Sedangkandokumen yang tidak ada antara lain : (1) Model LPPDK1 PARPOL(Untuk asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran danakampanye) (2) Surat keterangan dana pengelola rekening; (3) Copibukti tagihan/utang (apabila ada); (4) Pembukuan dana kampanyepihak lain (apabila ada); (5) Asersi pasangan calon; (6) Tanda terimalaporan awal dana kampanye; (7) Tanda terima laporan sumbangandana kampanye ; 2 nn nnn nnn non nnn nen nee nen meen enn Bahwa terlapor menerangkan tidak ada dari KPUD KabupatenKonawe

,tertanggal 6 Desember 2015 ; Dalam LPPDK a quo dilampirkan dokumen yang menjadibagian dari LPPDK, diantaranya : 1)Model LPPDK1PARPOL (untuk asersi atas laporanpenerimaan dan penggunaan dana kampanye)sebanyak 6 (enam) lembar ; Model LPPDK2PARPOL (untuk laporan penerimaandan penggunaan dana kampanye) sebanyak 1 (satu)lOMbar ; = 22 = 222 on eon nnn noe non een ene oneModel LPPDK3PARPOL (untuk daftar aktivitaspengeluaran dana kampanye) sebanyak 5 (lima)lOMDAN; 2 oo no nnn noe nnn nee nee nee nnn nne

Kurdin Wahab, tertanggal 6DGSEINDER 201 5 ~~ mann nnn nnn nn nnn nnn nnnnnDalam LPPDK a quo dilampirkan dokumen yang menjadibagian dari LPPDK, diantaranya : 1) Model LPPDK1PARPOL (untuk asersi atas laporanpenerimaan dan penggunaan dana kampanye)sebanyak 6 (enam) lembar ; Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.

Lutfi, S.E. berupaLPPDK1PARPOL (untuk asersi atas laporan penerimaan danpengeluaran dana kampanye) dari Muttagim Sidiq (salah satuanggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan) adalah dalil yangmengadaada, karena faktanya yakni Sdr. Muttaqim Sidiglah yangmenerima LPPDK dari pasanganpasangan Calon Bupati dan WakilBupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Amarullah,M.T. Andi Muh.

., pada tanggal 6 Desember 2016, tepatnyapada pukul 15. 45 Wita, dan dokumen Model LPPDK1PARPOL(untuk asersi atas laporan penerimaan dan penggunaan danakampanye) terlampir telah disetorkan sebanyak 6 (enam) lembar,bahkan Muttagim Sidig ikut bertanda tangan dalam objek sengketa ; Oleh karena pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Amarullah,M.T. Andi Muh. Lutfi, S.E., dan pasangan calon Bupati dan WakilBupati Moh. Ridwan Landipo, S.Sos. Ir.

Bahwa disamping hal tersebut diatas, standart laporan harusmenyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatanatestasi yang bersangkutan, laporan juga harus menyatakan simpulanpraktisi mengenai asersi apakah telah sesuai dengan standart yangditetapkan, halhal tersebut tidak disajikan secara implisit maupuneksplisit didalam laporan a quo, faktanya Termohon Kasasi Ill secaradiamdiam melakukan audit tanpa terlebih dahulu mengajak dan/ataumenarik Para Pemohon Kasasi untuk secara samasama

Membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yangdicantumkan di neraca;Untuk membuktikannya Auditor melakukan pengujian subtantifberikut: Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan denganaktiva tetap; Inspeksi terhadap aktiva tetap; Pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak;.

Membuktikan asersi penilaian aktiva tetap yang dicantumkan dineracaSeperti tercantum dalam prinsip akuntansi berterima umum, aktivatetap harus disajikan di neraca pada nilai bukunya pada tanggalneraca, atau dengan kata lain sebesar kos aktiva tetap dikurangjidengan depresiasi akumulasian sampai dengan tanggal neraca.Sehingga akun depresiasi akumulasi aktiva tetap merupakan akunpenilaian untuk mengurangi saldo aktiva tetap terjadi sebesar nilaibukunya pada tanggal neraca;Halaman 42 dari 47 hal.

Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan aktiva tetap dineraca;Satusatunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajiandan pengungkapan aktiva tetap di neraca adalah denganmembandingkan penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neracayang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum;Sumber: Auditing, Buku 2 (Mulyadi, 2014);Bahwa hal mana maksud oleh Pemohon Kasasi sangat pentingmengenai status hukumnya;Bahwa hal tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam perkaraa quo dimaksud

Arens et al. 2008);Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untukmendapatkan bukti mengenai saldosaldo dan transaksi yangberkaitan dengan siklus pendapatan untuk memperoleh asersi yangdiungkapkan oleh manajemen. Asersi dari manajemen menunjukkanadanya tanggungjawab terhadap informasi keuangan baikdiungkapkan secara eksplisit maupun inplisit yang merupakantanggungjawab dari manajemen (A. A. Arens et al. 2008).

Arens et al. 2008).Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untukmendapatkan bukti mengenai saldosaldo dan transaksi yangberkaitan dengan siklus pendapatan untuk memperoleh asersi yangdiungkapkan oleh manajemen. Asersi dari manajemen menunjukkanadanya tanggungjawab terhadap informasi keuangan baikdiungkapkan secara eksplisit maupun inplisit yang merupakantanggungjawab dari manajemen (A. A. Arens et al. 2008).

Arens et al. 2008);Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untukmendapatkan bukti mengenai saldosaldo dan transaksi yangberkaitan dengan siklus pendapatan untuk memperoleh asersi yangdiungkapkan oleh manajemen. Asersi dari manajemen menunjukkanadanya tanggungjawab terhadap informasi keuangan baikdiungkapkan secara eksplisit maupun inplisit yang merupakantanggungjawab dari manajemen (A. A. Arens et al. 2008).

RISNAWANTO Pasaman Barat tahun 2015 Sebagai PasanganCalon dengan peroleh suara sebanyak 54.256 (lima puluh empat ribu dua ratuslima puluh enam) suara terbanyak ke 2, sudah menyampaikan LaporanPengunaan Pemakaian Dana Kampanye (LPPKD) 1 (satu) hari setelahkampanye berakhir dan sudah diperiksa Akuntan Publik WCPA dengan hasilMenurut pendapat kami. asersi Zulkenedi Said,S.Sos dan H.Risnawanto,SE dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana KampanyePasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Risnawantomemperoleh suara terbanyak ke 2 sudah menyampaikan LPPDKsebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat Laporan PenggunaanPemakaiaan Dana MKampanye kami koreksi dengan LaporanPenerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 1 (satu) harisetelah kampanye berakhir, yang mana sesuai hasil audit kantor WCPAmenyebutkan menurutpendapat kami, asersi Zulkenedi Said, S.Sos dan H.

Arens et al. 2008).Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untukmendapatkan bukti mengenai saldosaldo dan transaksi yangberkaitan dengan siklus pendapatan untuk memperoleh asersi yangdiungkapkan oleh manajemen. Asersi dari manajemen menunjukkanadanya tanggungjawab' terhadap' informasi keuangan baikdiungkapkan secara eksplisit maupun inplisit yang merupakantanggungjawab dari manajemen (A. A. Arens et al. 2008).

Mei 2017;1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LaporanKeuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yang dimasukkandalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited)Nomor NK115/PB.6/2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya;1 (satu) bundel draft jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMNKementerian Desa dan PDTT (Ekatmawati) atas perbagai temuandari BPK RI;1 (satu) buah buku memo kecil dengan sampul transparan warnabiru;1 (satu) lembar print out berjudul Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPKRITerhadap

Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018190)1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP;1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan;1 (satu) bundel Risalan Pembahasan Dengan Entitas;1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi Final;~ @ 209 51 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI dan BAPenyelesaian;g. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI;h. 1 (satu) bundel TP21 Pemukiman Trans;i. 1 (satu) bundel TP22 Sarana Air Bersih;1 (satu) bundel TP23 Pembangunan Pemukiman;k. 1 (satu) bundel TP25 Pembangunan

Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018191)192)193)194)195)196)Desa PDTT TA 2016;b. 1 (satu) bundel penetapan TM;c. 1 (satu) bundel daftar hadir Tim Review;d. 1 (Satu) bundel penetapan nilai resiko PM awal tingkat laporan;e. 1 (satu) bundel Risalah tanggal 4 Mei 2017 oleh Tim Review Opinidi Kantor Pusat BPK;f. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Angka Asersi Final;8 (delapan) lembar print out Dokumen Exit Meeting Temuan HasilPemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA2016, tertanggal 19 Mei

didukung oleh dokumen yangada berdasarkan Undangundang dan lembaga yangmempunyai kewenangan untuk memeriksa dan berdasarkanPP Nomor 110 tahun 2004, Ahli dari Lembga PoliteknikNegeri Ujung Pandang tidak mempunyai kewenangan untukmenghitung kerugian Negara hanya melakukan pemeriksaan,sedangkan yang berhak untuk melakukan perhitungan kerugianNegara adalah BPK dan BPKP sesuai dengan PP Nomor 110tahun 2004 ;13Bahwa standar perhitungan kerugian Negara sesuai lampiran4 untuk pemeriksaan di perlukan asas asersi

Asersi dari manajemenmenunjukkan adanya tanggung jawab terhadap informasikeuangan baik diungkapkan secara eksplisit maupun inplisit yangmerupakan tanggung jawab dari manajemen (A. A. Arens et al.2008). Tujuan auditor dalam rangka audit melakukan pengujianterhadap asersi manajemen tersebut, antara lain (Arens et al.2008):a. Esistensi atau okurensi (existence or occurence), yang terdiri:1.

Asersi dari manajemenmenunjukkan adanya tanggung jawab terhadap informasikeuangan baik diungkapkan secara eksplisit maupun inplisit yangmerupakan tanggung jawab dari manajemen (A. A. Arens et al.2008). Tujuan auditor dalam rangka audit melakukan pengujianterhadap asersi manajemen tersebut, antara lain (Arens et al.2008):a. Esistensi atau okurensi (existence or occurence), yang terdiri:1.

LHP :...B/HP/XVI/05/201, Tanggal ....Mei 2017.1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LaporanKeuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yangdimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun2016 (Audited) Nomor : NK115/PB.6/2017 beserta 1 (satu)bendel lampirannya.1 (satu) bendel Draft Jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMNKementrian Desa dan PDTT (EKATMAWATI) atas perbagaitemuan dari BPK RI.1 (satu) buah buku Memo kecil dengan sampul transparan warnabiru.1 (satu) lembar print out berjudul

(satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan HasilPekerjaanDokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, PemeriksaanAtas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016,dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau Muda yang berisi :a.1 (satu) bundel Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Lapangan.halaman 58 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI190.satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP.satu) bundel Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan.satu) bundel Risalah Pembahasan Dengan Entitas.satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi

Satu) bundel TP59 KIN (Anam).N< x =< 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna merah :a. 1 (satu) bundel Risalah pembahasan tim review opini tanggal20 April 2017 di Hotel Ciputra atas Laporan KeuanganKementerian Desa PDTT TA 2016.b. 1 (satu) bundel penetapan TM.c. 1 (satu) bundel daftar hadir Tim Review.d. 1 (satu) bundel penetapan nilai resiko PM awal tingkatlaporan.e. 1 (satu) bundel Risalah tanggal 4 Mei 2017 oleh Tim ReviewOpini di Kantor Pusat BPK.f. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Angka Asersi

LHP :...B/HP/XVI/05/201, Tanggal ....Mei 2017.1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LaporanKeuangan Kemendesa PDITT (067) Tahun 2016 yangdimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun2016 (Audited) Nomor : NK115/PB.6/2017 beserta 1 (satu)bendel lampirannya.1 (satu) bendel Draft Jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMNKementrian Desa dan PDTT (EKATMAWATI) atas perbagaitemuan dari BPK RI.1 (satu) buah buku Memo kecil dengan sampul transparan warnabiru.halaman 82 Putusan 11/Pid.SusTPK

berwarna merah :a. 1 (satu) bundel Risalah pembahasan tim review opini tanggal20 April 2017 di Hotel Ciputra atas Laporan KeuanganKementerian Desa PDTT TA 2016.b. 1 (satu) bundel penetapan TM.c. 1 (satu) bundel daftar hadir Tim Review.halaman 95 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI191.192.193.194.195.196.197.d. 1 (satu) bundel penetapan nilai resiko PM awal tingkatlaporan.e. 1 (satu) bundel Risalah tanggal 4 Mei 2017 oleh Tim ReviewOpini di Kantor Pusat BPK.f. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Angka Asersi

