• OBJEK GUGATAN: === === === === === === === =Surat Keputusan PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015tentang Permohon Izin Gangguan ( HO ), tertanggal 19 Desember 2015; ll. Tenggat waktu Gugatan; concen cen seeseenne Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan PLT.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PLT KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang PermohonanIzin Gangguan (HO ), diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember 2015;3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan PLT.

  Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenHalaman 18 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.SmgMagelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan iinGangguan ( HO ), diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember 2015;4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamDerkara INl 222 222 non nnn nn one nae one ne noe non eon ene nee nnDemikian gugatan kami ini diajukan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang.

  KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentangPermohonan lIzin Gangguan tanggal 19 Desember 2015 dalamposita akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim membatalkandan menyatakan tidak sah surat tersebut sehingga terdapatkontradiksi antara Posita dengan Petitum yang mengakibatkanPetitum Gugatan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut hakimselayaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;4.

  DALAM POKOK PERK AR A%5qnnnnnnnsn2=nenen scence nnnnnenennen ane nnnnennen nenSebelumnya Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telahdiuraikan di dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap terbacapula dalam uraian pokok perkara ini;1.Bahwa dalil Penggugat pada Objek Gugatan yang menyatakanbahwa Obyek Gugatan Nomor 510.4/888/59/2015 tentangPermohonan lzin Gangguan (HO) tertanggal 19 Desember 2015adalah Surat Keputusan Plt.

• Kesemua tanah milikPenggugat tersebut berlokasi di Dusun Krajan, Desa LeyanganKecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ;Bahwa Penggugat untuk dan atas nama diri sendiri dahulupernah memperoleh lin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi dari Bupati Semarang dengan Keputusan Nomor 510.4/ 02 / IUP/ 2011 tanggal 22 November 2011 komoditas batuanPIIUGSIL j~ nn nnn nn nin in rnBahwa IUP Operasi Produksi diperuntukkan bagi tanah milikPenggugat luas 1488 M?

  seorangkaryawan swasta yang tinggal di Jalan Bukit Teratai Blok A235,Sendangmulyo , Tembalang Kota Semarang ;Bahwa selain dibekali surat kuasa, Penggugat juga menyerahkankepada Joko Prabowo surat permohonan perpanjangan jinusaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi tertanggal 10Desember, surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturanperundangan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup tertanggal 10 Desember 2016, foto copy KTP,foto copy NPWP, satu bendel foto copy keputusan Bupati Nomor: 510.4

  Sri Murdiyati, ijingangguan nomor 510.4/ 167 / IG.B / 2011 Tanggal 11 Juli 2011.foto copy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (sppl) nomor 66.1 / Ill / 2011Tanggal 7 Agustus 2011 ;Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai gugatan inidimajukan ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara , SiPenerima Kuasa Yaitu Joko Prabowo tidak pernah melaporkanhasil pengurusannya kepada Penggugat dan selalu menghindarjika ditanyakan dan anehnya Si Penerima Kuasa Joko Prabowopada

• /082/IGP/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentangyin Gangguan;37Tanda daftar Industri Nomor : 510.4/30/TDI/VIM/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari Kepalakantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Semarang ;Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 503/257/PK/VIII/2012 tanggal 28Agustus 2012 dari Kepala kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Semarang;Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP.11.17.5.20.10023tanggal 29 Agustus 2012 dari Kantor Penanaman Modal dan

  didaftarkan di BPOM dan iabertanggungjawab atas penulisan Nomor BPOM ; DikarenakanTerdakwa tidak faham masalah itu maka Terdakwa menurut aja dansetelah itu selang 1(satu) bulan datang lagi memesan 4.000 bijidengan membawa kemasan sabun merk PUSPITA yang terteraNomor BPOM RI;Bahwa memang tidak ada instruksi dari instansi terkait bagiTerdakwa untuk mengurus ijin usaha membuat sabun, namundemikian Terdakwa sendiri telah mengurus ijinijin dan kemudiansudah keluar yaitu:Tanda Daftar Industri Nomor :510.4

  2012 ketika petugas dari Polda Jatengmelakukan pemeriksaan di tempat usaha Terdakwa, kegiatan tersebut masih berlangsung;Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada saat itu kegiatan usaha Terdakwa tersebut tidakdilengkapi dengan Tanda Daftar Industri (TDI); Bahwa sesuai dengan Tanda Daftar Industri(TDD yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya maupunsebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara bahwa Tanda Daftar Industri (TDD yangdimiliki Terdakwa adalah bernomor 510.4

  perijinan atasusahanya yang semua diserahkannya melalui pihak Dinas Perindustrian Dan PerdaganganKabupaten Semarang yang selama ini mendampingi Terdakwa;Pada akhirnya Ijin Usaha Industri (UI), yang bagi usaha Terdakwa adalah dalam bentuknyaberupa Tanda Daftar Industri (TDD telah pula keluar, disertai dengan beberapa ijin lainnya yangselengkapnya sebagai berikut ;1 Surat Jin Bupati Semarang Nomor: 947/IRT/07/2012 tanggal 11 Juli 2012Tentang Ijin Laik Kesehatan;2 Surat jin Bupati Semarang Nomor: 510.4

