Ditemukan 14818 data
235 — 112
AKSELERAN KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA
95 — 19
Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.
Photo Copy Dokumen undangan peningkatan Mutu kapasitas pendidikan Inklusif, Nomor : 1863/C4/OT/2012, tanggal 12 Nopember 2012.b. Photo copy Panduan rapat koordinasi bantuan gerakan Inklusif pada propinsi/ kebupaten / kota APBN-P TAHUN 2012.
2012 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan pengembangan pembelajaran pada direktorat pembinaan PK-LK pendidikan dasar dengan Kepala Pokja pendidikan Inklusif Kab.
Kerja pendidikan inklusif Kab. Karimun, penentuan wilayah kerja bagi Pokja pada Tk. Kecamatan.26) 6 ( enam ) rangkap asli surat nomor 02 / SK / POKJA / X / 2012 tanggal 25 Oktober 2012, penentuan biaya perkelompok penyelenggaraan Pokja pendidikan Inklusif Kab. Karimun.27) 6 ( enam ) rangkap asli surat nomor 03 / SK / POKJA / X / 2012 tanggal 27 Oktober 2012, penunjukan Guru pamong pada program PKLK Pokja Inklusif Kab.
Pokja Pendidikan Inklusif, dan;43) 3 ( tiga ) lembar asli surat keputusan rektor universitas karimun nomor 102 / OG16 / 2.0.0 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok kerja pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun.Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah)
(b) Bahwa dalam buku Strategi Umum PembudayaanPendidikan Inklusif Di Indonesia Bab V poin B. Rencanaaksi pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota tidak terdapat jenis kegiatan dalamRencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif untukpemberian bantuan sosial berupa bantuan hidup ataubantuan perlengkapan kepada siswa/siswi.Selain itu. tujuaan yang ingin dicapai melaluiPenyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah :1.
Bantuan SosialPeningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka BantuanPenyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kab/Kota Tahun 2012, denganrincian sebagai berikut : Provinsi : Kepulauan Riau Kab/Kota : Kabupaten Karimun Nama Pokja : Pokja Pendidikan Inklusif KabupatenKarimun Alamat Pokja : JlCanggai Puteri No.01 KampusUniversitas Karimun Bank Cabang : Bank Mandiri Syarian KCP Tj Balai(No.rekening) Karimun ( 7046299579) Nama Penerima : Pokja Pendidikan Inklusif KabupatenRekening/a.n Pokja
tanggal 17 Desember 2012 yang isinyamenyatakan pihak Pemkab Karimun tidak sanggup mengadakanprogram pendidikan inklusif untuk tahun 2012 ; Bahwa setahu saksi program pendidikan inklusif untuk PemkabKarimun tetap dilaksanakan oleh Universitas Karimun dan setahu saksisudah ada Pokja Pendidikan Inklusif yang disusun oleh Drs.
melaksanakan kegiatannya sebagai pelaksana dana Bansospendidikan inklusif di Kabupaten Karimun.
Inklusif, Nomor : 1863/C4/OT/2012, tanggal 12Nopember 2012.b) Photo copy Panduan rapat koordinasi bantuan gerakan Inklusif padapropinsi/ kebupaten / kota APBNP TAHUN 2012.
81 — 22
Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.
Photo Copy Dokumen undangan peningkatan Mutu kapasitas pendidikan Inklusif, Nomor : 1863/C4/OT/2012, tanggal 12 Nopember 2012.b. Photo copy Panduan rapat koordinasi bantuan gerakan Inklusif pada propinsi/ kebupaten / kota APBN-P TAHUN 2012. c. Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.d.
pembelajaran pada direktorat pembinaan PK-LK pendidikan dasar dengan Kepala Pokja pendidikan Inklusif Kab.
Kerja pendidikan inklusif Kab. Karimun, penentuan wilayah kerja bagi Pokja pada Tk. Kecamatan.25) 6 ( enam ) rangkap asli surat nomor 02 / SK / POKJA / X / 2012 tanggal 25 Oktober 2012, penentuan biaya perkelompok penyelenggaraan Pokja pendidikan Inklusif Kab. Karimun.26) 6 ( enam ) rangkap asli surat nomor 03 / SK / POKJA / X / 2012 tanggal 27 Oktober 2012, penunjukan Guru pamong pada program PKLK Pokja Inklusif Kab.
SUHATSYAH, ST warna merah.39) 35 ( tiga puluh lima ) lembar kwitansi asli pengeluaran uang untuk kegiatan kegiatan Inklusif sebagai bukti yang di pegang oleh bendahara Pokja Sdr. M.
Rencana aksi pembudayaanPendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidakterdapat jenis kegiatan dalam Rencana Aksi PembudayaanPendidikan Inklusif untuk pemberian bantuan sosial berupabantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi.Selain itu tujuan yang ingin dicapai melalui PenyelenggaraanPendidikan Inklusif adalah :1.
inklusif serta sasarannya.
pada direktoratpembinaan PKLK pendidikan dasar dengan KepalaPokja pendidikan Inklusif Kab.
dana Bansos pengembangan provinsi/kabupaten/kota penyelenggarapendidikan inklusif.
Syamsuardi, tidak bersediamelaksanakan kegiatan dana Bansos pendidikan inklusif untuk tahun 2012dengan alasan tidak memiliki persiapan untuk melaksanakan program danaBansos pendidikan inklusif pada tahun 2012.
ASMANASARI
23 — 0
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan PemohonASMANASARIsebagai wali pengampu dari anak pemohon yang penyandang disabilitas bernamaRYAN ARDHANA, Berdasarkan surat pada tanggal 13 september 2022 yang dikeluarkan olehMOEHAMMAD GOUFUR, S.sosUPTD pusat pelayanan Disabilitas dan Pendidikan INKLUSIF Samarinda
- Memberi izin kepada pemohon untuk mejalanankan sebagai wali pengampu
54 — 2
Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II dan Tergugat III didalam menguasai dan atau menggarap tanah sawah sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;6. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;7.
Bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il dan Tergugat Ill didalammenguasai dan atau menggarap tanah sawah sengketa tersebut adalahtidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.10.Bahwa oleh karena tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il dan Tergugat Illdidalam menguasai dan atau menggarap tanah sawah sengketa tersebutadalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perobuatan melawan hukum,maka berdasar dan beralasan hukum apabila Tergugat inklusif Tergugat Ildan Tergugat Ill dihukum
Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Ildan Tergugat Ill didalam menguasai dan atau menggarap tanah sawahsengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindakan atauperbuatan melawan hukum ,6. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat Il danTergugat Ill atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untukmenyerahkan / mengembalikan tanah sawah sengketa tersebut kepadaPara Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;7.
membuktikanbantahannya dan dengan dikabulkannya petitum gugatan Para Penggugatangka 2, 3 dan 4 maka dengan sendirinya Para Tergugat menguasai tanahobyek sengketa dalam perkara a quo merupakan perbuatan yang melanggarhak orang lain yang dijamin oleh hukum, sehingga Para Tergugat dapatdikualifisir telah melakukan perouatan melawan hukum, oleh karenanyapetitum gugatan penggugatangka 5 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka 6 yangmenyatakan Menghukum Tergugat inklusif
NGALLEadalah merupakan harta peninggalan almarhum SAIN BIN PANU, danPara Penggugat berhak untuk mewarisinya;Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli warisalmarhum SAIN BIN PANU dan berhak mewarisi tanah sawah sengketatersebut;Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Ildan Tergugat Ill didalam menguasai dan atau menggarap tanah sawahsengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindakan atauperbuatan melawan hukum;Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat
inklusif Tergugat Il danTergugat Ill atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untukmenyerahkan/mengembalikan tanah sawah sengketa tersebut kepadaPara Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secaratanggung renteng sejumlah Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu riburupiah);Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jeneponto, pada hari
HENTIN PASARIBU,S.H.,M.H
Terdakwa:
ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN Alm SUDIRMAN BENYAMIN
286 — 73
Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Sebagai Agen Fasilitas;
- 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 5 (lima) buah invoice terhadap PT.
Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, SUDIRMAN BENYAMIN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT.
Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP: 80.700.389.2-015.000 a.n. PT.
Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Nomor Induk Berusaha: 9120104221028 tanggal 12 Februari 2019 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 2 (dua) lembar legalisir Keputusan Aggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-122/D.05/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi PT.
Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 26, Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0398917 tanggal 16 Oktober 2020.
- 1 (satu) bundle legalisir Kebijakan dan Prosedur Pengajuan dan Persetujuan Pinjaman PT.
59 — 8
Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, III, IV, dan V didalam menguasai dan mengklaim bahwa tanah perumahan yang terletak di Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto (Tanah Sengketa A) dan tanah sawah yang terletak di Temboka Dusun Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto (Tanah Sengketa B) sebagai miliknya adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;5.
Menghukum oleh karena itu kepada :- Tergugat I inklusif Tergugat II, III, IV, dan V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah perumahan yang terletak di Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto (Tanah Sengketa A) tersebut kepada Para Penggugat termasuk membongkar segala bangunan yang ada diatasnya dalam keadaan kosong sempurna dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhumah Siti Aminah binti H.
Rate lainnya;- Tergugat I inklusif Tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sawah yang terletak di Temboka Dusun Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto (Tanah Sengketa B) tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhumah Siti Aminah binti H. Rate lainnya;6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;7.
RATEsebagaimana tersebut pada point 1 di atas , jelas menunjukkan bahwa parapenggugat inklusif HAMKA BIN H. ABDULLAH adalah merupakan ahliwaris dari almarhumah SIT AMINAH BINTI H. RATE.Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas,almarhumah SIT AMINAH BINTI H. RATE juga meninggalkan hartawarisan / harta peninggalan dengan rincian sebagai berikut :A.
Bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il,lI, dan V didalammenguasai dan mengklaim bahwa Tahan Sengketa A sebagai miliknya dantindakan Tergugat didalam menguasai dan mengklaim Tanah sengketa B,halaman 4 dari 39 Putusan No. 29 / Pdt.G/ 2014 / PN.Jnpdan Tanah Sengketa C sebagai miliknya adalah tindakan atau perbuatanmelawan hukum.
RATE lainnya; Tergugat inklusif Tergugat VI atau sapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan Tanah Sengketa Ctersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurnadan untuk selanjutnya dibagi waris almarhumah SITI AMINAH BINTI H.RATE lainnya;halaman 6 dari 39 Putusan No. 29 / Pdt.G/ 2014 / PN.Jnp7. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas TanahSengketa A, Tanah Sengketa B, dan Tanah Sengketa C adalah sah danberharga;8.
Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il,Ill, IV, dan V didalam menguasai dan mengklaim bahwa tanah perumahanyang terletak di Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia KabupatenJeneponto (Tanah Sengketa A) dan tanah sawah yang terletak di TembokaDusun Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto(Tanah Sengketa B) sebagai miliknya adalah merupakan tindakan atauperbuatan melawan hukum;5.
Rate lainnya; Tergugat inklusif Tergugat VIl atau siapa saja yang memperoleh hakdari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sawah yangterletak di Temboka Dusun Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia,Kabupaten Jeneponto (Tanah Sengketa B) tersebut kepada ParaPenggugat dalam keadaan kosong sempurna dan untuk selanjutnyadibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhumah SitiAminah binti H.
284 — 207
Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didalam menghalang-halangi maksud Para Penggugat untuk mengalihkan atau menjual Tanah Sengketa termasuk balik nama wajib pajak ke atas nama almarhum H. MUH. SAID BADDU serta tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didalam menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;6.
Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempuma dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum H. MUH. SAID BADDU lainnya;8.
71 — 33
PerbuatanTerdakwa tersebut bertentangan dengandengan Petunjuk Teknis PelaksanaanBantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Menuju PenyelenggaraanPendidikan Inklusif Tahun 2012 (JuknisTahun 2012) sebagaimana dicantumkandalam Bab II poin B yaitu : Tugas yang dilakukan Gubernur/Bupati/Walikota penerima bantuangerakan inklusif meliputi antara lain membentuk Kelompok Kerja (Pokja)oePendidikan Inklusif di wilayahnya , namun dalam Buku Strategi UmumPembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang dibuat
/Kabupaten/Kota. menuju penyelenggaraanPendidikan Inklusif Tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam BAB II PoinB yaitu tugas yang dilakukan Gubernur/Bupati/Walikota penerima bantuangerakan inklusif meliputi antara lain membentuk Kelompok Kerja (Pokja)Pendidikan Inklusif diwilayahnya namun dalam buku Strategi UmumPembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang dibuat oleh Dirjen35Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan LayananKhusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan
(b) Dalam buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif Di(c)Indonesia Bab V poin B.
Sementara itu ProposalTerdakwa mengusung pendidikan inklusif layanan khusus.
pada direktorat pembinaan PKLK pendidikan dasar denganKepala Pokja pendidikan Inklusif Kab.
65 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendidikan Dasar Tahun 2012yang antara lain menetapkan Kabupaten Karimun sebagai penerimaBantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif DalamRangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/KotaHal. 21 dari 113 hal.
Fotocopy dokumen undangan peningkatan mutu kapasitaspendidikan Inklusif, Nomor 1863/C4/OT/2012, tanggal 12 November2012;b.
Fotocopy dokumen undangan peningkatan mutu kapasitaspendidikan inklusif, Nomor 1863/C4/OT/2012, tanggal 12November 2012;b.
kegiatan Bantuan SosialPeningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif telahHal. 88 dari 113 hal.
Oleh karena itu,setiap daerah penerima diwajibkan untuk menyusun Grand Design untukdijadikan sebagai model penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah tersebutdan diwajibkan pula untuk mengadakan pencanangan pendidikan inklusif didaerah.
129 — 34
dan tanah HAMID JALAadalah merupakan milik/harta warisan/harta peninggalan almarhum GULING BIN MADDO, dan Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya ;- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum GULING BIN MADDO dan berhak untuk memiliki atau mewarisi tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya;- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;- Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan secara hukum bahwa:Tindakan Tergugat inklusif Tergugat II di dalammenguasai dan atau menempati sertamempertahankan dan mengklaim bahwa TanahSengketa Sub. A tersebut adalah miliknya adalahmerupakan tindakan atau perbuatan melawanhukum;Tindakan Tergugat Ill di dalam memberi izinkepada Tergugat IV inklusif Tergugat V, VI, dan VII didalam menguasai dan atau menempati sertamempertahankan dan mengklaim bahwa TanahSengketa Sub.
B tersebut adalah miliknya adalahmerupakan tindakan atau perbuatan melawanhukum;Tindakan Tergugat VIII inklusif Tergugat IX, X, danX di dalam menguasai dan atau menempati sertamempertahankan dan mengklaim bahwa TanahSengketa Sub. C tersebut adalah miliknya adalahmerupakan tindakan atau perbuatan melawanhukum;Tindakan Tergugat XII inklusif Tergugat XIII di dalammenguasai dan atau menempati sertamempertahankan dan mengklaim bahwa TanahSengketa Sub.
Menghukum oleh karena itu:Tergugat inklusif Tergugat Il atau siapa saja yangmemperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub.
Menghukum oleh karena itu kepada:Tergugat inklusif Tergugat Il atau siapa saja yang memperoleh hakdari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah SengketaSub. A tersebut kepada Para Penggugat termasuk membongkarsegala bangunan yang ada diatasnya dalam keadaan kosongsempurna;Tergugat Ill inklusif Tergugat IV, V, VI, VII atau siapa saja yangmemperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikanTanah Sengketa Sub.
Ini menunjukkanbahwa Tergugat VIII (Sabang bin Bembang) inklusif Tergugat XII (H. Modding)di dalam membeli Tanah Sengketa Sub. C dan Sub.
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Said Baddu lainnya;Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V didalam menghalanghalangimaksud Para Penggugat untuk mengalihkan atau menjual tanahsengketa termasuk balik nama wajib pajak ke atas nama almarhum H.Muh.
Said Baddu serta tindakan Tergugat inklusif Tergugat II, TergugatIIImempertahankan tanah sengketa adalah merupakan tindakan atau, lergugat IV dan Tergugat V didalam menguasai danperbuatan melawan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa segala suratsurat atau tanda buktihak yang diterbitkan atas tanah sengketa atas nama Tergugat dan atauatas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat
Said Baddu serta tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il, TergugatIIImempertahankan tanah sengketa adalah merupakan tindakan atau, lergugat IV dan Tergugat V didalam menguasai danperbuatan melawan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa segala suratsurat atau tanda buktihak yang diterbitkan atas tanah sengketa atas nama Tergugat dan atauatas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat
Said Baddu lainnya;Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V didalam menghalanghalangiHalaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3393 K/Pdt/2018maksud Para Penggugat untuk mengalinkan atau menjual tanahsengketa termasuk balik nama wajib pajak ke atas nama almarhum H.Muh.
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amin Beddu sebagaimana tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat inklusif Marhana Binti Halido, MarwahBinti Halido, perempuan Tati, Irawati Binti Nur Alim, dan Fajar Nur Bin Nur Alimadalah merupakan ahli waris dari almarhum M. Amin Beddu;3 Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhumM. Amin Beddu juga meninggalkan beberapa harta warisan/harta peninggalan antaralain berupa sebidang tanah sawah seluas k.l.
Suyu yang terjadi padatanggal 15 Mei 1986 adalah sudah berakhir;11 Bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, III dan IV didalam menguasai danmempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sawah sengketa tersebut miliknyadengan alasan jualbeli adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;12 Bahwa Tergugat V dan VI didudukkan dalam perkara ini oleh karena mereka yangmenggarap tanah sawah sengketa tersebut atas suruhan Tergugat I inklusif Tergugat II,III, dan IV;13 Bahwa tindakan Tergugat
I inklusif Tergugat I, II, dan IV didalam menyuruhTergugat V dan VI menggarap tanah sawah sengketa tersebut adalah merupakantindakan atau perbuatan melawan hukum;14 Bahwa Camat Tompobulu selaku PPAT Wilayah Kecamatan Tompobuludidudukkan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini oleh karena telah menerbitkanAkta JualBeli atas tanah sawah sengketa tersebut;15 Bahwa begitu pula halnya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaengdidudukkan sebagai turut Tergugat III dalam perkara ini oleh karena
adalah tidak sah dan merupakantindakan atau perbuatan melawan hukum;8 Menyatakan pula secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, II,dan IV didalam menyuruh Tergugat V dan VI menggarap tanah sawah sengketa adalahtidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;9 Menyatakan secara hukum bahwa segala suratsurat tanda bukti hak (sertipikat) yangditerbitkan atas tanah sawah sengketa atas nama SUYUTI atau M.
Suyuti Alias KR.Suyu dan atau atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;10 Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, I, IV, V, danVI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerankan/mengembalikan tanah sawah sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepadaPara Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli warisalmarhum M.
Terbanding/Penggugat I : SA'IDANG Binti GULING
Terbanding/Penggugat II : SA'ODAH Binti GULING
Terbanding/Penggugat III : ARIFUDDIN Bin CU'LA
Terbanding/Penggugat IV : SAHARUDDIN Bin UPA
Turut Terbanding/Tergugat II : BASSE Binti MASANG
Turut Terbanding/Tergugat III : MA'ERANG Binti DORO
Turut Terbanding/Tergugat IV : SARIMA Binti DORO
Turut Terbanding/Tergugat V : JUMANI Bin DORO
Turut Terbanding/Tergugat VI : NAHA Binti DORO
45 — 10
Bahwa dari silsilan keturunan almarhum GULING BIN MADDO sebagaimanatersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa para penggugat in casu SAIDANGHalaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 425/ PDT/ 2018/ PT.MKSBINTI GULING, SAODAH BINTI GULING, ARIFUDDIN BINTI CULA danSAHARUDDIN BIN UPA inklusif RABASIAH BINTI CULA, SALI BINTI CULA,JUMASANG BINTI CULA, KAMARUDDIN BIN CULA, MISENG BIN CULA,ISA BINTI UPA, serta IRWANTO BINTI UPA adalah merupakan ahli warisalmarhum GULING BIN MADDO.Bahwa disamping meninggalkan
II dalam perkaraini oleh Karena ia disamping sebagai anak menantu almarhum lelaki DOROjuga ia menguasai dan atau bertempat tinggal diatas tanah sengketa.Sedangkan MAERANG BINTI DORO, SARIMA BINTI DORO, JUMANI BINDORO dan NAHA BINTI DORO didudukkan sebagai tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan tergugat VI dalam perkara ini oleh Karena keempatnyamerupakan saudara kandung Tergugat yang Notabene juga mengklaim tanahsengketa tersebut adalah milik orang tuanya (lelaki Doro).Bahwa tindakan Tergugat inklusif
Menyatakan secara hukum bahwa Tindakan Tergugat Inklusif, Tergugat Il,Tergugat Ill , Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai danmempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orangtuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawanhukum ;5.
Menghukum oleh karena itu kepada Terguagt inklusif Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah sengketa tersebutkepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurnatermasukHalaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 425/ PDT/ 2018/ PT.MKSmembongkar segala bangunan yang ada diatasnya dan untuk selanjutnyadibagi waris antara para pengugat dengan ahli waris almarhum GULING BINMADDO lainnya ;6.
Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalammenguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwatanahsengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakantindakan atau perbuatan melawan hukum; Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa sajayang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan /mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalamkeadaan kosong sempurna
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hamzah bin Sahangserta menetapkan pula bagian dari masingmasing ahli warisnya tersebutberdasarkan hukum Islam/faraid;bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat II dan Ill dalam mengusaisepenuhnya tanah dan rumah sengketa tersebut adalah tidak sah danmerupakan tindakan melawan hukum/melanggar hak para ahli waris alm.
H.Hamzah bin Sahang lainnya yang juga berhak atas harta warisan/hartapeninggalan tersebut;bahwa para Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat inklusif Tergugat Il dan Ill untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalankekeluargaan, namun Tergugat inklusif Tergugat II dan III tidak mau dan tetapmempertahankan harta warisan/harta peninggalan alm. H.
Hamzah bin Sahang;Menetapkan menurut hukum bagian masingmasing para Penggugat danpara Tergugat sesuai pembagian hukum Islam, faraid;Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat IIdan III di dalam menguasai sepenuhnya tanah dan rumah sengketa, adalahtidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum/melanggar hak para ahliwaris alm. H.
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ratesebagaimana tersebut pada point 1 di atas, jelas menunjukkan bahwa ParaPenggugat inklusif Hamka bin H. Abdullah adalah merupakan ahli waris darialmarhumah Siti Aminah binti H. Rate;4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas,almarhumah Siti Aminah binti H. Rate juga meninggalkan harta warisan/hartapeninggalan dengan rincian sebagai berikut:A.
Bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il, Ill, IV, dan V didalammenguasai dan mengklaim bahwa Tanah Sengketa A sebagai miliknya dantindakan Tergugat didalam menguasai dan mengklaim Tanah sengketa B,dan Tanah Sengketa C sebagai miliknya adalah tindakan atau perbuatanmelawan hukum.
Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il, III,IV, dan V didalam menguasai dan mengklaim bahwa Tanah sengketa Asebagai miliknya, dan tindakan Tergugat didalam menguasai danHalaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2674 k/Pdt/2015mengklaim bahwa Tanah Sengketa B, dan Tanah Sengketa C sebagaimiliknya adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.
Menghukum oleh karena itu kepada: Tergugat inklusif Tergugat Il, Ill, IV, dan V atau siapa saja yangmemperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan TanahSengketa A tersebut kepada Para Penggugat termasuk membongkarsegala bangunan yang ada diatasnya dalam keadaan kosong sempurnadan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahliwaris almarhumah Siti Aminah binti H.
Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusif Tergugat Il, III,IV, dan V didalam menguasai dan mengklaim bahwa tanah perumahan yangterletak di Garege Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto(Tanah Sengketa A) dan tanah sawah yang terletak di Temboka DusunGarege Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto (TanahSengketa B) sebagai miliknya adalah merupakan tindakan atau perbuatanmelawan hukum;5.
90 — 37
Tergugat Xldidalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub Bl,tindakan Tergugat XiIll inklusif Tergugat XIl didalam menguasai dan ataumenempati Tanah Sengketa Sub B2, tindakan Tergugat XIV didalammenguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B3, tindakanTergugat XV didalam menguasai dan atau menempati Tanah SengketaSub B4, tindakan Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII didalammenguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B5, tindakanTergugat XVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah
Bahwa tindakan Tergugat didalam menjual Tanah Sengketa Sub Alkepada Tergugat V, Tanah Sengketa Sub A2 kepada Tergugat VI, TanahSengketa Sub A3 kepada Tergugat VII, Tanah Sengketa Sub A4 kepadaTergugat VII, dan Tanah Sengketa Sub A5 kepada Tergugat IX, adalahtidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.Begitu pula dengan tindakan Tergugat inklusif Tergugat Ill didalammenjual Tanah Sengketa Sub B1 kepada Tergugat X, Tanah SengketaSub B8 kepada Tergugat XX dan Tanah Sengketa Sub B9
B1 kepada Tergugat X, Tanah Sengketa Sub B8 kepada TergugatXX, Tanah Sengketa Sub B9 kepada Tergugat XXI serta Tanah SengketaSub B13 kepada Tergugat XXXV, tindakan Tergugat inklusif Tergugat IVdidalam menjual Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XIll, tindakanTergugat didalam menjual Tanah Sengketa Sub B6 kepada TergugatXVII, Tanah Sengketa Sub B7 kepada Tergugat XIX, Tanah SengketaSub B10 kepada Tergugat XXIl, Tanah Sengketa Sub BU kepadaTergugat XXIll, Tanah Sengketa Sub B12 kepada Tergugat XXIV
Tergugat XI atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa SubB1 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurnatermasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;Tergugat Xill inklusif Tergugat XIl atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa SubB2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurnatermasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;Tergugat XTV atau siapa saja
yang memperoleh hak daripadanya untukmenyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B3 tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkarsegala bangunan yang ada di atasnya;Tergugat XV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untukmenyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B4 tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkarsegala bangunan yang ada di atasnya ;Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya
17 — 15
Penetapan Nomor 1962/Pdt.G/2021/PA.BadgPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi
Pemohon dapat dianggap tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka perlu menetapkan perkara aquo tersebutuntuk dibatalkan dibatalkan dan memerintahkan kepada Panitera untukmencoret dari daftar perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muis(Turut Tergugat 1);Bahwa dari silsilah keturunan almarhum Lahima sebagaimana tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Penggugat Nomor 1 s/d Penggugat Nomor18, Tergugat , Ill, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XI dan XIII, Turut Tergugat II s/dTurut Tergugat IV inklusif Gugun bin Syamsul Alam (masih dibawah umur),Gion bin Syamsul Alam (masih dibawah umur), Zalky bin Abd. Jabbar(masih dibawah umur), dan Syamsul Bachri bin Abd.
Baso Parampang;Selatan Tanah garapan Saleng dan setapak;Barat :Setapak, rumah/tanah Tini, Mulling, dan lbu Linda;Tanah ini sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;Bahwa tanah sengketa sebagaimana dimaksud di atas dikuasai dan ataudipertahankan sepenuhnya oleh Tergugat , Tergugat II inklusif Tergugat IIIdan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX inklusif Tergugat X s/d Tergugat XII (para ahli waris almarhumSaleng bin Lahima), dan Tergugat XIII (ahli waris almarhumah
Baso Parampang;Selatan Tanah garapan Saleng dan setapak;Barat :Setapak, rumah/tanah Tini, Mulling, dan lbu Linda;adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhum Lahima;Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Nomor 1 s/d Penggugat Nomor18, Tergugat , Ill, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, Xll dan XIII, Turut Tergugat II s/dTurut Tergugat IV inklusif Gugun bin Syamsul Alam (masih di bawah umur),Gion bin Syamsul Alam (masih di bawah umur), Zalky bin Abd.
Gafur (masih dibawah umur)adalah merupakan ahli waris almarhum Lahima;Menetapkan menurut hukum bagian masingmasing untuk PenggugatNomor 1s/d Penggugat Nomor 18, Tergugat I, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, X, Xl, XI dan XI,Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV inklusif Gugun bin Syamsul Alam(masih di bawah umur), Gion bin Syamsul Alam (masih di bawah umur), Zalkybin Abd. Jabbar (masih di bawah umur), dan Syamsul Bachri bin Abd.
Gafur(masih di bawah umur) sesuai pembagian hukum Islam;Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat , Tergugat II inklusifTergugat Ill dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVIII, Tergugat IX inklusif Tergugat X s/d Tergugat XII, dan Tergugat XIllHal.8dari19hal.