untuk mencari kebenaran sehingga munculah suaturekomendasi atau kesimpulan;Bahwa kalau hanya menghitung cuma melihat angkaangka yang tidakmempunyai hubungan dengan akibat hukum, sehingga menjadi tidakfactual;Bahwa benar perhitungan itu merupakan bagian dari audit, tapi untukmengambil kesimpulannya bukan dari penghitunganya saja tetapi daripemeriksannya;Bahwa Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 Standar Pemeriksaan KeuanganNegara;Bahwa auditor berwenang memeriksa dan menjelaskan metode, kemudianmemberikan asersi

dan tanggapan;Bahwa suatu Pemeriksaan itu memiliki asersi;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 dalam halPemeriksa ingin menentukan apakah terdapat unsur pidana atau tidak,maka harus dilakukan pemeriksaan Investigatif dan menentukan siapa yangbertanggungjawab, dan apakah masuk ke dalam ranah pidana atauadministratif;Bahwa untuk dibuktikan adanya indikasi perbuatan pidana sesuai dalamPutusan MK No. 22 tahun 2016 bahwa hakikatnya perlu diingat apakahperbuatan pidana tersebut merugikan

Investigatifnya;Bahwa benar Pasal 21 Undang Undang No. 30 Tahun 2013 auditnyabilang ini kasus administrasi maka para pihak yang keberatan silahkanmengajukan keberatan ke pengadilan administrasi sehingga dapat batal,dan Hakim bisa menilai ini pidana atau bukan;Bahwa Dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16, 13, 18,mengatur tentang prosedur Pemeriksaan tanggapan dan sebagainya;Bahwa proses hukum pidana bersifat formalitas, Pasal 52 ayat (1) UUNomor 30 tahun 2014, Pasal 56 ayat (1) 30/2014 prosedur asersi

LHP :...B/HP/XVI/05/201, Tanggal ....Mei 2017.107. 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LaporanKeuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yangdimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun2016 (Audited) Nomor : NK115/PB.6/2017 beserta 1 (Satu)bendel lampirannya.108. 1 (Satu) bendel Draft Jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMNKementrian Desa dan PDTT (EKATMAWATI) atas perbagaitemuan dari BPK RI.109. 1 (satu) buah buku Memo kecil dengan sampul transparanwarna biru.110. 1 (satu)

2018/PT.DKI189.190.v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan HasilPekerjaanDokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, PemeriksaanAtas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016,dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau Muda yang berisi :a. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Lapangan.b. 1(satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP.c. 1 (satu) bundel Risalan Pembahasan Temuan Pemeriksaan.d. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Dengan Entitas.e. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi

LHP :....B/HP/XVI1/05/201, Tanggal ....Mei 2017.107. 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LaporanKeuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yangdimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun2016 (Audited) Nomor : NK115/PB.6/2017 beserta 1 (Satu)bendel lampirannya.108. 1 (Satu) bendel Draft Jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMNKementrian Desa dan PDTT (EKATMAWATI) atas perbagaihalaman 81 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKItemuan dari BPK RI.109. 1 (satu) buah buku Memo kecil dengan

Bantuan Kakao danLampirannya.v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan HasilPekerjaanDokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, PemeriksaanAtas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016,dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau Muda yang berisi :a. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Lapangan.b. 1(satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP.1 (Satu) bundel Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan.1 (Satu) bundel Risalah Pembahasan Dengan Entitas.1 (Satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi

cc. 1 (Satu) bundel TP59 KIN (Anam).190. 1 (Satu) bundel dokumen dalam map berwarna merah :a. 1 (Satu) bundel Risalah pembahasan tim review opinitanggal 20 April 2017 di Hotel Ciputra atas LaporanKeuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016.b. 1(satu) bundel penetapan TM.1 (Satu) bundel daftar hadir Tim Review.d. 1 (satu) bundel penetapan nilai resiko PM awal tingkatlaporan.e. 1 (Satu) bundel Risalah tanggal 4 Mei 2017 oleh Tim ReviewOpini di Kantor Pusat BPK.f. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Angka Asersi

atau asas mengklarifikasi didalam Pasal 20ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004 asas klarifikasi atau asersi itu wajib,bahkan diberikan waktu 60 hari untuk mengklarifikasi Pasal 20 ayat(3) di Adobt di dalam angka huruf a kapital angka 6 SEMA 4 Tahun2016 yang menyatakan bahwa klarifikasi dulu kepada yangbersangkutan selama 60 hari supaya diketahui Apakah memangyang bersangkutan melakukan tindak pidana atau memang persoalankesalahan administrasi sementara di dalam pasal 20 ayat 3 Undang30 Tahun 2014 diberikan

waktu hanya 10 hari kerja untukmengidentifikasi apakah memang ini kesalahan administrasi ataumemang dapat dilanjutkan dengan upaya tindakan pidana lainnyajadi pada hakekatnya asersi diharuskan karena dia merupakanbagian dari rangkaian pemeriksaan dan itu juga berada pada hasilperhitungan kerugian negara ;.BAhwa tadi yang melihat saya sampaikan bahwa putusan MK dalampertimbangannya menyatakan bahwa MK mengikuti meninggalkanunsur bahwa itu bersifat formil uji materiil Karena mahkamahberpendapat bahwa

Selpengembalian kerugian negara bahwa kerugian negara itu adalahpada nilai buku dikurangi penyusutan artinya memang padahakekatnya merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dan itupunberarti diharuskan perhitungan itu merupakan hasil perhitungan hasilpemeriksaan terlebin dahulu sebagai contoh Umur saya sudahsangat tepat mungkin juga semua aparatur hukum sudah mengetahuibahwa laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap NHambalangmerupakan yang terbaik Karena dia sudah melakukan menerapkanasas asersi dan juga

Kalausuatu laporan pemeriksaan yang meyakinkan memadai maka tidakmungkin kita mencarinya di dalam profesi maupun di dalam lingkupupaya hukum lain karena semua asersi semua tanggapan sudahdisampaikan dan semua prosedur format Bagaimana format suatupemeriksaan juga dia sampaikan sehingga disebut sebagaireasonable assurance suatu hasil pemeriksaan yang meyakinkan danmemadai ;Bahwa dengan adanya politik pemerintah yang dikuatkan dalamPutusan MK No. 25 Tahun 2016 bahwa di dalam pasal 20 dinyatakanbahwa

SelData diperoleh ya tetapi bagaimanapun asas asersi tetap diterapkandengan asasasas yang lain ;Bahwa jadi tadi saya sampaikan di dalam undangundang 15 tahun2004 BPK bisa berinisial sendiri sebagai bukti bahwa cukupdiserahkan kepada APH bahkan nilai kerugian negara juga di Pasal 4huruf e PP 39 tahun 2008 berasal dari inisiatif dari BPK juga jadiesensinya koordinasi antara BPK dan APH adalah ketika diamemperoleh bukti permulaan cukup dari 3 (tiga) auditnya dia akanserahkan ke APH untuk ditentukan

atau asas mengklarifikasi didalam Pasal 20ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004 asas klarifikasi atau asersi itu wajib,bahkan diberikan waktu 60 hari untuk mengklarifikasi Pasal 20 ayat(3) di Adobt di dalam angka huruf a kapital angka 6 SEMA 4 Tahun2016 yang menyatakan bahwa kKlarifikasi dulu kepada yangbersangkutan selama 60 hari supaya diketahui Apakah memangyang bersangkutan melakukan tindak pidana atau memangpersoalan kesalahan administrasi sementara di dalam pasal 20 ayat3 Undang 30 Tahun 2014 diberikan

waktu hanya 10 hari kerja untukmengidentifikasi apakah memang ini kesalahan administrasi ataumemang dapat dilanjutkan dengan upaya tindakan pidana lainnyaHal 140 dari 218 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Seljadi pada hakekatnya asersi diharuskan karena dia merupakanbagian dari rangkaian pemeriksaan dan itu juga berada pada hasilperhitungan kerugian negara ;.BAhwa tadi yang melihat saya sampaikan bahwa putusan MK dalampertimbangannya menyatakan bahwa MK mengikuti meninggalkanunsur bahwa itu

