Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuami harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten.

Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat Rekonpensi, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten.

Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalamperkawinan/harta gonogini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riildan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di mukaumum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuami harga pasarberdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten.

ke2 diatas kepada Penggugat Rekonpensi.Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gonogini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upayamempersulit dari pihak Tergugat Rekonpensi, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di mukaumum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasarberdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki Kompeten

dari harta bersama, maka kepada Tergugat dihukum untukmenyerahkan setengah dari hartabersama tersebut kepada Penggugat;Menimbang, bahwa apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara riildan ada upaya mempersulit dari Pihak Tergugat, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi jika perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang)dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan apprasial darilemabaga resmi yang memiliki kompeten

Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalamperkawinan/harta gonogini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riildan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di mukaumum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasarberdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki Kompeten.

karena pemasangan screw dan implant yangditanam jauh jauh dari standar medis yang ada pada umumnya (tidak ahlliatau tidak kompeten dan tidak professional) dan berdasarkan Dr. AndrePontoh menganjurkan untuk dilakukan operasi ulang; (vide: Bukti P18 danBukti P19);Bahwa, pada tanggal 28 November 2011 Dr.

Nomor 1550 K/Pdt/2016Kasasi Il semula Tergugat Il/Terbanding II ) kepada dokter Orthopeidi khususpinggul dan lutut, ini membuktikan ketidakmampuan tidak kompeten setelah duakali gagal dalam mengambil tindakan operasi, isi pernyataanya tekukan masihterbatas 5100 derajat danpenyebabnya Astheophorosis atau sebab lain? Inimembuktikan operasi tidak berhasil dan ketidak mampuan menganalisapasienya, mengenai pernyataan dari saks!

Andre Pontoh P17,P18, P26 dan P27;Ketidakmampuan/tidak kompeten dr. widya dan dr Ghuna (TermohonKasasi Illll semula Tergugat IlIll/Terbanding Illll) tersebut diperkuat denganterbukti membuat surat rujukan dan konsultasi kepada dokter lain (HIP& Kneerekontruksi) sebagaimana dalam Bukti P13 dan P14 tersebut;Bukti P15: Membuktikan keterangan keterangan yang dibuat dr.

Ghuna (TermohonKasasi IlIll semula Tergugat Illll/Terbanding IlIll) tidak Kompeten atau tidak ahliyang menyebabkan kesalahan total dan berakibat Pemohon Kasasi semulaPenggugat / Pembanding menderita cacat seumur hidup;Bahwa, pokok utama penyebab permasalahan ini adalah adanyatindakan operasi dr. Widya dan dr.

Andresebagaimana pada Bukti P17, P18, P19, P26, P27;Bahwa, pula ketidakmampuan/tidak kompeten dari dr.

Atauberperilaku tidak baik, yang memberikanpelayanan medis dan atau tindakan medis yangtidak sesuai dengan izin yang diberikan,yang tidak sesuai dengan standar pelayanan,yang secara profesional tidak kompeten atautidakkompeten lagi, atau yang melanggarketentuan ketentuan dalam medical Staffbylaws.42.

Sejak Termohon Peninjauan Kembali bekerja padaPemohon Peninjauan Kembali pada Tgl.30 Juni 2006,kinerja Termohon Peninjauan Kembali dalammenjalankan pelayanan medis dan atau tindakanmedis tidak sesuai dengan izin yang diberikan,tidak sesuai dengan standar pelayanan, yang secaraprofesional, tidak kompeten atau tidak kompetenlagi.62.

Kembali tidak pernah hadir pada setiapevaluasi atas kinerja Termohon Peninjauan Kembaliyang tidak kompeten, meskipun telah dipanggil,(Mohon periksa bukti bukti PKNo.: 2a, s/d 2m);Adapun evaluasi yang dilakukan Komite Medis terhadapkinerja Termohon Pemohon Peninjauan kembali adalahberawal dari adanya :i.

Bahwa, Pemohon peninjauan Kembali telah berupaya kerasmelaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) akan tetapiTermohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan yangtelah melakukan pelanggaran dengan menjalankanpelayanan medis dan atau tindakan medis tidak sesuaidengan tidak sesuai dengan standar pelayanan, yangsecara profesional tidak kompeten atau tidak kompetenlagi, tidak berupaya memperbaiki diri/tidak hadir padasetiap undangan untuk pembinaan bahkan~ sebaliknyajustru)= melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali

/kemampuanyang dimiliki oleh seorang dokter, karena apabila tidakdiikuti dengan kompeten/kemampuan yang baik oleh seorangdokter maka akan membahayakan kesehatan dan keselamatanpasien.Hal. 37 dari 38 hal.

Kandungan Beberapa Obat Keras Harus Mendapatkan jinProduksi Dari Kementrian Kesehatan Dan Ijin Edar / Registrasi Dari Badan PomRi, Apabila Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang TidakSesuai Standart Atau Tanpa Ijin Edar Atau Tidak Mempunyai KewenanganHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN TlgUntuk Melakukan Praktek Kefarmasian Mengakibatkan Dapat MembahayakanKesehatan Masyarakat Karena Produk Yang Diedarkan Belum DilakukanPenilaian Atas Mutu Keamanannya Oleh Lembaga Yang Kompeten

Dan Mengedarkan Sediaan FarmasiBerupa Obat Dengan Kandungan Beberapa Obat Keras Harus Mendapatkan jinProduksi Dari Kementrian Kesehatan Dan ljin Edar / Registrasi Dari Badan PomRi, Apabila Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang TidakSesuai Standart Atau Tanpa jin Edar Atau Tidak Mempunyai KewenanganUntuk Melakukan Praktek Kefarmasian Mengakibatkan Dapat MembahayakanKesehatan Masyarakat Karena Produk Yang Diedarkan Belum DilakukanPenilaian Atas Mutu Keamanannya Oleh Lembaga Yang Kompeten

mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan kandunganbeberapa obat keras harus mendapatkan ijin produksi dari Kementriankesehatan dan ijin edar / registrasi dari badan POM RI;% Bahwa apabila mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak sesuai standart atau tanpa ijin edar atau tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian mengakibatkandapat membahayakan kesehatan masyarakat karena produk yangdiedarkan belum dilakukan penilaian atas mutu keamanannya olehlembaga yang kompeten

mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengankandungan beberapa obat keras harus mendapatkan ijin produksi darikementrian kesehatan dan ijin edar / registrasi dari badan POM RI;se Bahwa apabila mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak sesuai standart atau tanpa ijin edar atau tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian mengakibatkandapat membahayakan kesehatan masyarakat karena produk yangdiedarkan belum dilakukan penilaian atas mutu keamanannya olehlembaga yang kompeten

19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Tlqkandungan beberapa obat keras harus mendapatkan ijin produksi darikementrian kesehatan dan ijin edar / registrasi dari badan POM RI;se Bahwa apabila mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak sesuai standart atau tanpa ijin edar atau tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian mengakibatkandapat membahayakan kesehatan masyarakat karena produk yangdiedarkan belum dilakukan penilaian atas mutu keamanannya olehlembaga yang kompeten

menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama,Pasal :; Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:huruf b : Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperolehyang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan,konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan,huruf c : temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

PPNmerupakan petunjuk awal yang seharusnya dikembangkan lebih lanjut olehTerbanding dalam proses pemeriksaan.bahwa menurut Majelis berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, dalam melaksanakanpemeriksaan Terbanding seharusnya melakukannya dengan cermat sesuaidengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki.bahwa menurut Majelis berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, temuan pemeriksaan harus didasarkanpada bukti yang kompeten

kewajibanperpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuaidengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperolehyang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaanketerangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan denganPemeriksaan;temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bagian Ketiga Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pasal 5 huruf e PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor: PER 9/PL/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentangStandar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan KewajibanPerpajakan, mengatur sebagai beikut:Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevanValiditas

Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g) 609.953.681 Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa nilai DPP PPN sebesar Rp10.882.250.100,00, telah didukungdengan buktibukti yang cukup dan kompeten untuk membuktikan bahwaDPP PPN Pemungut tersebut merupakan DPP atas penyerahan yangdilakukan di kawasan Batam dan telah dicap tidak dipungut PPN, sehinggamerupakan pengecualian pemungutan

PPN sebagaimana dimaksud dalamPMK 85/PMK.03/201 2;Bahwa atas koreksi DPP PPN sebesar Rp146.882.370,00 yang belumdidukung dengan buktibukti pendukung yang cukup dan kompeten olehPemohon Banding dalam proses uji bukti, Majelis berpendapat bahwa KantorCabang Pemohon Banding yang berada di Kawasan Batam, telah ditetapkansebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimanadiatur pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal22 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.318.442.204.939,00 dengan menyatakanbahwa Pemohon Banding membeli TBS seluruhnya dari petani bukan dari pedagangpengumpul sebagaimana dinyatakan Terbanding bahwa koreksi Terbanding hanyaberdasarkan besarnya nilai transaksi dan seringnya transaksi pembelian yangPemohon Banding lakukan sehingga tidak memiliki dasar dan pembuktian yangcukup kompeten

sebagai dasar koreksi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang menyebutkan bahwa PelaksanaanPemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harusdilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu temuan Pemeriksaanharus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup clan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan;bahwa Pemohon Banding juga menyatakan

