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dannovum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifatmenentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa kasus a quo memuat permasalahan hukum yang kompleks,karena mempunyai titik singgung dengan perkara perdata, perkarapidana

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan),mempermasalahkan titik singgung terhadap tata kerja yang seharusnyadilakukan oleh Turut Tergugat selaku pejabat TUN, dalam hal ini TurutTergugat dalam melaksanakan tugas dengan tidak memberikan suratpermohonan riwayat tanah dari Objek Sengketa telah sesuai denganpasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Tangerang, yangmenjelaskan tugas pokok lurah adalah melaksanakan pelayananadministrasi public yang menjadi tanggung jawab Kelurahan, dimanadiketahul

Bahar, serta Camatselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja Kecamatan TangerangTengah, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukankepada Turut Tergugat Il harus ditolak, sebab kapasitas/ kedudukanhukum dari Turut Tergugat II, apabila dijadikan pihak dalam perkara a quodapat dikatagorikan ERROR IN PERSONA, karena Turut Tergugat II tidakterkait langsung dengan penerbitan tanah milik adat.Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan),mempermasalahkan titik singgung

Tergugat mempersoalkan masalahproyek yang tidak diinformasikan kepada Tergugat, namun hal tersebutapakah menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat atau tidak,saksi II tidak mengetahuinya secara pasti.Menimbang, bahwa jika kemudian dicermati dari keterangan duaorang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun keterangan saksi masuk dalam kategoritestimonium de auditu namun jika kemudian dihubungkan denganketerangan saksi Il maka ada satu titik singgung

Pemerintah(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilantata usaha negara, sementara itu, Pasal 11 peraturan tersebutmenyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintah yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang;Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengacu terhadap pada positapoin 11 pada hal. 45 dan petitum poin 5 pada halaman 8 dalamgugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum, makaterdapat titik singgung

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangmenjadi lingkup kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yangmana apabila gugatan Penggugat dikumulasikan merupakankewenangan absolut yang berbeda;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 203 /PDT/2021/PT.KPG14.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dikumulasikan terdapattitik singgung

Termohon memangmengatakanmulai sekarang, jangan pegang dan singgung saya karenasudah haram kepada Pemohon, namun hal tersebut karena Termohondalam keadaan marah kepada Pemohon. Sejak tanggal 02 Desember 2021tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggalsampai dengan sekarang;Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 19/Padt.G/2022/PA.Rh6. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggalbelum pernah diupayakan damai.

Termohon memang mengatakanmulai sekarang, jangan pegangdan singgung saya karena sudah haram kepada Pemohon, namun hal tersebutkarena Termohon dalam keadaan marah kepada Pemohon. Sejak tanggal 02Desember 2021 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisahtempat tinggal sampai dengan sekarang.

Bahwa gugatan Penggugat SALAH OBJEK (Error In Objecto), karena darisegi letaknya TIDAK TERDAPAT TITIK SINGGUNG antara Tanah SHMNo. 135 Surat Ukur Tanggal 27 Oktober 1989 seluas 676 M2 atas namaPenggugat dengan bidang tanah tempat bedirinya rumah permanen milikTergugat A yang diperdapat berdasarkan Surat Izin Pemakaian TanahUlayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK13/KAN/KTVII/1996, Tanggal 12Agustus 1996.Bahwa hal tersebut di atas diperkuat oleh fakta terdapatnya perbedaanbatasbatas sepadan kedua bidang

Hal ini karena harus dilihatsikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukanperbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukumtersebut.Bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah kami singgung diatasbahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak mengkonsumsi narkotika jenis ganjayang diperoleh terdakwa YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als.

Fakta fakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif ;halaman 344 :"Begitu juga Putusan MA Nomor 317 K/Pdt /1987.Pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Dalam kasus ini, PT dianggap tidak memeriksaHalaman 28 dari 31 hal. Put.

Pada umumnya selalubertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum, khususnyakesalahan penerapan hukum pembuktian, karena putusan JudexFacti tidak menilai dan mempertimbangkan dengan seksama dankomprehensif semua fakta yang ditemukan dalam persidangan";6.2. Yahya Harahap, S.H.

gebrekkig, inadequate)karena di bawah standar (below standard) karena Majelis Hakim Judex Factitidak mempertimbangkan bukti dan faktafakta yang ditemukan dalampersidangan secara menyeluruh dan komprehensif, ini terbukti hanyamempertimbangkan bukti sebagian saja tanpa mempertimbangkan danmenilai alat bukti yang relevan yang lain sehingga putusan Majelis HakimJudex Facti menurut kami Pemohon Kasasi termasuk sebuah putusan yangpertimbangan hukumnya tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd) karenabertitik singgung

Nomor 264 K/Padt.SusBPSK/2016karena Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tidak saksama danbertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian;Adapun kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yangdilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini adalah denganmenyatakan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 paragraf 4,Majelis Hakim Judex Facti mengatakan dalam bukti Penggugat/PemohonKasasi tidak satupun termuat point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6Perma Nomor

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulitumpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G.S/2021/PN Pwrsedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

disitu bersama terdakwa, MikaelJehada, Natus Hanur, Karolus Ng. das, RafaelNabor, Alexander Alex.Bahwa saat itu diskusi tentang acara masukminta tersebut, omongomong tentang angkabelis.Bahwa waktu itu menurut terdakwa angkanyaRp. 100 juta, menurut Alexander Alex terlalubesar, tetapi terdakwa marah, sehingga saksibilang "ini diskusi kenapa marahmarah" dansaat itu terdakwa langsung berkata "kau janganikut campur, kalau minum kuat, kalau kamupunya utang tidak bayar kesaya dan saksijawab kenapa kau singgung

(vide bukti T1, T.II.Invt26); bahwa terhadap titik singgung antaradalil yang bersifat keperdataan dan dalil yang bersifat sengketa tata usahanegara, menurut Majelis Hakim terhadap permasalahan tersebut harusdiselesaikan dengan pendekatan sistem hukum yaitu pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan peraturan.

+ 31 tahunsecara tanggung renteng sebesar Rp775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluhlima juta rupiah) atau suatu jumlah yang layak menurut hukum;Biaya perkara menurut hukum;Mohon keadilan;Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 2021 K/Pdt/2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Kewenangan Mengadili (kewenangan absolut)Bahwa dalam posita gugatan Penggugat membahas halhal perbuatanhukum dari peristiwa hukum dengan titik singgung

Bahwa, selanjutnya alasan kasasi yang kedua adalah bahwa putusan JudexFacti dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor611/PDT/2013/PT SBY, tanggal 29 Januari 2014 adalah kurang cukuppertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveera);Bahwa pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikan onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidakdipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.

Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:l KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARASERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAA QUO);1Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan Para Penggugatadalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telahmenerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah, tetapi dari isidalam Posita gugatan Para Penggugat membahas halhal yang berkaitandengan titik singgung

Putusan Nomor 148 K/TUN/2015dan memutus perkara a quo, karena tidak sesuai dengan ketentuanhukum tata beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itumerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata,oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukanoleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal