anakanak pada umumnyaselaput daranya menurut kacamata kedokteran pada anak itu harusmasih tertutup, dan pada saksi korban selaput daranya kemerahankalau kencing sakit karena itu akibat luka jadi kalau kencing jadi pedihBahwa yang masuk dalam Vagina saksi korban itu benda kecil ataubesar Saksi kurang tahu ;Bahwa apabila perbuatan aktivitas sexsual terjadi pada orang yangpasif perempuannya secara paksa itu tandanya terjadi robekanHymenya atau selaput daranya robek menunjukkan pada jam 10,jam11, jam tatau

lokasi ketikamengeluarkan surat obyek gugatan yang intinya Penetapan Luas Tanahuntuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Prima Sawit Andalandi Kecamatan Sepauk dan Tempunak Kabupaten Sintang sehingga adahubungan kausalitas antara surat obyek gugatan yang dikeluarkanTergugat Il dengan surat obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat yakni kesamaan lokasi wilayah di Sepauk Kabupaten Sintang ;Menimbang, bahwa sesuai UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataU

Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil dari dalam rumah korbanSYAH BRUN yaitu Jenis sepmor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/Tatau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL, warna merah hitam,Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN IdiNomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645,tahun pembuatan 2014.

atas nama pemilik terakhir Agustina P. tersebut TATAU LEWAT WAKTU sebagaimana dimaksud Pasal 55 UnTahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndaTahun 2009 yang menegaskan bahwa Gugatan dapat diajukanwaktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaBadan atauKeputusan Pejabat3 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo bukanlah kewencompetency) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memis bertindak denganuarga Tongkonan Todengan ...t, Hal ini karena tidaknberikan kuasa kepadapngajukan

Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, karena Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah74 mengatur tentang pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang bdengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 23 ayat (/c Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan bukan mengatur tentang tatau kelengkapan pelaksanaan dari materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan pelakeputusan perpajakan", maka pembatasan ruang lingkup (cakupan

Saksi DANIR, di bawah sumpah di depan persidangan memberikanketeranganpada pokoknya sbb :Bahwa saksi bekerja pada Badan Pertanahan KabupatenSijunjung sebagai staf tatau usaha dengan tugasmengagendakan surat masuk dan keluar;Bahwa pada tahun 2002 Drs. Kusdiono menjabat sebagaiPLT. Kepala Kantor BPN Kab. Sawahlunto Sijunjung;Bahwa pada tahun 2002 Drs. Kusdiono selaku Pit.Kepala Kantor BPN kab.

Menyatakan batal tatau tidak sah Surat Keputusan Bupati Dompunomor: 800/420/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, atas namaUSMAN, tanggal 29 Desember 2017.en Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiDompu nomor: 800/420/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu,atas nama USMAN, tanggal 29 Desember 2017.4.

Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNJKTNo.984/Cikini, merupakan pemberitahuan terbuka yang semua orangdianggap sudah mengetahuinya, termasuk Penggugat.Oleh sebab itu tidaklah bisa dijadikan alasan oleh Penggugat kalauPenggugat tidak mengetahuinya.Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini mohon dengan hormat kehadapanYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tatau Usaha Negara yang memeriksa danmengadili perkara ini agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusansebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.

Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, karena Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah74 mengatur tentang pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang bdengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 23 ayat (/c Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan bukan mengatur tentang tatau kelengkapan pelaksanaan dari materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan pelakeputusan perpajakan", maka pembatasan ruang lingkup (cakupan

Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDONomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihanGubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang (UU Nomor10 Tahun 2016) dan peraturan mahkamah agung Nomor 11 tahun2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata UsahaNegara Pemilihan dan sengketa Pelanggaran AdministrasiPemilihan (Perma Nomor 11 Tahun 2016) di beri Kewenangan untuktu sehingga Sepanjang Pengujian obyek sengekta A qou diPengadilan tatau

Negara yang masih memerlukan persetujuanBahwa tentunya pelaksanaan yang diambil TERGUGAT berdasarkanadanya hubungan kontraktual antara TERGUGAT dengan MontDOr,mengingat Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008 Revisi tentangPengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja samasebagai acuan dalam pelaksanaannya, termaktub pada halaman 18 angkaromawi IV Kewenangan butir 4.1 dan menguraikan : (BUKTI T13);4.1 KKKS mengajukan permohonan RPTK ke BPMIGAS untuk dievaluasiberdasarkan anggaran (POD, WP&B tatau

sebelumnya oleh Datuk Bandaro Kali tanah tersebuttelah diserahkan pula kepada anak cucu kemenakannya untuk tanahpersawahan, namun nyatanya tidak semua tanah tersebut diolah olehanak cucu kemenakan Datuk Bandaro Kali, melainkan hanya sebagiansaja yang diolah dan dijadikan ladang dan kebun karet oleh anak cucukemenakan Datuk Bandaro Kali.Bahwa dengan demikian, sebagian tanah objek sengketa tersebut dulunyajuga telah menjadi hak milik masyarakat yang berladang dan menanamkaret di atas tanah tersebu tatau