Buana Sawit Indah, Majelisberpendapat bahwa permintaan dokumendokumen a quo erat kaitannya pembuktianapakah Pemohon Banding memperoleh TBS sebagai bahan baku untuk prosesproduksinya berasal pedagang pengumpul atau bukan pedagang pengumpulsebagaimana alasan Pemohon Banding untuk tidak melakukan pemungutan PPhPasal 22 atas pembelian TBS.bahwa Pemohon Banding yang menyatakan bahwa koreksi Terbanding tidak memilikidasar dan pembuktian yang cukup kompeten sebagai dasar koreksi sebagaimanadiatur berdasarkan

jual gas bumisebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari komponen harga gas bumidalam US Dollar per satuan MMBTU dan/atau harga gas bumi dalam Rupiahper satuan meter kubik (M)";Bahwa sesuai Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan disebutkan bahwa:Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2021Gas Bumi Non Komoditi (Service) sebesar Rp528.567.424.219,00, adalahtidak tepat karena tidak didasarkan pada bukti yang kompeten dan cukup,dengan demikian koreksi a quo tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan; oleh karenanya untuk mengabulkan seluruhnya permohonanbanding dari Pemohon Banding.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga

,dsbJadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2terpilin yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting companyoriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagaikedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri daridalam!!!!

Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempatioleh orangorang terpilin yang kompeten dankepemimpinannya sudah perlu dikaji ulang;3.

barang dan transfer pricing;Bahwa seperti Pemohon Banding kemukakan pada waktu keberatan pada PPhBadan tahun 2008 adapun alasan Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi diatas adalah sebagai berikut:Koreksi atas Perhitungan Arus Barang:1 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak, terutama tentang standar pemeriksaan di dalamPasal 8 ayat (c) yang berbunyi sebagai berikut:Temuan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten

tersebuttanpa terdeteksi atau tercatat oleh sistem komputer Pemohon Banding,dan jugadokumendokumen lain yang merupakan dokumendokumen transaksi, sepertiSurat Jalan, Faktur Penjualan, Faktur Pajak yang diindikasikan belumdilaporkan;3 Bahwa bila Pemohon Banding hubungkan hasil audit di atas denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, makaPemohon Banding simpulkan bahwa Pemeriksa di dalam melakukankoreksi tidak berdasarkan bukti kompeten

yang cukup, melainkanhanya berdasarkan analisa yang dibuat secara matematis, tanpadidukung buktibukti kompeten yang cukup, misalnya: FakturPenjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan, Bukti Penerimaan Uang dansebagainya atas tambahan penjualan tersebut;Bahwa hal lainnya adalah Pemeriksa tidak menjelaskan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku yang digunakan sebagai dasar ataskoreksi ini;Bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan pada tanggapan PHP atasrestitusi PPN periode

terjadinya penjualan yang tidak Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding laporkan, maupun menemukan apakahditemukan adanya pipapipa yang dapat dipakai untuk menjual produkproduk tersebut tanpa terdeteksi atau tercatat oleh sistem komputer PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding; Bahwa hal itu menunjukkan Pemeriksa/Termohon Peninjauan Kembalitelah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri KeuanganNomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, yaitu:Pemeriksa tidak mendapatkan bukti kompeten

Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adildianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undangundang yangmerupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusanHakim atau pengadilan yang bersangkutan ;Bahwa selain itu, tidak ada satupun bukti yang kuat dan kompeten yang dimilikioleh Pemeriksa/Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan koreksikoreksiyang dibuatnya, namun sayangnya Judex Facti tidak menguji lebih lanjut terkaitfakta, bukti dan dasar hukum apa yang dijadikan Termohon

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE65/PJ/2013 tanggal 31 Desember 2013, dinyatakan bahwa temuanpemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten;Bahwa koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan sebesarRp93.430.123.288,00 tidak dapat dipertahankan, karena koreksi negatifatas pembelian impor sebesar Rp93.430.123.288,00 tersebut tidakdapat diyakini kebenarannya.

Dari data pembelian impor yangdigunakan sebagai unsur pengujian arus hutang sesuai dengan buktiyang kompeten tetapi tidak cukup, yaitu tidak sesuai dengan keadaanyang sebenarnya;Bahwa biaya bunga pinjaman dari Bank Permata sebesarRp7.013.539.125,00 yang dapat dipertimbangkan untuk dibebankansebagai biaya berupa Fasilitas Overdraft Rp2.000.000.000,00 dengantingkat bunga 12,75% per tahun dan Trade Facility (e.g Working CapitalFacility) sebesar $US5.000.000 dengan suku bunga 6,5% setahun,Halaman 5 dari