Surat Nomor : 522.11/237/Dishut/2002, tanggal 03 Desember 2002,Perihal : Pertimbangan teknis URKT 2003 PT. INANTA TIMBER ;b. Surat Nomor : 522.11/442/Dishut/2003, tanggal 23 Mei 2003, Pertimbangan teknis URKT 2003 PT. INANTA TIMBER & TRADING COY LTD;c. Surat Nomor : 522.11/993/Dishut/2003, tanggal 03 Desember 2003,Pertimbangan teknis URKT 2004 PT. INANTA TIMBER & TRADING COYLTD ;d. Surat Nomor : 522.11/1205/Dishut/2004, tanggal 11 Nopember 2004,Pertimbangan teknis URKT 2005 PT.

Surat Nomor : 522.11/1141/Dishut/2005, tanggal 18 Nopember 2005,Pertimbangan teknis URKT 2006 PT.

Surat Nomor : 522.11/237/Dishut/2002, tanggal 03 Desember2002, Perihal : Pertimbangan teknis URKT 2003 PT. INANTATIMBER ;b. Surat Nomor : 522.11/442/Dishut/2003, tanggal 23 Mei 2003,Pertimbangan teknis URKT 2003 PT. INANTA TIMBER &TRADING COY LTD ;c. Surat Nomor : 522.11/993/Dishut/2003, tanggal 03 Desember2003, Pertimbangan teknis URKT 2004 PT. INANTA TIMBER &TRADING COY LTD ;d. Surat Nomor : 522.11/1205/Dishut/2004, tanggal 11 Nopember2004, Pertimbangan teknis URKT 2005 PT.

Surat Nomor : 522.11/1141/Dishut/2005, tanggal 18 Nopember2005, Pertimbangan teknis URKT 2006 PT.

Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.11 / PEM / X / 13, Tanggal 30Oktober 2003 tentang Persetujuan Pencadangan Lahan PerkebunanKelapa Sawit di Desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan ;d. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 400 / BPD / 2005 / 021, Tanggal 8Agustus 2005, tentang Pemberian jin Lokasi untuk PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit an.

Kampar Riau Nomor339/BH/KDK.4/VX1V1999, tanggal 6 Desember 1999 yang telahdilegalisir ;2 (dua) lembar Fotocopy Surat Bupati Pelalawan kepada Ketua KoptanSejahtera Nomor 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di DesaBatang Nilo Kecil Kec.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan Prov.

Kampar Riau Nomor339/BH/KDK.4/VX1/1999, tanggal 6 Desember 1999 yang telahdilegalisir ;2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Pelalawan kepada Ketua KoptanSejahtera Nomor 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di DesaBatang Nilo Kecil Kec.

Kampar Riau Nomor339/BH/KDK.4/V/X1V1999, tanggal 6 Desember 1999 yang telahdilegalisir ;2 (dua) lembar Foto copy Surat Bupati Pelalawan kepada Ketua KoptanSejahtera No. 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di DesaBatang Nilo Kecil Kec.

Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas 415 Ha;

Sumber Berkat Makmur Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018;

Jafar dalam jabatannya selaku KepalaSeksi Pemangkuan Hutan (KSPH) Calabai berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor: 824/132/Peg. tanggal 10 Agustus 2001 dan Pejabat PenerbitSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKHH) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor: 522.11/18/Kpts/Dishut/2001tanggal 6 September 2001 baik secara sendirisendiri maupun bersamasamadengan Terdakwa II Ir. Burhanuddin H.

JAFAR;10.Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor:522.11/18/Kpts/Dishut/2001 tanggal 6 September 2001 tentangPerubahan Pejabat Penerbit SKSHH dan Pejabat Pemungut PSDH danDR Lingkup Dishut Kabupaten Dompu;11.Copy Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 824/132/Peg tanggal 10Agustus 2001 tentang Pengangkatan Saudara M.

Bin Aminuddin, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.BLH/2017/PN LIWBahwa Benar Bupati Pesisir Barat pernah mengeluarkan SURATKEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR : 522.11/82/4,01/2014Tanggal 08 April 2014 Tentang PERIZINAN IZIN USAHA PEMANFAATANHASIL HUTAN PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTANKEPADA KOPERASI TANI KRUI SEJAHTERA PEKON GUNUNGKEMALA KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARATPROVINSI LAMPUNG.

Bin Saip, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Benar Bupati Pesisir Barat pernah mengeluarkan SURATKEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR : 522.11/82/4,01/2014Tanggal 08 April 2014 Tentang PERIZINAN IZIN USAHA PEMANFAATANHASIL HUTAN PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTANKEPADA KOPERASI TANI KRUI SEJAHTERA PEKON GUNUNGKEMALA KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARATPROVINSI LAMPUNG.

MULYANTO bin ROHMANdan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN untuk melakukanpenebangan kayu tersebut, bukan di HPT, namun di HIR PekonLabuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;Bahwa dasar terdakwa memerintahkan saksi MULYANTO bin ROHMANdan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN adalah karena tempatmelakukan penebangan tersebut adalah didalam lahan garapan (wilayahkerja) HTR koperasi Tani Krui Sejahtera yang bergerak dibidang HutanTanaman Rakyat dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor :522.11

Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat,selanjutnya kayu dibentuk balok dan papan dengan berbagai ukuran yangberbeda yang menurut saksi Mulyanto dan saksi Heriyawan penebangantersebut Terdakwa yang menyuruh dan member upah sebesar Rp. 300.000 (tigaratus ribu)/kubik;Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.BLH/2017/PN LIWMenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapuan.Sp sebagaiKabid Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebuan bahwa sesuaiSurat Keputusan Bupati Pesisir Barat No.522.11

kegiatan penebangantersebut;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas telahterbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penebangan pohondi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Pekon Labuhan Mandi Way Krui dengancara menyuruh saksi Mulyanto dan saksi Heriyawan menebang kayu jenisjabon, durian, suren dan dibentuk berbagai ukuran berbeda padahal diketahuibahwa lokasi penebangan di Pekon Labuhan Mandi Way Krui tidak termasuk kedalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat No.522.11

Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.11/PEM/X/13 tanggal 30 Oktober 2003tentang Persetujuan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit diDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan ;d. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 400/BPD/2005/012 tanggal 8 Agustus2005 tentang Pemberian jin Lokasi untuk Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit an. Koperasi Petani Sejahtera dengan PT.

Koperasi PetaniSejahtera yang telah dilegalisir ;1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Koperasi Petani Sejahtera diDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar RiauNomor 339/BH/KDK.4//XI/1999, tanggal 6 Desember 1999 yang telahdilegalisir ;2 (dua) lembar Fotocopy Surat Bupati Pelalawan kepada Ketua KoptanSejahtera Nomor 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di DesaBatang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan yang telah dilegalisir

Nomor 769 K/PID.SUS/201538.39.40.Al.42.43.44.45.46.47.1 (satu) lembar Fotocopy Hectarage Statement KKPA Desa Batang NiloKecil, tanggal 05 April 2006 yang telah dilegalisir ;1 (satu) bendel Fotocopy Estimate & Realisasi Produksi Bulanan KKPABatang Nilo Kecil periode 2012/2013 yang telah dilegalisir ;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bupati Pelalawan kepada KetuaKoperasi Petani Sejahtera Nomor : 522.11/PEM/X/13 tangal 30 Oktober2003 perihal persetujuan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawitdi

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil KecamatanPelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.

ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil KecamatanPelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.

Wira Karya Sakti) dengan rekayasa pembuatan RekomendasiGubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/2004, Tanggal 9 Maret 2004, Perihal :Permohonan alih fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wira Karya Sakti; tanpa adapertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kab.

ZulkifliNurdin Hamzah) dijebak oleh Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan) menandatangani Rekomendasi No. 522.11/0943/Dinhut/2004, Tanggal 9 Maret 2004Perihal : Permohonan alih fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wira Karya Sakti; untukHTI PT.

Zulkifli Nurdin menandatanganiRekomendasi Gubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/2004, Tanggal 9 Maret2004, mengalih fungsikan areal PT.

M, 45, dan46 masingmasing tertanggal 14 Desember 1999.Surat Gubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/04 tanggal 9 Maret 2004, intinyamerekomendasikan penunjukan areal penggunaan lain (APL) seluas 6.710 hamenjadi kawasan hutan produksi tetap.d.