  /082/IGP/2012 tanggal 3 Agustus2012 tentang Ijin Gangguan;3 Tanda Daftar Industri Nomor : 510.4/30/TDI/VUI/2012 tanggal 27Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Semarang ;474 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/257/PK/VII/2012tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang;5 Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP:11.17.5.20.10023 tanggal 29 Agustus

• Putusan No. 15/G/2018/PTUN.SMGPelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, makadibentuk Tim Teknis Perizinan sebagaimana tertuang dalamKeputusan Bupati Pekalongan Nomor 510.4/417 Tahun2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;e.

  Bahwa dalam Diktum KETIGA Keputusan BupatiPekalongan Nomor 510.4/417 Tahun 2016, menentukanbahwa Tim Teknis Perizinan mempunyal kKewenangan danwajid mengambil keputusan serta membuat berita acarahasil pemeriksaan yang juga berlaku sebagai saranpertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DanTenaga Kerja mengenai diterima atau ditolaknya suatupermohonan perizinan ;f.Bahwa berdasarkan kewenangan yang tertuang dalamPeraturan Bupati Pekalongan Nomor

  Sri Rengganis melalui SuratNomor : 510.4/159 Tanggal 31 Januari 2017, perihalJawaban Surat Permohonan Izin Gangguan (HO), yangpada prinsipnya tidak bisa dilanjutkan ke proses perizinankarena adanya keberatan/penolakan dari masyarakatSeteMPal; 222 nnn nnn nnn nn nnn n eensHal. 23 dari 59 hal.

• Kantor Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kabupaten Semarang, tertanda T3.4 Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM02091/WFJ.10/KP 0703/2013 tanggal17 September 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga, tertanda T4.Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 02/3322/IP/PMDN/2013tanggal November 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, tertanda T5.Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenSemarang Nomor : 510.4

  Insanpaq Indonesia, tertandaT12.13 Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT Insanpaq Indonesia 2013, tertandaT13.14 Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT Insanpaq Indonesia 2015, tertandaT14.15 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Semarang Nomor : 510.4/AT62/2014 tanggal 17 Oktober2014 tentang Ijin Pengusahaan Air Tanah PT.Insanpaq Indonesia

  Kantor Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, tertanda T3.e Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM02091/WFJ.10/KP 0703/2013tanggal 17 September 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga,tertanda T4.e Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 02/3322/IP/PMDN/2013 tanggal 1 November 2013 yang dikeluarkanKepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang,tertanda T5.e Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Semarang Nomor : 510.4

  Insanpaq Indonesia GangSidosari Dusun Kenangkan RT. 08 RW. 07 Desa Bergas KidulKecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tertanda T8.e Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 648/149/2013 tanggal 29Oktober 2013, tertanda T9.e Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 648/154/2014 tanggal 14Agustus 2014, tertanda T10.e Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Nomor : 510.4/AT62/2014tanggal 17 Oktober 2014 tentang jin Pengusahaan Air TanahPT Insanpaq

• Foto copy dari Asli Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil Nomor:510.4/01/2016 tanggal 1 Januari 2016, diberi tanda tanda bukti P16;17. Foto copy Slip Realisasi an.

• Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan Mungkid, KabupatenMagelang Nomor 510.4/66/33.02/2018. tanggal 24 Maret 2018. (buktiP.1);2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMungkid, Kabupaten Magelang, Nomor 308/14/VII/2014. Tanggal 04Agustus 2014; (bukti P.2);halaman 4 dari 13 halamanPutusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Mkd.3.

• Asli Surat Keterangan Nama Nomor: 510.4/104 menyatakan SADELI dan ABDULGHOFUR adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKaranganyar tanggal 07 Mei 2019, diberi tanda (P5);Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang bertanda P1 sampai denganP4 adalah fotocopy dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sertasemuanya telah dibubuhi materai yang cukup kemudian asli dari Suratsurat buktitersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dimasukkan dalamberkas permohonan

• Asli Surat Keterangan Domisili dari Lurah Bulakan, Kecamatan Sukoharjo,Kabupaten Sukoharjo Nomor : 510.4/1704/X1/2019 tanggal 21 November2019 yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.2;3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Nomor :535/66/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 yang telah bermeterai cukup,telah cocok dengan aslinya dan diberi tanda P.3;.

• Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suamiNomor: 510.4/124/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, tanggal 15 Oktober 2021, bukti surattersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);12.

