Ditemukan 4109780 data

Urut Berdasarkan
 
Kata Kunci : Upaya administratif, berwenang mengadili, tingkat pertama
TATA USAHA NEGARA/2.B/SEMA 2 2019
15230
  • Revisi terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentangupaya administrasi 1. Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara,pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalamhal peraturan dasarnya tidak ... [Selengkapnya]
  • Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenangmengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

    a.

Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DRYDOCKS WORLD PERTAMA;
7549 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DRYDOCKS WORLD PERTAMA;
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1610/PJ/2020tanggal 9 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DRYDOCKS WORLD PERTAMA
    Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021Tahun Pajak 2012 Nomor: 00020/206/12/217/15, tanggal 15 September2015, atas nama PT Drydocks World Pertama dan Pemohon Bandingberpendapat perhitungan SKPKB PPh Badan untuk Tahun Pajak 2012seharusnya sebagai berikut: Jumlah RupiahNo.
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111218.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ.02/2016,tanggal 9 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PT DrydocksWorld Pertama
    Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan KEP00365/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 9 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PTDrydocks World Pertama, NPWP 01.085.040.2217.000, beralamatdi Jalan Brigjen Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
    karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.3 Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2012 Nomor: 00020/206/12/217/15, tanggal 15September 2015, atas nama PT Drydocks World Pertama, NPWP01.085.040.2217.000, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6,Tanjung Uncang, Batam, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hokum;3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar
Register : 03-03-2014 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 48-K /PM I-01/AD/III/2014, 11-04-2014
Tanggal 11 April 2014 —
283114
  • PENGADILAN MILITER 101BANDA ACEH PUTUSANNOMOR 48K /PM I01/AD/IIV2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer +01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkanputusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ARIO GEGER FEBRIANTO.Pangkat/NRP : Praka/ 31040714300286.Jabatan : Dancuk 2 Ru Mo60 Ton Ban, Kipan C.Kesatuan > Yonif 113/JS.Tempat tanggal lahir : Surabaya,
    Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Saksibertemu pertama kali dan berkenalan dengan Terdakwa bersama teman perempuanTerdakwa di tempat jualan Ponsel Azizah Lueng Putu Pidie Jaya, dalam perkenalantersebut Terdakwa memperkenalkan diri anggota TNI AD bertugas di Kompi C,selanjutnya Terdakwa meminjam HP Saksi dengan alasan mau melihat fotofoto yangada di dalam Hp Saksi, setelah Hp Saksi dikembalikan selanjutnya Terdakwamengirim sms kepada Saksi dengan mengatakan Hus,
    Erlina (Saksi1) bertemu pertama kali dan berkenalan dengan Terdakwabertempat di Ponsel Azizah Lueng Putu Pidie Jaya milik Sdri. Azizah (Saksi3), dalamperkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi1 saling bertukar nomor HP, setelah selesaingobrol, Terdakwa dan Saksi1 meninggalkan Ponsel Azizah.4. Bahwa benar sebelum Terdakwa berkenalan dengan Saksi1, Terdakwa sudahmempunyai tunangan atas nama Sdri. Nurhidayati.5.
    Erlina (Saksi1) bertemu pertama kali dan berkenalan dengan Terdakwabertempat di Ponsel Azizah Lueng Putu Pidie Jaya milik Sdri. Azizah (Saksi3), dalamperkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi1 saling bertukar nomor HP, setelah selesaingobrol, Terdakwa dan Saksi1 meninggalkan Ponsel Azizah.2. Bahwa benar sebelum Terdakwa berkenalan dengan Saksi1, Terdakwa sudahmempunyai tunangan atas nama Sdri. Nurhidayati.3.
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL
Tanggal 16 Agustus 2018 — PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
310183
  • fa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan menjadikannya sebagaipendapat dan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatanpembatalan perkawinan antara Tergugat /Pembanding yang menikah dengansang dilaksanakan tanggal 12 Pebruari 2000, denganalasan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Terbanding/Penggugat telah menikah dengan pada tanggal 30 Januari 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor295/1 1/2/1989 tanggal 04 Pebruari 1989 oleh
    fa Pengadilan Agama Luwuk Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk tanggal 24 Mei 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah telah tepat danbenar oleh karenanya harus dikuatkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DRYDOCKS WORLD PERTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DRYDOCKS WORLD PERTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 128/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT DRYDOCKS WORLD PERTAMA, beralamat di JalanBrigjen Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, yangdiwakili oleh Lee Kok Boon, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan
    Putusan Nomor 128/B/PK/Pjk/202100020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PT DrydocksWorld Pertama, dengan perhitungan SKPKB PPh Badan untuk Tahun Pajak2012 seharusnya sebagai berikut: ZOoUraianJumlah RupiahMenurutPemohonBanding Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto321,178,/18,978 Harga Pokok Penjualan243, 186,104,358 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1 2)77,992,614,620 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha78,471,683,520 Penghasilan Neto Dalam Negeri (3 4)(479,068,900
    2017;111218.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019,Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilanPajaktanggal 9 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding PemohonBandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ.02/2016,tanggal 9 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PT DrydocksWorld Pertama
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT DRYDOCKS WORLD PERTAMA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 111218.15/2012/PP/M.XIVATahun 2019, tanggal 9 Desember 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PT DRYDOCKS WORLDPERTAMA2.