Surat Gubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/04, Tanggal 9 Maret 2004, Perihal :Permohonan Alih Fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wira Karya Sakti, direkayasaoleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sehingga Gubernur Jambi terjebak.

Bahwa terhadap Areal Kawasan Hutan Produksi daerah Bandar Lampungtelah berubah fungsinya menjadi Areal Kawasan Hutan Produksi yangdapat di konversi (HPK) / Non Budidaya Kehutanan berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 67/KPTS11/1991 tertanggal 31 Januari 1991, kemudian berdasarkanusulan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor : 522.11/2285/Bappeda/IV/1999 tanggal 7 Oktober 1999 kepada Menteri Kehutanan danPerkebunan RI yang memohon Pelepasan Areal Kawasan Hutan Produksiyang

Bahwa untuk lebih meyakinkan maka Para Penggugat pada tanggal26 Maret 2012 menanyakan kepada Dinas Kehutanan yang kemudianmendapat jawaban pada tanggal 9 April 2012 yang pada intinya adalahmenguatkan kembali isi ketentuan dalam Bes/uit Resident Lampung DistrictNomor 48, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 67/KptsII/1991,usulan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor : 522.11/2285/Bappeda/ IV/1999 kepada Menteri Kehutanan RI, Keputusan MenteriKehutanan dan Pertanian RI Nomor : 256/KptsII

Wira Karya Sakti) dengan rekayasa pembuatan RekomendasiGubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/2004, Tanggal 9 Maret 2004, Perihal :Permohonan alih fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wira Karya Sakti; tanpa adapertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kab.

ZulkifliNurdin Hamzah) dijebak oleh Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan) menandatangani Rekomendasi No. 522.11/0943/Dinhut/2004, Tanggal 9 Maret 2004Perihal : Permohonan alih fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wira Karya Sakti; untukHTI PT.

Zulkifli Nurdin menandatanganiRekomendasi Gubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/2004, Tanggal 9 Maret2004, mengalih fungsikan areal PT.

M, 45, dan46 masingmasing tertanggal 14 Desember 1999.Surat Gubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/04 tanggal 9 Maret 2004, intinyamerekomendasikan penunjukan areal penggunaan lain (APL) seluas 6.710 hamenjadi kawasan hutan produksi tetap.d.

Surat Gubernur Jambi No. 522.11/0943/Dinhut/04, Tanggal 9 Maret 2004, Perihal :Permohonan Alih Fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wira Karya Sakti, direkayasaoleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sehingga Gubernur Jambi terjebak.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi BupatiKolaka No. 522.11/1159 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaankawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari DishutKab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonsiruksi bataskawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.WIL dari Dishut Kab.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi BupatiKolaka No. 522.11/1159 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaankawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari DishutKab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. Vil Makasar No. S.81/ VIFBPKH/ISDH3/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi bataskawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.WIL dari Dishut Kab.

Mandailing Natal nomor:522.11/238/Dishut/2002, tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT. Keang NamHal. 146 dari 355 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2010(13)(14)(15)Development Indonesia ditandatangani oleh Ir. Budi Ismoyoselaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal;2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natalnomor: 522.11/447/Dishut/2003, tanggal 26 Mei 2003, perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT.

Mandailing Natal nomor:522.11/447/Dishut/2003 tgl. 26 Mei 2006 disahkan olehPanitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapseldan ditandatangani oleh Ir. Budi Ismoyo selaku Kadis Hut Kab.Madina;2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal nomor:522.11/999/Dishut/2003, tanggal 04 Desember 2003, perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2004 an. PT. Keang NamDevelopment Indonesia ditanda tangani oleh Ir. Budi Ismoyo selakuKepala Dinas Kehutanan Kab.

Mandailing Natal nomor:522.11/238/Dishut/2002, tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT. Keang NamHal. 289 dari 355 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2010(13)(14)Development Indonesia ditandatangani oleh Ir. Budi Ismoyoselaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal;2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natalnomor: 522.11/447/Dishut/2003, tanggal 26 Mei 2003, perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT.

Fotocopy 1 (satu) rangkap RekomendasiBupati Kolaka No. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan Teknis Penggunaan KawasanHutan Untuk Keg. Pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah Areal IUP Produksi atas nama PT.WIL di Prov. Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab.