• Semarang;

Dikembalikan kepada DARMONO melalui Terdakwa VIAN CANDRA PRASTIKA AJI, SH, Bin WURYANTO;

• Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 510.4/1078 tertanggal 24 September 2019 Perihal Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Kemanfaatan Ruang Atas Nama Pemohon Sdr.

  Eko Yudo Utomo;

• Surat Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 510.4/85.4/IL/2019 tertanggal 12 Desember 2019 Perihal Izin Lokasi Atas Nama Pemohon Sdr. Eko Yudo Utomo;
• Surat Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 510.4/30.12/IPPT/2019 tertanggal 12 Desember 2019 Perihal Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, yang terletak di Desa Pabelan Kec. Pabelan Kab. Semarang Atas Nama Pemohon Sdr.

• ., bukti mana sesuai aslinya diberi tanda T1; Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Semarang No. 510.4/01PRWSTRM/B/IV/2014 tanggal22 April 2014, bukti mana tanpa aslinya diberi tandaSurat Periksa No. 37867 tanggal 26 Mei 2014 atas nama pasien Lia Critilia dariRSB Mutiara Bunda, bukti mana sesuai aslinya diberi tanda T3 ; Hal 11 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.

  Slt4 Foto copy dari USG tentang tanggal 23 April 2014, bukti mana sesuai foto USGdan diberi tanda T4 ; 5 Surat Peringatan kepada penanggungjawab Resto dan Caf SASNo.735/502/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Satpol PP Kab.Semerang, sesuai dengan aslinya diberi tanda T5 ; 6 Surat Teguran I kepada RM SAS No.510.4/796/2014 tanggal 5 November 2014dikeluarkan BPM dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab.

• Fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Desa Gumelar Kidul, Nomor:510.4/171/III/2016, tanggal 08 Maret 2016, atas nama SIT MUKHAROMAH,selanjutnya diberi tanda bukti P14;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugatmenyatakan tidak mengajukan bukti saksi di muka persidangan;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidakmengajukan bukti Surat dan bukti saksi di muka persidangan;Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukpada Berita Acara Pemeriksaan

• Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tersebut, makapihak Tergugat telah mendapatkan izin dari Pemerintah KotaSurakarta sesuai Surat Keputusan Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta atas nama WalikotaSurakarta Nomor : 510.4/0001/B101UPP/VI/2015 tanggal 29 Juni2015 tentang Pemberian Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (lUPP)6.

  cecececeece cece ceeee ese seeeseeseeeeeeesseestteeteet eee eeee Goer tanda Bukti T3;him 24 dari 34 hlm Putusan No.222/Pat.G/2016/PN Skt.10.11.12.13.14.15.Fotocopy dari aslinya berupa HO PT.Sunindo Gapura PrimaNo.503/0774/B10/HO/VII/2015 ditetapkan tanggal 13 Juli2015S ooo cececececeecece et ceseeateeteeseseeestssseetssstesssssessesseeeseeeeee Der tanda Bukti T4;Fotocopy dari aslinya berupa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kota Surakarta atas nama Walikota SurakartaNomor : 510.4

• SIDOAGUNG FARM dengan Nomor : AHU-AH.01.03.033390 tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh DIRJEN Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha Industri dengan Nomor Induk berusaha : 8120000781884 tanggal 18 Juli 2018
• 2 (dua) Lembar fotokopy legalisir Izin Gangguana (HO) atas nama ARIEF BUDIMAN Nomor : 180.186/510.4/63/KEP/16/2019, Tanggal 21 Februari 2019
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha

  SIDOAGUNG FARM denganNomor : AHUAH.01.03.033390 tertanggal 18 September 2019yang dikeluarkan oleh DIRJEN Administrasi Hukum KementrianHukum dan Ham Republik Indonesia1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha Industri dengan NomorInduk berusaha : 8120000781884 tanggal 18 Juli 20182 (dua) Lembar fotokopy legalisir Izin Gangguana (HO) atasnama ARIEF BUDIMAN Nomor : 180.186/510.4/63/KEP/16/2019,Tanggal 21 Februari 20191 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah Nomor : 510.41

  SIDOAGUNG FARM dengan Nomor : AHUAH.01.03.033390 tertanggal 18 September 2019 yangdikeluarkan oleh DIRJEN Administrasi Hukum Kementrian Hukumdan Ham Republik IndonesiaHalaman 5 dari 119 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Mkdf) 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha Industri dengan Nomor Indukberusaha : 8120000781884 tanggal 18 Juli 2018g) 2 (dua) Lembar fotokopy legalisir Izin Gangguana (HO) atas namaARIEF BUDIMAN Nomor : 180.186/510.4/63/KEP/16/2019,Tanggal 21 Februari 2019h) 1 (satu) lembar fotocopy

  Izin Gangguan (HO) atas nama Arief Budiman Nomor180.186/510.4/63/KEP/16/2019, Tanggal 21 Februari 2019.6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :510.41/018/PRB/330/PM/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.7. Surat Izin Operasi dengan Nomor Induk berusaha8120000781884 tanggal 18 Juli 2018.8. NPWP atas nama PT. Sidoagung Farm Nomor 02.258.789.3524.000.9. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) SidoagungFarm No.1130000171 tanggal 05 April 2017.;Bahwa sampai dengan saat ini PT.

