dari TERGUGAT di batalkanoleh Kantor Pajak Pratama Koja Jakarta Utara dimana nilai persyaratantebusan Tax Amnesty sebesar nilai PPN yang belum dibayarTERGUGAT sekitar Rp 2.628.659.271, ( dua milyar enam ratus duapuluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuhpuluh satu rupiah ) belum termasuk nilai Tebusan Tax Amnesty danBukti Permulaan / Buper serta hutang pajak yang belum dibayar jikaTax Amnesty di tolakd) Bahwa menurut TERGUGAT II permohonan Tax Amnesty diajukan dikarenakan

dengan penulisan dalam bentuk huruf,sehingga Tergugat tidak bisa membaca / mengerti berapa sebenarnyanilai total tax amnesty beserta nilai PPN yang dimaksud oleh Penggugat,sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas / kabur (Obscuur Libels).4.

Utr.dibatalkan oleh Kantor Pajak Pratama Koja Jakarta Utara. dimananilaipersyaratan tebusan Tax Amnesty sebesar nilai PPN yang belum dibayarTergugat sekitar Rp. 2. 628. 659. 271 (dua milyar enam ratus dua puluh enamjuta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)belum termasuk nilai tebusan Tax Amnesty dan bukti permulaan/Buper sertahutang pajak yang belum dibayar jika Tax Amnesty ditolak.Bahwa menurut Penggugat atas permintaan sebagai kuasa hukum Tergugat tersebut, Penggugat

Hal tersebut telah membuktikan bahwa benarpemberian Surat Kuasa Khusus dari Tergugat kepada Penggugat karenaberdasarkan surat dari kKementrian keuangan direktorat jendral pajak kantorwilayah DJP Jakut KPP PRATAMA Jakarta Koja tersebut ternyata ataspermohonan Tax Amnesty dari Tergugat telah dibatalkan oleh Kantor DJPJakarta Utara.

Sehingga atas pembatalan Tax Amnesty tersebut Tergugat adamenggugat Kantor Pajak Pratama di PTUN Jakarta dengan memberikan kuasakhusus kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di PTUN Jakarta atasHalaman 41 Putusan Nomor : 284/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi pengkreditan pajak yang berupa kompensasikelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2016 sebesar Rp2.747.253.040,00, terkait dengan program pengampunanpajak (tax amnesty

Putusan Nomor 1845/B/PK/Pjk/2021sama sekali tidak diatur kKewenangan komisaris untuk menandatangani surat,termasuk Surat Pernyataan Harta (SPH);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar Pemohon Banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty), sehingga menghilangkan haknya untukmengkompensasikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak November 2016 sebesar Rp2.747.253.040,00

Menimbang, bahwa penentuan ada atau tidaknya Pemohon Bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta;Menimbang, bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Pajak sudahbenar, karena untuk menentukan ada atau tidaknya Pemohon Bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkandengan tepat dan benar oleh Judex Facti, sehngga diambil alih menjadipertimbangan Peninjauan

menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi pengkreditan pajak yang berupa kompensasikelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2016sebesar Rp2.747.253.040,00, terkait dengan program pengampunan pajak(tax amnesty

Putusan Nomor 1847/B/PK/Pjk/2021perubahannya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang komisaris,sama sekali tidak diatur Kewenangan komisaris untuk menandatangani surat,termasuk Surat Pernyataan Harta (SPH);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar Pemohon Banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty), sehingga menghilangkan haknya untukmengkompensasikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan

;Menimbang, bahwa penentuan ada atau tidaknya Pemohon Bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta;Menimbang, bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Pajak sudahbenar, karena untuk menentukan ada atau tidaknya Pemohon Bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkandengan tepat dan benar oleh Judex Facti, sehngga diambil alih menjadipertimbangan Peninjauan

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi pengkreditan pajak yang berupa kompensasikelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari Masa Pajak April 2016sebesar Rp2.747.253.040,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding terkaitdengan program pengampunan pajak (tax amnesty

