Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsama dengan Pendapat salah satu Majelis hakim Anggota Wisnoe SalehThaib Ak, M.Sc yang menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion)sebagaiamana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak halaman 25putusan a quo yang berbunyi:bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yangbersifat

Putusan Nomor 392/B/PK/PJK/2016mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (Il)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Scberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangkamenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat dan menolak bandingPemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc adalahmerupakan pendapat yang

maupun TBS yangdigunakan sendiri untuk menghasilkan CPO ataskeseluruhan Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan.Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amarpertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidakmempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesarRp 453.277.438,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN dan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) KMK575.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah sama dengan Pendapat salah satu Majelishakim Anggota Wisnoe

sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (I) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

maupun TBS yangdigunakan sendiri untuk menghasilkan CPO ataskeseluruhan Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan.Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amarpertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidakmempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesarRp62.540.744,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN dan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) KMK575.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah sama dengan Pendapat salah satu Majelishakim Anggota Wisnoe

sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesual dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaibahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuail dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebaaaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

)yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil dalamMemori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan dihubungkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dariTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak ,karenadalam perkara a quo salah satu Majelis Hakim Anggota Wisnoe

maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidakdapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan danamar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Positif PajakMasukan sebesar Rp 45.686.187,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal16B ayat (3) UU PPN dan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) KMK575;Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsama dengan Pendapat salah satu Majelis Hakim Anggota Wisnoe

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusahakelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupunbagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama(equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (I)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

perkebunannya berupa Tandan Buah Segaryangpenyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan daripengenaan pajak tetapi Termohon Peninjauan Kembalihanya melakukan penyerahan atas hasil akhir produksinyaberupa Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutangPajak Pertambahan Nilai sehingga Majelis berkesimpuiankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak MasukanMasa Pajak Agustus Tahun 2009 sebesar Rp464.286.352,00adalah tidak tepat oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;namun dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, harus berlakusama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupunbagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated)yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

Wisnoe Moerty, CamatKepala Wilayah Bangun Purba, J. Simamora,BA dan diketahui KepalaKampung Simahe, Paino, maka masingmasing Para Penggarap menerimauang ganti rugi dari PT. Hevea Karet Indonesia Cq. Tergugat ;3.11.Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1975 penduduk kampung Simahe3.12.3.13.Kecamatan Bangun Purba selaku penggarap tanah kebun Simahe / Greahanmengirim surat kepada Prof. Ny. Ani Abas Manopo,SH., Penasehat HukumCV.

Wisnoe Moerty, Camat Kepala Wilayah KecamatanBangun Purba J. Simamora BA., dan dihadiri oleh Kepala KampungSimahe, P aino , Penduduk Kampung telah membuat keputusanHalaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2013/PN.LP2.4.2a2.6.bahwa penduduk Simahe selaku penggarap kebun Simahe,bersedia menerima ganti rugi dari pihak perkebunan atas tanahkebun yang digarapnya dan diberi penampungan.

Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, berupa 1 unit kendaraan Merek/Type HINO DUTRO 130 HDX POWER + DUMP, Nomor Rangka MJEC1JG43L5189076, Nomor Mesin W04DTRR78551, Nomor Polisi KT 8003 NQ, Tahun 2020, Warna Hijau, apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Namun dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe Saleh Thaib,Ak., M.Sc. menyatakan pendapat yang berbeda (dissentingopinion) dan berpendapat bahwa koreksi Pemohon PeninjauanKembali atas koreksi Pajak Masukan yang terkait dengan unitkebun dan pabrik sebesar Rp32.728.606,00 sudah tepat danmenolak banding Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengankesimpulan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi atasPajak Masukan Masa Pajak September 2009 sebesarRp32.728.606,00

Putusan Nomor 849/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak,M.Sc. berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ataskoreksi Pajak Masukan yang terkait dengan unit kebun dan pabriksebesar Rp32.728.606,00 sudah tepat dan menolak bandingTermohon Peninjauan Kembali;adalah merupakan pendapat yang benar dan sesuai denganketentuan peratuaran perundangundangan perpajakan yangberlaku, yang seharusnya dijadikan sebagai dasar dalam memutussengketa banding atas Pajak Masukan yang

