HUSNI SURYA, MS, Dkk vs KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT

SYAFRIL DJAMAL, SH. 7 2 nnn nner reneeKeduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum pada Kantor HukumBOY YENDRA TAMIN, SH, MH & REKAN, tempat tinggaldi JIn Alai Timur, Perumahan Talago Permai Blok B 11Alai Parak Kopi Padang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1.545/VII/S/DIH/2013 tanggal 01 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut: PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;LAWANKEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIANSUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Raya Padang SolokKm. 40...Km. 40 Sukarami

-IR.HUSNI SURYA, MS, Cslawan-KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT

Bukti P 1 : Foto copy Surat Tergugat (Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat) No. 1152/PL.120/1.12.3/6/2013tanggal 4 Juni 2013 (Sesuai Dengan Asli) ; 2 Bukti P 2 : Foto copy Surat Tergugat (Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat) No. PI.220.03.05.5.2.344 perihalpermohonan penetapan status rumah negara golongan II menjadirumah Negara golongan III (Foto copy dari foto copy); 3.

PL.220.062.2001 tentangPenunjukan Penghuni Rumah Negara tanggal 28 Mei 2001 (FotoCopy dari Foto Copy) ; BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi SumateraBarat No. PL.210.0205.5.2 411a tanggal 04 Mei 2002 PerihalPerlunasan Harga Rumah (Foto Copy dari Foto Copy) ; BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat No.

Herman Rafii (Foto Copy dari Foto Copy) ; 11BuktiFoto copy Pendapat Hukum Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2003 (Foto Copy dariFoto Copy) ; 12BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat No. 204/PL.120/1.10.3/2/2010 tanggal 01Pebruari 2010 Perihal Penertiban Rumah Dinas(Sesuai Dengan 13BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1723/PL.120/1.10.3/12/2011 tanggal

22 Desember 2011 hal TemuanPemeriksaan LK Kementerian Pertanian oleh BPK (SesuaiDengan Asli) ; 14BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1699/PL.120/1.10.3/12/2011 bulan Desember 2011 hal Penertiban RumahDinas ke 2 (Sesuai Dengan Asl1) ; 15BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1809/PL.120/1.12.3/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Undangan(Sesuai Dengan Asli

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo,sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 20/85Pasal 11 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang selajutnya disebut BPTP adalah unitpelaksana teknis dibidang pengkajian pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

,DKK VS KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT;

Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;melawan:KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIANSUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan RayaPadang, Solok Km. 40, Sukarami, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. PURWADI, S.H., Kepala Bagian Perjanjian dan BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;2. JHON INDRA G.

Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 perihal Pengosongan Rumah Dinas OlehPensiunan, tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Ir. Husni Surya,Ir. Herman Rafii, Syofjendi Noor, Ir.

Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 adalah sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) danlansung berlaku sejak dikeluarkan oleh perjabat yang membuatnya(einmalig);3.

Bahwa Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 jelas sudah bersifatkonkret, induvidual dan final dengan dasar sebagai berikut: Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yangdisebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak,tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan agarHalaman 3 dari 57 halaman.

AtasanTermohon Kasasi/Tergugat Kepala Balai Pengkajian danPengembangan Teknologi Pertanian di Bogor menulis surat yangdalam persidangan dikenal dengan Bukti T36 tertanggal 26 Juni 2013.Dari tanggal penerbitan surat Bukti T36, berarti jawaban T35 melaluiT36 diterima Termohon Kasasi/Tergugat + 20 hari, setelah TermohonKasasi/Tergugat menerbitkan Bukti T1, tanggal 4 Juni 2013.

HERMAN RAFII melawan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP) Sumatera Barat

:c eee Penggugat;Lawan Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pertanian RepublikIndonesia c/q Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat yang beralamat di JIn.

Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan TeknologiPertanian Nomor 1583/PL.210/1.12/06/2013 tanggal 26 Juni 2013perihal Penertiban Rumah Negara atau Dinasn.

Dasar gugatan di PTUN adalahSurat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Sumatera Barat Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 hal Pengosongan RumahDinas oleh Pensiunan.

Foto Copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi SumateraBarat Nomor.

Foto Copy Surat Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumbar Nomor . 1809/PL.120/1.12.3/12/2012, tanggal28 Desember 2012 Hal Undangan kepada Alljufri, SH, ( foto copysurat tersebut diberi meterai secukupnya dan sesuai denganaslinya ) selanjutnya surat tersebut diberitanda T. 36b ;36 c.T. 36 c. Foto Copy Surat Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumbar Nomor . 1809/PL.120/1.12.3/12/2012, tanggal 28Desember 2012 Hal Undangan kepada Ir.

Tulang BawangTergugat II Intervensi : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),

KEPALA BALAIPENGKAJIAN PERTANIAN (BPTP) SUMATERA BARAT,

Teknologi Pertanian Sumatera Barat pada DepartemenPertanian Republik Indonesia;Bahwa Para Penggugat sebelum pensiun sudah menempati rumah Dinas diBalai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar yang terletak diKomplek Perumahan Labor Diseminasi Jalan Khatib Sulaiman RT/RW02/01, Kelurahan Flamboyan Baru, Kota Padang berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Pertanian Nomor:PL.220.062.2001 Tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara yangditetapkan di Jakarta tanggal 28 Mei

Bahwa berdasarkan posita angka 7 di atas maka para Penggugat melaluiKepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BLPT) Sumatera Barat NomorSurat: PL.220.03.05.5.2.334 tanggal 25 April 2003 telah mengirim suratkepada Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Sosial EkonomiPertanian di Bogor tentang Permohonan Penetapan Status Rumah NegaraGolongan II menjadi rumah Negara Golongan III:9.

Bahwa selanjutnya Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BLPT) Sumatera Barat Surat Nomor PL.220.03.05.5.2.334 tanggal 25 April2003 telah di tindak lanjuti oleh Kepala Pusat Penelitian & PengembanganSosial Ekonomi Pertanian Nomor PL.220.03.07.5, bulan Juli 2003 atasnama Dr. Ir. Panjar Simatupang di Bogor yang ditujukan kepada SekretarisBadan Perencanaan & Pengembangan Pertanian dengan lampirandokumen antara lain:(1). Surat Pengantar dari Kepala BPTP Sumatera Barat:2).3).).

Nomor 1041K/Pdt/2016Sekretaris Badan Penelitian & Pengembangan Pertanian nomor1904L.120/J.1/6/2004, tanggal 22 Juni 2004 untuk ditujukan kepada KepalaBiro Kepegawaian & Perlengkapan Departemen Pertanian di Jakarta,perihal: untuk memproses pengalihan status rumah Negara golongan Ilmenjadi rumah Negara golongan Ill atas nama 9 (sembilan) Pegawai diBalai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat, dengan lampiransebagai berikut:(1). Site Plant:(2). Foto Copy Peta Kota Padang;(3).

Membuat berita acara pengukuran ulang luas tanah rumah Negara atasnama Para Penggugat tanggal 24 September 2005 yang ditandatanganioleh Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Baratmewakili Ir. Nasrul Hosen, MS:b. Membuat berita acara pemeriksaan lokasi Nomor:3001/PL.100/J.1/9/2004 tanggal 27 September 2004 yangHalaman 4 dari 32 hal.Put. Nomor 1041K/Pdt/2016ditandatangani oleh a/n Kepala Badan Sekretaris Badan LitbangPertanian yaitu Dr. Ir. Anmad Dimyati, MS;c.

AGOF DWI WINARWANTOmelawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPUTI PENGKAJIAN dan PENANGANAN SENGKETA DAN PENYELESAIAN KONFLIK Cs

Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasioanal Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan PenangananKasus Pertahanan, sebagaimana kami kutip dan jelaskan sebagai berkut:Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:PaSal 24 222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ne nen nnn nen nen nn nen neennes1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal darikonversi hakhak lalma dibuktikan dengan alatalat bukti

dengan kesewenangannya telah mengabaikan dan melanggar hakhak dari Penggugat sebagai pihak yang seharusnya mendapat prioritas,terlebin seharusnya Tergugat Il mengkonfirmasi terlebin dahulu kepadaTergugat terkait dengan Kondisi Obyek Aquo (sesame lembaga negara), halini karena Penggugat telah berkalikali mengirimkan Surat Pengaduan kepadaTergugat atas adanya penyimpangan Hukum terhadap obyek Aquo (VidePeraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian

Bahwa Tergugat tegaskan, Surat Deputi Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2013 Nomor2874/26.1600/VII/2013 bukan merupakan Surat Rekomendasi atauperintah kepada Direktorat Kekayaan negara(Tergugat II) untuk menyetujuiatau memprioritaskan permohonan Penggugat untuk memperoleh/membelitanah Hak Guna Bangunan Nomor 306, Nomor 342, Nomor 527 danNomor 528/Embong Kaliasin yang saat ini tercatat pemegang

T.I1: Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan tanggal 16 Juli 2013 No. 2874/26.1600/VII/2003; 2. T.I2: Surat Dirjen Agraria tanggal 3 Februari 1981 No. Btu 2/52/281 yangditujukan kepada Ny. Abdul Moekti qq. Hotel Embong Woengoe ; Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II mengajukan buktibuktisurat yang antara lain sebagai berikut : 1. Tll1 : Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BadanPenyehatan Perbankan Nasional (Adinformendum) ; 2.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat

Menteri Pertanian Republik Indonesia c/q.Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat yangberalamat di JI.

Bahwa para penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diBalai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat pada DepartemenPertanian Republik Indonesia;2.

Surat Sekretaris Badan Litbang Pertanian No. 4053/OT.020/J.1/12/06tanggal 18 Desember 2006 hal SK Kepala Balai Pengkajian TeknologiSumatera Barat Nomor 442/OT.410/J.12.3/0.06;b. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan TeknologiPertanian Nomor 2146/OT.410/J.12/12/2006 tanggal 4 Desember2006 perihal Pembatalan SK Kepala BPTP Sumatera Barat;.

Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan TeknologiPertanian Nomor 1583/PL.210/1.12/06/2013 tanggal 26 Juni 2013perihal Penertiban Rumah Negara atau Dinas;n.

Dasar gugatan diPTUN adalah Surat Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 hal PengosonganRumah Dinas oleh Pensiunan.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU, Cq KEBUN PERCONTOHAN MAKARIKI VS AGUSTINA TITIAHY, dkk.

Nomor 195 PK/Pdt/2017Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan hilang berdasarkanSurat Keterangan Kehilangan yang diterbitkan oleh Polda Maluku Nomor:SK/15/1I/2012/Reskrim tanggal 10 Februari 2012 (Bukti Pemohon PK1).Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 hilang/terbakar akibatterbakarnya kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku yangberkedudukan di Jalan Chr.

Kebun Percobaan Makariki BPTP Maluku mempunyai fungsi:e Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Kebutuhan teknologipertanian tepat guna spesifik lokasi;e Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertaniantepat guna spesifik lokasi;e Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasilpengkajian serta perakitan materi penyuluhan;e Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasandan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembanganteknologi pertanian

tepat guna spesifik lokasi;e Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan danpengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi:e Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai:Seperti diketahui bahwa tanah yang disengketakan oleh Para TermohonPK di atasnya sesuai peruntukannya telah ditanami dan dipeliharadengan baik beberapa komoditas spesifik lokasi yang merupakanSumber Daya Genetik (SDG) yang potensial dan memiliki kKarekter sertasifat genetik yang tidak dijumpai

Bahwa gugatan Para Termohon PK (Penggugat) terhadap tanah KebunPercobaan Makariki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian MalukuKementerian Pertanian tidak mempunyai dasar hukum.

Nomor 195 PK/Pdt/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, Cg BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU, CqKEBUN PERCONTOHAN MAKARIKI dan membatalkan Putusan MahkamahAgung Nomor 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014 serta Mahkamah Agungakan mengadili Kembali perkara ini dengan amar

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cq BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), vs. SINGA MARGA bin NURDIN, dkk

(satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus meterpersegi) atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi(BPPT) in casu Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tulang Bawang in casu Tergugat II;5. Gugatan Kurang Pihak;a.

, atas nama pemegang hakBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yangterietak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,Kabupaten Tulang Bawang;2.

Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Badan Pengkajian DanPenerapan Teknologi (BPPT) terdaftar di dalam Sertipikat Hak Pakai(HP) Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 7 Agustus 2000, Surat Ukurtanggal 29 Juli 2000, Nomor 31/TW/2000, seluas 1.912.400 M?, atasnama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yangterletak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,Kabupaten Tulang Bawang.

, atas nama pemegang hak Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi (BPPT) yang terletak di Kampung TunggalWarga, Kecamatan Banjar Agung. Kabupaten Tulang Bawang,sudah melebih batas waktu persyaratan untuk dapat mengajukangugatan karena sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cqBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, tersebut;2.

HERMAN RAFII VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA BARAT

Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat Nomor SuratPL.220.03.05.5.2.334 tanggal 25 April 2003 tentang Permohonan PenetapanStatus Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan Ill. telahmengirim surat kepada Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan SosialEkonomi Pertanian di Bogor;Bahwa surat dari Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) SumateraBarat Nomor Surat PL.220.03.05.5.2.334 tanggal 25 April 2003 tersebut telah diHalaman 2 dari 28 hal.

Membuat berita acara pengukuran ulang luas tanah rumah Negara a/npara Penggugat tanggal 24 September 2005 yang ditandatangani olehKepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat mewakili Ir.Nasrul Hosen, MS;b. Membuat berita acara pemeriksaan lokasi Nomor 3001/PL.100/J. 1/9/2004tanggal 27 September 2004 yang ditandatangani oleh a/n Kepala BadanSekretaris Badan Litbang Pertanian yaitu Dr. Ir. Anmad Dimyati, MS;c.

Dasar gugatan di PTUN adalahSurat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Sumatera Barat Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 hal Pengosongan RumahDinas oleh Pensiunan.

;Menimbang bahwa berdasarkan uraiaan tersebut diatas maka suratKepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera BaratNomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 mengenaiPengosongan Rumah Dinas oleh Pensiunan, yang telah diajukanpermasyalahan a.quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor08/G/2013/PTUN.PDG adalah merupakan yurisdiksi absolut PeradilanTata Usaha Negara;IV.

Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera BaratNomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 Tanggal 4 Juni 2013, mengenaipengosongan rumah Dinas oleh Pensiunan dikesampingkan;2.

Pemohon:
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT

Peradilan dalam Perkada a quoharuSs memperoleh kuasa dengan Surat Kuasa Khusus dariYayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan PengembanganBantuan Hukum Hal ini disebankan dalam PermohonanPraperadilan, pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalahPara Advokat dan Pengacara; yang berkantor di LembagaPenelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, DanPengembangan Bantuan Hukum, berdasarkan Akte PendirianYayasan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian,Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 32 dari

62Dan Pengembangan Bantuan Hukum, bertindak untuk dan atasnama Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian,Dan Pengembangan Bantuan Hukum, bukan bertindak untukdan atas nama Yayasan Lembaga Penelitian LembagaPenelitian, Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukumdengan demikian, Lembaga yang harus diwakili dalam perkaraa quo adalah Yayasan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian,Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum bukanLembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian DanPengembangan Bantuan

adalah YAYASANLEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN, dan PENGEMBANGANBANTUAN HUKUM, karena dari penjelasan pihak pemohon dimana paraPemohon adalah advokad pada LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN,Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 49 dari 62dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM yang bertindak untuk dan atasnama YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN, danPENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1792 KUHPerdata menjelaskanPemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan manaseorangmemberikan

kuasa dengan Surat Kuasa Khususdari Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan PengembanganBantuan Hukum Hal ini disebabkan dalam Permohonan Praperadilan,pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah Para Advokat danPengacara yang berkantor di Lembaga Penelitian, Pengkajian, DanPengembangan Bantuan Hukum, berdasarkan Akte Pendirian YayasanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 50 dari 62Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum,bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian

Lembaga Penelitian,Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum, bukan bertindak untukdan atas nama Yayasan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian,Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum dengan demikian,Lembaga yang harus diwakili dalam perkara a quo adalah YayasanLembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan PengembanganBantuan Hukum bukan Lembaga Penelitian , Pengkajian DanPengembangan Bantuan Hukum;Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara aquo para advokaddimaksud tidak pernah menunjukan

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT, CS.