Putusan Nomor 1844/B/PK/Pjk/2021perubahannya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang komisaris,sama sekali tidak diatur kewenangan komisaris untuk menandatangani surat,termasuk Surat Pernyataan Harta (SPH);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar Pemohon Banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty), sehingga menghilangkan haknya untukmengkompensasikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan

Menimbang, bahwa penentuan ada atau tidaknya Pemohon Bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex FactiPengadilan Pajak sudah tepat dan benar, karena untuk menentukan adaatau tidaknya Pemohon banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty) kepada Terbanding merupakan penilaian atas fakta yangsudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti, sehinggadiambil

Bahwa Penggugat mengikuti Tax Amnesty pada tanggal 27 September2016, dan mendapatkan Surat Keterangan tanggal 3 Oktober 2016;Halaman 1 dari 8 halaman.

Inti daripembahasan bahwa PT Mekar Armada Jaya hanya ada tunggakan pajakatas 5 surat ketetapan yang diterima sebelum Penggugat menerimaSurat Keterangan Tax Amnesty sebesar Rp2.806.918.559, dan akandiadakan pembahasan kembali sebelum tanggal 24 Maret 2017;4. Bahwa memenuhi janjinya di undangan pertama, Penggugat hadirkembali di KPP Madya Bekasi pada tanggal 23 Maret 2017 dan 21 Juni2017;5.

yang secara khusus mengatur aturandan tata cara mengenai penyampaian surat pernyataan untuk JaxAmnesty dimana Penggugat menyampaikan Surat Pernyataan padaminggu terakhir periode pertama yaitu tanggal 27 September 2016.Sesuai dengan asas hukum /ex specialis derogat lex generalis yangmenyatakan bahwa hukum yang bersifat kKhusus (/ex specialis)mengesampingkan hukum yang bersifat umum (/ex generalis);Bahwa hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhisegala persyaratan dan ketentuan Tax Amnesty

, dan segala keuntungandari Tax Amnesty juga dapat dinikmati oleh Penggugat, yang artinyaPenggugat dibebaskan dari segala tunggakan pajak;Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar Surat Paksa dapatdibatalkan:Bahwa Penggugat mohon Pengadilan Pajak dapat mengabulkanpermohonan Penggugat dan membatalkan Surat Paksa NomorSP00561/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017 yang diterimatanggal 14 September 2017 dari Tergugat sehingga keadilan pajak dapatditerapkan;Menimbang, bahwa atas gugatan

Pemohon Banding tidak pernah mengajukan Tax Amnesty (ProgramPengampunan Pajak) sebagaimana dimaksud untuk dan atas namaPemohon Banding;2. Sejak perusahaan berdiri hingga saat ini yang menandatangani seluruhdokumen maupun laporan perpajakan selalu tertera nama direktur:Soegeng Tjahjadi;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1846/B/PK/Pjk/20213. Sdr.

Soegeng Tjahjadi selaku pimpinan tertinggi perusahaan tidakpernah menandatangani Surat Pernyataan yang merupakan saranauntuk mengajukan Tax Amnesty sebagaimana tersebut di atas;4. Sesuai UU Tax Amnesty dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang akanmengikuti program TA diwajibkan untuk mencabut seluruh upayahukumnya termasuk salah satunya permohonan restitusi;5. Sdr. Soegeng Tjahjadi tidak pernah membatalkan/mencabutpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;6.

menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi pengkreditan pajak yang berupa kompensasikelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2016sebesar Rp2.747.253.040,00 terkait dengan program pengampunan pajak(tax amnesty

Soegeng Tjahjadi, tidak pernahmenandatangani ataupun memberikan kuasa untuk menandatangani sertamenyampaikan Surat Pernyataan Harta, sebagaimana dimaksudTerbanding, maka Surat Pernyataan Harta yang disampaikan oleh komisaristersebut di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar Pemohon banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty), sehingga menghilangkan

;Menimbang, bahwa penentuan ada atau tidaknya Pemohon Bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta;Menimbang, bahwa Judex Facti sudah benar, karena untukmenentukan ada atau tidaknya Pemohon Banding mengajukan permohonanpengampunan pajak (tax amnesty) kepada Terbanding merupakan penilaianatas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh JudexFacti, sehingga diambil alin menjadi pertimbangan Peninjauan Kembalia quo.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi pengkreditan pajak yang berupa kompensasikelebihnan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2016 sebesar Rp2.747.253.040,00, terkait dengan program pengampunanpajak (tax amnesty

Putusan Nomor 1843/B/PK/Pjk/2021perubahannya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang komisaris,sama sekali tidak diatur Kewenangan komisaris untuk menandatangani surat,termasuk Surat Pernyataan Harta (SPH);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar Pemohon Banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty), sehingga menghilangkan haknya untukmengkompensasikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan

;Menimbang, bahwa penentuan ada atau tidaknya Pemohon Bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta;Menimbang, bahwa Judex Facti sudah benar, karena untukmenentukan ada atau tidaknya Pemohon Banding mengajukan permohonanpengampunan pajak (tax amnesty) kepada Terbanding merupakan penilaianatas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh JudexFacti, sehngga diambil alin menjadi pertimbangan Peninjauan Kembali a quo.Menimbang

Tujuannyasama untuk kuasa tax amnesty dan saksi disuruh tanda tangan di kertaskosong yang ada kotakkotaknya dan langsung disuruh pulang olehterdakwa.

Bahwa pajak BPHTB bukan wilayah tax amnesty dan pembayaranmelalui Dispenda/ Dispenkot. Bahwa Pajak yang masuk wilayah KPP adalah Pajak penjualan (PPh). Bahwa dokumen asli tidak diperlukan dokumen asli, hanya daftarkekayaan yang akan diikutkan program tax amnesty ditulis daftar hartakekayaan. Bahwa kalau lebih satu harta kekayaan dimasukkan dalam satu formdalam satu wajib pajak.

Bahwa persidangan saksi Sutanty menyatakan tidak pernah menjualtanah maupun asset lainnya, melainkan kedatangannya ke Notaris untukmengurus tax amnesty dan terdakwa tidak pernah mengurus tax amnesty. Bahwa terdakwa tidak pernah menyewa homestay milik Sutanty dalamwaktu yang lama tetapi tetmanteman suami terdakwa pernah menyewahomestay tersebut.

atau pihak terkait lainnya; Bahwa untuk kepengurusan Tax Amnesty tersebut Terdakwa memintaseluruh dokumen atas assetaset milik SUTANTY SE yang akan dimintakan Tax Amnesty dan Terdakwa mengajak SUTANTY SE dansuaminya ke kantor Notaris BENEDIKTUS BOSU, SH, namunkenyataannya asetaset SUTANTY SE berupa sebidang tanah Hak MilikNo. 803 di Desa Tegalgondo Kec.

menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi pengkreditan pajak yang berupa kompensasikelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2016sebesar Rp2.747.253.040,00, terkait dengan program pengampunan pajak(tax amnesty

Putusan Nomor 1848/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar Pemohon banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty), sehingga menghilangkan haknya untukmengkompensasikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari 2016 sebesar Rp2.747.253.040,00 yang diperoleh Desember2015 ?

Menimbang, bahwa penentuan ada atau tidaknya Pemohon bandingmengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) kepadaTerbanding merupakan penilaian atas fakta;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex FactiPengadilan Pajak sudah tepat dan benar, karena untuk menentukan adaatau tidaknya Pemohon banding mengajukan permohonan pengampunanpajak (tax amnesty) kepada Terbanding merupakan penilaian atas fakta yangsudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti, sehnggadiambil

, sehingga suratkeberatan itu harus dicabut dalam rangka tax amnesty.

EKP akan mengikuti Tax Amnesty, sehingga suratkeberatan tersebut dicabut.

, sehingga surat keberatan itu harus dicabutdalam rangka tax amnesty.

