Ditemukan 903 data
188 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.
2.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG ALIAS BRIAN
146 — 64
SENE;
- 1 (satu) rangkap laporan hasil penyelidikan, Laporan Polisi Nomor : LP/227/X/2017/PLD JBR/RESTABES BDG/SEKTOR BJL KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017 an. Pelapor FRANSISKUS X.P.G. SENE, tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHPidana;
- 1 (satu) lembar laporan polisi, Nomor : LP/227/X/PLDJBR/RESTBS BDG/SEK.
NORLITA FEBRIANI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
444 — 244
Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 agustus 20192. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkaradugaan tindak pidana fitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal30 juli 2019.
Menyatakan bahwa informasi yang PEMOHONKEBERATAN mohonkan yaitu Laporan Hasil Penyelidikan tanggal1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Jull2019 Bersifat terouka dan dapat dikuasai dan dimiliki PEMOHONKEBERATAN.3. Memerintahkan kepada TERMOHONKEBERATAN untuk memberikan salinan informasi Laporan HasilPenyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil GelarPerkara tanggal 30 Juli 20194.
Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan datakepada Termohon Keberatan tanggal 31 Oktober 2019 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan HasilGelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidanafitnah dan/atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019 (wide Bukti P2 = T23);10.
Laporan Hasil Penyelidikan secara detail yang diminta pemohon bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yangdikecualikan.Halaman 49 Putusan Nomor: 23/G/KI/2020/PTUN.PLK2.
Keberatan, MajelisHakim berpendapat Laporan Hasil Penyelidikan dengan Laporan Hasil Gelar Perkara memiliki materi muatan yang sama yaitu memuat identitas pelapor, para saksi, dan ahli serta keterangan yang diberikannya, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah identitas pelapor, para saksi, danahli pada Laporan Hasil Gelar Perkara tidak selengkap pada Laporan Hasil Penyelidikan;Menimbang, bahwa oleh karena kedua informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan berkaitan dengan pengungkapan identitas
242 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa informasi yang Pemohon Keberatan mohonkanyaitu Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan LaporanHasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli 2019 Bersifat terouka dan dapatdikuasai dan dimiliki Pemohon Keberatan;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 133 K/TUN/KI/20213. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan salinaninformasi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 danLaporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli 2019;4.
Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 01 Agustus 2019 bersifat terbukakepada publik atau merupakan informasi yang tidak dikecualikan;b. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan Perkara dugaantindak pidana fitnah dan atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019bersifat terouka kepada publik atau merupakan informasi yang tidakdikecualikan;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 133 K/TUN/KI/20213.
dilakukannya pemeriksaan dengan metode wawancara olehpenyelidik kepada pelapor, para saksi, koordinasi dengan Pengadilanserta Kejaksaan Negeri Palangka Raya, ahli pidana, yang diakhiridengan Gelar Perkara yang bertujuan untuk menentukan apakah laporanpengaduan pemohon keberatan merupakan suatu unsur tindak pidanaserta menentukan unsurunsur pasal yang akan dikenakannya, lebihlanjut yang memuat perihal identitas pelapor, para saksi, dan ahli dalammemberikan keterangan selama penyelidikan berlangsung;Bahwa laporan
Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 merupakanhasil akhir dari dilaksanakannya proses penyelidikan yang memuatrangkuman kegiatan penyelidikan antara lain identitas para saksi(termasuk korban/pelapor dan ahli) dan keterangan yang disampaikanpada proses penyelidikan serta hasil dari penyelidikan:Bahwa kedua informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan, yakniLaporan Hasil Penyelidikan dengan Laporan Hasil Gelar Perkara memiliki materi muatan yang sama yaitu memuat identitas pelapor, parasaksi,
254 — 86
Ayat 2, petugaspenyelidik, wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabatpemberi perintah dan ayat 3, laporan hasil penyelidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yangditindak lanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2x24 jam.Bahwa sebagaimana diketahui Surat Perintah Penangkapan yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean BSidoarjo, NUR RUSYDI dengan Nomor : SP.KP02/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2017, tertanggal 17 Mei 2017
Walaupun demikian, berdasarkanPerkap Nomor 14 tahun 2012 untuk melengkapi persyaratan harus adaLaporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagaimana yang dimaksud padapasal 4 huruf (c)Laporan Hasil Penyelidikan dalam hal ini dibuat oleh TimPenyelidik dan ditandatangani oleh Ketua Tim penyelidik, dan supayadapat memenuhi unsur pasal 7 angka (2) Laporan Hasil Penyelidikansekurangkurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasilpenyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.Bahwa sebagaimana dimaksud
205 — 135
hasil Penyelidikan TPFKMNM sesuai dengan Pasal17 UU KIP termasuk informasi yang dikecualikan.
hasil penyelidikan Tim Pencari FaktaKasus Meninggalnya Munir (selanjutnya disebut TPFKMM).
Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta KasusMeninggalnya Munir, maka Pemohon Keberatan tidak mempunyaikeveyiban untuk mengumumkan informasi tersebut;Bahwa terkait keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu TermohonInformasi tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidaksependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:19.1.Bahwa Frasa dalam Putusan Majelis Komisioner sebagai berikut:ketidaktersediaan informasi berupa laporan hasil penyelidikan TimPencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir tidak
hasil penyelidikan TPFKMNM sesuai dengan pasal 17 UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik termasukinformasi yang dikecualikan.
Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus MeninggalnyaMunir, serta Informasi Laporan Hasil Penyelidikan TPF KMNM sesuai denganPasal 17 UU KIP termasuk informasi yang dikecualikan;Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.Menimbang, bahwa permohonan keberatan yang diajukan olehPemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tersebut telah dibantah olehpihak Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dengan surat jawabantertanggal 28 November 2016, dengan dalil yang pada pokoknya
317 — 37
terpadu perorangan atas nama pemohon Alexander Wenas Nomor Customer: 23960673 Cabang Alam Sutra;---------------------------------------------------------------------------------------9.5 (lima) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dari Bank BCA atas nama Alexander Wenas dengan Nomor Rekening: 06040603334;--------10.2 (dua) lembar rekening koran Bank Permata atas nama Fajar Suryotomo dengan nomor rekening 4101542470;------------------------------11.2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Laporan
Hasil Penyelidikan dari Bank BCA yang menerangkan bahwa alamat atas nama Alexander Wenas fiktif;-------------------------------------------------------------------------------12.2 (dua) buah Hithat Top 14
DIDIK SUGIYONO
Termohon:
Kapolsek Kalipuro
106 — 21
Selanjutnya pada tanggal 28 November 2018, Pihak Termohon telahtelah membuat laporan hasil penyelidikan;j. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember Termohon telah melakukan gelarperkara;k. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019, Termohon telah membuatlaporan kemajuan penangganan perkara terhadap laporan/ pengaduansaudara DIDIK SUGIYONO;l.
Selanjutnya pada tanggal 28 November 2018, Pihak Termohon telah telahmembuat laporan hasil penyelidikan;j. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember Termohon telan melakukan gelarperkara;. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019, Termohon telah membuat laporankemajuan penangganan perkara terhadap laporan/ pengaduan saudaraDIDIK SUGIYONO;.
Intinya sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulupenyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan untukmengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukantindak lanjut penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, penyidikan harus didasarkan pada:e Laporan/pengaduan;e Surat perintah penyidikan;e Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);e Surat
Perintah Penyidikan;Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bywe Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, penyelidikan didasarkan pada Surat Perintah Tugas,Surat Perintah Penyelidikan dan LHP (Laporan Hasil Penyelidikan);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan buktibukti yang diajukanoleh Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan
Antonio alias Anton tertanggal 27 November 2018.Kemudian Termohon juga telah menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal28 November 2018 (vide bukti T18), serta membuat laporan foto dokumentasihasil gelar perkara terkait pengaduan Pemohon incasu (vide bukti T19);Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah mengirimkan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 23November 2018 (vide bukti T20), dan kepada Pemohon telah pula dikirimkanPemberitahuan Perkembangan Hasil
MUHAMAD RIDUAN, S.H
Terdakwa:
DODI SUPRIYADI BIN SAMSUDIN
65 — 69
Lidik / 46 / V / 2022 / Reskrim, tanggal 17 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan polisi Nomor STTPL / 28 / V / 2022 / Sumsel / Res M. Enim / Sek.
314 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri RembangHalaman 35 dari 57 halaman.
Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan NegeriRembang tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK1);Bahwa ternyata dalam fakta perkembangannya, pada saat ini telahditemukan bukti baru berupa : Laporan Hasil Penyelidikan dari KejaksaanHalaman 50 dari 57 halaman.
Hasil Penyelidikan dariKejaksaan Negeri Rembang tertanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK1),dapat pula ditegaskan, bahwa:17.1.
Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18Agustus 2014 (Bukti PK1);Bahwa dengan adanya bukti baru berupa Laporan Hasil Penyelidikan dariKejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK1), akanberakibat hukum:20.1.
Putusan Nomor 69 PK/TUN/201522.23.dalam Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembangtanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK1);Bahwa dalam paradigm baru, karena pada saat ini telah diketahui atauditemukan bukti baru berupa : Laporan Hasil Penyelidikan dari KejaksaanNegeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK1), maka PutusanJudex Facti sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
294 — 229
hasil penyelidikan (LPH);Surat perintah penyidikan; danSPDPSebagaimana diketahui Surat Panggilan yang diberikan pertama kaliooo 9 tertanggal 26 September 2019 tidak didasarkan pada SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
ATUS SANDIANG,selanjutnya di buat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) oleh KetuaTim Penyelidik dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)tertanggal 17 September 2019.Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya di laksanakangelar perkara pada tanggal 19 September 2019 dengan hasil gelarperkara di rekomendasikan kasus tindak pidana Pencemaran namabaik yang di duga dilakukan oleh terlapor sdr.
Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)dedimaksud dalam pasal 4 huruf d, sekurangkurangnyamemuat :a.
ATUSSANDIANG, selanjutnya di buat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)oleh Ketua Tim Penyelidik dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)tertanggal 17 September 2019, dari hasil penyelidikan tersebutselanjutnya di laksanakan gelar perkara pada tanggal 19 September2019 dengan hasil gelar perkara di rekomendasikan kasus tindakpidana Pencemaran nama baik yang di duga dilakukan oleh terlaporsdr.
Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)d. Surat Perintah Penyidikan, dane. SPDP.Pasal 8 Surat Perintah Penyidikan sebagaimanadimaksud dalam pasal 4 huruf d, sekurangkurangnyamemuat :a.
MELDA BINTI HASENG
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR SINJAI
142 — 113
Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 Oktober 2019.Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 26 Nopember 2019Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 13 Maret 2020.> Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)A2 Nomor : B/ 110 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 21 April 2020.Sehingga berdasarkan dalil dalil diatas, proses penyelidikan bukanmerupakan objek prapradilan, oleh karena itu permohonan pemohonmelanggar aturan bertentangan dengan hukum yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia / Inkondtisional
Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Penyidik / Penyidik pembantumembuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 28 Oktober 2019.Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj.g.
10September 2019 dan diberi tanda T4;Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan Nomor :B/110/IV/2020/Reskrim tanggal 21 April 2019 dan diberi tanda T5;Fotocopy surat undangan klarifikasi/wawancara masingmasing Nomor :B/277/X/2019/Reskrim tanggal 18 Oktober 2019, NomorB/282/X1/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019 dan NomorB/334/XI1I/2019/Reskrim tanggal 16 Desember 2019 dan diberi tanda T6;Fotocopy Berita Acara Pencarian Saksi tanggal 3 Pebruari 2020 dan diberitanda T7;Fotocopy laporan
Hasil penyelidikan dugaan terjadinya Tindak pidanaMenikah tanpa ada izin dari istri yang sah tanggal 28 Oktober 2019 dandiberi tanda T8;Fotocopy Bundel Laporan hasil gelar perkara Pengaduan Pr.
Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 Oktober 2019. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 26 Nopember 2019 Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 13 Maret 2020.
368 — 2508
hasil penyelidikan (LHP);surat perintah penyidikan; danSPDP..
hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjutidengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam.Bahwa dari limit waktu yang ditentukan, maka Penyelidik wajibmembuat Laporan hasil penyelidikan paling lambat tanggal 9 Maret2019 pukul 16.30, dan apabila Laporan hasil penyelidikan itu adadibuat, laporan tersebut tidak sah karena penyelidikannya juga tidaksah.Bahwa sebagaimana disebut didalam pasal 11 Peraturan
PenyelidikanDengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRINT/O2/III/2019/SimalDame, tanggal 07 Maret 2019 dan Surat Perintah Penyelidikannomor : SP.Lidik/01/III/2019/ Reskrim, 07 Maret 2019 gunamengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh KURPANSINAGAtersebut merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimanadalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 07 Maret 2019, yangdilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut :> Pengecekaan di TKP> Interogasi terhadap Pelapor KURPAN SINAGA, korbanBISKER SITIO dan
Terkait dalil Permohonan Pemohon sebagaimana didalam point No.3.1 sampai No. 3.4 tentang Laporan Polisi/Pengaduan, Surat PerintahTugas, Laporan Hasil Penyelidikan, dan Surat Perintah Penyidikantidak sah karena tidak mempunyai dasar dan pelaksanaannyamelanggar peraturanperaturan yang mengatur dasar penyidikanBahwaterhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa proses Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukanTermohon sudah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangandengan alasan sebagaimana telah
Hasil Penyelidikan (T3),Laporan Polisi nomor : LP/O1/III/2019/SIMALDAME (T4), Surat PerintahPenyidikan nomor : Sp.sidik/01/III/2019/Reksrim dan Surat Perintah Penyidikanlanjutan nomor : SP.sidik/O1A/III/2019/Reskrim (T5), Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan No.Pol.: B / 01 / Ill / 2019 / Reskrim dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.
Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD FIKRI, SH
97 — 50
Talib Bin Tou;
- 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
- 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 60/ XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
- 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-1 Nomor : B/ 60/ A.1/ XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
- 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian
M.Talib Bin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18November 2019, kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 60/XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019, kasus pencurian;13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 60/ A.1/ XI/ 2019/ Reskrim,tanggal 05 November 2019, kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor
TalibBin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 60/XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 580PID2020 PTMKS13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 60/ A.1/ XI/ 2019/ Reskrim,tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan
Talib Bin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi)tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/60/ XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 60/ A.1/ XI/ 2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor
SUYANDI
Termohon:
KEPALA POLRES CIREBON KOTA
189 — 176
APAS FAISAL untuk hadir hariRabu, tanggal 06 Maret 2019 namun yang bersangkutan tidakhadir;Halaman 16 dari 36 halaman Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Cbn9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)19) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 26 Nopember2018; Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 11 Desember 2018; Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 11 Maret 2019; Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 08 Juli 2019;Surat Permintaan Ahli ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum danHam RI Jawa Barat Jalan Jakarta
APAS FAISAL untuk hadir hari Rabu, tanggal06 Maret 2019 namun yang bersangkutan tidak hadir, diberi tanda T8;coFotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 26 Nopember 2018,Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 11 Desember 2018, Laporan HasilPenyelidikan (LHP), tanggal 11 Maret 2019, Laporan Hasil Penyelidikan(LHP), tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda T9;10.Fotokopi Surat Permintaan Ahli ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum danHam RI Jawa Barat Jalan Jakarta No. 27 Bandung Nomor : B / 03 /
43 — 34
Bahwa terhadap dalildalil Penggugat pada angka 5 s/d angka 7, bersama iniTergugat akan menanggapinya sebagai berikut :Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebutsangat mengadaada dan tidak dilandasi dengan aturanaturan hukum yangberlaku sebelum mengajukan gugatan ini, yang mana dalam dalildalilnyatersebut penggugat belum memahami secara gamblang mekanismepemeriksaan pengaduan penggugat, padahal telah sangat jelas diterangkandalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/302/1V/
2014/Reskrim, tangagl 5September 2014, perihal Laporan hasil Penyelidikan Pengaduan DugaanPengrusakan Pagar a.n.
Pelapor Jonson Siburian, yang juga telah diterimaoleh Penggugat, dimana dalam LPH (Laporan hasil Penyelidikan) tersebutpada intinya menerangkan terhadap Terlapor Sdr. Bakri yang mendapat kuasadari sdr. Denny (ahli waris almarhum Sdr. Nasrudin) telah melakukanpembongkaran pagar tembok milik Penggugat diatas tanah sengketa yangHal. 11 dari 18 hal.Pts.139/PDT/2016/PT.SMRterletak di Jalan Mulawarman RT. 53 Kel. Manggar, Kec.
296 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 544 K/PID.SUS/20181 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah DenganAlat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan Perencana CV.GRAHA CIPTA;1 (satu) berkas fotokopi back up data Perhitungan Analisa StrukturRevisi Pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT;1 (satu) eksemplar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) danSurat teguran Konsultan Pengawas CV.
No. 544 K/PID.SUS/20181 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah DenganAlat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencanaCV.GRAHA CIPTA.1 (satu) berkas back up data Perhitungan Analisa Struktur RevisiPondasi yang dibuat oleh CV.
GRAHACIPTA) Nomor W15A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, tanggal 4Februari 2011:1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV.GRAHA ARCHITECT) Nomor W15A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10Juni 2011;1 (satu) berkas fotokopi Rekapitulasi Mingguan dan BulananKemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah DenganAlat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan Perencana CV.GRAHA CIPTA;1 (satu) berkas fotokopi back up data Perhitungan Analisa StrukturRevisi Pondasi
No. 544 K/PID.SUS/20181 (satu) berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan JasaKonsultansi;1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan TeknisPengadaan Jasa Konsultansi;1 (satu) berkas Final Report (Laporan Akhir);1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong;1 (satu) buah fotokopi Keputusan Sekretaris Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/I/201 1.1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah DenganAlat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencanaCV.GRAHA
162 — 71
kerja.2 Untuk menyederhanakan dan mengakodomir kepentingankedua pihak tersebut serta mempertimbangkan kondisiditempat kerja, maka kedua belah pihak sepakat untukmembuat peraturan dan tata tertib kerja kolektif berupa PKBdan BPHI.Halaman 3 Putusan Nomor : 01/G/2011/PHIJPR3 Perusahaan dan pekerja wajib mentaati dan mematuhiperaturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam bukuPKB dan BPHI.9 Bahwa kemudian telah terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh Tergugatterhadap rekan kerja berdasarkan Laporan
Hasil Penyelidikan No.LHP/138/X/SecInvestHL/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang melaporkan bahwa Tergugat telahmelakukan pelanggaran kerja dengan melakukan pemukulan terhadap pipi serta telahmencederai rekan kerja Tergugat sehingga perlu mendapatkan perawatan medis ;10 Bahwa Tergugat telah mengakui kepada petugas keamanan perusahaan yangmelakukan pelanggaran kerja sebagaimana poin 9 ;11 Bahwa mengingat pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah kategoripelanggaran kerja serius sehingga
Dwi Kurmia Indriatnotanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Petugas keamanan perusahaan, yang diberitanda bukti P13 ;Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.Hanibu tanggal 12 Oktober2009 yang dibuat oleh Petugas keamanan perusahaan, yang diberi tanda bukti P14 ;Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan an.Barent Maniani tanggal 13Oktober 2009 yang dibuat oleh Petugas keamanan perusahaan, yang diberi tanda buktiP15;161718192021222324252627Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil
hasil penyelidikan No.LHP/138/X/SecInvestHL/2009tertanggal 12 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanpelanggaran kerja dengan melakukan pemukulan pada pipi serta telah mencederairekan kerja Tergugat ssehingga mendapatkan perawatan medis dan Tergugat telahHalaman 19 Putusan Nomor : 01/G/2011/PHIJPRmengakui perbuatannya tersebut kepada petugas keamanan perusahaan yangmelakukan pemeriksaan atas pelanggaran termaksud ;2 Bahwa pelanggaran kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah
Upah pokoksetiap bulannya sebesar Rp.3.441.000, sebelum dipotong pajak ;2 Bahwa benar laporan hasil penyelidikan No.LHP/138/X/SecInvestHL/2009 padatanggal 12 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanpelanggaran kerja dengan melakukan pemukulan pada pipi rekan sekerjanya ;3 Bahwa benar menurut Pasal 19 ayat (21) Buku Pedoman Hubungan IndustrialPT.Freeport Indonesia (BPHI PTFI) Edisi VI Tahun 20092011, perbuatan Tergugatadalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran
1.LIYA LISTIANA, S.H.
2.PUJO RASMOYO. SH.MH.
Terdakwa:
M. RISKY AFFANDI Bin SUTRISNO. Alm
45 — 7
Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal112 Ayat (1) UU RI No. 35 TahunTerhadap dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidakmengajukan eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN NjkSaksi SUMANTO~ dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga ; Awalnya berdasarkan laporan
hasil penyelidikan tanggal 29 Januari 2021selanjutnya team opsnal menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan tersebutkemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIBteam opsnal menangkap Sdr.
RIDWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyail hubungankeluarga ; Awalnya berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 29 Januari 2021selanjutnya team opsnal menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan tersebutkemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIBteam opsnal menangkap Sdr.
RANDI H.T SH
Terdakwa:
RIKARDO SIAHAAN
76 — 36
li>1 (satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditandatangani oleh Imayanti dan Dekora Syawaluddin Siregar, tanggal 30 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas tanggal 02 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penggeledahan Rumah, Badan atau Tempat tertutup lainnya;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyitaan;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyelidikan;
- 1 (satu) Lembar Surat Laporan
Hasil Penyelidikan;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyelidikan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Ketetapan Penghentian Penyelidikan;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Matredy Naibaho;
- 1 (satu) butir Pil Ekstasy merk Superman warna merah bata dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Netto;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Oaklay;
- 1 (satu) buah kotak warna bening lis hitam;
Dirampas untuk