Fotocopy 1 (satu) rangkap RekomendasiBupati Kolaka No. 522.11/1159;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan Teknis Penggunaan KawasanHutan Untuk Keg. Pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah Areal IUP Produksi atas nama PT.WIL di Prov. Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab.

Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor :522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal: PeninjauanZin Lokasi/IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra UnggultamaPerkasa (PT. Bangun Jaya Alam Permai) kepada Bupati Seruyan,untuk melakukan peninjauan kembali atas lahan Izin Lokasi/lzin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Bahwa Penggugat sudah menanyakan secara tertulis kepada BupatiSeruyan tentang: kepastian tindak lanjut dari surat GubernurKalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor:522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal:Peninjauan lIzin Lokasi / IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. MitraUnggultama Perkasa (PT.

Bangun Jaya AlamPOI Al ) 22> 22 = en nnn nnn nnn nnn nnn nnn non non men nnn nnn ne nee nnn nnn nee neeBahwa Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor :522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal: PeninjauanZin Lokasi/JUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra UnggultamaPerkasa (PT. Bangun Jaya Alam Permai) kepada Bupati Seruyan,untuk melakukan peninjauan kembali atas lahan Izin Lokasi/lzin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Ulasan Perlawanan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap berbagaisurat dan Teguran Penggugat.a.Bahwa Penggugat sudah menanyakan secara tertulis kepada BupatiSeruyan tentang: kepastian tindak Jlanjut dari surat GubernurKalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor:522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal: PeninjauanIzin Lokasi / IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra UnggultamaPerkasa (PT.

Aspek KewenanganBahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau telah membentuk PanitiaMasyarakat Hukum Adat sesuai Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/379/XII/HUK/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentangPedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan sesuai arahanGubernur Kalimantan Tengah melalui suratnya Nomor: 522.11/108/DISHUTtanggal 25 September 2020, perihal : Percepatan pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan

Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522.11/108/DISHUT.Tanggal 25 September 2020 tentang Percepatan Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat.7. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor :100/114/XI/PEM2020. Tanggal 27 November 2020 tentang PercepatanPengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat.8.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 522.11/108/DISHUT yangdikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan ditujukan kepadaBupati/Walikota seKalimantan Tengah tertanggal 25 September 2020,yang pada pokoknya berisi penyampaian mengenai pembentukanPanitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota dalam rangkapercepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat danhutan adat (vide bukti T10);6.

Talawangyang diberikan oleh Menteri Kehutananpada tanggal 21 Januari 2005 = adalahhasil perjuangan Koperasi MandauTalawang yang dimulai sejak tahun 1999dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku pada saat itu,dengan tahapantahapan antara lain ;2) Pengurusan untuk memperoleh rekomendasidari Bupati Kapuas yang diterbitkanmelalui surat No. 522/2887/EK tanggal 15Oktober 1999 ;3) Pengurusan untuk memperoleh rekomendasidari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengahyang diterbitkan melalui surat No.522.11

2001tanggal 19 Oktober 2001 ;Mengikuti Fit and Proper test bagi calonpemegang ijin pengelolaan hutan= alamyang diselenggarakan oleh DepartemenKehutanan pada bulan Juli 2004 dandinyatakan lulus sehingga prosespermohonan dapat dilanjutkan ;Lulus dalam penilaian yang dilakukanoleh Departemen Kehutanan melaluiLembaga Penilai Indipenden bagi pemohonHPH, sehingga proses permohonan' dapatdilanjutkan ;Pengurusan untuk memperoleh pembaruanrekomendasi dari Gubernur ProvinsiKalimantan Tengah melalui surat No.522.11

/280/EK tanggal 10 Maret 2004untuk memperbaharuli rekomendasi No.522.11/019/EK tanggal 12 Januari 2000 ;Membayar tunas iuran Ijin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan kepada Negarayaitu. setelah diterbitkannya SK IUPHHKoleh Menteri Kehutanan pada tanggal 21Januari 2005, yakni sebesar Rp. 5,36milyar ;sebagai wujud atas komitmen untukHal. 37 dari 46 hal.

Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas 415 Ha;