Untuk menyelesaikan sisa kewajiban pajak sejumlahRp325.867.883,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut,Tergugat pada akhirnya meminta Penggugat untuk mengikuti programPengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang diselenggarakan olehPemerintah Indonesia;7.4.

Untuk melaksanakan jasa pengurusan program PengampunanPajak (Tax Amnesty), Tergugat mengajukan tagihan sebesar USD20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai biaya jasapengurusan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagaimanaHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Brt.tertuang dalam Invoice Nomor 150916/DEC/DS tertanggal 22Desember 2016;7.5.

Karena tergiur dengan hasutan Tergugat untuk mengikuti programPengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang disampaikan oleh Tergugat gunamenyelesaikan permasalahan perpajakannya, Penggugat akhirnyaterperdaya sehingga Penggugat membayar jasa pengurusan PengampunanPajak (Tax Amnesty) sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu Dollar AmerikaSerikat);9.

Bahwa dalam perkembangannya, nyatanya seluruh permasalahan pajakPenggugat yang ada khususnya penutupan BUT Penggugat yangdipercayakan kepada Tergugat untuk menanganinya tidak kunjung selesai.Bahkan, permohonan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang diajukanoleh Penggugat melalui Tergugat tersebut tidak pernah diserahkan kepadakantor pelayanan pajak sehingga Penggugat gagal mengikuti programPengampunan Pajak (Tax Amnesty);10.

Bahwa karena tergiur dengan hasutan Tergugat untuk mengikutiprogram Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang disampaikan olehTergugat guna menyelesaikan permasalahan perpajakannya, Penggugatakhirnya terperdaya sehingga Penggugat membayar jasa pengurusanPengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebesar USD20.000 (dua puluh ribuDollar Amerika Serikat);11.

Asyari (Alm) bahwa terdakwa memiliki uang yang saat inidisimpan di bank luar negeri, dan bermaksud untuk memasukkan danatersebut ke bank di dalam negeri oleh karena sedang ada programpemerintah tentang pengampunan pajak (Tax Amnesty), dan terdakwaberkata kepada saksi H. Hasyim Asyari Bin H. Asyari (Alm) bahwaterdakwa memiliki kendala dalam proses memasukkan uangnya tersebutoleh karena pembayaran tax amnesty harus dilakukan lebih dahulu barudana tersebut bisa dimasukkan.

Asyari (Alm)bahwa terdakwa memiliki uang yang saat ini disimpan di bank luar negeri,dan bermaksud untuk memasukkan dana tersebut ke bank di dalamnegeri oleh karena sedang ada program pemerintah tentangpengampunan pajak (Tax Amnesty), dan terdakwa berkata kepada saksiH. Hasyim Asyari Bin H. Asyari (Alm) bahwa terdakwa memiliki kendaladalam proses memasukkan uangnya tersebut oleh karena pembayarantax amnesty harus dilakukan lebin dahulu baru dana tersebut bisadimasukkan.

Asyari(Alm) bahwa terdakwa memiliki uang yang saat ini disimpan di bankluar negeri, dan bermaksud untuk memasukkan dana tersebut ke bankdi dalam negeri oleh karena sedang ada program pemerintah tentangpengampunan pajak (Tax Amnesty), dan terdakwa berkata kepadasaksi H. Hasyim Asyari Bin H. Asyari (Alm) bahwa terdakwa memilikikendala dalam proses memasukkan uangnya tersebut oleh karenapembayaran tax amnesty harus dilakukan lebih dahulu baru danatersebut bisa dimasukkan.

Muhajir telan mencederaiproses tax amnesty yang sedang dilakukan oleh Yayasan Rumah Sakit IslamFatimah Cilacap sehingga Surat Keterangan Pengampunan Pajak seolah olahdiakui menjadi milik Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap yang beratijuga uang tebusan pajak / tax amnesty yang kami bayar seolah olah diakul milikyayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap.

Kemudian implikasi lainyaseluruh asset milik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yangdilaporkan melalui proses tax amnesty seolah olah juga diakui menjadi milikYayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap, nama baik dari Yayasan RumahSakit Islam Fatimah Cilacap menjadi tercemar, yang berpotensi mengakibatkanmenurun / hilangnya kepercayaan masyarakat / pihak lain terhadap Rumah SakitIslam Fatimah Cilacap Bahwa sdr.

Seolah olah terjadi proses pengalihan asset milik Yayasan Rumah SakitIslam Fatimah Cilacap menjadi asset milik Yayasan Rumah Sakit IslamBercahaya Cilacap, hal ini terjadi karena bukti pembayaran Tax Amnesty yangseharusnya bernama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap menjadiYayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap.c.

Danuang pembayaran tax amnesty sebesar Rp. 234.818.270, seolah olah yangmelakukan pembayaran adalah dari Yayasan Rumas Sakit Islam BercahayaCilacap.b. Mengakibatkan keterlambatan pembayaran pajak sehingga Yayasan RumahSakit Islam Fatimah Cilacap terkena denda sebesar Rp. 500.000, ( lima ratusribu rupiah ).c.

menerima bukti pembayaran Tax Amnesty nya, dan setelah saksilihat Kembali terhadap bukti pembayaran tersebut, ternyata benar bahwa namaYayasan telah berubah menjadi bernama Yayasan Rumah Sakit Islam BercahayaCilacap dengan nomor NPWP yang sama dengan milik Yayasan Rumah SakitIslam Fatimah Cilacap, bahwa pada saat itu. sdr.

) untukpembuatan dan pendaftaran surat pajak ruko dan uang sebesar Rp.. 350.000,(tiga ratus lima puluh rupiah) untuk membayar SIUP (surat izin usaha) dan uangsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pembelianruko, pada Tanggal 19 Oktober 2016, terdakwa kembali meminta uang sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya notaris dan padaTanggal 21 Oktober 2016, terdakwa meminta uang sbesar Rp. 4.200.000,(empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tax amnesty

,(empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tax amnesty. Hingga saatini ruko yang dijanjikan oleh terdakwa akan dijual kepada para saksi belumdiserahkan kepada para saksi dan uang yang telah diserahkan oleh para saksikepada terdakwa tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa, sehingga kemudianterdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh para saksi.

Tanggal 21 Oktober 2016 uang sejumlah Rp. 4.200.000, gunapembayaran tax amnesty 20 %.Bahwa pembayaran keperluan ruko total Ro 20.250.000,00 (dua puluh jutadua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) untuk iuran pembelian seorang kambing danmakanan (syukuran tidak dibuatkan kuitansi), sehingga jumlah seluruhnya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);Bahwa realitasnya ruko yang dijanjikan Terdakwa tidak ada, karena di atastanah yang

Pada tanggal 21 Oktober 2016, sebesar Rp 4.200.000,00 (empat jutadua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tax amnesty;Menimbang, bahwa ruko yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga tanggal1 Nopember 2016 tidak pernah dibangun dan tidak pernah diserahkandikarenakan sertipikat masih atas nama orang tua Terdakwa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telahmemakai keadaan palsu maupun karangan perkataanperkataan bohongdengan mengatakan Saya mau bikin ruko seharga Rp 350.000.000,00 (tigaratus

Pada tanggal 21 Oktober 2016, sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tax amnesty;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan yangada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut (voorgezette Handelings) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo 64KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Baldwin Adiwiguna bin Zainuddin) terhadap Penggugat (Amnesty Reka Firandhany binti Paeto);4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

;Bahwa selain dalam rangka Tax Amnesty, Saksi tidak melakukanpengawasan lainnya kepada Terdakwa.Bahwa dengan Tax Amnesty, diharapkan agar setiap yang mengikutiprogramnya termasuk Terdakwa ANTHONY LIANDO lebih baik dalampelaporan pajaknya ke depan;Bahwa pada saat pelaporan Tax Amnesty, Terdakwa belum menjadiPengusaha Kena Pajak.Bahwa pada periode Saksi menjadi AR, adalah periode Tax Amnesty,sehingga Saksi selaku AR disibukkan dengan program Tax Amnesty ini;Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK

MASIKAMBA mengajakSaksi untuk pergi ke Toko ANGIN TIMUR milik Terdakwa;Bahwa saksi dan LA MASIKAMBA mendatangi Terdakwa di tokonya.Ketika berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan agarTerdakwa bisa menanyakan mengenai Tax Amnesty kepada Saksi;Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbBahwa prosedur dan persyaratan mengenai Tax Amnesty dan beberapakali ada pertanyaan dari Terdakwa terkait dengan pelaporan yang akandilakukannya saat itu Saksi dan Terdakwa bertukar nomor telepon

);Bahwa saksi juga menyampaikan bahwa sesuai laporan pajak dalam SPTTahunan 2014 (tahun sebelumnya), ada kemungkinan hartanya yangbelum dilaporkan;Bahwa atas himbauan yang saksi berikan, Terdakwa kemudian mengikutiProgram Tax Amnesty pada sekitar bulan Oktober sampai denganHalaman 66 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbDesember 2015, yang pada saat itu tarif pajak atas laporan harta dalamTax Amnesty adalah sebesar 2%;Bahwa saksi mengenal Ida sebagai pegawai honorer kantor pajak,tugasnya

;Bahwa pada tahun 2016 ketika Terdakwa melaporkan Tax Amnestydibantu oleh MOHAMMAD FADHIL RAHMAN dengan cara Terdakwamenghitung sendiri lalu MOHAMMAD FADHIL RAHMAN yangmengkoreksin ya;Bahwa berhubungan dengan MOHAMMAD FADHIL RAHMAN dalamrangka Tax amnestysekitar bulan Juli September 2016;Bahwa Terdakwa membayar Tax Amnesty sekitar Rp2,8 miliar;Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbBahwa jumlah pembayaran Tax Amnesty tersebut benar mewujudkanjumlah riil asset dan omset Terdakwa

bersamaan;Bahwa selama melakukan pelaporan Tax Amnesty sampai dengan akhirtahun 2016 dan kemudian membuat laporan SPT awal tahun 2017Terdakwa tidak sempat menyiapkan dokumen dokumen transaksi laporanpajak tahun 2016;Bahwa Terdakwa berpikir setelah Tax Amnesty pada tahun 2016,Terdakwa tidak akan dipermasalahkan juga mengenai laporan pajak tahun2016;Bahwa mengenai uang Terdakwa Rp20 juta yang diserahkan olehSULIMIN RATMIN kepada LA MASIKAMBA, Terdakwa tidak tahumenahu, namun Terdakwa pernah memberikan

diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum/peraturan pidana yang berlaku;Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangansaksisaksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkanbahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan yaitudengan cara Terdakwa menawarkan bantuan kepada Sutanty, S.E. untukmenguruskan Tax Amnesty

Bahwauntuk kepengurusan Tax Amnesty tersebut Terdakwa meminta seluruhdokumen atas assetaset milik Sutanty, S.E. yang akan dimintakan TaxAmnesty dan Terdakwa mengajak Sutanty, S.E. dan suaminya ke kantorHalaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1043 K/Pid/2019Notaris Benediktus Bosu, S.H., namun kenyataannya asetaset Sutanty,S.E. berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 803 di Desa Tegalgondo,Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Kohir 511, persil Nomor 4kelas SIH dengan luas 1.180 M?