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/20167.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsama dengan Pendapat salah satu Majelis hakim Anggota Wisnoe SalehThaib Ak, M.Sc yang menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion)sebagaiamana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak halaman 33putusan a quo yang berbunyi:Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/2016Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Scberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangkamenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat dan menolak bandingPemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc adalahmerupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan ketentuan peratuaranperundangundangan perpajakan yang berlaku, yang seharusnya dijadikansebagai dasar dalam memutus sengketa banding atas Pajak Masukan

sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebaaaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

Wisnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc. dapat dibenarkanoleh Majelis Hakim Agung, di mana kegiatan usaha Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Kebun Sawitmenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakanBarang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskandari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS)dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yangmerupakan Barang Kena Pajak, yang pada gilirannya apabila

RIRIWISIDIANTO Alias RIRI Bin WISNOe Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi lagi duduk di terasrumah teman saksi, saat terdakwa sedang nongkrong kemudian salah13seorang anggota Polisi langsung merangkul dan menangkap terdakwasetelah itu terdakwa di bawah ke rumahnya ;Bahwa benar saksi menerangkan, Polisi menangkap terdakwa pada hariRabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib ;Bahwa benar setahu saksi, terdakwa ditangkap karena menjual narkotikajenis ganja ;RISDIANSYAH Alias DIAN Bin

memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, berupa 1 unit kendaraan Merek/Type HINO DUTRO 130 HDX POWER + DUMP, Nomor Rangka MJEC1JG43L5189075, Nomor Mesin W04DTRR78550, Nomor Polisi KT 8004 NQ, Tahun 2020, Tahun 2020, Warna Hijau, apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagipengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidakterpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiBahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

perkebunannya berupa Tandan Buah Segaryangpenyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan daripengenaan pajak tetapi Termohon Peninjauan Kembali hanyamelakukan penyerahan atas hasil akhir produksinya berupaMinyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang PajakPertambahan Nilai sehingga Majelis berkesimpuian koreksiPemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan masa pajakAgustus Tahun 2009 sebesar Rp107.899.439,00 adalah tidaktepat oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;namun dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

Putusan Nomor 850/B/PK/PJK/20173.14.3.15.3.16.Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak.

Penggugat:
SUSANA ADIGUNA
Tergugat:
1.ELTRA MECKY MANTIK LALUAN
2.ELKARANI
3.NELIUS JINARTA
4.ERIC CHRISTANTO
5.MUHAMMAD IQBAL ARDIANSYAH
Turut Tergugat:
1.NOTARIS & PPAT MICHAEL WISNOE BARATA, S.H., M.Kn
2.NOTARIS & PPAT DESRA NATASHA WARGANEGARA, S.H., M.H., M.KN
3.NOTARIS & PPAT MARIA ASTERIA RITA JUNIWATI, S.H
4.NOTARIS & PPAT MAYA VERONICA, S.H., M.H
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.PT BANGKIT SUKSES SENTOSA

Buah Segar dibebaskan dari pengenaan pajak,tetapi hanya melakukan penyerahan atas hasil akhir produksinyaberupa Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang PPN,sehingga secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkanpada sengketa banding ini;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa pajak Januari 2011sebesar Ro 125.441.905,00 adalah tidak tepat oleh karenanya tidakdapat dipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, harus berlakusama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupunbagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated)yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

TandanBuah Segar dibebaskan dari pengenaan pajak, tetapi hanyamelakukan penyerahan atas hasil akhir produksinya berupa MinyakSawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang PPN, sehingga secara jelasPasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa pajak Juli 2011 sebesarRp27.502.832,00 adalah tidak tepat oleh karenanya tidak dapatdipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

penyerahanTandan Buah Segar dibebaskan dari pengenaan pajak, tetapi hanyamelakukan penyerahan atas hasil akhir produksinya berupa MinyakSawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang PPN, sehingga secara jelasPasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2011sebesar Rp27.502.832,00 adalah tidak tepat oleh karenanya tidakdapat dipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe