, selanjutnya diberi tanda P1;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407081507080019 tanggal 24 Februari2009, atas nama kepala keluarga Pertai, selanjutnya diberi tanda P2;Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor No AK.770.0008115 tanggal14 Desember 2012, antara Pertai dengan Lidiawati, selanjutnya diberitanda P3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801/IST/V/2007 tanggal 04 Juni2007, atas nama Theofilus Bayu Leta, selanjutnya diberi tanda P4;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1800/IST/V/2007 tanggal

04 Juni2007, atas nama Djodi Prio Alnando Leta, selanjutnya diberi tanda P5;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No AL.770.0012536 tanggal 11Februari 2008, atas nama Decha Altha Leta, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta kematian Nomor6407KM260120210002 tanggal 28 Januari 2021, atas nama Pertai,selanjutnya diberi tanda P7;Fotokopi Buku Rekening Bankaltimtara Nomor Rekening 0112138145atas nama Pertai, selanjutnya diberi tanda P8;Menimbang, bahwa bukti surat

Saksi Djodi Prioalnando Leta, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksimengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar ditetapkansebagai wali terhadap adik kandung Saksi yang bernama Decha AlthaLeta;Bahwa Lidiawati/Pemohon merupakan Ibu Saksi yang telah menikahdengan Pertai/ayah Saksi;Bahwa pernikahan Pertai dengan Pemohon dilangsungkan secara adatDayak Benuag dan secara

gereja di Gereja Kebangunan Kalam Allah(GKKA) Indonesia Jemaat Lumpat Dahug pada tanggal 08 April 1995;Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Pertai memiliki 3 (tiga)orang anak yang bernama: 1.

di Gereja Kebangunan Kalam Allah(GKKA) Indonesia Jemaat Lumpat Dahug pada tanggal 08 April 1995;Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Pertai memiliki 3 (tiga)orang anak yang bernama: 1.

Bahwa Penggugat Ferdelina Molle yang mengakui sebagaipengurus, dan kader Golkar yang oleh DPP Partai Golkar telahmemberhentikan dari pengurus dan keanggotaan Partaisebagaimana tertuang dalam SUrat DPP Pertai Golkar Nomor: B2021/Golkar/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal PersetujuanPAW Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah sah danjika hendak diuji/objek perselisinan ini wajib hukumnya diajukan keMahkama Partai Golongan Karya Nomor: PO.Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Padt.G/2018

Penggugat bukanlah Sekretaris DPD Pertai Golongan KaryaKabupaten Halmahera Barat sebagaimana surat DPP PartaiGolongan Karya Nomor: B.1973/Golkar/IX/2018 perihalKepengurusan DPD Pertai Golkar Kabupaten Halmahera Baratyang ditujukan kepada Badan Pengawasan Pemilihan UmumKabupaten Halmahera Barat (Vide Bukti T.III.5).1.3.

Bahwa dalil penggugat angka 7 dalam mengeluarkan suratpersetujuan PAW anggota DPRD Kabupaten Halmahera BaratTergugat tidak perna mengeluarkan surat pemberhentian penggugatdari keanggotaan Pertai Golkar adalah dalil yang amat sangatmenyesatka, hal ini sangat terang benderang dicantumkan dalamSurat DPP Partai Golongan Karya Nomor: B.2021/GOLKAR/X/2018tanggal 9 OKtober 2018 angka 1 Bahwa berdasarkan dokumensurat keterangan yang disampaikan ke DPP Partai Golkar sdri.Ferdelina Molle terhitung sejak tanggal

Bahwa Penggugat Ferdelina Molle yang mengakui sebagaipengurus, dan kader Golkar yang oleh DPP Partai Golkar telahmemberhentikan dari pengurus dan keanggotaan Partaisebagaimana tertuang dalam SUrat DPP Pertai Golkar Nomor: BHalaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Padt.G/2018/PN Tte2021/Golkar/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal PersetujuanPAW Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah sah danjika hendak diuji/objek perselisinan ini wajib hukumnya diajukan keMahkama Partai Golongan Karya

LUBISmengatakan apa teman abang itu main partai besar, soalnya kalau kita ke Besitang diamain partai kecil terlalu jauh kita kesana, kemudian lakilaki tersebut mengatakan diamain pertai besar dan kita bisa janjian sama teman saya itu untuk jumpa di medankemudian saksi K. LUBIS mengatakan berapa banyak shabu yang bisa kita pesan samateman abang itu dan bagaimana cara menangkapnya?

LUBIS mengatakan apa temanabang itu main partai besar, soalnya kalau kita ke Besitang dia main partaikecil terlalu jauh kita kesana, kemudian lakilaki tersebut mengatakan diamain pertai besar dan kita bisa janjian sama teman saya itu untuk jumpa dimedan kemudian saksi K. LUBIS mengatakan berapa banyak shabu yangbisa kita pesan sama teman abang itu dan bagaimana cara menangkapnya?

LUBIS mengatakan apa temanabang itu main partai besar, soalnya kalau kita ke Besitang dia main partaikecil terlalu jauh kita kesana, kemudian lakilaki tersebut mengatakan diamain pertai besar dan kita bisa janjian sama teman saya itu untuk jumpa dimedan kemudian saksi mengatakan berapa banyak shabu yang bisa kitapesan sama teman abang itu dan bagaimana cara menangkapnya?

Jasman als Njas Bin Darmin, Terdakwa II Adi Purnawirawan Bin Amran dan Terdakwa III Susilo Bin Pertai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Jasman als Njas Bin Darmin, Terdakwa II Adi Purnawirawan Bin Ambran dan Terdakwa III Susilo Bin Pertai masing-masing dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Pembanding/Penggugat : Sukeri Diwakili Oleh : Sukeri
Terbanding/Tergugat IV : Komite Kehormatan Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kab.Tebo
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Jambi
Terbanding/Tergugat V : Komite Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPD.Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Terbanding/Tergugat III : Dewan Pimpinan Daerah Pertai Demokrasi Perjuangan
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

sebagai pemegang otoritas partai ataukepada Mahkamah Partai PBR yakni Dewan Syura sebagailembaga arbitrase partai yang berwenang menyidangkanperkara konflik internal partai (vide pasal 12 ayat (4)Anggaran Dasar14.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parai Politik15yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 yangdengan tegas menyatakan:Ayat : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Pertai

Dasar hukum/dalil gugaan tidak jelas campuraduk dan membingungkan danuntuk itu harus ditolak Perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT a quoadalah mengenai keberatan terhadap keputusan Pertai Politik (Pasal 32Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Pasal 32 UndangundangNomor 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan Partai Politik yangpenyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan Partai Politik(perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya) yakniperdata khusus bukan perdata

Termohon adalah Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.Bahwa tentang Penyelesaian Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa telahdiatur dalam ketentuan Peraturan Pertai No. 1 Tahun 2011, Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa, dalam BAB IV,Tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan terdapat dalam pasal 7 yaitu ;1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia olehPemohon sendiri kepada Majelis Tahkim .2.

Penggugat sebagai No. 690/DPC02/V/A 1/2012,tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan DPC PKB Kabupaten Jember, adalahBahwa oleh karena Penggugat sejak dilakukan pemecatan keanggotaannyasebagai mana Surat Keputusan DPC PKB Jember No. 690/DPC02/V/A.1.VI/2012, tanggal 30 Juni 2012, tidak pernah mengajukan permohonanpembatalan SURAT KEPUTUSAN DPC PKB JEMBER No. 690/DPC02/V/A.1.VI/2012, tanggal 30 Juni 2012, secara Tertulis kepada Majelis Tahkim DPPPKB, sebagai mana di Syaratkan oleh ketentuan Peraturan Pertai

tidak ditanda tangani oleh DPCyang sah yang DPP nya disahkan oleh Kemenkum HAM sebagaimana tertuang dalam Berita Acara HasilVerifikasi Pasangan Calon dan Persyaratan CalonWalikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011tanggal 28 Maret 2011, perbuatan tersebut merupakansuatu. perbuatan yang sungguh sangatmelecehkanherkat dan mertabat Partai Kedaulatandimana perbuatan Tergugat aquo memberikan OpiniPublic bagi masyarakat luas di kota Ambon danPropinsi maluku maupun diseluruh wilayahIndonesia, seolah olah Pertai

Tergugat Illmelalui Surat Nomor: 2568/IN/DPP/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 Perihal :Pemberitahuan dan Instruksi yang inti suratnya menyebutkan SuratKeputusan Pemecatan terhadap Sdr.Budi Matheus dari Keanggotaan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor: 213/KPTS/DPP/I/ 2017tanggal 24 Januari 2017 karena tidak mengindahkan Instruksi DPP PDIPerjuangan terkait dengan pergantian Pimpinan DPRD KabupatenKetapang dari PDI Perjuangan, adalah pembangkangan terhadapkeputusan dan garis kebijakan Pertai

Nomor 932 K/Pdt.SusParpol/2017Tanda Anggota Nomor Anggota 000001.61.06.04.08.2000 tertanggal 09April 2013;Bahwa Pemohon selain sebagai Anggota, dalam PenyempurnaanStruktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Ketapang adalah sebagaiKetua untuk Masa Bakti 2015 2020 berdasarkan Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor:18.03A/KPTSDPC/DPP/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri

Budi Matheus dariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor:213/KPTS/DPP/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 karena tidakmengindahkan Instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dengan pergantianPimpinan DPRD Kabupaten Ketapang dari PDI Perjuangan, adalahpembangkangan terhadap keputusan dan garis kebijakan Pertai yangmerupakan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Partai, dikategorikansebagai Pelanggaran Berat;.

Budi Matheus dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dengan Nomor: 213/KPTS/DPP/I/2017 tanggal 24Januari 2017 karena tidak mengindahkan Instruksi DPP PDIPerjuangan terkait dengan pergantian Pimpinan DPRD KabupatenKetapang dari PDI Perjuangan, adalah pembangkangan terhadapkeputusan dangaris kebijakan Pertai yang merupakanPelanggaran Kode Etik dan Disiplin Partai, dikategorikan sebagaiPelanggaran Berat adalah Cacat Hukum dan Tidak Cukupberalasan;Selanjutnya dengan adanya Surat Keputusan

Il (xx) serta telah menjalinhubungan kekasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan telah berhubungankelamin sehingga xx hamil 2 (dua) tahun, xx tersebut mengakui kesalahannyayang telah melakukan hubungan kelamin sebelum nikah dan menyatakan inginHalaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Nitnbertaubat serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jalanmenikah secara resmi untuk membangun rumah tangga dan mengasuh anaknantinya dengan baik, xx menyatakan telah bekerja sebagai pertai

ParaPenggugat nomor 16, tidak perlu' ditanggapi karenahanya merupakan pengulangan dari posita sebelumnyasaja.Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan ParaPenggugat nomor 17 dan 18 dapat dijawab sebagaiberikut:Bahwa dali para penggugat ini terlalumemutarbalikkan fakta karena faktanya partaipolitik pengusung para penggugat sebagai bakalcalon kepala derah dan wakil kepala daerah adalahapa yang tertuang dalam surat pencalonan yakniPartai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional2817.Benteng Kerakyatan Indonesia, Pertai

Peduli RakyatNasional, Pertai Persatuan Daerah, Pertai PemudaIndonesia yang mana hal ini dapat dibuktikan dengansurat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua dansekretariS parpol pengusung bakal calon No.02/TIMPCB/MR/IV/2010 tanggal 12 Juni 2010 sehingga apayang dikemukakan para penggugat telah mendapatdukungan 20% suara adalah tidak beralasan.Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan ParaPenggugat nomor 19 dapat dijawab sebagai berikut:Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan obyeksengketa telah

Putusan No. 50/G/2010/PTUN.JPR11.Bahwa oleh karena peresmian keanggotaan JZet Yeimosebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari PertaiGerakan Indonesia Raya dinyatakan batal atau tidak sahserta sangat merugikan kepentingan politik Penggugat,maka Tergugat harus menetapkan dan mengajukanPenggugat kepada Tergugat II melalui Bupati Delyaiuntuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Papuasebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih Tahun20092014 dari Pertai Gerakan Indonesia Raya, karenasecara hukum Zet

Yeimo yang secara hukum peresmiankeanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyaidari Pertai Gerakan Indonesia Raya adalah bertentangandengan Undang Undang ;12.

Anggota DPRD Kabupaten Kampar masa bakti tahun 20092014;Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas kepemimpinan, baik sebagaikader Pertai Golkar maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Kamparyang mewakili Partai Golkar, telah sesuai dengan amanat yang ditentukanoleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar sertatidak pernah melakukan pelanggaran baik terhadap kode etik maupunperaturan perundangundangan, sehingga roda organisasi Partai Golkardan mekanisme kerja di DPRD Kabupaten Kampar telah

langsungmemindahkan suara partai PSI ke dalam partai PAN:Bahwa yang dipindahkan oleh saksi MATHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwalain dalam berkas terpisah) adalah suara partai dan suara para calon DPRDKab/kota partai PSI menjadi suara partai PAN, sedangkan jumlah suara yangHalaman 31 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.SruTerdakwa peintahkan untuk dipindahkan adalah sebanyak 370 (tiga ratus tujuhpuluh) suara berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 April 2019, adapunjika suara partai PSI yang dipindahkan ke pertai

lain dalam berkas terpisah) saat itu juga langsungmemindahkan suara partai PSI ke dalam partai PAN:Bahwa yang dipindahkan oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwalain dalam berkas terpisah) adalah suara partai dan suara para calon DPRDKab/kota partai PSI menjadi suara partai PAN, sedangkan jumlah suara yangTerdakwa peintahkan untuk dipindahkan adalah sebanyak 370 (tiga ratus tujuhpuluh) suara berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 April 2019, adapunjika suara partai PSI yang dipindahkan ke pertai

