Bahwa Tergugat telah terdaftar sebagai anggota SP Indosat sejakperiode awal SP Indosat berdiri hingga saat ini dan Tergugat belum pernahmengundurkan diri dari keanggotaan SP Indosat.Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Penggugat mengumpulkan Tergugatsebagaimana juga karyawan lainnya dibeberapa hotel di Surabaya dan kotakota besar Kantor Cabang Perusahaan dalam kegiatan (Seminar) yangberjudul/bertema: New Ways of Working Town Hall.

Padahal sangatjelas undangan acara pada tanggal 14 Februari 2020 tersebut bukanlahundangan pembicaraan PHK namun undangannya kegiatan (seminar) yangberjudul/bertema: New Ways of Working Town Hall.Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 yang secara tibatiba, tanpa adasosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya, dan tanpa adanya perundingandengan SP Indosat, Penggugat memberikan surat PHK kepada Tergugat danjuga kepada sekitar 676 orang karyawan lainnya.

Nomor 121/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby10.11.12.13.14.15.16.17.18.50Foto copy, Surat undangan tanggal 14 Februari 2020 kegiatan(seminar) yang berjudul/bertema: New Ways of Working Town Hall.

Nomor 121/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby55Bahwa Saksi bekerja bekerja di PT Indosat sebagai vice presidentbussines and development sekaligus menjabat sebagai SekretarisJenderal Serikat Pekerja Indosat.Bahwa Saat ini posisi Tergugat sedang dalam masa skorsing.Bahwa beberapa hari sebelum tanggal 14 Februari 2020, seluruhkaryawan diundang oleh manajemen perusahaan untuk mengahdirisebuah acara pada tanggal 14 Februari 2020 berupa acara semacamseminar yang berjudul New Ways of Working Town Hall yangbertempat

Nomor 121/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby74Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja inike Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat dalam jawabanmenyatakan yang pada pokoknya, bahwa pada tanggal 14 Februari 2020tersebut, Penggugat mengumpulkan Tergugat dan juga karyawan lainnya disebuah hotel di Surabaya dan di beberapa kota lainnya dalam kegiatanseminar yang bertema New Ways of Working Town Hall, namun demikianternyata

Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah(Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis UlamaIndonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PengaturanPendapatan dan Pembentukan Cadangan dalam Rangka PenyesuaianKeuntungan (Profit Equalization Reserve), tanggal 20 Desember2012;d. Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Jumat, tanggal21 Desember 2012.

Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)yang terdiri atas DSNMUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DewanStandar Akuntansi Syariah AI (DSASIAJ), dan Mahkamah Agung(MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah NasionalMajelisUlama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H /Lo19 September 2017;MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAHPertama : Ketentuan Umum1.

Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) tentangSubrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 24 September 2016di Yogyakarta;12. Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Sabtu, tanggal01 Oktober 2016 di Bogor;MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG SUBROGASI BERDASARKAN PRINSIPSYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Subrogasi adalah pergantian hak dain lama oleh dain baru karenapiutang dain lama dilunasi oleh dain baru.2.

Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYAPRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa DewanSyariah NasionalMajelis Ulama Indonesia;Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)yang terdiri atas DSNMUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DewanStandar Akuntansi Syariah IAI (DSASIAI), dan Mahkamah Agung(MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;wo Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia f113 Akad Wakalah bi alUjrah 6 4.

Bahwa buktibukti dan keterangan tersebut secara faktualbaru ada dalam sidang banding dan tidak pernah ada dalampemeriksaan dan keberatan sedangkan atas dokumentersebut telah diminta pada saat pemeriksaan dengandemikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal29 ayat (3) UU KUP;9.4.2. bahwa sesuai dengan bukti berupa loan agreement(working capital) tanggal 7 Februari 2007 antara TermohonPeninjauan

Trust Securities di Jakartakepada Fortune Group /nvestment di Belize;bukti berupa Loan Agreement (Working Capital)tertanggal 7 Februari 2007 antara PemohonBanding dengan Fortune Group Investment, diaturangka 2.

tahundengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesarRp4.735.079.790,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluhsembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan jangka waktupembayaran selama (satu) tahun ;Menyatakan barang bukti berupa : Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan Konsolidasi Kondang Murah Group Nomor: L.A.U.54.04.08 tanggal 7April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) RachmadWahyudi sebanyak (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan (Working

meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa PenuntutUmum ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya ;Menetapkan barang bukti : Laporan Auditor Independen atas Laporan KeuanganKonsolidasi Kondang Murah Group Nomor: L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudisebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan (Working

KondangMurah, dan dirampas untuk negara untuk memenuhi pembayaran denda ;4 Menetapkan barang bukti berupa :24Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi Kondang MurahGroup Nomor : L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KantorAkuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudi sebanyak (satu) set, Kertas KerjaPemeriksaan (Working Paper) CV.

nilai tanah.bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data dan dokumen terkait objek tanah, diketahui bahwa nilaitanah sebagai berikut:=" bahwa data pada SPPT PBB Wajib Pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP)31.73.030.002.0160022.0 atas nama PT Adhi Karya, Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) atas tanah tersebut untuk tahun pajak 2004 adalah sebesarRp.11.809.980.000,00 (sebelas milyar delapan ratus sembilan juta sembilanratus delapan puluh ribu rupiah) dan dengan luas tanah 9.270 m2,bahwa data pada memo Project Working

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00per m2,bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Bahwa awalnya Bapak Siner Reysen Sampetoding (Selanjutnya disebutSiner) adalah Ayah kandung PENGGUGAT, yang kemudianmendinkan sebuah perusahaan bernama PT Sulawesi Sawmill(Selanjutnya disebut sebagai PT SULMILL) yang bergerak dibidangWood Working, Bapak Siner dalam jabatannya adalah salah satupemegang saham juga sebagai Direktur Utama pada SULMILL;Halaman 3 dari 45 putusan Nomor 24/PDT/2020/PT.MKSBahwa pada tahun 1986, sebagai suatu perusahaan yang ingin terusmelakukan perkembangan dalam dunia bisnis

Sehubungan dengan itu maka dilengkapinyaseluruh persyaratan berkas untuk pengajuan permohonan kredit tersebut;Bahwa peruntukan kredit tersebut adalah kredit investasi dengan paguyang disetujui sebesar Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah), bahwatujuan kredit tersebut adalah untuk membiayai sebagian kebutuhaninvestasi perusahaan dalam rangka pengelolaan kayu bulat danpengelolahan SawnTimber menjadi daun pintu/jendela, kusen, Mouldingdan Wood Working, yang berlokasi di Kecamatan Tallo Lama KotamadyaUjung

Dengan tujuan kredit tersebutadalah untuk membiayai sebagian kebutuhan investasi PT SULMILLdalam rangka pengelolaan Sawn Timber menjadi daun pintu/jendela,kusen, Moulding dan Wood Working, yang berlokasi di KecamatanTallo Lama Kotamadya Ujung pandang.

Sehubungan dengan itu makaHalaman 25 dari 45 putusan Nomor 24/PDT/2020/PT.MKSdilengkapinya seluruh persyaratan berkas untuk pengajuanpermohonan kredit tersebut;(3) Bahwa peruntukan kredit tersebut adalah kredit investasi denganpagu yang disetujui sebesar Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah),bahwa tujuan kredit tersebut adalah untuk membiayai sebagiankebutuhan investasi perusahaan dalam rangka pengelolaan kayubulat dan pengelolahan Sawn Timber menjadi daun pintu/jendela,kusen, Moulding dan Wood Working

Ateuk Jawo, DusunLamdom, Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman,Kota Banda Aceh;Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Juwita, SH. danDyna Sofya, SH, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum padaKantor Hukum Restorative Justice Working Group (RJWG),yang beralamat di JIn. Tgk. Chik Ditiro No. 97 Lt.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah denganbenar mempertimbangkan dan memutus perkara berdasarkan bukti dansaksi, dimana dalam bukti T1 dan P2, yaitu Perjanjian Polis Assuransi AlatBerat No. 111000318000185 telah diatur mengenai pengecualian yang tidakdilindungi, yaitu pengecualian yang menyatakan alat berat tidak ditutup ataudilindungi apabila Kerugian atau kerusakan pada peralatan berijin untukdigunakan di jalan raya, pesawat udara atau kendaraan air dan No Cover OnBarge/Ponton/LCT (Working

Seluruh modal kerja (working capital) adalah milik PN/PT Perkebunan XIV;. KPB PTPN tidak didirikan sebagai badan hukum terpisah dari PN/PTPerkebunan XIV dikarenakan KPB PTPN adalah departemen/divisipemasaran dari PN/PT Perkebunan XIV; dan.

Seluruh modal kerja (working capital) adalah milik PN/PT Perkebunan XIV;d. KPB PTPN tidak didirikan sebagai badan hukum terpisah dari PN/PTPerkebunan XIV dikarenakan KPB PTPN adalah departemen/divisipemasaran dari PN/PT Perkebunan XIV; dane. Tidak adanya pemisahan kendali dan manajemen antara KPB PTPN denganPN/PT Perkebunan XIV dimana seluruh pengambilan keputusandilakukan oleh Direktur PN/PT Perkebunan XIV.

Asosiasi Apparel manufaktur Indonesia AMI Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman SeluruhIndonesia GAPMMI Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan ProfilSeluruh Indonesia ABBEPSI Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDO Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKI Asosiasi Ekportir Lada Indonesia AELI Asosiasi Kakao Indonesia ASKINDO Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKINDO Asosiasi Semen Indonesia ASI Asosiasi Produsen The Indonesia ATI Gabungan Perusahaan Karet Indonesia GAPKINDO Indonesia Sawmill & Wood Working

karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) Bulan;

44,979 43.223 41.500 39.830 38.165Sales Allowance 000 MYR 7.186 8.024 8.210 8.442 8.656 8.884 9.141 9.390 9.635Expenses 20.242 18.724 19.150 19.691 20.191 20.735 21.323 21.904 22.470Royalti Payment to PMPSA 5.407 5.256 J 5.113 4.998 4.757 4.598 4.444 4,793 4.140Expenses 000 MYR 25.649 23.980 24.263 24.619 24,948 a 25.333 a 25.767 a 26.197 26.610PBT MYR 000 MYR 19.187 18.393 16.386 13.767 T1375 9.006 6.592 4,243 1.920Other Incometax 000 MYR 4.797 4.596 4.097 3.442 2.844 2.255 1.648 1.061 480Change in Working

46.828 44.979 43.223 41.500 39.830 38.165Sales Allowance 000 MYR 7.186 8.024 8.210 8.442 8.656 8.884 9.141 9.390 9.635Expenses 20.242 18.724 19.150 19.691 20.191 20.735 21.323 21.904 22.470Royalti Payment to PMPSA 5.407 5.256 5.113 4.928 4.757 4,598 4,444 4.293 4,140Expenses 000 MYR 25.649 23.980 24.263 24.619 24.948 2n.4a4 25.767 26.197 26.610PBT MYR 000 MYR 19.187 18.393 16.386 13.767 11.375 9.006 6.592 4.243 1.920Other Incometax 000 MYR 4.797 4.596 4.097 3.442 2.844 2.255 1.648 1.061 480Change in Working

Putusan Nomor 2/B/PK/PJK/20157.4.1,7.4.2.7.4.3.7.4.4,Bahwa buktibukti dan keterangan tersebut secarafaktual baru ada dalam sidang banding dan tidak pernahada dalam pemeriksaan dan keberatan sedangkan atasdokumen tersebut telah diminta pada saat pemeriksaandengan demikian menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak memenuhiketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP.Bahwa sesuai dengan bukti berupa loan agreement(working capital) tanggal

Trust Securities di Jakarta kepada FortuneGroup Investment di Belize.7 Bukti berupa Loan Agreement (Working Capital)tertanggal 07 Februari 2007 antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan Fortune Group Investment, diatur angka2.

Pulo RT/RW.004/003 KelurahanSukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi:Jaminan Fidusia Nomor 25, tanggal 25 November 2016, denganjaminan Rp90.000.000,00 atas 1 (satu) unit mesin Working DeckCentral Melting, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 KelurahanSukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi:Jaminan Fidusia Nomor 26, tanggal 25 November 2016, atas 1 (satu)unit mesin Spectrometer Polypesk JX, dengan alamat Kp.

buktibukti dan keterangan tersebut secarafaktual baru ada dalam sidang banding dan tidak pernahada dalam pemeriksaan dan keberatan sedangkan atasHalaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 864 B/PK/PJK/20167.4.2.7.4.3.7.4.4,dokumen tersebut telah diminta pada saat pemeriksaandengan demikian menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak memenuhiketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP.Bahwa sesuai dengan bukti berupa loan agreement(working

Trust Securities di Jakarta kepada FortuneGroup Investment di Belize.7 Bukti berupa Loan Agreement (Working Capital)tertanggal O07 Februari 2007 antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan Fortune Group Investment, diatur angka2.

. , Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh,dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04Februari 2020 dan telah dilegalisasi oleh Panitera MahkamahSyariyah Banda Aceh tanggal 06 Februari 2020 Nomor: W1A1/48/SK/02/2020, telah memberi kuasa kepada MARLIANITA,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga RestoratifJustice Working Group (RJWG) beralamat di Jalan Tgk.

atauseluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atasbarang jadi berada pada pengguna jasa.bahwa berdasarkan kontrak perjanjian antara Pemohon Bandingdengan PUSAT yang tertuang dalam agreement on consigmentsubcontract, disimpulkan bahwa Pemohon Banding bertugasmemproduksi dan mengirimkan (manufacturing and shipping out)produk garment dimana seluruh material disediakan oleh PUSAT(all materials supplied from Party A are free of charge), atas tugasini Pemohon Banding menerima imbalan (working