AFDHAL/Serda / 31940322350973/Ba Staf Teritorial/Kodim 0416/Bute

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 022/PT NomorSprin 493/V1/2020 tanggal 22 Juni 2020, sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) orang personel dari Kodim 0203/Lkt, Kodim0204/DS, Kodim 0207/Sml, Kodim O208/AS dan Kodim0209/LB diperintahkan untuk melaksanakan tugas menjadipersonel BKO Kodim persiapan untuk ditugaskan sebagaiAparat Teritorial di wilayah Kodam XVI/Ptm, XVII/Cen danXVIII/Ksr.3.

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 dilaksanakan acarapelepasan pengantar tugas terhadap personel Kodim0209/LB sebagai Satgas Aparat Teritorial ternyata Terdakwatidak mau menghadiri acara pelepasan sehingga dari satuanKodim 0209/LB pada hari itu juga memerintahkan kepadaUnit Intel Kodim 0209/LB yang salah satuanya adalah Saksi4(Serka Chairul Anwar) untuk melakukan pencarian terhadapTerdakwa dan pada hari itu juga Terdakwa ditemukan dirumah temannya di Dusun Tegal Legok Desa Gunung MelayuKec.

Bahwa saat diiterogasi Terdakwa mengakui kepada Saksi4bahwa dirinya sengaja tidak menghadiri acara pelepasanpersonel Satgaster dari Kodim 0209/LB karena Terdakwatidak mau diberangkatkan untuk melaksanakan tugas SatgasAparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen dan KodamXVIII/Ksr dengan alasan Terdakwa mempunyai riwayatpenyakit jantung dan paruparu dan kedua orang tuanyasudah sakitsakitan dan Terdakwa yang mengurus keduaduanya, selanjutnya Saksi4 maupun Pasi Intel Kodim0209/LB mengingatkan kepada

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, dilaksanakan acarapengantar tugas 7 (tujuh) orang personel Kodim 0209/LBdalam rangka ikut sebagai Satgas Teritorial di Wilayah KodamXvil/Cen dan Kodam XVIII/Ksr dan salah satunya adalahTerdakwa, ternyata dalam acara pengantar tugas tersebutTerdakwa tidak ikut sehingga dilakukan pencarian danditemukan dikampungnya di Tegal Legok Gunung MelayuKualuh Selatan.Hal. 7 dari 33 hal.

/Ksr, dan nama Terdakwa dalam surat perintahtersebut ada pada nomor urut 6 (enam), akan tetapi Terdakwatetap tidak mau berangkat melaksanakan perintah dinassebagai aparat Satgas Teritorial.8.

;Bahwa pada saat kapal KP.HIU MACAN 005 melaksanakan Patroli diSelat Malaka Perairan Teritorial Indonesia , melihat kapal ikanKM.PKFA7232 GT 61,02 melakukan penangkapan ikan Selat MalakaPerairan Teritorial Indoensia dengan menggunakan alat tangkap Trawl, kemudian dilakukan pengejaran dan dapat ditangkap selanjutnyadiperiksa ternyata kapal KM.PKFA7232 GT 61,02 tidak memelikiDokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah RepublikIndonesia yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku

pada saat kapal KP.HIU MACAN 005 melaksanakan Patroli diSelat Malaka Perairan Teritorial Indonesia , melihat kapal ikanKM.PKFA7232 GT 61,02 melakukan penangkapan ikan Selat MalakaPerairan Teritorial Indoensia dengan menggunakan alat tangkap Trawl, kemudian dilakukan pengejaran dan dapat ditangkap selanjutnyadiperiksa ternyata kapal KM.PKFA7232 GT 61,02 tidak memelikiDokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah RepublikIndonesia yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangPutusan

Sus.P/2013/PN.MdnHalaman 13 dari 28 Halaman Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, pukul 09,05 WIB diSelat Malaka Perairan Teritorial Indonesia penangkapan pada posisi03 15 000 N / 100 28 000 E , mereka menangkap kapalikan KM.

pada saat kapal KP.HIU MACAN 005 melaksanakan Patroli diSelat Malaka Perairan Teritorial Indonesia , melihat kapal ikanKM.PKFA7232 GT 61,02 melakukan penangkapan ikan Selat MalakaPerairan Teritorial Indoensia dengan menggunakan alat tangkap Trawl, kemudian dilakukan pengejaran dan dapat ditangkap selanjutnyadiperiksa ternyata kapal KM.PKFA7232 GT 61,02 tidak memelikiDokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah RepublikIndonesia yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku

Sus.P/2013/PN.MdnHalaman 23 dari 28 Halaman melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia di PerairanSelat Malaka daerah Teritorial Indonesia, tepatnya pada posisi 03 15 000 N / 100 28 000 E di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia, sedangkan menurut pasal 26 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun2009 , tentang perubahan UU.

PKFB 423 GT. 51,44;Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mengetahui kalau posisi 02 55,400N 100 52,153 E, merupakan wilayah teritorial Indonesia;Bahwa Terdakwa mau menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesiakarena disuruh oleh majikan yang merupakan warga negara Malaysiaketurunan Cina;Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 250 (duaratus lima puluh) kilo gram;Halaman 13 dari 25 HalamanPutusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum Bahwa jenis ikan yang telah berhasil ditangkap berupa : Ikan Layur

PKFB 423 GT. 51,44;Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mengetahui kalau posisi 02 55,400N 100 52,153 E, merupakan wilayah teritorial Indonesia;Bahwa Terdakwa mau menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesiakarena disuruh oleh majikan yang merupakan warga negara Malaysiaketurunan Cina;Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 250 (duaratus lima puluh) kilo gram;Bahwa jenis ikan yang telah berhasil ditangkap berupa : Ikan Layur, IkanGulama Ikan Malong dan jenis ikan lainnya;Bahwa rencananya

PKFB 423 GT. 51,44 karena melakukanpenangkapan ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia denganmenggunakan jaring Trawl tanpa disertai Ijin dari Pemerintah Indonesia;Bahwa ketika Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM.

PKFB 423GT. 51,44;Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mengetahui kalau posisi 02 55,400 N 100 52,153 E, merupakan wilayah teritorial Indonesia;Bahwa Terdakwa mau menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesiakarena disuruh oleh majikan yang merupakan warga negara Malaysiaketurunan Cina;Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 250 (duaratus lima puluh) kilo gram;Halaman 16 dari 25 HalamanPutusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN DumBahwa jenis ikan yang telah berhasil ditangkap berupa : Ikan Layur,

Wib diPerairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 0255,400 N 10052,153 ETerdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpamemiliki SIUP.

Antasena838 berada pada 05 55.500 LS13502.000 BT jam 12.15 WIT daerahperairan teritorial laut Arafuru, sedang melakukan penangkapanikandengan menggunakan alat tangkap berupa pukat ikan jenis pukat hela(trawl) yaitu pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls) dan telahberoperasi dilaut teritorial sekitar laut Aru selama 3 (tiga) hari, pada haripertama tarik pertama 20 pan, tarik kKedua 20 pan, tarik ketiga 20 pan, harikedua tarik pertama 30 pan, tarik kKedua 30 pan, hari ketiga tidak turunjaring

Pusaka Benjina Nusantara) ; Hasil tangkapan Ikan Campuran sebanyak 2, 28 (dua koma duapuluh delapan) ton yang diperoleh pada perairan Teritorial LautArafura ;Dirampas untuk Negara ;4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limariburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pid.SusPRK/2014/PN.Tul.,tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

Antasena berada pada posisi 06 0 04.500 LS 135 0 02.150 BT, yaitutelah memasuki wilayah Perairan Teritorial Laut Arafuru/berada 9 mil didekat daratan, untuk melakukan penangkapan ikan. Sedangkan wilayahperairan tersebut terlarang bagi kapal KM. Antasena 838 yang di NakhodaiTerdakwa. Bahwa saat hendak ditangkap KM. Antasena bergerak menujuke laut lepas meninggalkan Kapal Hiu Macan 006 ;Bahwa KM.

Antasena sudah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan diwilayah perairan teritorial laut Arafuru, setiap hari Terdakwa menurunkanjaring ke laut sebanyak 3 (tiga) kali dan hasil tangkapan ikan Terdakwa diwilayah Perairan Teritorial Laut Arafuru yang dianggap tidak sah ataupenangkapan illegal adalah sebanyak 117,84 ton ;Hal. 10 dari 12 hal. Put.

Antasena 838GT.143 dengan mesin utama Caterpilar 60 M11140, HP.720, beserta surat/dokumen dan perlengkapannya, (2) seluruh hasil tangkapan ikan yangdiperoleh di wilayah perairan teritorial laut Arafuru sebanyak 120 ton ; Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 76 A UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004, bahwa benda dan/atau alat yang digunakandalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dirampasuntuk negara.

pada pokoknyamemohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa la terdakwa THAUNG HTIKE pada hari Minggu, tanggal 24Januari 2021, sekitar pukul 06.55 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktulain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaktidaknya dalam Tahun 2021bertempat di Perairan Teritorial

Saksi TUN TUN NAING masing masingwarga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik WargaNegara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan diPerairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal bersertanakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkankepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan StasiunPengawasan

SLFA 4107 GT. 49,41 ke atas kapal dan terlihatlah ikanikan hasil tangkapan, kemudian terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) yanglain melakukan sortir dan ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan kedalam palka.Bahwa Ahli di bidang Perikanan yaitu MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Simenjelaskan bahwa posisi 02 59,184 LU 100 50,609 BT bila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasukWilayah Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap

Jenis ikan lainnya;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN DumBahwalkan tangkapan Terdakwa telah dijual lelangberdasarkan Risalah Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak yaituikan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilo Gram terjual denganharga Rp. 960.0000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) danuang hasil penjualannya dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;Bahwa Terdakwa mengetahu kalau ditempat Terdakwamenangkap ikan adalah wilayah teritorial Indonesi dan Terdakwamelakukan

.- Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 3,04 (tiga koma nol empat) ton yang diperoleh pada perairan teritorial Laut Aru.Dirampas untuk Negara,4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 3,04 (tiga koma nolempat) ton yang diperoleh pada perairan teritorial Laut AruDirampas untuk Negara,4.

Antasena 139 menangkap ikan diLaut Arafura perairan ZEEI, namun justru menangkap ikandi wilayah teritorial yang merupakan daerah terlarang bagiKM. Antasena139;e Bahwa Nahkoda KM. Antasena memberi penjelasan bahwamereka menangkap ikan di daerah teritorial selama 3 haridengan berat tangkapan ikan sekitar 160 pan;Bahwa selanjutnya KM. Antasena 139 dikawal menujuPelabuhan Perikanan Nusantara Tual untuk diproses hukumlebih lanjut.

Antasena 139 melanggardaerah penangkapan ikan yang tidak sesuai Izin pada SIPIdimana seharusnya kapal ini menangkap ikan di ZEE LautArafura tetapi justru menangkap ikan di Laut Aru yang masihlaut teritorial;Bahwa KM.

Antasena sedang menangkapikan di Laut teritorial Laut Aru sekitar 8 mil laut dari pantai;Bahwa daerah jalur penangkapan di Indonesia dibagi atasJalur , Il di daerah teritorial, sedangkan jalur III adalahdaerah ZEEl,Bahwa kegiatan menangkap ikan di laut teritorial termasukdaerah jalur penangkapan ikan dan IIMenimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pulamenghadirkan ahli Perikanan yaitu Silvianus M. C.

Hiu Macan 006 termasukdalam wilayah perairan teritorial Laut Aru karena + 9 mil laut daridaratan.

SLFA 5227 GT.62,32,berbendera Malaysia dengan Nakhoda Sutikman, warga negaraIndonesia beserta 3 (tiga) orang ABKnya warga negara Indonesia padahari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, pukul 15.30 WIB pada koordinat0256,00 N 10046,400 E, di perairan teritorial Indonesia SelatMalaka;Bahwa KM.

SLFA 5227GT.62,32, berbendera Malaysia dengan Nakhoda Sutikman, warga negara Indonesia beserta 3 (tiga) orang ABKnya warga negara Indonesia padahari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, pukul 15.30 WIB pada koordinat0256,00 N 10046,400 E, di perairan teritorial Indonesia Selat Malaka,Bahwa KM.

jenis ikan layur, biji nangka, gulama dan jenis ikan lainnya;Bahwa Terdakwa menangkap ikan di perairan teritorial Indonesia Selat Malaka yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan 1(Satu) unit kapal ikan KM.

SLFA 5227 GT.62,32 dihentikan dan ditangkap KN Bintang Lautpada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, pukul 15.30 WIB, pada posisi0256,000 N 10046, 000 E di wilayah Perairan teritorial Indonesia SelatMalaka;Bahwa KM.

SLFA 5227GT.62,32 dan berdasarkan Peta Laut Indonesia pada KN Bintang Laut, posisipenangkapan KM SLFA 5227 GT.62,32 pada koordinat 0256,000 N 10046,000 E, berada di Perairan teritorial Indonesia Selat Malaka;Bahwa Terdakwa dengan KM.

AN KANG berlayar di perairan teritorial Indonesia tidak mematuhi tatacara berlalu lintas dilaut dengan melakukan kegiatan tranship (pemindahanbarang) dari kapal ke apal (Ship to ship) ;Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkodakapal MV.

Pu Tuo San berbendera Singapura pada perairan TraficSeparation Scheme (TSS) atau (Bagan Pemisah Lalulintas Laut) padawilayah teritorial Indonesia atau pada posisi 01 15.114 U 104 03.504 T. KALMapor 1I.464melaksanakan prosedur penghentian, pemeriksaan danpenahanan (henrikhan).

AN KANG yang tengahmelaksanakan bongkar muat di koordinat 01 15 503 U 104 05' 171" Tyang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;Bahwa dari hasil pemeriksaan dietahui bahwa Terdakwa sebagai NahkodaMV. AN KANG berlayar di perairan teritorial Indonesia tidak mematuhi tatacara berlalu lintas dilaut dengan melakukan kegiatan tranship (pemindahanbarang) dari kapal ke apal (Ship to ship) ;Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkodakapal MV.

SLFA 4421 yang merupakan kapalpenangkap ikan asing, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 10.30 WIB atausetidaktidaknya pada waktu lain pada Tahun 2015 bertempat di Wilayah PengelolahanPerikanan Republik Indonesia Perairan Laut Teritorial Indonesia pada posisi 03 04 336 LU 100 41 813 BT, atau setidaktidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi NasionalIndonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada PengadilanPut.

Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3.

Batas Zona EkonomiEksklusif (ZEED;Bahwa Laut teritorial adalah 12 mil (dua belas) mil laut yang diukur dari garispangkal kepulauan Indonesia;Bahwa Kapal KM.SLFA 4421 ditangkap pada posisi 03 04 336 LU 100 41813 BT itu berada di Wilayah Laut Teritorial RI, Perairan Selat Malaka;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya,;Terdakwa, WARISMAN.Memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:12Bahwa Terdakwa WARISMAN adalah Nahkoda Kapal KM.

SLFA 4421 ditangkap di Perairan Teritorial Indonesia, SelatMalaka dengan posisi 03 04 336 LU 100 41 813 BT;e Bahwa Kapal KM. SLFA 4421 melakukan penangkap ikan dengan menggunakanalat tangkap ikan jenis pukat Trawl (Pukat Harimau); Bahwa Kapal KM. SLFA 4421 tidak mempunyai Surat Izin Penagkap Ikan (SIPI)dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);e Bahwa pemilik kapal KM.

SLFA 4421, telah ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 001 pada posisi03 04 336 LU 100 41 813 BT pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitarpukul 10:30 WIB;Menimbang, bahwa titik koordinat 03 04 336 LU 100 41 813 BT terletak didalam 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal kepulauan yaitu di perairan Teritorial SelatMalaka;Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 45 Tahun 2009 yangdimaksud Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukurdari

Umum terhadap pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :aonann Bahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekirapukul 14.30 Wib, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014,bertempat di Perairan Teritorial

Rumapea dan saksi Suryanto (masingmasinganggota TNI Angkatan Laut Kal II.163 Bireuen di titik Koordinat 05 1000 Utara 097 5030 Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidakmemiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104 UU RI Nomor 31 tahun 2004sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April

Rumapea dan saksi Suryanto (masingmasinganggota TNI Angkatan Laut Kal II.163 Bireuen di titik Koordinat 05 1000 Utara 097 5030 Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidakmemiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2014/PNLSK (Perikanan)momnnoe Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 104 UU RI Nomor 31 tahun2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun2009

BINTANG LAUT IX yang ditangkap tersebut berasal dariNegara Thailand dan tidak diperbolehkan melakukan penangkapanikan dilaut teritorial Indonesia.eBahwa KM BINTANG LAUT IX dengan tidak memiliki SIUP dan SIPImelakukan penangkapan ikan dilaut teritorial Indonesia menurut AHLIadalah Kejahatan.eBahwa alat penangkap yang digunakan KM BINTANG LAUT IX adalahPukat Trawl dan alat penangkap tersebut juga dilarang olehpemerintah.e Bahwa kapal BINTANG LAUT IX pada tanggal 08 April 2014 ditangkappada posisi 05

laut Indonesia,dimana terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa pada saatmemerintahkan Anak Buah Kapal untuk menurunkan atau menebar jaringdimana Kapal Motor BINTANG LAUT IX dimana terdakwa selaku Nakhodatelah berada diwilayah teritorial laut Indonesia.Dengan demikian unsur tersebut telah teroenuhi menurut hukum.Ad.3.

MARGA JAYA194 BV 5229 TS (Diajukanpenuntutannya terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekirapukul 14.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain pada tahun 2010bertempat di perairan laut Natuna yang merupakan Laut Teritorial Indonesia padaposisi koordinat 0450112 LU10755030 BT yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan TanjungPinang yang berwenang untuk memeriksa dan

NGUYEN MINH TRI masuk ke perairanNatuna yang merupakan laut teritorial Indonesia; Setelah berada di perairan laut Natuna yang merupakan laut teritorialIndonesia, saksi Mr. NGUYEN MINH TRI memerintahkan para ABK kapalnyaKM. MARGA JAYA194BV 5229 TS untuk menurunkan jaring trawl ataupukat harimau yang di atas kapal tersebut yakni jenis alat tangkap yangmenggunakan rantai pemberat sebagai pembuka mulut jaring denganHal. 2 dari 11 hal. Put.

ikan di laut teritorial Indonesia dankemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 pada posisi kordinat0535183 LU 10600408 BT sekira pukul 04.05 Wib Kapal Patroli PolisiBISMA 520 berhasil menghentikan KM.

NGUYEN MINH TRI masuk ke perairanNatuna yang merupakan laut teritorial Indonesia; Setelah berada di perairan laut Natuna yang merupakan laut teritorialIndonesia, saksi Mr. NGUYEN MINH TRI memerintahkan para ABK kapalnyaKM.

ikan di laut teritorial Indonesia dankemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 pada posisi kordinat0535'183 LU 10600408 BT sekira pukul 04.05 Wib Kapal Patroli PolisiBISMA 520 berhasil menghentikan KM.

Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirinusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hakhak berdaulat diluar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dandimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatIndonesia sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;b. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairanpedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial

25A UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANGUNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA.BAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negaraadalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairanpedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial

diukur.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorialIndonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai perairanIndonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar lautteritorial diukur.Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawahpermukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratanhingga pinggiran

luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garispangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapaijarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100(seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukuminternasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan

padajalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan;f. memberikan izin lintas damai kepada kapalkapal asing untuk melintasi laut teritorial danperairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan;a9g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggarandan menghukum pelanggar peraturan perundangundangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi,atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;h. menetapkan wilayah

No. 491 K/Pid.Sus/2015 Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selakuNahkoda Kapal KM Bintang IX bersamasama dengan 9 (sembilan) orangAnak Buah Kapal (ABK) yang masingmasing warga negara Myanmar danThailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik koordinat05 10 00Utara 097 5030Timur untuk melakukan penangkapan ikandengan menggunakan jenis jaring trawl (opukat harimau), selanjutnya setelahberada di Perairan Teritorial Laut Indonesia, kemudian Terdakwa selakuNahkoda

Rumapea dan saksi Suryanto (masingmasinganggota TNI Angkatan Laut Kal II.163 Bireuen di titik koordinat 05 10 00Utara 097 5030 Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memilikiSurat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo.

Rumapea dan saksi Suryanto (masingmasinganggota TNI Angkatan Laut Kal II.163 Bireuen di titik koordinat 05 10 00Utara 097 5030 Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memilikiSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) jo.

Laut Indonesia pada posisi 05 010 00" U 0970 50 30 T, dengan kata lain posisi kapal Terdakwa dari jarak pantai11,5 mil masuk ke dalam laut teritorial Indonesia.

Sebab kapal asing berkebangsaan Thailand milikTerdakwa tersebut bukan melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI,melainkan telah memasuki dan melakukan tindak pidana perikanan yaitumelakukan penangkapan di perairan atau laut wilayah teritorial atauwilayah perikanan nasional sehingga tidak diberlakukan ketentuanUNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 jo.

PKFA7787 GT.74,88, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Pukul 13.15 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di perairan SelatMalaka perairan teritorial Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Indonesiapada posisi 033304 N / 099 58, 00 E atau setidaktidak nya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2)KUHAP, Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan

PKFA7787 dari hasil pemeriksaan didapati ada 5 orang awakkapal termasuk nakhoda, ikan hasil tangkapan sebanyak 300 kg dan terdakwaselaku nakhoda melakukan penangkapan ikan diperairan teritorial Indonesia tanpamemiliki dokumen berupa SIUP ( Surat ijin Usaha Perikanan ) yang ada hanyaLessen Vessel yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia dan tidak berlaku untukmelakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Indonesia, juga pada saatdilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap yang digunakan di kapal

KM.PKFA7787 adalah alat tangkap dengan jenis trawl yang dilarang digunakanHalaman 9 dari halaman 35Putusan Perikanan No.21/Pid.Sus.P/2013/PN.Madn.diwilayah perairan teritorial Indonesia karena akan mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan, selanjutnya para ABK dan barang bukti ikan dankapal dibawa ke dermaga PSDKP Belawan guna proses lebih lanjut.

PKFA 7787 GT. 74,88 tempat saksi bekerjaditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 13.15WIB di sekitar perairan Selat Malaka Wilayah Teritorial Indonesia olehkapal patroli KP.HIU 003/203 pada posisi 03 33 04 N dan 099 5800 E;Bahwa kapal ikan KM.

PKFA 7787 GT.74,88 berbendera asing yang telah melakukan penangkapan ikan diWilayah Perairan sekitar Selat Malaka Wilayah Teritorial Indonesiatanpa memiliki dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Indonesia,adalah salah;e Bahwa menurut pendapat ahli posisi 0 33 04 N dan 09% 58 00 Edi Selat Malaka yang menjadi lokasi penangkapan terdakwa THIHAOO, bila dilihat pada peta laut dan dikonversikan di Glogal PositionSystem (GPS) termasuk dalam Wilayah Perairan Teritorial Indonesia;e Terhadap keterangan

Sebelum ditangkap kamisudah 6 (enam) hari beroperasi dilaut dengan rincian 4 (empat) hari diperairan Malaysia dan 2 (dua) hari di perairan territorial Indonesia.Kami ditangkap / dihentikan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020pukul 15.00 WIB di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi02 52 005" LU 100 37 581" BT.

Sebelum ditangkap kamisudah 6 (enam) hari beroperasi dilaut dengan rincian 4 (empat) hari diperairan Malaysia dan 2 (dua) hari di perairan territorial Indonesia.Halaman 19Putusan Perikanan Nomor 2/Pid.SusPrk/2021/PN MdnKami ditangkap / dihentikan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020pukul 15.00 WIB di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi02 52 005" LU 100 37 581" BT.

ditangkap pada hari Sabtu tanggal Rabu tanggal 30 Desember2020 pukul 15.00 WIB di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka padaposisi 02 52 005" LU 100 37 581" BT.

Yang menangkap terdakwaadalah Petugas Patroli Pemerintah Indonesia yang menggunakan KNBINTANG LAUT.Terdakwa ditangkap, ketika akan melakukan penangkapan ikan diperairan Teritorial Indonesia selat malaka. Kapal kami malakukanpenangkapan ikan di teritorial Indonesia mulai tanggal 29 s/d 30 Oktober2020.

RIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi di Selat Malaka;Halaman 12 dari 26 HalamanPutusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN DumBahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 diperairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi 0252,846 N 10052,413'E;Bahwa pada saat itu KM PKFB 1731 GT.69,45 sedang melakukanpenangkapan ikan di Perairan Teritorial Indonesia Selat

JUARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi di Selat Malaka;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 diperairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi 0252,846 N 10052,413E;Bahwa pada saat itu KM PKFB 1731 GT.69,45 sedang melakukanpenangkapan ikan di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka Terdakwamelihat kapal Patroli mendekati kapal yang Terdakwa

SYAFRIJAL NAIBAHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi di Selat Malaka;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 diperairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi 0252,846 N 10052,413E;Bahwa pada saat itu KM PKFB 1731 GT.69,45 sedang melakukanpenangkapan ikan di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka Terdakwamelihat kapal Patroli mendekati kapal

Bintang Laut 401;Halaman 18 dari 26 HalamanPutusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN DumBahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 255 (dua ratuslima puluh lima) Kilogram di perairan wilayah teritorial Indonesia;Bahwa Terdakwa baru sekali ini menangkap ikan di perairan wilayahteritorial Indonesia;Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menangkap ikan di perairanwilayah teritorial Indonesia;Bahwa Terdakwa mengetahui kalau orang asing dilarang menangkap ikandi wilayah teritorial Indonesia tanpa

Bahwa Terdakwa sudahberhasil menangkap ikan sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) Kilogram diperairan wilayah teritorial Indonesia dan Terdakwa mengetahui kalau Terdakwamenangkap ikan di perairan wilayah teritorial Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwatersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan,diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 11.45 Wib diPerairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 0252,846 N 10052,413

PPF 593 ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016jam 06.10 WIB disekitar perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 02 53 ~720 LU 100 50 854 BT;Bahwa pada Kapal KM. PPF 593 ditangkap disekitar perairan tesebut tidak adakapal lain;Bahwa Kapal KM. PPF 593 didalam kapalnya tidak terdapat dokumendokumen baik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat IzinPenangkapan Kan (SIPI);Bahwa Kapal KM.PPF 593 menangkap ikan menggunakan Alat TangkapTrawl;Bahwa didalam Kapal KM.

