Tidakdapat dilakukan pemeriksaan perbandingan, karena pembanding yangtersedia tidak memenuhi syarat tekhnis, sehingga tidak dapat disimpulkan(No Decision);. Cap Stempel bukti QCS adalah non identik dengan Cap Stempelpembanding KCS, atau dengan kata lain Cap Stempel Kepala Kampunng20 Ilir Palembang, bukti yang dipersoalkan pada : 1 (satu) lembar suratKeterangan hak Usaha atas nama Sukardjo diatas kertas segeltertanggal 12 Maret 1962, tersebut pada Bab . A.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt,menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis peraturan

Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaHalaman 12 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tbh.terhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis'

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 1960 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014merupakan pedoman bagi setiap hakim dilingkungan semua peradilandibawah pengawasan tekhnis Mahkamah Agung Republik Indonesia agartidak terjadinya (tendensius) antara putusan Pengadilan Perdata denganPengadilan Pidana yang tidak dapat dikembalikan status Terpidana yangtelah terlanjur diputus oleh pengadilan pidana;.

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikPenggugat maupun Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Wundulako, danKecamatan Samaturu, keduanya berada di wilayah Kabupaten Kolaka yangPutusan Nomor : 0389/Pdt.G/2016/PA.Klk,Hal. 13 dari 17.relatif terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.

danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Una.tertanggal 13 Agustus 2022, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 18 Februari 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/364/KU.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 13 Tahun 2008 tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK SKPD) Dana Alokasi Khusus2(DAK) Tahun 2008 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, Ir.Budiaman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai,mengangkat Ir. Sulesty.

SA, MP. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 pada DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai;Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Perpres Nomor : 08 Tahun 2006tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mempunyai tugas, wewenang dantanggung jawab sebagai berikut :a.b.Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;Menetapkan

No. 729 K/PID.SUS/2013Bahwa Terdakwa sebagai Kasubdin PUK Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Sinjai diberi tugas dan wewenang sebagai Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) pada proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 13 Tahun 2008 tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK SKPD) Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun 2008 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai;Bahwa

Visi Nura Utama dengan nilaipenawaran Rp.2.317.100.000, (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta seratusribu rupiah).Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut,merupakan bagian dari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjangpeningkatan mutu pendidikan dimana yang 6 (enam) paket pekerjaan belumdilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tender dan 2 (dua) paket pekerjaanJuknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehingga tender tidakdilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6

Visi Nura Utama dengan nilaipenawaran Rp. 2.317.100.000, (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta seratusribu rupiah).Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut,merupakan bagian dari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjangpeningkatan mutu pendidikan dimana yang 6 (enam) paket pekerjaan belumdilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tender dan 2 (dua) paket pekerjaanJuknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehingga tender tidakdilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6

Visi Nura Utama dengan nilaipenawaran Rp. 2.317.100.000, (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta seratusribu rupiah).Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapbkan oleh Terdakwa tersebut,merupakan bagian dari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjangpeningkatan mutu pendidikan dimana yang 6 (enam) paket pekerjaan belumdilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tender dan 2 (dua) paket pekerjaanJuknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehingga tender tidakdilaksanakan di tahun 2010 dan untuk

FATMAWATI BintiMUSTAFA KAMAL (didakwa dalam berkas perkara terpisah), selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015, padatanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal

Hitam Putih tidak layak untuk menampung benih ikan, seharusnyaberdasarkan spesifikasi tekhnis pengadaan benih ikan yang ditetapkanoleh terdakwa selaku PA tanggal 05 Oktober 2015, setelah melakukanpembelian benih ikan lele, gurame dan nila, maka CV.

pencairan, membantu PPTK menyiapkan dokumenHalaman 42 dari 109 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Harga Perkiraan Sendiri dan membantu PPTK menyiapkan Surat PerjanjianKerja ( Kontrak)Bahwa benar Pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PembantuBidang Budidaya Perikanan pekerjaan pengadaan benih ikan tahun anggaran2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

16 HalamanMenimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang izin jual benda tetapyang dikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diatur di dalam ketentuanPasal 48 jo Pasal 52 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yangpada pokoknya menentukan bahwa Wali tidak diperbolehkan memindahkan hakatau menggadaikan barangbarang tetap yang dimiliki anak yang di bawahperwaliannya atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabilakepentingan anak itu menghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis

olehkarena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuanpembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonantersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaahasebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor230/Pdt.G/2021/PA.Una. tertanggal 02 Juni 2021, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak salingmemperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatu hambatangeografis atau tekhnis karena baik penggugat maupun tergugat tinggal diwilayah Kabupaten Jeneponto.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara terus menerus, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat hidup bersama sejak perpisahan sampai saat diajukannya gugatan ini.Karena itu, majelis

tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merk Luffmanadalah produk tembakau dan berdasarkan UU RI Nomor : 36 Tahun 2009,Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UU RI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Temb akau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbh.Kesehatan yang secara tekhnis

berlaku; Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UU RI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

tranparannya informasi mengenai keadaan diriTergugat maka menyebabkan Para penggugat terperosok masukkedalam permainan Tergugat hingga akhirnya dana milik ParaTergugat tertahan dalam rekening Tergugat;Bahwa menunjuk pada Principal of European Tort Law atauPrinsipprinsip ketentuan Perbuatan Melawan Hukum di NegaraEropa tentang Kewajiban Perusahaan / Enterprise Liability Pasal4: 202 dimana Setiap orang /oadan yang bergerak untuk bidangekonomi secara professional yang menggunakan bantuanperlengkapan tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Biaya untuk tekhnis penanganan perkara Rp. 1.000.000.000, (satu milyardrupiah) ;Kerugian Immateriil:Dengan dirampasnya tanah milik Penggugat oleh para Tergugat, nama baikPenggugat sebagai Pengusaha jatuh di kalangan sesama pengusaha sertarelasi. Hal itu menimbulkan beban moril yang tiada taranya.

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikPenggugat maupun Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Pomalaa,Kabupaten Kolaka, dan Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang relatifterjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.

Sebelum PLN menyetujui permohonan untukdapat menjadi pelanggan listrik tersebut pihak PLN ranting Malinaumelakukan survey lokasi apakah letak lokasi pemohon tersebut memenuhipersayaratan atau tidak, apabila hasil survei secara tekhnis memenuhi syaratmaka pihak PLN akan menerbitkan Surat Ijin Permohonan (SIP) setelah itupelanggan diwajibkan untuk membayar Biaya Penyambungan (BP) dan UangJaminan Listrik (UJL) serta pihak PLN membuatkan surat perjanjian yangmengikat antara ke dua pihak yang tercantum

Sebelum PLN menyetujui permohonanuntuk dapat menjadi pelanggan listrik tersebut pihak PLN ranting Malinaumelakukan survey lokasi apakah letak lokasi pemohon tersebut memenuhipersayaratan atau tidak, apabila hasil survei secara tekhnis memenuhi syaratmaka pihak PLN akan menerbitkan Surat Ijin Permohonan (SIP) setelah itupelanggan diwajibkan untuk membayar Biaya Penyambungan (BP) dan UangJaminan Listrik (UJL) serta pihak PLN membuatkan surat perjanjian yangmengikat antara ke dua pihak yang tercantum