Kalausuatu laporan pemeriksaan yang meyakinkan memadai maka tidakmungkin kita mencarinya di dalam profesi maupun di dalam lingkupupaya hukum lain karena semua asersi Semua tanggapan sudahdisampaikan dan semua prosedur format Bagaimana format suatupemeriksaan juga dia sampaikan sehingga disebut sebagaireasonable assurance suatu hasil pemeriksaan yang meyakinkan danmemadai ;Bahwa dengan adanya politik pemerintah yang dikuatkan dalamPutusan MK No. 25 Tahun 2016 bahwa di dalam pasal 20 dinyatakanbahwa

dia akan tanyain orangorang berkaitandengan kejadian atau perbuatan yang dilakukan ;Bahwa Tentu Penilaian AUPP harus dilakukan sesuai UU 13 tahun2014 adalah dengan cara administrasi sendiri oleh atasan pejabatyang bersangkutan atau oleh pengadilan tata usaha negara tentuHal 151 dari 218 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Selsemua prosedur panduan pedomannya adalah pada hukumadministrasi itu sendiri ;Bahwa prosedur pengumpulan data diikuti dengan asersi jadi ketikasaya memperoleh data saya

SemuaData diperoleh ya tetapi bagaimanapun asas asersi tetap diterapkandengan asasasas yang lain ;Bahwa jadi tadi saya sampaikan di dalam undangundang 15 tahun2004 BPK bisa berinisial sendiri sebagai bukti bahwa cukupdiserahkan kepada APH bahkan nilai kerugian negara juga di Pasal 4huruf e PP 39 tahun 2008 berasal dari inisiatif dari BPK juga jadiesensinya koordinasi antara BPK dan APH adalah ketika diamemperoleh bukti permulaan cukup dari 3 (tiga) auditnya dia akanserahkan ke APH untuk ditentukan

bekerja sesuaidengan keinginan Jaksa Penyidik Reo;Bahwa Politeknik Negeri Kupang mengabaikan aturan dasar standar audit yangmensyaratkan untuk melampirkan semua bukti audit asli yang telah diverifikasioleh Auditee yang berkepentingan dalam laporan hasil pemeriksaannya;Bahwa Politeknik Negeri Kupang melanggar aturan dasar standar audit danaturan dalam pemeriksaan keuangan negara yaitu tidak memberikan kepadaAuditee yang berkepentingan dalam hal ini semua panitia kerja dan KontraktorPelaksana hak asersi

Nomor 1546 K/PID.SUS/2016b. tidak adanya pertanggungjawaban secara keilmuan dan profesional ataspengukuran per item yang dilakukan secara sampling;c. tidak diberikannya hak asersi kepada auditee;maka ahli Welem Daga, ST M.Eng tidak memenuhi syarat sebagai ahli yangindependen, objektif, dan profesional dan hasil pemeriksaannya cenderungsesuai dengan permintaan atau pesanan jaksa penyidik.

Bahwa seandainya diperbolehkanpun seharusnya sebelumInspektorat Manggarai melakukan audit pemeriksaan fisik lagi, harus lebihdahulu melakukan kiarifikasi dan konfirmasi (clearance) kepada BPK yang telahmelakukan pemeriksaan sebelumnya. ini adalah standar dalam praktek auditdan perhitungan kerugian negara, dan bagian dan hak asersi yang harusdiberikan kepada BPK dan mengingat BPK adalah auditor negara, seandainyaInspektorat Manggarai lebih tinggi kedudukannya danBPk:Hal. 117 dari 144 hal. Put.

dipenuhi melalui keikutsertaan dankelulusan program sertifikasi;Bahwa Inspektorat Manggarai mengabaikan aturan standar audit yangmensyaratkan untuk melampirkan semua bukti audit asli yang telah diverifikasioleh Auditee yang berkepentingan dalam laporan hasil pemeriksaannya;Bahwa Inspektorat Manggarai melanggar aturan dalam standar audit danaturan dalam pemeriksaan keuangan negara yaitu tidak memberikan kepadaAuditee yang berkepentingan dalam hal ini semua panitia kerja dan KontraktorPelaksana hak asersi

