Ijin Penghunian atas nama Tergugatyang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Mimika dan rumah tersebutadalah asset yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Mimika yang sewaktuwaktu. berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika dapatdiputinkan.

Saroy alkan pindah ke Jayapura; Bahwa atas penawaran itu, maka Tergugat selaku Pegawai padaPemerintah Kabupaten Mimika meminta mengantikan bapak C.Saroy dankemudian mengurus Surat Ijin Penghunian yang baru atas NamaTergugat pada Tahun 2004:; Bahwa setelah mendapatkan Surat Ijin Penghunian atas nama Tergugat,maka Tergugat dan Penggugat dapat menempati Rumah dinasCIMAKSUC 2222 e nnn nnn n nn nn enn en enn nn en nnn nnn nn nnnnenennneneeHalaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/

Bahwa dengan tidak adanya proses ganti rugi (pemutihan) yang dilaksanakan oleh Tergugat dal Penggugat selama Perkawinan (Ssebelumperceraian), maka Rumah tersebut masih tetap menjadi Aset milik dariPemerintah Kabupaten Mimika;Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim Bahwa hingga saat ini Tergugat masih tetap menempati Rumahdinas tersebut didasarkan atas Surat Ijin Penghunian (SIP) yang masihatas nama Tergugat dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Hukumyang berlaku,

Ijin Penghunian, sehingga sudah jelas bahwa Rumahtersebut adalah bagian dari aset Pemerimtah Kabupaten Mimika dan bukanBagian dari harta Bersama yang harus dipersoalkan Penggugat;D.

Cenderawasih Perum PemdaSp2 Kabupaten Timika, tapi saksi tidak tahu itu harta bersama atau Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telahmengajukan bukti berupa bukti T1 sampai dengan T6 dan 2(dua ) orang saksiyaitu Lukas Lulilasan, saksi Sinandor Kondipi dan Ahli Marthen Salossa; Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Tergugat antara lainsebagai berikut : Bahwa bukti T1 berupa Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat danTergugat, bukti T2 berupa Surat Ijin Penghunian

Pemalang sedangkan plotingrumah dinas tersebut, rumah dinas yang akan dijadikan hak milik yangmembutuhkan waktu lama diantaranya surat ijin penghunian golongan Ildan II dan kontrak sewa beli yang bisa dilunasi setelah lima tahun;Bahwa yang dimaksud golongan ,Il dan Ill adalah golongan rumah yaituuntuk rumah golongan ijinnya dikeluarkan oleh kepala dinas yangbersangkutan, rumah dinas golongan II ijinya dari Dirjen lrigasi Jakartasedangkan golongan Ill ijinnya dari Dirjen Cipta Karya Jakarta;Bahwa

Pemohon mempunyai surat ijin penghunian (SIP) rumah Negaragolongan II yang dikeluarkan oleh Kementrian pekerjaan umum;3. Pemohon harus PNS masa kerja 10 tahun;Kemudian rumah Negara golongan II harus menjadi rumah Negara golonganIll dengan persyaratan sesuai bab VII pasal 13 Permen PU nomor22/PRT/M/2008, sebagai berikut :a) Umur rumah Negara paling singkat 10 tahun sejak dimiliki oleh Negaraatau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah Negara;Hal. 2 dari 10 hal. Put.

No.2421 K/Pid.Sus/2014b)f)9)h)Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan suratpernyataan dari instansi yang bersangkutan;Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri palingsingkat sepuluhtahun;Penghuni rumah mempunyai surat ijin penghunian (SIP) yang sah dansuami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli ataumemperoleh fasilitas rumah dan / atau tanah dari Negara berdasarkanketentuan

Rochani yangdikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, tanggal 23Pebruari 2007 Dikembalikan kepada RINI DAMAYANTI ;Foto copy Skep DPU Pengairan Propinsi Jateng No.12/96 tanggal 1896, tentang surat ijin penghunian rumdin (SIP) No.

RIN DAMAYANTI;Dan Foto copy Skep DPU Pengairan Prov, Jateng No.12/96 tanggal 1896, tentang surat ijin penghunian rumdin (SIP) No.

. $.020/SU.05/3/2003 tanggal 17Oktober 2003 telah mencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas atasnama PENGGUGAT No. 104/DI.4/1996, sebingga PENGGUGAT padaakhimya berstatus sebagai penghuni rumah dinas BPKP yang tidak berhak ;Bahwa secara melawan hukum dan melawan rasa keadilan bagiPENGGUGAT, PARA TERGUGAT, khususnya TERGUGAT Ill, padatanggal 6 Mei 2009, pada akhiraya melakukan pengusiran paksa padaPENGGUGAT.

Selanjutnya, sesuai dengan prosedurdan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, BPKP telahmencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor:SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 pada tanggal 17 Oktober 2003sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Penggugat Il dalam positagugatan angka 6 dan kemudian BPKP mengambilalihmengosongkan rumahdinas milik BPKP No. 17 RT 05/02 Kelurahan Sudimara Pinang,Kecamatan Pinang, Tangerangpade tanggal 6 Mei 2009.

Selanjutnya, BPKP telah mencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor:SIP.104/DI.4/1996 atas nama Penggugat pada tanggal 17 Oktoberooa !

Bahwa setahu saksi sertifikat tanah di Komplex rumah dinas di KunciranSertifikatnya adalah 1(satu) ; Bahwa sewaktu saksi menjabat pernah melakukan pemecehan sertifikatterhadap tanah BPKP ; Bahwa saksi tidak tahu Surat Ijin Penghunian rumah dinas untuk Penggugat , apakah sewaktu saksi menjabat ; Bahwa prosedur pengalihan rumah dinas dari golongan II ke golongan !!!

Surat Ijin Penghunian Rumah Negara dari Kepala Biro Perlengkapan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanggal 6 Juni 1996 Nomor :SIP. 104/DI.4/1996 tentang pemberian jin menempati Rumah Negara kepada SUGIJANTO, bukti TI,TH,TIHI5b ;11.Kartu Identitas Barang (KIB) tertanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani Kepala Bagian Perlengkapan. BPKP, bukti TI TI, Til5c ; 12.

No. 459 K/TUN/2006Bahwa mengingat Penggugat selaku pemegang Surat Ijin Penghunian(SIP) maka untuk mengoptimalkan penguasaan agar berjalan secara efektifmenurut fungsinya, Penggugat mempercayakan penguasaannya kepada Ir.Taswin Bachtiar (anak Penggugat) karenanya penguasaan atas rumah tetapberlangsung sampai sekarang ;Bahwa berdasarkan penguasaan yang berlangsung sebagaimanadijelaskan dalam angka 1 posita gugatan di atas, maka dapat dipahami dandimengerti menurut hukum, bahwa pada saat Tergugat menerbitkan

Ijin Penghunian (SIP) yang sudah berakhir masaberlakunya yaitu : Surat Ijin Penghunian (SIP) No. 37/KUP/SIP/r/83 tanggal 31 Januari 1983atas nama St.

Djia yang hanya berlaku sampai dengan tanggal31 Desember 1994, sedangkan Penggugat baru masuk menghuni tanah danrumah rekuirasi nanti pada tahun 1992 ; Surat Ijin Penghunian (SIP) No. 181.2/05/SI/PESAT tanggal 3 Pebruari 2003atas nama Brigjen Purnawirawan H.

Tompo No. 25 Makassar, padahal penguasaan PemohonKasasi/Penggugat didasarkan atas ijin Pemerintah Kota dalam hal iniWalikota Makassar, berdasarkan surat ijin penghunian masingmasing :Surat Ijin Penghunian (SIP) No. 37/KUP/SIP/R/1983 tanggal 31 Januari1983 dalam penguasaan keluarga Pemohon Kasasi/Penggugat bernama St.Hajerah Dg.

Djia, yang kemudian diserahkan hak penguasaannya (hakhuniannya) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, kemudian selanjutnyaPemohon Kasasi/Penggugat menegaskan hak penguasaannya denganmemohon ijin hunian kepada Pemerintah Kota Makassar, dan karenanyaPemohon Kasasi/Penggugat memperoleh Surat Ijin Penghunian (SIP)tanggal 3 Pebruari 2003 No. 1812/05/SIP/Pesat, sehingga penguasaantanah/rumah requirasi tersebut sudah berlangsung kurang lebih 23 tahunyang semula dari keluarga Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga

No. 508PK/Pdt/2009Pengadilan untuk menangguhkan dahulu pelaksanaan putusanPengadilan No.531/Pdt.G/1999/PN SBY yang sedianyadilakukan pada tanggal 11 Mei tahun 2000 hingga perkarayang menyangkut surat ijin Penghunian diputus~ olehMahkamah Agung Republik Indonesia dan berkuatan hukumtetap dan pasti.. Bahwa oleh karena perbuatan fTerlawan merupakanperbuatan yang melawan hukum karena telah mengajukanpengosongan terhadap rumah dan tanah Jalan Dr.

No. 508PK/Pdt/2009masalah surat ijin penghunian yang sekarang masihdisengketakan dalam tingkat kasasi dalam perkara No.186K/TUN/1997 sampai diputus oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia dan berkekuatan hukum tetap dan pasti.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atasPelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikutDalam ProvisiMenangguhkan terlebih dahulu terhadap pelaksanaan eksekusiterhadap rumah dan tanah yang terletak di Jalan Dr.

Menyatakan kedudukan Pelawan selaku penghuniberdasarkan Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkanoleh Dinas Perumahan Kotamadya Surabaya yang saat inimasihn dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara No.186K/TUN/1997 sebelum ada putusan yang berkekuatan hukumtetap dan pasti adalah sah dan benar.4. Menyatakan perbuatan para Terlawan melakukan EksekusiPengosongan terhadap Rumah dan Tanah terletak di JalanDr.

Sutomo No.29 Surabaya yang dihuni oleh Pelawanyang mempunyai Surat Ijin Penghunian dari DinasPerumahan Kotamadya Surabaya yang saat ini masih dalampemeriksaan di tingkat kasasi dalam perkara No.186K/TUN/1997 adalah tidak syah.5. Menyatakan menangguhkan terlebih dahulu' pelaksanaanHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 508PK/Pdt/2009dandalil1.Eksekusi Pengosongan atas Rumah Dan Tanah terletak diJalan Dr.

Sutomo No.29 Surabaya yang dihuni olehPelawan berdasarkan Surat Ijin Penghunian dari DinasPerumahan Kotamadya Surabaya yang saat ini dalampemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam perkara No.186 K/TUN/1997 ~~ sampaiperkara tersebut diputus dan berkekuatan hukum tetapdan pasti.. Menyatakan bahwa isi putusan ini dapat dijalankanterlebih dahulu) walaupun ada upaya hukum bandingmaupun verset..

pada tanggal 22 Januari 2020;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Penggugat sebagai penghuni 7 (tujuh) unit rumah negaragolongan II di lingkungan Departemen Kesehatan (DEPKES) di atastanah objek sengketa a quo memiliki hubungan dengan rumah ataubangunan berdasarkan Surat

Ijin Penghunian (SIP) bukan dengantanah atau objek sengketa a quo;Bahwa Para Penggugat sendiri mengakui tanah atau bangunantersebut bukanlah milik Para Penggugat dan pernah mengajukanpermohonan untuk mendapatkan rumah dinas DEPKES di atas tanahobjek sengketa a quo dengan cara sewa beli sehingga tidak adahubungan kepemilikan Para Penggugat dengan objek sengketa a quokarena kepentingan hukum Para Penggugat sebagai akibat langsungdari peristiwa hukum lainnya yaitu Surat Ijin Penghunian (SIP)meskipun

Putusan Nomor 207 K/TUN/2020Bahwa Para Penggugat membayar sejumlah uang sebagaimana yangtercantum dalam Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagai sewa per bulanuntuk menghuni rumah dinas DEPKES dan bukanlah sewa untukmembeli rumah dinas tersebut dan tidak ada peralinan hak atas tanahobjek sengketa a quo kepada Para Penggugat;Bahwa karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kepentinganterhadap objek sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang

Cempaka Putih Barat XI Rt.007 Rw. 08 No. 7, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/KAV.1511960/1/2013.6) PenggugatVI a.n. Erni Kwantini (Putri dari Alm. PNSPurnawirawan Suharno) menghuni Rumah Dinas TNI ADdi JI. Cempaka Putih Barat XI Rt.03 Rw. 08 No. 8, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/KAV.0531960/1/2013.7) PenggugatVIl a.n. Sri Handoyo (Putra dari Alm. PNSPurnawirawan Patah) menghuni Rumah Dinas TNI AD diJl.

Sukandi) menghuni Rumah Dinas TNI AD di JI.Cempaka Putih Barat XI Rt.0O7 Rw. 08 No. 6, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/KAV.1501960/1/2013.20) PenggugatXX a.n. Sri Rahayu (Anak dari Alm. PNSPurn. Sarmidi) menghuni Rumah Dinas TNI AD di Jl.Cempaka Putin Barat XI Rt.00O8 Rw. 08 No. 10, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/KAV.0171960/1/2013.21) PenggugatXXI a.n. Maria Goreti (Anak dari Alm.PNS Purn.

Samali) menghuni Rumah Dinas TNI AD di Jl.Cempaka Putin Barat XI Rt.05 Rw. 08 No. 28, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/KAV.1011960/1/2013.41) PenggugatXLl a.n. Sri Sumartini (Putri dari Alm.PNS Purn. Pardjinem) menghuni Rumah Dinas TNI AD diJI. Cempaka Putih Barat XI Rt.O1 Rw. 08 No. 18A, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/BS.0031960/1/2013.42) PenggugatXLlil a.n. Djoko Martono (Putra dari Alm.PNS IIA Purn. Partoso) menghuni Rumah Dinas TNIAD diJI.

Cempaka Putih Barat XI Rt.01 Rw. 08 No. 6, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/BS.0011960/1/2013.43) PenggugatXLlill a.n. Soepriyati (Putri dari Alm. KoptuPurn. Wasono) menghuni Rumah Dinas TNI AD di Jl.Cempaka Putih Barat XI Rt.0O7 Rw. 08 No. 3, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/BS.111960/I/2013.44) PenggugatXLIV a.n.

D) menghuni Rumah Dinas TNI AD di JI.Cempaka Putin Barat XI Rt.0O6 Rw. 08 No. 16, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/KAV.1131960/1/2013.Halaman 53 dari 197 halaman Putusan Perdata No.341/Pdt/2020/PT.DKI46) PenggugatXLVI a.n. Rini Sudaryati (Putri dari LetkolPurn. H. Toekino, H.BA) meghuni Rumah Dinas TNI AD diJI. Cempaka Putin Barat XI Rt.01 Rw. 08 No. 13, JakartaPusat berdasarkan SURAT IJIN PENGHUNIAN NOMORSIP/KAV.0131960/I/2015.47) PenggugatXLVII a.n.

Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP)Nomor SIP.104/D1.4/1996 pada tanggal 17 Oktober 2003 dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,Halaman 7 dari 30 Hal.

Bahwa atas permohonan menempati rumah dinas tersebut, BPKP cqDeputi Bidang Administrasi BPKP cq Kepala Biro Perlengkapan BPKPtelah memberikan persetujuan melalui Surat Ijin Penghunian RumahNegara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996, yangpada pokoknya memberikan ijin kepada Penggugat untuk menempatirumah Negara milik BPKP Nomor 17 di Komplek BPKP RT.05/02Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang yangbelum ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan Ill.

Selanjutnya, BPKP telahmencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) NomorSIP.104/DI.4/1996 atas nama Penggugat pada tanggal 17 Oktober2003 sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Penggugat II dalamposita gugatan angka 6;d.

Bahwa di dalam posita gugatan diuraikan mengenai fakta hukumtentang suami Penggugat II yakni hanya Sugijanto yang pada saatsebagai PNS BPKP mendapat hak untuk menghuni rumah negaramilik BPKP berdasarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP)Nomor SIP.104/D1.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 yang selanjutnyatelah dicabut oleh BPKP pada tanggal 17 Oktober 2003;Halaman 11 dari 30 Hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2016b.

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam keputusannyatersebut hanya mendasarkan pada SIP (Surat Ijin Penghunian) yangditerima Pemohon/Penggugat Asal Tahun 1996, sertapertimbangannya hanya dari keterangan/kesaksian dari Termohonyang notabene adalah pegawai/stafnya sendiri di Biro Umum BPKPyang baru aktif di Bagian Administrasi Biro Umum tersebut sekitartahun 20062008.

Dominggus Rosely, Pada saat itu beliau hanya menempatiberdasarkan Surat ljin Penghunian (SIP) Rumah Dinas yangdipegang, yang hanya untuk menempati saja bukan memiliki sesuaifungsi SIP rumah dinas tersebut dan pada Tahun 2002 beliau TelahMeninggal Dunia, dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinastersebut tidak diperpanjang atau tidak berfungsi Sesuai denganSyaratsyarat dan ketentuan Point 7 dalam Surat ljin Penghunian(SIP) Rumah Dinas. dan Pemerintan Daerah Memberikan Surat jinPenghunian (SIP) Rumah

Nikolas Rosely(yang adalah Suami Penggugat) sudah tidak memiliki hak diatas tanahdan bangunan Objek Sengketa, sesuai dengan Surat Ijin Penghunian(SIP) Rumah Dinas tersebut.. Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut telah dibangun pula satuunit rumah oleh Penggugat dan Alm. Suami Penggugat (Alm. NikolasRosely) tepat dibelakang rumah lama yang dahulu adalah rumahdinas Pemerintah Daerah tersebut.

Memiliki Surat Ijin Penghunian Yang Sah;c.

Foto copy Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor199/PEG.)/SIP/SRG/2003 atas nama Nicolas Rosely, selanjutnyadiberi tanda bukti P.2Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Son3. Foto copy Surat ljin Penghunian Rumah Dinas Nomor92/PEG10/SIP/SRG/2009 atas nama Maria Susana Marlissa,Bsc,selanjutnya diberi tanda bukti P.34. Foto copy Permohonan membeli Rumah Negara Gol.IIl atas namaMaria Susana Marlissa ,Bsc tertanggal 18 oktober 2010,selanjutnya diberi tanda bukti P.45.

Menimbang,bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Tanah danBangunan atau Objek Sengketa tersebut diatas, dihuni oleh Alm.Dominggus Rosely, pada saat itu almarhum dominggus Rosely menempatinya berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinas yang dipegang,yang hanya untuk menempati saja bukan memiliki sesuai fungsi SIP rumahdinas tersebut dan pada Tahun 2002;Menimbang, bahwa Penggugat mendallkan bahwa Surat jjinPenghunian (SIP) kepada Alm.

Ijin Penghunian Rumah Dinas bukti P2, milikNICOLAS ROSELY dan bukti P3, milik Penggugat/Pebanding,Sedangkan telah jelas terurai didalam uraian POIN 7, SURAT IJINPENGHUNIAN (SIP) baik bukti P2, SIP atas nama Nicolas Roselymaupun bukti P3, SIP atas nama Penggugat.

Ijin Penghunian point 7 ini puntelah diurakan didalam gugatan a quo, posita point 4, hal inimenggambarkan bahwa sebenarnya SIP yang dimaksudnkantersebut hanya berlaku apabila si Pemegang SIP tersebut masih aktifbekerja sebagai PNS/ASN, dan apabila si pemegang SIP tersebutsudah tidak aktif bekerja sebagai PNS/ASN lagi maka dengansendirinya SIP tersebut sudah tidak dapat berlaku lagi dan kemudianPemerintah akan memberikan SIP atas rumah dinas tersebut kepadaPNS/ASN lain yang dinyatakan layak untuk

ijin penghunian) yang masih berlaku sajabukan dua atau tiga SIP, seperti yang diartikan oleh Judex factiedalam petimbangannya tersebut.Karena untuk memproses kepemilikan atas rumah dinas milik Pemdatersebut seyogyanya harus mengikuti tahapantahapan seperti yangtelah diatur didalam peraturan perUndagundangan diantaranya:Merujuk pada Pasal 16 ayat 1 dan 2, Pasal 17 ayat 1 angka 1.PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 31 TAHUN 2005TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHRI NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH

IP/surat ijin penghunian (bukti P3) atas Objek tersebut.b) Harus mengajukan Permohonan membeli rumah NegaraGolongan III sesuai SIP tersebut dalam hal ini dengan mengisiFORM. A (bukti P4), FORM. Ai (bukti P5), FORM. A2 (bukti P6), FORM.

DOMINGGUS ROSELY SUDAH MELUNASINYA DANMELAKUKAN PENGURUSAN KEPEMILIKANNYA, MANAMUNGKIN PEMERINTAH DAERAH KEMBALI MENGELUARKANSIP (SURAT IJIN PENGHUNIAN) PADA TAHUN 2003 KEPADAORANG LAIN DAN SIP TAHUN 2009 KEPADA PENGGUGAT.Yang ada hanya SURAT IWIN PENGHUNIAN saja, yangberlakuannya Temporer atau ada batas berlakunya.

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV, telah secaramelawan hak dan melawan hukum~ menempati objeksengketa, setidak tidaknya terhitung sejak tanggal 5November 1992; Oleh karena Surat Ijin Penghunian(SIP) terakhir yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Tergugat III dan orang tua Tergugat IV telahberakhir sejak tanggal 4 November 1992, sehinggaadalah patut dan beralasan hukum jika Penghunian danatas Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II!

Bahwa seandainya Tergugat III dan Tergugat IV telahmeninggalkan dan atau mengosongkan objek sengketasesaat setelah Surat Ijin Penghunian mereka berakhirin casu tanggal 4 November 1992, maka Penggugattelah dapat menempati objek sengketa setidaktidaknya sejak tanggal 5 November 1992.

Bahwa demikian pula terhadap Tergugat dan TergugatIl adalah berdasar menurut hukum untuk dihukum agartidak menerbitkan Surat Ijin Penghunian (SIP) danatau Alas Hak dan atau Peralihan Hak ke atas namaTergugat III dan Tergugat IV dan atau ke atas namaSubjek Hukum lainnya di atas objek sengketa, selamaperkara ini belum mempunyai putusan yang berkekuatanhukum tetap dan pasti ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugatmemohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikanputusan sebagai

dan Tergugat II untuk tidakmenerbitkan Surat Ijin Penghunian dan atau Alas Hakkepada Tergugat III dan Tergugat IV dan atau kepadasubjek hukum lainnya, selama perkara ini belummemperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap danpasti ;DALAM KONVENSI/PUTUSAN AKHIR.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2. menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atasobjek sengketa ;3. Menyatakan status rekuirasi atas objek sengketaadalah tidak sah dan karenanya dinyatakandicabut ;4.

berikut:Bahwa Tergugat Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekon pensi, oleh karena itu semua yang terurai dalam Konpensi dianggapterulang kembali sebagai dalil dalam gugatan Rekonpensi ini ;Bahwa Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi mengakumemegang ijin sementara yang diterbitkan oleh Pemerintahan KotaSurabaya cq. dahulu Dinas Perumahan Daerah Kodya Dati II Surabayayang telah dilikuidasi, kini berubah menjadi Dinas Tata Kota danPemukiman Kota Surabaya, mengingat pihak tersebut telah mengeluarkan Surat

Ijin Penghunian (SIP) sehingga dapat menempati bangunanHal. 4 dari 13 hal.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perobuatan melawan hukum dan melanggar ketentuanpemberian SIP (Surat Ijin Penghunian) yaitu dengan memindahkan/menyewakan ataupun dengan dalih mengalihkan bentuk lainseolaholah ada kerjasama atas penghunian sengketa tanpasepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;4.

No.806 K/Pdt/201 1ketentuan pemberian Surat Ijin Penghunian (SIP) yaitu memindahkan/menyewakan ataupun dengan dalih mengalihkan dalam bentuk lainseolaholah ada kerjasama atas penghunian atas pihak lain yang kinijadi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensiuntuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.

Gugatan Kurang Pihak (consertium littis plurium);Bahwa Tergugat konvensi memperoleh dan menempati obyek sengketaberdasarkan Surat Ijin Penghunian Nomor: 012/159 THN 1990, tanggal 10Desember 1990 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il FakfakSekretariat Wilayah Daerah dan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor:012/124/99, tanggal 5 Agustus 1999 dari Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Fakfak, dan telah mengikuti tahapantahapan prosedur untukpembelian obyek sengketa secara benar selanjutnya

Negeri Sipil, dan sejalan dengan (PERDA) Nomor12 Thn 1988,tentang Restribusi Sewa Rumah Pemerintah Daerah Tingkat II Fakfak,mengajukan permohonan ijin penghunian obyek sengketa sehingga diberikan surat ijin oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il FakfakSekretariat Wilayah Daerah Nomor: 012/159 Tahun 1990, tanggal 10Desember 1990 dengan membayar restribusi di potong dari gaji sebesarRp2.300,00 (Bukti P.rek.III);Bahwa pada tahun 1999 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensimengajukan perpanjang Surat

Ijin Penghunian Rumah Dinas, maka keluarsurat ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor: 012/124/99 dari PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dengan potongan qaiji Rp6.100,00mengeluarkan kebijakan tentang penjualan rumah dinas Golongan Ill miiikdaerah yang salah satunya adaiah obyek sengketa yang di tempati olehPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada di Jalan Cenderawasih,maka pada tanggal 18 Desember 1999 mengajukan permohonan membelirumah Daerah Golongan III miiik Daerah yang mengetahui

Rumakat menempati obyek sengketa dari tahun1987 s/d 1988, belum memiliki Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas sebagaimanadi atur dalam Perda Kabupaten Fakfak Nomor12 tahun 1988, selanjutnya padatahun 1989 Pemohon Kasasi di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Kabupaten Fakfak dan pada tahun 1990 Pemohon Kasasi mengajukanpermohonan ijin penghunian rumah dinas kepada Pemerintah Kabupaten Fakfaksehingga di keluarkanlah Surat liin Penghunian Rumah Dinas Normor: 012/159Keberatan Kelima

Tiamah Syukur Ramakat(Penggugat), perolehan hak yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sesuaiprosedur dan peraturan perundangan;Bahwa sebaliknya Tergugat menguasai objek sengketa secara tidak saholeh karena Surat Ijin Penghunian tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Oktober 2002(bukti T.2), sehingga dengan demikian Tergugat harus mengosongkan objeksengketa dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara

Hal ini didukung dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) RumahDinas Cabang Benoa, dengan Surat SIP yang dikeluarkan oleh KepalaCabang Perumpel IIl Benoa Nomor: UM.014/1/5/C.Bna88 tanggal 28Mei 1988, yang menegaskan bahwa penempatan rumah dinas obyeksengketa a quo terhitung mulai tanggal 17 Maret 1983. Atas dasar itulahsuami Tergugat menempati dan mempergunakan fasilitas obyeksengketa tersebut.

Bahwa, Fakta hukumnya almarhum Suami Tergugat bersamasamaTergugat (selaku istri almarhum Suami Tergugat) menempati obyeksengketa berklasifikasi sebagai Rumah Dinas Operasional (RDO) a quoyaitu sejak tahun 1983 dengan didukung dengan Surat Ijin Penghunian(SIP) Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Benoa PerumPelabuhan Indonesia Ill Nomor: UM.014/1/5/C.Bna88, tanggal 28 Mei1988.

Ijin Penghunian).e Bahwa pada bulan Mei 2011, saksi dilaporkan kePolisi dan saksi dipanggil oleh Polisi dari Bandungkarena laporan terdakwa mengatkan saksimelakukan perbuatan tidak menyenangkan.e Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apakahterdakwa masih melakukan pembayaran sewarumah atau tidak. dan sampai dengan saat ini,saksi tidak tahu apakahAtas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;2.

Ijin Penghunian).e Bahwa pada bulan Mei 2011, saksi dilaporkan kePolisi dan saksi dipanggil oleh Polisi dari Bandungkarena laporan terdakwa mengatakan saksimelakukan perbuatan tidak menyenangkan.e Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apakahterdakwa masih melakukan pembayaran sewarumah atau tidak. dan sampai dengan saat ini,saksi tidak tahu apakahAtas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;4.

(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa karena terdakwa menempati rumah tersebut telahdidasarkan surat Ijin Penghunian No.

TS.1.01/00006/02.13 tertanggal 25Pebruari 2010.yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh KantorDinas Perumahan dan Gedung Pemda Propinsi DKI Jakarta dan terdakwa telahmembayar sewa kepada pemilik rumah yang ditempatinya , maka penghunianyang dilakukan oleh terdakwa adalah berdasarkan alas hak yang benar yaituatas dasar sewa menyewa dan Surat Ijin Penghunian ;Menimbang, bahwa apabila ternyata para ahli waris dari Ny SriRatnamulia Tjendrawasih (Tjhung Tjeng Nio) yang terdiri dari Drs

Bahwa Soedjadi Tjiptojoewono dahulu adalah seorang pendidik (guru)yang telah mendapat Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara yaitu:Letak Jalan Gereja Nomor 24 Kelurahan Sokanegara, KecamatanPurwokerto Timur, Kabupaten Banyumas HD Nomor/Konitruksi: AA.5341/Permanen Gol./Klas/Luas : III/IV/1150 m? dengan batasbatas sebagaiberikut:Barat : Jalan Gereja;Utara : Tanah milik Tarso;Selatan : Tanah Hak Pakai Nomor 17;Timur : Tanah Hak Pakai Nomor 17;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;2.

Bahwa Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana tersebut dalam positaangka 1 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pekerjaaan UmumPropinsi Jawa Tengah Daerah Banyumas Nomor G.1/1/23., tanggal 1Februari 1954, terhitung tanggal 1 Maret 1950, dimana instansi tersebutsekarang bernama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (TurutTergugat III);.

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari (alm) Soedjadi Tjiptojoewonoberdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 012/328., tanggal15 April 1993, telah memberikan Surat Ijin Penghunian (SIP) atas objeksengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 kepada Penggugatdimana Surat Ijin Penghunian (SIP) tersebut berlaku surut terhitungtanggal 7 Juli 1981, sampai sekarang;.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris dari Alm.Soedjadi Tjiptojoewono telah mendapatkan Surat ijin Penghunian atasObjek Sengketa tanah dan rumah golongan Ill dari Kepala DinasPekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat Jawa TengahNomor 12/328., tertanggal 15 April 1993, dan surat ijin tersebut berlakusurut terhitung tanggal 7 Juli 1981;10.Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut dalam alasan angka 5 sampaidengan 8 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai ahli

Penghuni rumah memilik Surat Ijin Penghunian (SIP) yang sah dansuami/istri belum pernah membeli atau memperoleh fasilitasrumahdan /atau dari negara berdasarkan ketentuan peraturanDErUNCanQan;===s= nena n emer eeenennnnnnnsenesDari syarat syarat yang telah diuraikan di atas, maka rumah negarayang dihuni oleh Penggugat telah memenuhi syarat diajukan kembalipengalihan statusnya dari rumah negara golongan II menjadi rumahnegara golongan Ill berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.Namun hal ini tidak

Barangbarang Penggugat dikeluarkandan diletakkan oleh Tergugat ditempat seadanya tanpa penjagaandikhawatirkan lamalama akan rusak dan hilang;13.Bahwa Penggugat menolak mengosongkan rumah negara yang dihunioleh karena belum ada keputusan pencabutan Surat Ijin Penghunian(SIP). Surat Ijin Penghunian (SIP) yang masih berlaku merupakan hakmelekat pada Penggugat untuk menghuni rumah negara.

dalamtuntutannya memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri JakartaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2015/PT.DKI.10Selatan Nomor 64/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 November 2014, maka haltersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalamgugatannya menyatakan :Bahwa pada Tahun 2011 dilakukan penertiban rumah negara termasukyang dihuni Para Pembanding/Para Tergugat Rekonpensi denganditerbitkan Surat

Ijin Penghunian (SIP) rumah negara melalui KeputusanMenteri Pertanian Nomor 3710/KPTS/PL.120/ 8/2011 tanggal 24 Agustus2011 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan Il diLingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pada SatuanKerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang menunjuk 10(sepuluh) orang pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan PerkebunanKementerian Pertanian untuk menempati rumah negara yang terletak diJalan Cimanggu Kecil Blok CC Nomor 21 sampai dengan

Ika Mustika, S.U. dan Nasrul Zainuddin, S.IP. karena yangbersangkutan/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonpensi telah pensiun.Sehubungan adanya penunjukan Surat Ijin Penghunian yang baru, padakenyataannya beberapa orang pegawai pada Puslitbangbun dengan sukarela meninggalkan rumah negara yang dihuninya dan menyerahkan kepadapenghuni pemegang Surat Ijin Penghunian yang baru, yaitu saudara MulniErfa, S.E. menyerahkan kepada saudara Prof.Dr. Ir. Bambang Prastowo dansaudara Ir.

Ijin Penghunian mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2000(seperti yang dijelaskan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya PositaPoint 8 (delapan) dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi II/Turut TergugatRekonvensi Il.

Nomor: 474.3/19/DISTSKT/2018 ;Menyatakan SAH Menurut Hukum, Surat Ijin Penghunian (SIP)Nomor; 43/SIP/65, tanggal 12 Juli 1965 ;Menyatakan SAH Menurut Hukum, Surat Ijin Penghunian (SIP)Nomor; 138/SIP/SRG/1978, tanggal 20 Juni 1978 ;Menyatakan SAH Surat Peringatan Pertama (Il) dari PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il Sorong, Sekretariat Wilayah Daerah,Nomor; 862.1/001. Tanggal, 26 Desember 1989, Kepada Sar. D.Septon dan Ny.

Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinas atas nama PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi Denny Septon, dengan nomor;04/V/SIP/SRG/1987, tanggal 19 Juni 1987 ;b. Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinas atas nama PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi Denny Septon, dengan nomor;227/0/SIP/SRG/1994/95, tanggal 01 April 1994 ;Hal 42 dari 80 Halaman Putusan Perdata No. 66/Pdt.G/2018/PN Sonc.

Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinas atas nama PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi Denny Septon, dengan nomor;509/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tertanggal 01 April 1999 ;d. Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinas atas nama PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi Denny Septon, dengan nomor;245/Peg.V/SIP/SRG/2000, tanggal 01 April 2000 ;e. Surat Pemberitahuan kepada Penggugat atas nama DENNYSEPTON dari Pemerintah Kabupaten Sorong, Dinas Tata Ruangdan Pemukiman Nomor 012/60 ;f.

Adolf Haurissa, tanggal 07 Februari 1974,diberi tanda T.IV s/d VIIl1 ;Foto copy Surat Ijin Penghunian (S.1.P) Rumah Negara, dari Kepala PemerintahSetempat Sorong, Nomor : 43/SIP/65, Tanggal 12 Djuli 1965, diberi tanda T.IVs/d Vill2 ;Foto copy Surat Ijin Penghunian Dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong,tanggal 20 Juni 1978, Nomor : 138/SIP/SRG/I978, diberitanda T.IV s/d VIll3 ;Foto copy SK. Gubernur Propinsi Irian Jaya, Tanggal 25 Juni 1974, Nomor778.