Kantor KecamMakmur dan menjabat sebagai Kepala Seksi Keistimewaan AcePelaksana Penyaluran Beras Miskin di Kecamatan Darul MakmurNagan Raya yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Darul Makmi511.1/84/SK/2014 tanggal 22 Februari tahun 2014 Tentang PembenSekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Dartahun 2014 dan Surat Keputusan Camat Darul Makmurtahun 2015,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan tatau

yang termuat dalam Repliknya tertanggal 28Maret 2012, yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan tetap pada gugatansemula;Menimbang, bahwa atas eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan TergugatII Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut : 272 222222 n on nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn neeDalam Eksepsi; 2222222 2 22222 2=Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang diajukan bersamasama Surat Jawabantersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Pengadilan Tatau

JOSHUA LEE WILSON als JOSHWILSON datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015bersama dengan teman wanitanya bernama HEATHER LBELLE NELSON, dalam rangka pariwisata , dengan rencanapulang kembali ke Negaranya di Dallas Texas USA sekitartanggal tatau 2 September 2015, sebelum masa visaterdakwa berakhir ;e Bahwa terdakwa cek in di The Shift Hotel di JI.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihatTerdakwa dan Saksi 1 Prada Satrio Ningratberboncengan sepeda motor Suzuki Satria warnahitam melintas di depan taman budaya tepipantai Padang, kemudian Saksi memanggil Saksi1 Prada Satrio Ningrat setelah itu Saksi 1Prada Satrio Ningrat menghentikan sepedamotornya lalu) bergabung dengan Saksi dan pacarSaksi di depan Taman Budaya di tepi PantaiPadang dan saat itu) Saksi tidak tahu apakahSaksi 1 Prada Satrio Ningrat membawa kunci Tatau tidak.7.

Bahwa.........Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi 1 PradaSatrio Ningrat bergabung dengan Saksi danpacar Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwaserta Saksi 1 Prada Satrio Ningrat ngorolngobrol tentang masa lalu) pada saat Saksi danSaksi 1 Prada Satrio Ningrat masih berdinas diYonif 133/YS Padang dan saat itu tidak adapembicaraan mengenai pencurian sepeda motorserta Saksi juga tidak tahu apakah saat ituSaksi 1 Prada Satrio Ningrat membawa kunci Tatau tidak.Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksimenyuruh

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihatTerdakwa dan Saksi 1 Prada Satrio Ningratberboncengan sepeda motor Suzuki Satria warnahitam melintas di depan taman budaya tepipantai Padang, kemudian Saksi memanggil Saksi1 Prada Satrio Ningrat setelah itu Saksi 1Prada Satrio Ningrat menghentikan sepedamotornya lalu) bergabung dengan Saksi dan pacarSaksi di depan Taman Budaya di tepi PantaiPadang dan saat itu) Saksi tidak tahu apakahSaksi 1 Prada Satrio Ningrat membawa kunci Tatau tidak.7.

Bahwa.........Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi 1 PradaSatrio Ningrat bergabung dengan Saksi danpacar Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwaserta Saksi 1 Prada Satrio Ningrat ngorolngobrol tentang masa lalu) pada saat Saksi danSaksi 1 Prada Satrio Ningrat masih berdinas diYonif 133/YS Padang dan saat itu tidak adapembicaraan mengenai pencurian sepeda motorserta Saksi juga tidak tahu apakah saat ituSaksi 1 Prada Satrio Ningrat membawa kunci Tatau tidak.Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksimenyuruh

Tindak lanjut Keputusan DKPP yang dilakukanPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahkeputusan pejabat tatau saha negara (TUN) yang melaksanakan urusanPemerintahan berdasar kan peraturan perundangundangan yang bersifatindividual, konkret dan final. oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadiobjek Gugatan di peradilan TUN.;5.

Limpo pernah mengajukan gugatandi Pengadilan Tatau Usaha Negara melawan PT. Timurama terhadapobyek tanah milik orang tua saksi H.Mansyur Dg.Limpo denganPerkara dan ahliwaris orang tua saksi H. Mansyur Dg. Limpo danhasilnya dimenangkan oleh ahliwaris orang tua saksi H. Mansyur Dg.Limpo dan dalam tahap Peninjauan Kembali dengan No. Perkara No.118 K/TUN/2008 dimenangkan oleh oleh orang tua saksi danterdakwa ;Bahwa selain PT.

hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang mempettanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasamaka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itudapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam w5 tahun (lima tahun) sejak diterbitkannya sertifikat itumengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertdan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tatau