/PN.PdgMantan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) Sumatera Barat, Alamat : Jl.

Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 204/PL.120/I.10.3/2/2010 tanggal 1 Februari 2010Halaman 19 dari54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pat.G/2014./PN.Pdg20perihal Penertiban Rumah Dinas ;b. Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1699/PL.120/I.10.3/12/2011 tanggal 12 Desember2011 + perihal Penertiban Rumah Dinas ke 2 ;c.

Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1723/PL.120/1.10.3/12/2011 tanggal 22 Desember2011 perihal Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK)Kementerian Pertanian oleh BPK ;d. Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1809/PL.120/I.10.3/12/2012 tanggal 28 Desember2012 hal Undangan (Pengosongan Rumah Dinas yang DihuniPensiunan) ; e.

Dasar gugatan di PTUN adalahSurat Kepala Balai Pengkajian Teknologi SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4Juni 2013 hal Pengosongan Rumah Dinas olehPensiunan.

KhatibSulaiman No. 7 RT/RW 02/01 Kelurahan Flamboyan Baru, KecamatanPadang Barat, Kota Padang adalah sah termasuk dalam Sertifikat Hak PakaiNomor 6 Tahun 2000 tercatat atas nama Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sukarami JI. Khatib Sulaiman, Kelurahan Flamboyan, KecamatanPadang Barat, Kota. Padanty 5 ==

Pemohon:
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT

Peradilan dalam Perkada a quoharuSs memperoleh kuasa dengan Surat Kuasa Khusus dariYayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan PengembanganBantuan Hukum Hal ini disebankan dalam PermohonanPraperadilan, pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalahPara Advokat dan Pengacara; yang berkantor di LembagaPenelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, DanPengembangan Bantuan Hukum, berdasarkan Akte PendirianYayasan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian,Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 32 dari

62Dan Pengembangan Bantuan Hukum, bertindak untuk dan atasnama Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian,Dan Pengembangan Bantuan Hukum, bukan bertindak untukdan atas nama Yayasan Lembaga Penelitian LembagaPenelitian, Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukumdengan demikian, Lembaga yang harus diwakili dalam perkaraa quo adalah Yayasan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian,Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum bukanLembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian DanPengembangan Bantuan

adalah YAYASANLEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN, dan PENGEMBANGANBANTUAN HUKUM, karena dari penjelasan pihak pemohon dimana paraPemohon adalah advokad pada LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN,Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 49 dari 62dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM yang bertindak untuk dan atasnama YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN, danPENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1792 KUHPerdata menjelaskanPemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan manaseorangmemberikan

kuasa dengan Surat Kuasa Khususdari Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan PengembanganBantuan Hukum Hal ini disebabkan dalam Permohonan Praperadilan,pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah Para Advokat danPengacara yang berkantor di Lembaga Penelitian, Pengkajian, DanPengembangan Bantuan Hukum, berdasarkan Akte Pendirian YayasanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 50 dari 62Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum,bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian

Lembaga Penelitian,Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum, bukan bertindak untukdan atas nama Yayasan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian,Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukum dengan demikian,Lembaga yang harus diwakili dalam perkara a quo adalah YayasanLembaga Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, Dan PengembanganBantuan Hukum bukan Lembaga Penelitian , Pengkajian DanPengembangan Bantuan Hukum;Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara aquo para advokaddimaksud tidak pernah menunjukan

HERMAN RAFII LAWAN Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pertanian Republik Indonesia c/q Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP) Sumatera Barat

Sapih Padang, berdasarkan surat Kuasa ( terlampir) yang telahdilegalisasi di hadapan Notaris Rismadona, SH Nomor. 3.647/L 2015 danjuga telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Padang denganPengesahan Nomor. 118/PF/PDT/IV/2015, pada hari SENIN, tanggal 06APRIL 2015, ( Vide Surat Kuasa terlampir ), Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;LawanPemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pertanian Republik Indonesia c/q Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP) Sumatera Barat

Pembanding/Penggugat : SINGA MARGA BIN NURDIN,DKK Diwakili Oleh : PRAYOGA BUDHI
Terbanding/Tergugat : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEHNOLOGI ,DKK Diwakili Oleh : RICCA YULISNAWATI
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Penggugat:
1.Ricon Fredy Harianja Samosir
2.Jhanter Tampubolon
Tergugat:
Suarsa Pejabat Pengkajian Sengketa di Kantor BPN Subang
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Subang

SUWARSA (Pejabat Pengkajian Sengketa di Kantor BPN Subang),beralamat di jalan Mayjend Sutoyo S No. 44 Karanganyar, KecamatanSubang, Kabupaten Subang;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;2.

Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pertanian Republik Indonesia c.q Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat

KepalaBalai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat yang beralamatdi Jl. Raya SolokPadang KM:40 Sukarami, Kabupaten Solok, PropinsiHalaman 1 dari 6 Putusan Nomor: 145/PDT/2015/PT.PDGSumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi / Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca;1.

.: Kepala) Seksi Pengkajian danPenanganan Sengketa Pertanahan,Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahanpada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa: SUYATNO, S.H., CN., MH.: 19571111 198003 1013: Penata Tk.

(III/d): Kepala) Seksi Pengkajian danPenanganan Sengketa Pertanahan,Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahanpada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa> LINDA = FALENTINA PURNAMA,SsiT, MEng: 19730222 199303 2 002: Penata (Ill/c)Jabatan5. NamaNIPPangkat/GolonganJabatan6. NamaNIPPangkat/GolonganJabatan7.

NamaNIP: Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur; Wunanius ...: WUNANIUS R.

.: 19690410 199703 1 001: Penata (Ill/c): Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur; : SULISTYO HADI NUGROHO, S.H.: 19670522 199003 1 002: Penata (Ill/c): Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur; : EKO WIDIYANTO, SST.: 19760820 199803 1 003Pangkat/GolonganJabatan8. NamaNIPPangkat/GolonganJabatan9.

(IIl/b): Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur ; : SUCI RAHAYU, S.H.> 19850524 200312 2 002: Penata Muda (lll/a): Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur ; Selanjutnya disebut sebagai ;2. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER Berkedudukan : Di Jalan KH.

) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M, yang didalam surat TAUSYIAH tersebut Memintakepada Pemerintah Aceh DALAM HAL INI TURUT TERGUGAT untukmenghentikan semua kegiatan MAJELIS PENGKAJIAN TAUHIDTASAWUF INDONESIA (MPTTI) yang diasuh oleh Abuya Syech HajiAmran Waly AlKhalidi.Bahwa pertimbangan TERGUGAT di dalam menerbitkan SuratTAUSYIAH dengan menyatakan terjadi kericuhan dibeberapadaerah/kota yang dipicu oleh kajian MAJELIS PENGKAJIAN TAUHIDTASAWUF INDONESIA (MPTTI

), adalah PERTIMBANGAN YANGTIDAK BENAR dan merupakan kesimpulan sepihak oleh TERGUGAT,dikarenakan faktanya kericuhan dan bentrokan fisik tidak pernah terjadiantara MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT1) dengan kelompok masyarakat pada saat adanya kegiatan yangdilaksanakan oleh pihak MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUFINDONESIA (MPTT1).Bahwa didalam surat TAUSYIAH yang dikeluarkan oleh TERGUGATpada Poin Mengingat di dalam angka (17) telah memasukkan SuratMajelis Ulama Indonesia Nomor: 306

/LPBKIMUI/IX/2020 Tanggal 20September 2020 perihal Hasil Pengkajian, sebagai dasar penerbitanSurat Tausyiah oleh Tergugat.

Didalam Surat Majelis Ulama IndonesiaNomor: 306/LPBKIMUI/IX/2020 Tanggal 20 September 2020 perihalHasil Pengkajian, secara tegas menyebutkan: bahwa mengingat tradisiamaliah thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang diamalkan olehMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT1)termasuk aliran thariqan yang diakui dan diamalkan oleh Jamiyah AhliThariqah alMutabarah anNahdliyah dan setelah melakukan pengkajianyang mendalam terhadap konten kitab Insan Kamil karya Syekh AbdulKarim AlJily yang menjadi

Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.