Ditemukan 1505 data
166 — 71
Manunggal No. 77 Rt/Rw. 002/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada Bicterzon Welfare Hutafea, S.H., FebriIndra Kurniawan, S.H., dan Ryan Ramadhan, S.H., yang berkantor di KantorAdvokat Victerzon Welfare Hutapea & Partners beralamat di JI. Untung SuropatiGg. Famili VI No. 52 Labuhan Ratu Bandar Lampung berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Mei 2017.
Terbanding/Terdakwa : SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTUH Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF
164 — 39
.> Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnyamengandung aspek keadilan hukum (legal justice) agarmemberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai denganundangundang yang berlaku yang pada akhirnya dapatmenegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, sertamenciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklan masyarakatyang tertib, teratur dan sejahtera (welfare state);MAJELIS HAKIM YANG MULIA.Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikantersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum
108 — 44
pada anaknya, apatah lagi anaktersebut disaat itu dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding in casu bapaknya.Menimbang bahwa segala hal yang berhubungan dengan pengasuhananak haruslah didasarkan pada "kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterest of the child) yang merupakan asas hukum universal sebagaimanatercantum dalam Convention on the Rights of the Child, tanggal 20November 1989, Article 3 poin 1 yang menyatakan: In all actions concerningchildren, whether undertaken by public or private social welfare
11 — 0
No. 1520/Pdt.G/2011/PAJS.kecil memerlukan kasih sayang intensive dari ibunya makasemata mata demi kepentingan anak tersebut (the bestinterest of the Children) sebaiknya pemeliharaan anaktersebut (Childs Welfare) diberikan kepada ibunya(Penggugat) dengan tanpa mengurangi hakhak Tergugat selakuayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepadaanak tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat 1, 2dan 3 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang diubah denganUndang undang No. 3 tahun 2006 tentang
18 — 0
yang belummumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak anak tersebut belummumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun dan tidakterbuktinya dalam sidang bahwa Penggugat selaku ibukandung, gugur haknya untuk mengasuh kedua orang anaktersebut dan secara ketentuan umum anak yang masih kecilmemerlukan kasih sayang intensive dari ibunya maka sematamata demi kepentingan anak tersebut (the best interest ofthe Children) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut(Childs Welfare
414 — 17
Terhadap satwa, kegiatan perdagangan dan peredaran satwa illegalsering kali tidak memperhatikan kaidah dan etika kesejahteraansatwa (animal welfare). proses penyimpanan dan pengangkutantidak sesuai standart mengakibatkan satwa tersakiti dan stressdan bahkan berujung pada kematian satwa tersebut.
39 — 36
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare HutapeaS.H., dan Murdian, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ituPutusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot Halaman 23 dari 24juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.
121 — 84
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., sebagai Hakim Ketua,Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Kota Agung Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Kot tanggal
Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Bambang Setiawan,S.H.Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2020/PN KotPerincian biaya:1of PendaftaranProses:Rp 30.000,00:Rp 50.000,00Panggilan dan PNBP Relaas : Rp 1.220.000,00MateraiRedaksiJumlahRp 10.000,00Rp 10.000,00 +: Rp 1.320.000,00(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Kot
36 — 0
PAJS.belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak yang bernama Anakpenggugat dan tergugat belum mumayyiz atau belum mencapaiumur 12 tahun dan tidak terbuktinya dalam sidang bahwaPenggugat selaku ibu kandung, gugur haknya untuk mengasuhkedua orang anak tersebut dan secara ketetentuan umum anakyang masih kecil memerlukan kasih sayang intensive dariibunya maka semata mata demi kepentingan anak tersebut(the best interest of the Childr) sebaiknya pemeliharaananak tersebut (Childs Welfare
18 — 11
perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa,hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5Ayat (1) Undangundang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu : Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu ; Keseimbangan antara social welfare
Terbanding/Terdakwa : Edis Verianto Naibaho Alias Naibaho Alias Pak Malumma
68 — 30
perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif),oleh karenanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut menurutkami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
67 — 20
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Panitera Pengganti PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 24 dari 24
88 — 22
., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA,S.H. ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.TRISNO JHOHANNES.
1.WIDI SULISTYO, S.H
2.HERI SUSANTO, SH
Terdakwa:
Ciu Mui Kong alias Akong
31 — 9
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasaHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor :140/Pid.B/2021/PN.Skwkeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
74 — 28
., MH. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim AnggotaHalaman 27 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kottersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganiti, serta dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H.
55 — 17
., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terouka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA,S.H. ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.TRISNO JHOHANNES.
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
KALPIOLANDI Alias PIO Anak JIMBUANG
52 — 35
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat(umum) dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
42 — 38
yang dapatHalaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 46/Pid/2019/PT Mdnmenimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
26 — 11
efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
18 — 3
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak yang bernama AlayyaMustika Rizki Bastari belum mumayyiz atau belum mencapaiumur 12 tahun dan tidak terbuktinya dalam sidang bahwaPenggugat selaku ibu kandung, gugur haknya untuk mengasuhseorang anak tersebut dan secara ketetentuan umum anak yangmasih kecil memerlukan kasih sayang intensive dari ibunyamaka semata mata demi kepentingan anak tersebut (the bestinterest of the Children) sebaiknya pemeliharaan anaktersebut (Childs Welfare