PPF 593 ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016jam 06.10 WIB disekitar perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 02 53 ~720 LU 100 50 ~ 854 BT;Bahwa pada Kapal KM. PPF 593 ditangkap disekitar perairan tesebut tidak adakapal lain;Bahwa Kapal KM. PPF 593 didalam kapalnya tidak terdapat dokumendokumen baik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat IzinPenangkapan Kan (SIPI);Bahwa Kapal KM.PPF 593 menangkap ikan menggunakan Alat TangkapTrawl;Bahwa didalam Kapal KM.

PPF 593 ditangkap di Perairan Teritorial Indonesia pada posisi 02 53 ~ 720 LU 100 50 ~ 854 * BT;Bahwa Kapal KM.

Bahwa Terdakwa mendapat gaji perhari sebesar 70 ringgrit; Bahwa Terdakwa sudah 4 hari di perairan teritorial Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka dapatdiperoleh fakta hukum sebagai berikut;Bahwa benar Nahkoda Kapal KM. PPF 593 adalah Haris Fadillah warga negaraIndonesia;Bahwa benar Kapal KM.

SelatMalaka;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 19 UU Nomor 45 Tahun 2009 yangdimaksud Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yangdiukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 45 Tahun 2009 yangdimaksud perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauandan perairan pedalamananya;Menimbang, bahwa perairan Selat Malaka merupakan Wilayah PengelolahanPerikanan Republik Indonesia

yangtelah digunakan sebelumnya yaitu bendera vietnam dan diganti denganbendera Indonesia.* Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Wibsaksi DODY PUTRA HUTAGALUNG dan saksi DWI PAHMI PERMADI(masingmasing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Sutanto377)mendapatkan kontak radar yaitu sebuah kapal ikan sedang mengapungdan mengibarkan bendera Indonesia, bermaksud untuk melakukanpemeriksaan legalitas kapal, lalu KRI Sutanto377 mendekatkan ke kapaltersebut, bertempat di jalur Teritorial

Kemudianpada saat kapal KRI Sutanto377 mendekati kapal TG 90496 TS tersebutdan selanjutnya kapal TG 90496 TS merapat pada buritan lambung kananKRI Sutanto377 dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada padaposisi 04 00' 000" LU 106 58' 000" BT yang mana kedua posisi tersebutberada di Perairan Natuna Laut Teritorial Wilayah Pengelolaan PerikananIndonesia; Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TG 90496 TS,Saksi menemukan barang bukti ikan campuran yang sudah dikeringkanberada di atas

Kemudianpada saat kapal KRI Sutanto377 mendekati kapal TG 90496 TS tersebutdan selanjutnya kapal TG 90496 TS merapat pada buritan lambung kananKRI Sutanto377 dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada padaposisi 04 00' 000" LU 106 58' 000" BT yang mana kedua posisi tersebutberada di Perairan Natuna Laut Teritorial Wilayah Pengelolaan PerikananIndonesia;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TG 90496 TS,Saksi menemukan barang bukti ikan campuran yang sudah dikeringkanberada di atas

Sutanto377 yang diduga keras melakukan tindak pidanaperikanan berada di Perairan Natuna / Laut Teritorial Indonesia berjarakkurang lebih 28 (dua puluh delapan) mil laut arah Barat dari garis pangkalpulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arahBarat Lautdari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 2 (dua) mil lautmauk wilayah perairan Indonesia dari batas wilayah laut teritorial Indonesia,dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;

Sutanto377 berada diPerairan Natuna / Laut Teritorial Indonesia berjarak kurang lebih 26 (duapuluh enamn) mil laut arah Barat dari garis pangkal pulau terdekat yaituPulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut darigaris pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 3 (tiga) mil laut masuk keHalaman 19 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.SusPrk/2019/PN Ranwilayah perairan Indonesia dari batas wilayah laut teritorial Indonesia,dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial