M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Dum pada tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Bayu Rusman alias Bayu Bin Rusyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Berikut STNK atas namaADI JAINAL EFENDY;Dirampas untuk negara;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2016/PN.Dum yangditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yangmenerangkan bahwa Terdakwa tanggal 27 April 2016, telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Dumai Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 27 April 2016,dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara

314/Pid/B/A/2010/PN.DUM

Ahmad Dahlan merupakan ayah kandung dari PENGGUGATMuhammad Azizi sekaligus ahli waris dan mewakili ahli waris lainnya sesuaidengan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 95/PDT/P/2007/PN.DUM;5. Bahwa tanah yang dibeli tahun 1968 tersebut belum pernah dijual, hipotek/dipindah tangankan kepihak manapun oleh H. Ahmad Dahlan dan Ahli warislainnya termasuk PENGGUGAT sendiri;6. Bahwa pada tahun 2004 ada aktivitas dilahan/ tanah PENGGUGAT sebagaiAhli waris yang dilakukan oleh PT.

Foto copy Penetapan Wali Ahli Waris No.95/PDT/P/2007/PN.DUM, selanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda sebagai P3;4. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris yang telah ditandatangani pada tanggal 05Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda sebagai P4;5. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Alm. Anmad Dahlan tertanggal 20 Mai1991, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda sebagai P5;6.

435/PID/B/A/2009/PN.DUM

Hakim Pada Pengadilan Negeri Dumai, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No:435/Pen.Pid/B/A/2009/PN.DUM, tertanggal 31Agustus 2009. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum, dengan dibantu oleh: A B B A S Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumaidengan dihadiri RICKY SETIAWAN ANAS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Dumai dan para terdakwa,PANITERA PENGGANTI HAKIMABBAS ADESUHERMAN, S.H.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiPekanbaru tanggali Agustus 2017 Nomor 157/PID.SUS/2017/PT.PBR,Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan meng agikgraTerdakwa tersebut diatas ; QRSetelahmembaca berkas perkara dan suratsurat ya angkutanserta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri ai tanggal 4Juli2017Nomor 146 /PID.Sus/2017/PN.Dum

namun untuk nafkah anak, Tergugat ada memberisebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) per minggu dan diberikankepada pembantu yang menjaga dan mengurus anak Penggugat.Bahwa anak Penggugat sekarang masih dalam asuhan Penggugat danTergugat dengan pembagian waktu yaitu sejak hari Senin sampai denganJumat, anak sama Penggugat, pada hari Sabtu dan Minggu anak samaTergugat.Bahwa gugatan perceraian ini adalah yang ke 4 (empat) kalinya Penggugatajukan, yang pertama dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.DUM

tersebut pada tahun 2012 sampai dengan 2014 telahdipakai ibu Penggugat sendiri sebesar 1.700 Dolar Singapura, dan selanjutnyaHal.12 dari 31 halaman Putusan Nomor 21/Padt.G/2018/PN Dum.pada awal tahun 2015 Penggugat memakai uang tersebut sebesar 100 DollarSingapura untuk jalan jalan ke Singapura Bersama kekasihnya, dan namunpada saat Penggugat mengajukan gugatan Cerai dan ketika proses mediasi,untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat mengalah, sehingga dibuatlahAkta Perdamaian No.11/Pdt.G/2015/PN.Dum

dapat mengajukan hak gugat organisasi (/egal standing) dibidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat(2) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa dalam prakteknya PENGGUGAT telah dinyatakan berkapasitasuntuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) di bidangKehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UndangUndang Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal ini sebagaimana dinyatakandalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DUMAI (Kelas A) Nomor :44/Pdt.G/2019/PN.Dum

tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P 2;Fotocopy Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 17 Februari 2020,diberi tanda P 3;Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHUAHA.01.060008062, tanggal 16 Februari 2020, PerihalPenerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tandaP4;Fotocopy Kegiatan Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda P 5;Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata No 12/Pdt.GLH/2020/PN Rgt10.id.12.13.14.15.16.Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:44/Pdt.G/2019/PN.Dum

, tanggal 23 September 2020, diberi tanda P 6;Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:44/Pdt.G/2019/PN.Dum, tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda P 7;Print Out Peta Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Tasma PujaSkala 1 : 50.000, diberi tanda P 8;Print Out Foto areal perkebunan Kelapa Sawit PT.

untuk kemudianmenuangkan pengukuran yang dilakukannya sendiri ke Berita AcaraPengukuran BPN. yang menjadi dasar pertimbangan hukum PutusanNomor 492/PDT/2014/PT.DKI.Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 1843 K/Pdt/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang menyatakan:"Bahwa Termohon Kasasi/Terlawan tidak mampu menunjukkan dalamproses persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara a quo perihalbagian tanah mana yang didalilkannya menjadi objek perkara Nomor 47/Pdt.G/2006/PN.Dum

Nomor 1374 K/Pdt/2016Kasasi/Pelawan tidak ada memasukkan Berita Acara Penyitaan JaminanNomor 47/BA.PdtG/2006/PN.Dum., tanggal 6 Juli 2007 untuk dijadikanbukti surat dalam persidangan a quo, namun secara melebihi kewenanganhukum yang ada padanya selanjutnya Judex Facti Pengadilan TingkatPertama telah menggunakan Berita Acara Penyitaan jaminan tersebutmenjadi dasar hukum pertimbangan dalam putusan a quo padahal BeritaAcara tersebut tidak pernah dijadikan bukti surat di muka persidangan aquo, sehingga

Nomor 1374 K/Pdt/2016"Bahwa Termohon Kasasi/Terlawan tidak mampu menunjukkan dalamproses persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara a quo perihalbagian tanah mana yang didalilkannya menjadi objek perkara Nomor47/Pdt.G/2006/PN.Dum, mengingat Termohon Kasasi/Terlawan danPemohon Kasasi/ Pelawan tidak ada memasukkan Berita AcaraPenyitaan Jaminan Nomor 47/B.A.Pdt.G/2006/PN.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaturunan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 11 Juli 2017 Nomor 1/Pdt.G/ 2017/PN Dum ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 10 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017 /PN.Dum. telah mengajukan gugqatan sebagai berikut :1.