Atas perbuatan Terdakwa tersebut Sutanty (korban)mengalami kerugian sekitar Rpo1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah) berdasarkan nilainilai aset miliknya yang telah dialinkan olehTerdakwa kepada orang lain serta kerugian sejumlah Rp2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut pemberitahuan Terdakwadipergunakan untuk pengurusan Tax Amnesty atas asetaset milik saksiSutanty; Bahwa namun demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan Judex Factiperlu. diperbaiki dengan

dengan Notaris JUNJUNG dikarenakan pada saat pembuatan PPJB jugadiikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Menjual;Bahwa ketika dibuat PPJB pada Notaris NATALIA belum dilakukan split dikarenakan splitdilakukan saat di Kantor Notaris RIA AMELIA;Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi salahsemuanya dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyuruh MARIA PURBOWATT untukmenjual Ruko miliknya tersebut karena Terdakwa hanya meminta bantuan MARIAPURBOWATI untuk mengurus Tax Amnesty

menceritakan bahwa uang Rp. 500.000.000 , ( lima ratus jutarupiah telah diserahkan kepada orang Pajak untuk mengurus keringanan pajak/ tax amnesty ini ;Putusan Sela Nomor : 497/Pid.B/2018/PN.Mlghalaman 28 dari 64 halaman Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada MARIA PURBOWATI ada buktitransfernya dan bisa di print out; Bahwa berkaitan dengan penjualan Ruko yang di Jalan Soekarno Hatta,Terdakwa tidak mengetahui perihal tersebut, sedangkan mengenai fotoTerdakwa bersama dengan CHANDRA HERI PUTRA pada

HARIYANTO, SH., dkk untuk mendampingi Terdakwa dalampersidangan;Putusan Sela Nomor : 497/Pid.B/2018/PN.Mlghalaman 31 dari 64 halaman Bahwa Terdakwa menerangkan mendatangi kantor Notaris NATALIA pada waktuitu diminta MARIA PURBOWATI terkait tax amnesty, Terdakwa datang bersamasuaminya yaitu HERI SUPRIHADI, pada waktu itu MARIA PURBOWATI sudahada di kantor Notaris, lalu Terdakwa diarahkan MARIA PURBOWATIT ke ruangtamu untuk tandatangan dan cap jempol di kertas kosong terkait tax amnestybersama HERI

Lowokwaru,Kota Malang dan tidak ada terkait perikatan jual beli dengan pihak siapa pun; Bahwa Terdakwa pernah menerima surat perihal tax amnesty dari Kantor PajakPabean Cantikan Surabaya, karena Terdakwa menyangsikan kebenaran surattersebut lalu Terdakwa memastikan surat perihal tax amnesty dengan mendatangiKantor Pajak Pabean Cantikan Surabaya, namun baru ada jawaban tertulis dariKantor Pajak Pabean Cantikan Surabaya tidak pernah pernah mengeluarkan suratdimaksud; Bahwa Terdakwa tidak permah menerima

Lowokwaru, Kota Malang atau di Jalan Soekarno Hatta kav.2 Nomor 4, kecamatanLowokwaru, kota Malang kepada saksi CHANDRA HERI PUTRA maupun kepadapihak lain sedangkan penyerahan suratsurat berkaitan dengan bukti kepemilikan asetTerdakwa kepada MARIA PURBOWATIT tersebut hanyalah untuk kepentinganpengurusan keringanan pajak (tax amnesty);Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat dalildalilnya, JaksaPenuntut Umum Majelis Hakim berpendapat jual beli antara Terdakwa dengan saksiCHANDRA HERI PUTRA

Amnesty Gisella Eklesia Bukanaung, perempuan, lahir di Manado,tanggal 23 Juni 2014 ;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Mnd3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,namun kerukunan tersebut lama kelamaan berganti dengan percekcokanteruS menerus, diam kembali kemudian ribut lagi dan sumber percekcokanini dari Tergugat sendiri ;4.

Foto copy Akta Kelahiran atas nama Amnesty Giselia Eklesia BukanaungNo.7171LU2014005910 tanggal 7 Juli 2014, bermeterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P4 ;5. Foto copy Kartu.

Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116627.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengikuti Tax Amnesty

pada tanggal 27 September2016, dan mendapatkan Surat Keterangan tanggal 3 Oktober 2016:Bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan TaxAmnesty, dan segala keuntungan dari Tax Amnesty juga dapat dinikmatiHalaman 1 dari 6 halaman.