Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
196 — 132
  • selesainya perbuatanmenerima adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian,dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan ataukedalam kekuasaan penyelenggara negara yang menerima;Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalam pasal 12huruf b ini adalah menerima sesuatu yang berupa bendabenda (berwujud atau tidakberwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atausegala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, bahwa suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
286 — 111
  • adanya perbuatan salah yangdilakukannya walaupun itu dimaksudkan untuk menyukseskan pembangunan jalan danjembatan di Kabupaten Lampung Tengah yang masih tergolong daerah miskin yangpada pokoknya sebagai berikut, yaitu: (1) bahwa Terdakwa benarbenar telah mengakuiperbuatannya menyuap oknumoknum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengahyang menurut Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi meskipundalam kondisi keterpaksaan dan tekanan dari pihak tertentu bahkan keserakahan daripeminta uang suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
197 — 84
  • Sehingga yang dapatmempertanggungjawabkan secara pidana adalahmededadersebagai peserta delik.Dalam perkara suap (bribery)adalah seseorang memberikansesuatu kepada orang lain agar orang tersebut tergerak untukmelakukan sesuaatu atau tidak melakukan sesuatu dengansyarat pemberiannya harus dimuka, tidak boleh dibelakang.Bahwa dari kajian DEMERSEMENmengenai de autonomiematriel van het strafrechtlebin dikenal dengan administratifpenal law yang tujuannya untuk membatasi antara ranahhukum administratif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
248 — 509
  • Talang Betutu No. 11 A Jakpus bersamasama dengan timyang berjumlah lebih dari 10 orang;Bahwahasil penggeledahan tersebut dibuatkan berita acara, yangmenerangkan meliputi barangbarang yang ditemukan yang diduga adahubungannya dengan penerimaan suap yang diterima oleh Yusuf ErwinFaishal berkaitan dengan anggaran Dephut tahun 2007 tentang SKRT;Bahwa gedung PT. Masari Radiokom yang terletak di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — AHMAD FATHANAH alias OLONG
410 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Misalnya menyuruh Buntuk meminta uang suap kepada C. dalam hal ini B tidak melakukanambtsmisdrijf, sebab ia tidak memiliki unsur Pegawai Negeri, dankarenanya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan ;4 Bahwa dengan cara apapun dengan merujukpenjelasan Prof.
    Barda Nawawi Arief adalahpenerapan pidana yang tidak sama tehadap tindak pidana yang sama (same offence)atau terhadap tindaktindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan(offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas16 (Muladi& Barda Nawawi Arief, Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Ed.Revisi, Bandung : Alumni, 1992 hal. 5253) ;Berdasar definisi hukum tersebut dikaitkan dengan fakta dalam perkara a quo yangmerupakan tindak pidana yang sama yaitu dalam perkara suap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
161 — 488
  • melakukan perbuatan pidana, jika dia menghendaki tetapi tidakmengetahui dia tidak bisa dijatuhi pidana.Bahwa salah satu elemen hukum pidana adalah kesengajaan atau kealpaandimana kedua elemen tersebut harus dikehendaki atau diketahui, apabila tidakdiketahui, maka tidak ada niat jahat.Bahwa didalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ada 30 perbuatan yangdikualifikasikan, kalau dirinci ada 7 kategori yaitu :e Ada 2 Pasal yang mengatur tentang Kerugian Keuangan Negara;e Ada 12 Pasal yang mengatur tetang Suap
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS.
Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
213 — 169
  • adapelunasan dan pihak pengurus KUD sulahan tidak bisa berbuat tindakan hukum, angsuranbunga baru dilaksankan tahun 2012 dan pelunasan pada bulan juli 2014 dan September 2014kf Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa pengajuan proposal diawalidengan itikad baik dari I Kadek Budiartawan namun dalam perjalanannya melakukan perbuatankecurangan/tidak terpuji dengan melakukan manipulasi administrasi dan kolusi dengan berbagaipihak maka dari fakta tersebut telah terjadi korupsi dalam bentuk suap
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
157 — 47
  • lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagaiperbuatan tersendirisendiri yaitu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
233 — 132
  • Jkt.PstBahwa Ahli menerangkan, untuk pemberlakuan suatu undangundangKorupsi tentu harus dilihat pasal apa yang didakwakan misalnya suap,penggelapan jabatan, kerugian keuangan Negara dsb. sebagai contoh,jika pasal yang didakwakan adalah Kerugian Keuangan Negara,perbuatan pidana yang dilakukan adalah melanggar undangundangyang melawan hukum (delik), tetapi harus dilihat apakah perbuatantersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain, apakah perbuatan itumerugikan keuangan Negara.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
246 — 88
  • Untuk item yang mengetahui adalah bidang teknik;Bahwa cara mengeluarkan Arranger Fee disesuaikan dengankebutuhan proyek dan diajukan ke Senior Manager (SM) produksi;Bahwa pengeluaran perusahaan tertulis Arranger Fee atau tidak,sepengetahuan saksi ada Arranger fee;Bahwa semua orang sampai dengan tingkatan direksi mengetahuiproyek memiliki Arranger Fee;Bahwa saat melihat adanya komponen Arranger Fee dalam benak fikirsaksi uang tersebut adalah uang suap kepada pemberi kerja pihakkementerian sebagai
    yangmenggunakan perpres pengadaan barang dan jasa, tidak adapengecualian untuk BUMNBahwa terkait asas fairness dalam pengadaan apakah dimungkinkanantara pihak pemberi pekerjaan dan penyedia jasa dapat berinteraksisebelum proyek dijalankan, menurut ahli sebelum pelaksanaan lelang,ada survey menyusun HPS, diperbolehkan pertemuan asalkan bukanbermaksud menegosisasikan calon pemenang lelang, saat pemilihandimungkinkan untuk klarifikasiBahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sudahada fraud dan suap
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
280 — 169
  • Kalau faktafaktanya mengacu kepada halhal tersebut,maka tentu dalam pendapat hukum saya maka apabila sudah terpenuhinyakonteks delik yang itu adalah genusnya yang itu perbuatan melawan hukum,kemudian yang turunannya penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dllmaka tentunya perbuatan ini dikualifikasikan dalam konteks melawan hukumformil dan materil dalam tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
165 — 39
  • melakukan perbuatan pidana, jika dia menghendakitetapi tidak mengetahui dia tidak bisa dijatuhi pidana.Bahwa salah satu elemen hukum pidana adalah kesengajaan ataukealpaan dimana kedua elemen tersebut harus dikehendaki ataudiketahui, apabila tidak diketahui, maka tidak ada niat jahat.Bahwa didalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ada 30perbuatan yang dikualifikasikan, kalau dirinci ada 7 kategori yaitu :e Ada 2 Pasal yang mengatur tentang Kerugian Keuangan Negara;e Ada 12 Pasal yang mengatur tetang Suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
367 — 153
  • Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidakterlampau lama ;Menimbang, bahwa dari syaratsyarat beberapa perbuatan berlanjuttersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperbuatan Terdakwa dalam tindak pidana suap perkara ini, dapatdiklasifikasikan sebagai beberapa perbuatan berlanjut, dengan pertimbanganberikut ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh daripemeriksaan perkara ini, telah terungkap akan fakta sebagai berikut :1.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-08-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 9 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JULI ISNUR, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : DU NUN alias AGUAN alias ANUN
89 — 103
  • Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikandapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa Ada perbedaan antara memberikan sesuatu denganmenjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikansebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yangdimaksudkan si pembuat.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
296 — 177
  • Kalau faktafaktanya mengacu kepada halhal tersebut,maka tentu dalam pendapat hukum saya maka apabila sudah terpenuhinyakonteks delik yang itu adalah genusnya yang itu perbuatan melawan hukum,kemudian yang turunannya penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dllmaka tentunya perbuatan ini dikualifikasikan dalam konteks melawan hukumformil dan materil dalam tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 170
  • Hal 2 tentang kebijakanAPU dan PPTPoin 3 s.d. 5 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal1 tentang pokokpokok tata tertio pegawai.Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 0402401 Bab Il SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29102014 Hal 1tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap
    Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasikedinasan yang terindikasi Suap.6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IVSB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentangpokokpokok tata tertib pegawai.7. Ketentuan Sanksi Administratif No.
    Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab II SB A Hal1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018 tentang gratifikasi kedinasan yangterindikasi suap.7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentang pokokpokok tata tertibpegawai.8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 0401905 Bab SB C SSB02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19032015 tentang uraian jabatan PemimpinBidang Pemasaran Bisnis.9. Poin 13.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
399 — 204
  • Kalau faktafaktanya mengacu kepada halhal tersebut,maka tentu dalam pendapat hukum saya maka apabila sudah terpenuhinyakonteks delik yang itu adalah genusnya yang itu perbuatan melawan hukum,kemudian yang turunannya penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dllmaka tentunya perbuatan ini dikualifikasikan dalam konteks melawan hukumformil dan materil dalam tindak pidana korupsi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
219 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sekiranya judex juris dan judex facti tingkat pertama konsistendengan pertimbangan hukumnya yang disebutkan di atas, makaseharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan dihukum dandikenakan ketentuan suap pasif (passieve omkoping) sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 11 UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang berbunyi sebagai berikut :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun dan/atau. pidana denda paling sedikitRp50.000.000,00
    PeninjauanKembali/Terpidana, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanamenyatakan kesediaannya untuk menggantikan uang sejumlah tersebut,dengan jalan cara pinjaman pihak ketiga dan menjual harta benda milikkeluarga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sekalipun uangsejumlah tersebut dinikmati oleh saksi Budi Surlani, mungkin hal tersebutadalah harga dari sebuah keadilan ;10.Bahwa sekiranya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dihukumdengan delik gratifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 11 UndangUndangPTPK (suap
    pasifpassieve omkoping), maka tentunya orang / pihak yangmemberikan suap / pihak pemberi (Suap aktifactieve omkoping), haruspula dimintai pertanggungjawaban pidananya sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 13 UndangUndang PTPK Ratio Legis, tidakmungkin ada perbuatan menerima, bilamana tidak ada perbuatanmemberi ;11.Bahwa namun demikian, ketentuan tentang penerimaan gratifikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UndangUndang PTPK (suappasifpassieveomkoping) tersebut tidak didakwakan oleh PenuntutUmum
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
150 — 66
  • admisnistrasinya, kalau dalam pengeluaran yangbayak kwitansinya lalu dimasukkan dalam satu invoice, dalam halini, apakah, nilai yang berbeda dengan yang ditaginkan apakahada mens rea, menurut Ahli, secara materiil ada masalah dalamkonteks administrasi, tetapi dalam pidana tidak memenuhi adamens rea.Bahwa dana hibah jika disalahgunakan bisa menjadi tindakpidana korupsi jika digunakan untuk kepentingan pribadi, apakahhanya sebatas penggunaan pribadi saja, menurut Ahli, inti kKorupsiada karena ada unsur suap
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
251 — 167
  • Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab II SBA Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018 tentang gratifikasi kKedinasanyang terindikasi Suap. Bahwa keterkaitan masingmasing pihak yang berperan secara aktif dengan tidakmelaksanakan atau tidak mematuhi ketentuan atau regulasi internal dan eksternalyang berlaku sebagaimana tersebut diatas dapat secara langsung mengakibatkanterjadinya selisin kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.
    Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab II SB A Hal1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018 tentang gratifikasi kedinasan yangterindikasi suap.7. Poin 8s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentang pokokpokok tata tertibpegawai.8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 0401905 Bab SB C SSB02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19032015 tentang uraian jabatan PemimpinBidang Pemasaran Bisnis.9. Poin 13.