Bahwa sebelumnya pada Tanggal 22 Februari Tahun 2010 Penggugat telahmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Dumai dengan perkaraNomor 07/Pdt.G/2010.PN.Dum dengan para pihak yaitu Penggugat SelsiusSaputra.SH, dan para Tergugat yaitu Tergugat Hadi Santoso, Tergugat IIJony Rangkuti, Tergugat III Tumiar Siagian, Tergugat IV Donny PetrusSitumeang, Tergugat V Justina Sitohang, Tergugat VI Kepala Kecamatan(Camat) Dumai Barat, Tergugat VII Kepala Kelurahan Bukit Timah, sertaTergugat VIII yaitu Kepala

Tergugat Ill.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta keterangansaksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 20 Februari 2018 dalam Register Nomor8/Pdt.G/2018/PN.Dum telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

pada tanggal 03 April 2018, Nomor 51/SK/2018/PN DUM;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Muhammad SacralRitonga, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai sebagai MediatorHalaman 10 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Dumberdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/ Pdt.G/2017/PN.Dum

(lima ribu rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.410/Akta.Pid/2010/PN.DUM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriDumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2011Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Januari

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor410/Pid/B/2010/PN.DUM tanggal 10 Januari 2011 yang membebaskanTerdakwa Il. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa Ill. JhoniWarisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P.Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011Pakpahan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidakmurni, karena:1.1.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang telah menyatakanputusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkanhukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karenaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor:410/Pid/B/2010/PN.Dum tanggal 10 Januari 2011 yang membebaskanTerdakwa Il. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa Ill.Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV.

Sugino, SH Advokat/Pengacara untuk mendampingipara Terdakwa dalam proses penyidikan dan kemudian tanggal 8Juli 2010 para Terdakwa kembali membuat surat pernyataanpenolakan untuk didampingi Penasehat Hukum.Dari pertimbangan majelis hakim di atas, apabila majelis hakim benardan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalampertimbanganya, tentunya putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor410/Pid/B/2010/PN.DUM tanggal 10 Januari 2011 akan berada denganputusan yang telah diputuskan terhadap para

DanCatatan Sipil Kota Semarang tanggal. 21 Nopember 2007. sesuai denganAslinya (bukti P2);Foto Copy Surat Kenal Lahir No. 1294/SKL/1996 atas nama Ang Hok Joyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Dati IlBengkalis,kKecamatan Bangko tanggal. 2 Pebruari 1996, sesuai denganAslinya (bukti P3);Foto Copy Surat Keterangan No Pol. 488/VIII/INTEL/1996 dikeluarkan olehKepala Kepolisian Sektot Bangko tanggal. 30 Agustus 1996, sesuai denganAslinya (P4);Foto Copy Berita Acara Sumpah No 1175/BAS/1996/PN.DUM

tanpa didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal O5 Desember 2019 Nomor 510/PID.SUS/2019/PT PBR, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini danpada tanggal itu juga penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Pekanbaru;Setelahn membaca berkas perkara dan surat surat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor283/PID.Sus/2019/PN.Dum

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor347/Pid.Sus/2021/PN.Dum, Tertanggal 28 Desember 2021 yang dimohonbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin (Alm.)ZAINUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum;2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair tersebut;3.

./2016/PN.Dum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 05 Agustus 2016 Nomor266/Pid.Sus/2016/PN Dum Tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 05 Agustus 2016Nomor 266/Pen.Pid/2016/PN Dum, tentang penetapan hari sidang ;3.

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Dum

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumaisejak tanggal 28Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;e Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Dumai atasnama Terdakwa;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 119/Pen.Pid/2016/PN.Dum., tertanggal 26 April 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua

Majelis No. 119/Pen.Pid/2016/PN.Dum, tentang Penetapan Hari sidang ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi ;Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamemohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :.

persidangan telah didengar keterangansaksisaksi, terduga pelanggar dan buktibukti lainnya, kemudian PejabatKomisi Kode Etik Polri berkesimpulan BRIPTU ZYKRA ADHYTIAJUNANTHA telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polriyaitu di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dan mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negri Dumai Nomor :82/PID.SUS/2017/PN.DUM

BuktiT 5 :Fotocopy Petikan Putusan Nomor82/Pid.Sus/2017/Pn.Dum (sesuai dengan fotocopy);6. Bukti T 6 :Fotocopy Surat Laporan Polisi Nomor :LP/09/VII/2017/Sipropam tanggal 10 Juli 2017 (sesuaidengan asli);7. BuktiT 7 :Fotocopy Surat Perintah PemeriksaanNomor : Sprin.Riksa/09/VII/2017/Sie propam tertanggal 10Juli 2017 ( sesuai dengan asli );8. BuktiT 8 : Fotocopy Resume PemeriksaanPendahuluan tertanggal 30 September 2017 ( sesuaidengan asli );9.

Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2014 sampaidengan tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan surat tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 17/RT.2/N.4.13/ Euh.1/01/2014;3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014berdasarkan surat tanggal 27 Februari 2014 Nomor : Print568/N.4.13/Epp.2/02/2014;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengantanggal 11 April 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 157/Pen.Pid/2014/PN.Dum