• Surat Keterangan PT SLI Nomor 510.4/II/V/2012, tidak terteratanggal, berlaku sejak 14 Mei 2012 sampai dengan Selesai;Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI Nomor197/PRIMKOPEL/VII/2011 tentang Penggunaan Fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan diPelabuhan Tanjung Emas tanggal 1 Juli 2011;Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI Nomor01/PRIMKOPEL/I/2012 tentang Penggunaan Fasilitas untuk InstalasiPemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

  Surat Keterangan PT SLI Nomor 510.4/II/V/2012, tidak terteratanggal, berlaku sejak 14 Mei 2012 sampai dengan Selesai;57) Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI Nomor197/PRIMKOPEL/VII/2011 tentang Penggunaan Fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhandi Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 1 Juli 2011Hal. 33 dari 55 hal. Put.

  Surat Keterangan PT SLI Nomor 510.4/II/V/2012, tidak terteratanggal, berlaku sejak 14 Mei 2012 sampai dengan Selesai;57) Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI Nomor197/PRIMKOPEL/VII/2011 tentang Penggunaan Fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan KarantinaTumbuhan di Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 1 Juli 2011;58) Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI Nomor01/PRIMKOPEL/I/2012 tentang Penggunaan Fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan KarantinaTumbuhan

• BuktiP11 : Fotocopy sesuai aslinya SuratKeterangan Domisili Nomor 510.4/21/2017 tanggal 12 April2017, yang telah dinazegelen dan dilengalisir berdasarkanCopy ;12. BuktiP12 : Fotocopy dari fotocopy NPWP02.330.674.9511.000 atas nama PT. Lestari Khatulistiwa,yang telah dinazegelen dan dilengalisir berdasarkanCopy ;13. BuktiP13 : Fotocopy dari fotocopy SuratTanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 11.01.1.50.07577tanggal 04 November 2016, yang telah dinazegelen dandilengalisir berdasarkan Copy,;14.

• tertanggal 14 Juli 2015,bukti T2;Fotokopi Tanda Terima Surat Setoran Pajak CV Wiayasa tertanggal 14 Juli 2015,bukti T3;Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM.0000652ER/WPI.32/KP.0203/2011 tertanggal 28 Maret 2011 bukti T4;Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM.00105/WPJ.32/Kp. 1003/2011tertanggal 27 Desember 2012, bukti T5;1011121314Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S49/PKP/WPJ.32/KP.1003/2015 tertanggal 08 April 2015, bukti T6;Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 510.4

• Fotokopi Keputusan bBupati Tanah Bumbu Nomor:B/510.4/3/207/DPMPTSPP.2/VIII/2019 tentang Izin LaboratoriumKesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu,yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P9;10. Fotokopi Surat Izin Klinik Nomor: B/510.4/3.206/DPMPTSPP.2/VIII/2018 tertanggal 29 November 2019, yang selanjutnya padafotokopi bukti tersebut diberi tanda P10;Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bin11.

• Surat Keterangan PT SLI No. 510.4/II/V/2012, tidak tertera tanggal,berlaku sejak 14 Mei 2012 sampai dengan Selesai;Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI No.197/PRIMKOPEL/VII/2011 tentang penggunaan fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan diPelabuhan Tanjung Emas tanggal 1 Juli 2011;Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI No.01/PRIMKOPEL/I/2012 tentang penggunaan fasilitas untuk InstalasiPemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan di PelabuhanTanjung

  Surat Keterangan PT SLI No.510.4/II/V/2012, tidak terteratanggal, berlaku sejak 14 Mei 2012 sampai dengan Selesai;57) Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI No.197/PRIMKOPEL/VII/2011 tentang penggunaan fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhandi Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 1 Juli 201158) Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI No.01/PRIMKOPEL/I/2012 tentang penggunaan fasilitas untukHal. 33 dari 74 hal. Put.

  Surat Keterangan PT SLI No.510.4/II/V/2012, tidak terteratanggal, berlaku sejak 14 Mei 2012 sampai dengan Selesai;57) Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI No.197/PRIMKOPEL/VII/2011 tentang penggunaan fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan KarantinaTumbuhan di Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 1 Juli 201158) Perjanjian Kerjasama antara Primkopel dan PT SLI No.01/PRIMKOPEL/I/2012 tentang penggunaan fasilitas untukInstalasi Pemeriksaan Karantina Hewan dan KarantinaTumbuhan