Ditemukan 2275 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 55/PID.SUS/2018/PT-MDN Tanggal 8 Februari 2018 — RUDI NASUTION
87 — 28
87 — 28
dalam melakukan transaksi jual beli CPO yang dilakukan secara fiktiftersebut, PT Putri Windusemesta dijadikan sarana untuk melaporkanpenerbitan Faktur Pajak Standar yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya ke dalam SPT Masa PPN perusahaan untuk kemudian dilaporkanSPT Masanya ke Kantor Pelayanan Pajak;Bahwa PT Putri Windusemesta menerbitkan Faktur Pajak Standar kepada PTPermata Hijau Sawit dan mengkreditkan faktur pajak terkait pembelian dari CVJasa Persada Corporation sehingga menjadi faktor pengurang
Register : 02-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA;
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalampenyajiannya di laporan auditor independen, diskon penjualan tersebutmerupakan pengurang dari total penjualan, sehingga total penjualan tersebutadalah penjualan bersih setelah diskon. Dengan demikian diskon tersebutseharusnya diperhitungkan di dalam pengujian perhitungan arus piutangtersebut;Bahwa dari penjelasan di atas, jelas bahwa metode pengujian arus piutangyang dilakukan oleh Terbanding tidak benar karena belum memperhitungkankoreksi audit dan diskon penjualan.
Putus : 08-09-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 8 September 2014 — PT.BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION VS PT.RADIANT HYPAR ENGINEERING
273 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pdt.SusArbt /.....pengurang" dalam excusable delay tersebut masih jauh dari total 506 hariketerlambatan, masih ada sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) yangtidak dicover hari keterlambatannya. Sehingga adalah sangat wajar dan adil jikaPenggugat tetap mengenakan denda maksimum 5% terhadap Tergugat;Mengingat Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013 yang memutuspengembalian denda sekaligus bunga dan biaya overhead yang telah ditetapkankepada Penggugat sangatlah tidak adil.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali adalahhubungan tidak langsung dimana hal ini tidak sesuai dengankriteria yang diatur oleh UndangUndang yang mensyaratkanadanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
47 — 21
47 — 21
pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau GasBumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atauGas Bumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
Register : 11-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG Tanggal 10 Februari 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk; L A W A N; H. DEDI KURNIADI;
104 — 19
104 — 19
kewajibankewajibannya kepada Tergugat; yaitu membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat terhitung sejak bulanAgustus 2015 dan September 2015 serta dibayarkan secara rutinsetiap bulannya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan14Industrial berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagaiberikut :Income (pendapatan) :1) Upah Pokok : Rp. 15.351.000,2) Premi Asuransi In :Rp. 82.895,3) Vehicle Allowance (Tunjangan Transportasi) :Rp. 7.100.000,Jumlah > Rp. 22.533.895,Deductions (pemotong/pengurang
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat 1) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonHal. 25 dari 43 hal.Put.Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/2016Penggugat, sedangkan saldo JHT Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugatdan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta dana pensiunsebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA
- Tergugat : PT SMART Tbk
204 — 207
204 — 207
Rp495.162.000,00 Uang penghargaan masa kerja10 x Rp27.509.000,00 = Rp275.090.000,00 (+)= Rp770.252.000,00 Uang penggantian hak15% x Rp770.252.000,00 = Rp115.537.800,00 (+)= Rp885.789.800,00> Saldo dana pensiun = Rp504.066.256,00 ()Jumlah seluruhnya = Rp381.723.544,00Sehingga yang diterima Penggugat adalah sejumlah Rp381.723.544,00(tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratusempat puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa terkait dengan dana Olimpic Club sebagaiperhitungan pengurang
Register : 18-07-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 15 Nopember 2018 —
91 — 44
91 — 44
sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja antaraPerusahaan dengan karyawan maka kewajiban (hutang) karyawan kepadaperusahaan akan diperhitungkan sekaligus dari pembayaran terakhir dari sisaupah, pesangon dan / atau uang jasa / lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti T11, T12 dan bukti P13 danketentuan hukum diatas maka Majelis Hakim menetapkan sisa pinjaman /hutang sebesar Rp.93.375.625,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) akan menjadi pengurang
Register : 12-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
ZEPTA CHRISTIAN
Tergugat:
PT. BAYER INDONESIA
44 — 14
ZEPTA CHRISTIAN
Tergugat:
PT. BAYER INDONESIA
44 — 14
kelebihanpembayaran Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport yang selurunnya sebesarRp. 4.050.000, (empat juta lima puluh ribu rupiah), Ssebagaimana didalilkan Tergugatdalam jawabannya angka 10, hal mana Penggugat tidak membantah dalil Tergugattersebut dengan bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran dalil Tergugattersebut, karenanya Majelis berpendapat bahwa kelebihan pembayaraan TunjanganMakan dan Tunjangan Transport tersebut adalah merupakan fakta hukum, yangselanjutnya akan dijadikan faktor pengurang
Register : 02-02-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 9/PDT/2017/PT YYK Tanggal 9 Maret 2017 — NYONYA SUWANTI
Melawan:
PANGGUNG WIBOWO, DKK
53 — 31
53 — 31
tidak memutuskan akan perihal Pengosongan danmeninggalkan tanah Obyek Sengketa;Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Benar (Hakim bersifat Pasif,apabila tidak dimintakan maka tidak boleh hakim memutus diluar yangdimintakan)Juga didasarkan pada Obyek Sengketa sebagaimana yang diketahui olehMajelis Hakim adalah seluas 1775 M2 sedang yang dipermasalahkan olehPembanding sebagai Obyek Sengketa hanyalah tanah seluas 1000 M2yang merupakan Sisa dari Pecahan 775 M2 yang dijual Pembanding keTerbanding sebagai Pengurang
Register : 18-08-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 435/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat:
1.PT. PANCAWARNA MEDIATAMA PERCETAKAN JESSICA
2.JOHANES
Tergugat:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK., cq. PT BANK CENTRAL ASIA, TBK KANTOR WILAYAH X
2.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK., KANTOR PUSAT
3.PT. BALAI LELANG SURYA
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
83 — 32
1.PT. PANCAWARNA MEDIATAMA PERCETAKAN JESSICA
2.JOHANES
Tergugat:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK., cq. PT BANK CENTRAL ASIA, TBK KANTOR WILAYAH X
2.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK., KANTOR PUSAT
3.PT. BALAI LELANG SURYA
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
83 — 32
Denganmelaksanakan komitmen tanggal 16 Maret 2016, seharusnya ParaTergugat sebagai Bank dapat menerima uang hasil pembelian HotelNew MG sebesar Rp 13 Milyar ;Di sisi lain, nilai ini jelas akan menjadi pengurang signifikan darikewajiban Penggugat terhadap Para Tergugat pada tahun 2016 lalu.Oleh karena fakta yang terjadi adalah sebaliknya, maka lelang sepihakyang melanggar komitmen tertanggal 16 Maret 2016, merupakantindakan sengaja dari Para Tergugat yang tidak menginginkan HotelNew MG terjual dengan
Putus : 08-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 8 Maret 2016 — PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS ERWIN PASARIBU
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat ) memotong langsung uang saldo JaminanHari Tua (JHT) Penggugat, sebesar 65% sebagai pengurang dari hakpesangon Penggugat sedangkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT)Penggugat timbul berdasarkan kewajiban bersama antara Penggugatdan Tergugat berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 3Tahun 1992 tanggal 17 Februari 1992 tentang Jamsostek dansepenuhnya hak normatif Penggugat dan dalam hal ini Penggugatbukan sebagai peserta dana pensiun sebagaimana diatur olehUndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tanggal
Register : 27-05-2011 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 20-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2011 Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE;
142 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp.275.844.137.329,00Bahwa dalildalil Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada poin Adan B di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas.Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.C.1. Koreksi Maturity Benefits/Claim sebesar Rp.15.403.861.647,001.
Register : 13-03-2008 — Putus : 29-07-2008 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2438/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. Tanggal 29 Juli 2008 — H. MARTHIAS DAWI,
Melawan:
1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pasar
Minggu,
2. Departemen Keuangan R.l, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II,
3. H. FERRY HERFIAN,
4. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional
Jakarta Selatan,
67 — 27
67 — 27
Hal ini berarti harga limit yang ditetapkan tidak sama denganNilai Juai Obyek Pajak atau Harga Pasar karena terdapat faktorfaktor pengurang yangharus diperhitungkan yaitu dengan memperhitungkan risikorisiko penguasaan atas tanah,risiko pengosonngan dan risiko penjualan melalui ielang.15.
Register : 12-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
176 — 71
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
176 — 71
, bahwa memperhatikan dalil Penggugat dan Tergugatbahwa telah dibayarkan sejumlah pesangon kepada Penggugat sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019,diperkuat dengan bukti T4 berupa slip setoran bank tertanggal 26 Juli 2019,telah cukup bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan Tergugat telah membayaruang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), dengan demikian pembayaran sebagian uang pesangon tersebut akandiperhitungkan sebagai pengurang
Register : 01-10-2010 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 454/PGT.G /2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Nopember 2011 — Assuranceforeningen SKLUD (Gjensidiq)
M E L A W A N:
1. Stevedoring Company P.T. International Nickel Indonesia Tbk. :
2. P.T. International Nickel Indonesia Tbk., Soroako Office :
3. P.T. International Nickel Indonesia Tbk., Jakarta Office
4. Fajar Usrat/Operator Crane TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Malili
131 — 64
131 — 64
Putusan No.454/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.terlebih dahulu permasalahan atau tuntutan hukum terhadapkompetensi ataupun tuntutan ingkar yang sedang dihadapi BANI.Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasalpasal 2225 UU No30/1999 yang antara lain mengatur mengenai bahwa jangka waktuyang dipergunakan dalam proses tuntutan ingkar khususnya didalam PN tidak dapat mengurangi atau diperhitungkan (sebagaifaktor pengurang) jangka waktu maksimum pemeriksaan arbitraseyang 180 hari.e Bahwa Hal ini secara rasional
Putus : 26-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, dkk
123 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;(5) Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;(6) Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atauGas Bumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
69 — 48
69 — 48
auditor memaparkan transaksiantara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa didalamlaporan audit;Bahwa namun demikian, karena transaksi yang tidak melibatkanpihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diharuskanuntuk dipaparkan didalam laporan audit, maka auditor tidakmemaparkan transaksi yang tidak melibatkan pihakpihak yangmempunyai hubungan istimewa tersebut;Bahwa namun demikian, bukan berarti bahwa hanya pembelian daripihak yang mempunyai hubungan istimewa saja yang bisa diakuisebagai pengurang
penghasilan bruto, tetapi pembelian dari pihakyang tidak mempunyai hubungan istimewa juga seharusnya diakuisebagai pengurang penghasilan bruto karena pembelian tersebutdilakukan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan sesuai dengan Pasal 6 (1) UndangUndang PajakPenghasilan Nomor 17 Tahun 2000;Koreksi atas Pembelian lokal dari PI = ADM sebesarRp55.223.592.937,00;Pokok Sengketa;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pembelian lokal dariPT ADM karena adanya perbedaan antara perhitungan
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1607/B/PK/PJK/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC PRESTRESS INDONESIA
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
namaPemohon Banding sehingga koreksi pemeriksa harusdibatalkan.Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, dokumen dankesaksian para pihak, serta Berita Acara Uji Kebenaran Materialdalam persidangan, Majelis berkesimpulan sbb: Bahwa Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp.67.100.000,00adalah benar biaya notaris untuk keperluan akte atas namaPemohon Banding (a.l. akte jaminan fidusia), namundokumen tersebut baru ditunjukkan saat uji bukti; Bahwa Biaya Notaris untuk kepentingan akte PemohonBanding, dapat menjadi pengurang