Sehingga akhirnyaPenggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebut dengan samasekali tidak mengetahui bahwa ada rencana selanjutnya dari ParaTergugat mengenai pembagian warisan dari Pewaris.Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerima emaildari Tergugat Ill yang pada pokoknya memberitahukan sebagaiberikut:we would like to inform you that my self along with Dai Ma(Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (YenrielimHaryono), Cherrie (Sheawrieliem Haryono), Carina (WerieliemHaryono

kantor cabang dan kantorpelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdi bawahinya dalam rangka:e Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan Bisnis BNI;f Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengankebijakan BNI;Halaman 33 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.PlgMemastikan pelaksanaan Self

optimal melalui pembentukan komitekomiteyang melibatkan kantor cabang dan kantor pelayanan secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanBisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self

kantor cabangHalaman 165 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.Plgdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis KantorCabang dan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self

tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satudengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (logische specialiteit) ini sejalan denganprinsip lex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat knusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana, diterbitkanTerbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telahHalaman 91 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self

Dengan Ibu SELF! sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :02/01/2014 ISETORTUNAI CB ~ K 20.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM29/01/2014 SETORTUNAICB ~~ K 33.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAM11/02/2014. SETORTUNAICB K 30.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM12/02/2014. SETORTUNAICB K 9.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAMx.

Dengan Ibu SELF! sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :02/01/2014 ISETORTUNAI CB ~ K 20.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAM29/01/2014 SETORTUNAICB K 33.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM Hal.89 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR 11/02/2014 SETORTUNAICB K 30.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM12/02/2014 SETOR TUNAI CB 9.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAMx.

Bahwa ketentuan di atas menegaskan bahwa Turut Tergugat Illselain bukan pihak yang membantu penjualan sahamsaham Tergugat IVsebagaimana didalilkan oleh Penggugat, juga menjelaskan tugas dankewenangan Turut Tergugat Ill sebagai Lembaga penyelenggara sistemdan sarana perdagangan Efek yang dapat membuat peraturan danketentuan sendiri (Self regulatory organization) bagi para anggotanya.16.

Bahwa dalam kaitannya sebagai self regulatory organization,maka dalil Para Penggugat yang memohon kepada Turut Tergugat Illuntuk memblokir penjualan saham milik Tergugat IV tidak serta mertadapat dilakukan, menurut Peraturan Bursa Efek Nomor IH: TentangSanksi, Turut Tergugat III (Bursa Efek Indonesia) dapat melakukan sanksipemblokiran dalam bentuk suspensi saham berdasarkan ketentuan:Il.1.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.Halaman 42 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI5. Review Covenant) Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI :Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek denganjumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% darinilaiproyek) sehinggaterjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1.433%)yang artinya progress proyek tersebuttelahmelampauitarget yang ditetapkan.2.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit : Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Halaman 164 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIUtlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Sementaraitu, Jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalahsebesarRp.155.S30.085.818,, Dengan memperhitungkanporsi self financing debitur, target progress proyek denganjumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% darinilai yang artinya progress proyek tersebut telah melampauitarget yang ditetapkan.2.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Halaman 162 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIUtlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Sementaraitu, Jumlah fasilitas yang telah ditarikuntuk proyek ini adalahsebesarRp.155.$30.085.818,, Dengan memperhitungkanporsi self financing debitur, target progress proyek denganjumlahfasilitas yang telah ditariktersebut adalah terjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1,433%)yang artinya progress proyek tersebut telah melampauitarget yang ditetapkan.Halaman 216 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI2.

setoran pajak apa saja yang pernah disetor oleh masingmasing Wajib Pajak, baik itu jenis setoran pajak, masa dan tahun pajak,Hal 62 dari 225 Halaman Putusan Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Pbr waktu pembayaran, hingga total pembayaran pajak selama satu tahun.Aplikasi pada Intranet PortalDJP juga memungkinkan DJP berdasarkanNTPN mengetahui kapan dan di mana suatu setoran pajak itu disetor.Terkait dengan Surat Pemberitahuan dapat kami sampaikan sebagaiberikut:Sistem Perpajakan Indonesia menganut sistem Self

dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya.Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danHal 112 dari 225 Halaman Putusan Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Pbratau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atauharta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.Bahwa yang menjadi kewajiban Wajib Pajak terkait dengan pemenuhankewajiban perpajakannya, sesuai dengan sistem self

Aplikasi pada Intranet PortalDJP jugamemungkinkan DJP berdasarkan NTPN mengetahui kapan dan di mana suatusetoran pajak itu disetor;Menimbang, bahwa terkait dengan surat Pemberitahuan sistemPerpajakan Indonesia menganut sistem Self Assesment di mana Wajib Pajakmenghitung / memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajakyang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan.

Kerugian Moril :Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat Penggugat menjadistress/ tertekan, sakitsakitan, malu kepada rekan bisnis, malu kepadatemanteman dan malu kepada keluarga serta hilangnya rasa percaya diriPenggugat (self confidence) dan tidak dapat berkonsentrasi lagi melakuanusaha bisnis lain milik Penggugat ; Atas kejadian tersebut sudahsepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugatsebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).52Menimbang, bahwa

Jika Ketua panitia pelaksana tidak mematuhi atributwewenang tersebut, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban olehKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, karenaterjadi pelanggaran asas self obdinence, oleh pejabat yang diberikan tugastersebut; Bahwa sebenarnya dasar hukum penggunaan anggaran daerah yang paligtepat adalah APBD, bukan hanya dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur,yang dalam teori hukum administrasi Negara bersifat kongkrit, individual danfinal sebagai suatu beschikking

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Maluku Utara nomor : 87 A tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010dengan atribut wewenang kepada Ketua Panitia Pelaksana merupakan kewenanganyang bersifat mandat kepada ketua panitia pelaksana yang mengikat untuk dipatuhi.Jika Ketua panitia pelaksana tidak mematuhi atribut wewenang tersebut, makadapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Maluku Utara, karena terjadi pelanggaran asas self

Bahwa akibat perbuatan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur bersamasamadengan terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDAH selaku Wapinca,saksi SELF!

because of, first, deficient processes or,second, the laws which are appied to them or; third, because there is nofactual justication for the applied treatment of punishment; fourth,whenever suspect or defendants or convicts are treated adversely by theState to a disproportionate extent in comparison with the need to protectrights of others; or fifth, whenever the rights of others are not effectivelyor proportionately protected or vindicated by State action againtswrongdoers or sixth, by State Law it Self

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang (Self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasiperpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajibd.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuanpenetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WajibPajaksendiri yang melaporkan secara teratur jumlah pajak yangterutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan perpajakan (sistem self assessment) ;Bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Hanurata dan meninggalkan banyak pohon yang sudah ditebang;Bahwa setahu saksi kayukayu sisa OHL tersebut berdasarkan peraturanGubernur Papua sampai sekarang bisa dimanfaatkan Masyarakat adat dansaksi tidak mengetahui batas pemanfaatannya;Bahwa setahu saksi tujuan pemuatan harus sesuai dengan surat dokumenpemuatannya;Bahwa setahu saksi dokumen SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHKsecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH yang merupakan karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga

Duta Sulawesi Agro, Dinas Kehutanan dalammenentukan PSDH dan DR dengan cara menghitung tunggakantunggakanpohon yang sudah ditebang dan PT Duta Sulawsi Agro pernah melakukanpembayaran PSDH dan DR dengan asas self assessment dan pembayarandilakukan sebelum terdakwa menjadi Kepala Dinas dan terdakwa mengetahuiberdasarkan tanda setoran pada Bank Mandiri ; Bahwa sepengetahuan terdakwa PT. Duta Sulawesi Agro pemiliknya adalahIbu FATIMA KALLA dan PT.

:Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan adalah pajak hatel jenis pajakterkait penginapan dihitung 10 % dari omzet hotel ( penghasilanpenginapan hotel )Bahwa cara menguji wajib pajak dikerjakan dengan cara self assisment (( menghitung pajaknya sendiri ) dan itu. benar dihitung berdasarkanperhitungan omzet hotelBahwa para terdakwa ikut di semua tim gabungan sebagai pemeriksapajak daerahBahwa para terdakwa dalam melaksakan pemeriksaan pajak daerahdasarnya adalah dengan surat tugasBahwa dalam melaksanakan

BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Self EmployedMass Market RCH 02 Bandung.Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PT.BDG. Nomor Surat Permohonan B. 1958 A/ALURCHO02/01/2015 tanggal 5 Januari2015. Jenis Lelang: Eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor4 tahun 1996. Nama Pejabat Penjual: Muhammad Rizal Rangga. Nip 00025352. Surat Tugas Pejabat Penjual: Nomor B. 0469/ ALU SEMM/03/2015 tanggal 20Maret 2015.

Bupati Bone Bolango(Pemohon) serta pencairan dana dan tanda terima PanitiaPelaksana Training Self Motivation LDK Karisma a.n HendraGunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank BRI UnitLimboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No.02403/SP2DBANTUAN/12052/2012, tanggal 08 Mei 2012.Proposal, Telaah, dan Persetujuan Plt. Bupati Bone Bolango(Pemohon) serta pencairan dana dan tanda terima ForumLingkar Pena (FLP) Wil.

Hal inimerupakan pengejawantahan asas non self incrimination, yang berlaku secarauniversal, yang diadakan guna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fairprocedure pada sisi yang lain.

Self assessment system ?c. Withholding system ?