Kota Bimaberdasarkan surat kuasa yang telah didaftardikepaniteraan Negeri Raba bima dibawahregister Nomor 157/PDT.SK/2014/PN.Rbi ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;URAIAN PERISTIWA YANG MENJADI DASAR GUGATAN ADALAH SEBAGAIBERIKUT :1Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejaktahun 1997, dan selalu konsisten membela dan memperjuangkan aspirasi politikyang digariskan oleh Pertai

RAHMAN, SE.M.Si, sebagaiTergugat I, padahal Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat dengan PPPmemiliki satu badan hukum sebagai subyek hukum PPP sebagaimana didaftarkan diKementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, (Kemenhum HAM), sebagaimanaditegaskan dalam pasal 3 Undang Undang (UU) Nomor 2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Pertai Politik,sehingga dengan demikian PPP telah memiliki satu badan hukum sebagai partaipolitik.

Perjuanganmengenai sah atau tidak "Pemecatan/Pemberhentian terhadap Penggugat dariKeanggotaan Partai maka Penggugat beranggapan bahwasanya DPCPDIPerjuangan Kabupaten Ketapang telah melakukan "Perouatan MelawanHukum" SEHINGGA Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan NegeriKetapang yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 6/PdtG/2017/PN.Ktptanggal 6 Maret 2017 dan mulai sidang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017,dengan pihakpihak :> BUDIMATEUS,S.Pd . sebagai Penggugat ; > Dewan Pimpinan Cabang Pertai

Sebagai TERGUGAT II ; > Dewan Pimpinan Pusat Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPPPDI Perjuangan), Alamat : Jalan Pengeran Diponegoro No.58 MentengJakarta Pusat. Sebagai TERGUGAT III ; Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor :17/G/2017/PTUN.PTK> Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang,beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.17, Kelurahan Mulia Baru,Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

M.Indra)sebagai calon anggota DPRD Propinsi Jatim dari partai demokrat untuk daerah pemilihan 8yaitu Madiun, Nganjuk, Jombang dan Mojokerto ; Bahwa uang Rp. 40 juta dari saksi M.Indra yang diberikan kepada Terdakwa danoleh Terdakwa sebagian telah dibagikan kepada saksi Moch.Riduan sebesar Rp. 2.500.000,sebagai jasa untuk memantau perolehan suara partai Demokrat di wilayah kabupaten danKota mojokerto, sedangkan untuk saksi Slamet Riyadi sebesar Rp. 4.000.000, sebagai jasauntuk memantau perolehan suara Pertai

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pertai, bertempattinggal di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXX adalah anak Para Pemohon ;Bahwa, saksi mengetahul XXXXXXX akan segera menikah denganWawan Budianto bin Mardi, akan tetapi pihak KUA belum dapatmencatatkan

Dalamakan diambil (dibuat) sebuah penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitarselalu menmgumumkan kepada masyarakat dan Pertai Politik Peserta Pemilu,namun dalam waktuwaktu yang telah ditentukan itu tidak pernah ada protes darikalangan manapun, termasuk dari Penggugat, artinya setiap tahapan yang telahdilalui yang menimbulkan peristiwa hukum maka semuanya termasuk Penggugatmenyetujui keputusan itu ;21Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkanseluruh Posita Penggugat atau setidaktidaknya

merupakanpeserta pemilu, maka otomatis juga sebagai pelaksana kampanyesehingga setiap kegiatan yang dilakukan akan melekat sebagaiaktivitas kampanye selama Terdakwa memperkenalkan dirinya;Bahwa kalau sosialisasi atau peragaan pencoblosan denganmenggunakan specimen surat suara dari KPU, tidak termasukkampanye karena dalam kertas specimen tidak ada nama partai politikdan namanama calon atau peserta politik karena sudah digantidengan namanama lain yang tidak mengarahkan atau menyebutkansalah satu pertai

Meskipun bukan saatnya lagi sosialisasi pemilu, seharusnya kalaumemang niatnya untuk sosialisasi, maka Terdakwa dalam melakukansosialisasi atau peragaan pencoblosan dengan menggunakan specimenSurat Suara dari KPU, tidak termasuk kampanye karena dalam kertasspecimen tidak ada nama partai politik dan namanama calon atahu pesertapolitik karena sudah diganti dengan namanama lain yang tidakmengarahkan atau menyebutkan salah satu pertai atau nama calon, danmemperagakan semua Surat Suara;Menimbang, bahwa