Dengan tidak memberikan hak asersi kepada Auditee ahlisudah sudah menyatakan dirinya paling benar, paling pintar, dan pasti jujurdan objektif?

bekerja sesuai dengan keinginan Jaksa Penyidik Reo.Bahwa Politeknik Negeri Kupang mengabaikan aturan dasar standaraudit yang mensyaratkan untuk melampirkan semua bukti audit asli yang telahdiverifikasi oleh Auditee yang berkepentingan dalam laporan hasilpemeriksaannya.Bahwa Politeknik Negeri Kupang melanggar aturan dasar standar auditdan aturan dalam pemeriksaan keuangan Negara yaitu tidak memberikankepada Auditee yang berkepentingan dalam hal ini semua panitia kerja danKontraktor Pelaksana hak asersi

Tidak diberikannya hak asersi kepada auditee.maka ahli Welem Daga, ST M.Eng tidak memenuhi syarat sebagai ahli yangindependen, objektif, dan profesional dan hasil pemeriksaannya cenderungsesuai dengan permintaan atau pesanan Jaksa Penyidik. Dengan demikianhasil pemeriksaannya batal mutlak (absolut nietig) atau batal demi hukum(absolut nietig van recht wege).Hal. 123 dari 155 hal. Put.

Ini adalah standar dalam praktek auditdan perhitungan kerugian Negara, dan bagian dari hak asersi yang harusdiberikan kepada BPK dan mengingat BPK adalah auditor Negara, seandainyaInspektorat Manggarai lebih tinggi Kedudukannya dari BPK.Bahwa menurut pendapat Budi Harjo, auditor BPKP Jawa Tengah bidanginvestigasi, kegiatan audit yang akan dilakukan oleh Aparat Pengawas InternPemerintah (APIP) harus memenuhi 3 syarat: (1) diawali adanya permintaandari Penyidik kejaksaan atau kepolisian, (2) dilanjutkan

dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusanprogram sertifikasi.Bahwa Inspektorat Manggarai mengabaikan aturan standar audit yangmensyaratkan untuk melampirkan semua bukti audit asli yang telah diverifikasioleh Auditee yang berkepentingan dalam laporan hasil pemeriksaannya.Bahwa Inspektorat Manggarai melanggar aturan dalam standar audit danaturan dalam pemeriksaan keuangan Negara yaitu tidak memberikan kepadaAuditee yang berkepentingan dalam hal ini semua panitia kerja dan KontraktorPelaksana hak asersi

Dengan tidak memberikan hak asersi kepada Auditee ahlisudah sudah menyatakan dirinya paling benar, paling pintar, dan pasti jujur danobjekti?

yangnyata dan pasti dan itupun harus didukung oleh dokumen yangada berdasarkan undangundang dan lembaga yang mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan berdasarkan PP Nomor 110tahun 2004 adalah BPKP tidak mempunyai kewenangan untukmengitung kerugian Negara hanya melakukan pemeriksaan,sedangkan yang berhak dan berwenang untuk melakukanperhitungan kerugian Negara adalah BPK RI sesuai dengan PPNomor 110 tahun 2004 ;Bahwa standar perhitungan kerugian Negara sesuai lampiran 4untuk pemeriksaan di perlukan asas asersi

terang dan nyata bahwa hasil Perhitungan BPKP yangdijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan"Kerugian yang dialami olen Pemda Kota Salatiga" adalah cacatprosedural, sehingga tidak dapat mencerminkan suatu "kepastianhukurn" serta tidak mencerminkan hasil perhitungan kerugianyang bersifat "Nyata dan Pasti" sebagaimana diisyaratkan dalamperaturan perundangundangan.e Bahwa dengan demikian maka hasil Perhitungan yang dilakukanoleh BPKP Jawa tengah tersebut adalah bertentangan dengan"asas asersi

Lebih lanjut Lampiran Peraturan BPK No.1/2007, mengenai Pernyataan Standar Pemeriksaan(PSP 07) Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentupada angka 03 huruf a) : Laporan harus menyebutkan asersi yang diHal.111 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.laporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan(asersitu sendiri artinya semua hal yang diperiksa, baik yang dinyatakanmaupun yang tidak dinyatakan oleh pihak yang diperiksa dan atau pihakyang meminta pemeriksaan).