Kata Kunci : Tata Cara PK dalam hal PK Pertama NO
PIDANA UMUM/2/SEMA 4 2014
19190
  • Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila:a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No. 1 Tahun 2012;b. Pemohon ... [Selengkapnya]
Register : 04-08-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4479 B/PK/PJK/2022
Tanggal 4 Oktober 2022 — PERTAMA HIJAU PALM OLEO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
5912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERTAMA HIJAU PALM OLEO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Register : 05-05-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1977 B/PK/PJK/2021
Tanggal 13 Juli 2021 — DRYDOCKS WORLD PERTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DRYDOCKS WORLD PERTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kata Kunci : PK Kedua; PK Pertama oleh Jaksa/Penuntut Umum
PIDANA UMUM/7/SEMA 4 2014
18260
  • Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadapPeninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan karena Peninjauan Kembaliseperti ini bukan Peninjauan Kembali dua kali, demikian juga halnya apabilaTerpidana dan JPU mengajukan Peninjauan ... [Selengkapnya]
Register : 04-08-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4480 B/PK/PJK/2022
Tanggal 4 Oktober 2022 — PERTAMA HIJAU PALM OLEO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERTAMA HIJAU PALM OLEO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 05-06-2014 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN SANGGAU Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag
Tanggal 8 Juli 2015 — Rudy sebagai Penggugat lawan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Nanga Taman
15238
  • Rudy sebagai Penggugatlawan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Nanga Taman
    PUTUSANNomor 7/Pdt.G/2014/PN SagDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutusperkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:RUDY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, No. KTP6109013006700002, Alamat Jalan Merdeka Selatan Nomor 89 Rt.019Rw.007 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir KabupatenSekadau, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaM.
    KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 01 NANGATAMAN, beralamat di Jalan Nanga Taman Rawak, NANGA TAMAN,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. KEPALA DINAS' PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & PARIWISATAKABUPATEN SEKADAU, beralamat Komplek Pemda Jalan SekadauSintangKm. 9 SEKADAU, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;3.
    Tidak berkwalitas sebagai subjeke Bahwa Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Nanga Tamansebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai tergugat sehubungandengan sengketa fisik tanah halamansekolah SMP Negeri 01NangaTaman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan karena KepalaSekolahbukan sebagai Badan Hukum;2. Subjek Gugatan keliru;e Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara HENK HARTOYO padatanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il Sanggaudengan luas + 20.000 m?
    Dinas Pendidikan KabupatenSanggau sebagai Badan Hukum bukanKepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Nanga Taman. Dengandemikian gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 adalah keliru Subjek(error insubjecto);3.
    Tidak berkwalitas sebagai subjek;Bahwa Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01Nanga Taman, tidakdapat ditarik sebagai subjek gugatan karena Kepala Sekolahbukan sebagaiBadan Hukum;2. Subjek Gugatan keliru;Bahwa yangseharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah DaerahKabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan KabupatenSanggau sebagaiBadan Hukum, bukan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01NangaTaman;3. Gugatan kurang pihak;Bahwa seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq.
Putus : 22-01-2007 — Upload : 28-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286K/PDT/1999
Tanggal 22 Januari 2007 — KHEO SUNG WORLD. INC., vs. YONG MA ELECTRIC Co.LTD ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA PATEN DAN MEREK cq. DIREKTORAT MEREK
8948 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 9-K/PM.I-06/AD/I/2020
Tanggal 23 Januari 2020 — Serka Sobiran
221126
  • PENGADILAN MILITER I06BANJARMASIN PUTUSANNomor 9K/PM.106/AD/I/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer 106 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkaraTerdakwa:Nama lengkapPangkat/NRPJabatanKesatuan: Sobiran: Serma, 3920275040270: Kapok/Pen Parade Drum Satsikmil Type C: Ajenrem 101/Ant, Ajendam VI/MlwTempat tanggal lahir : Madiun, 03
    Il TA 2018.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak spidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam :Pertama : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 56 KUHPAtauKedua =: Pasal 103 KUHPMBahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkania benarbenar mengerti atas Surat Dakwaan yangdidakwakan kepadanya.Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingoleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapisendiri.Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer
    Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi kembali.Bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamkesimpulan dakwaannya yaitu Pertama Pasal 126KUHPM jo Pasal 56 KUHP atau Kedua Pasal 103KUHPM.
    Pasal 126 KUHPM jo Pasal56 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 103 ayat(1) KUHPM.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif,mengandung unsurunsur sebagai berikut:Alternatif Pertama :Unsur ke1 : MiliterUnsur ke2. : Yang dengan sengaja membantu,memberi kesempatan atau keteranganmenyalahgunakan atau menganggappada dirinya ada kekuasaanUnsur ke3 : Memaksa seseorang untuk melakukan,tidak melakukan atau) membiarkansesuatuAlternatif KeduaUnsur
    Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 56 KUHPakan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lagi,demikian juga sebaliknya apabila Dakwaan Alternatifkedua Pasal 103 ayat (1) KUHP tidak terbukti makaDakwaan Alternatif pertama Pasal 126 KUHPM jo Pasal56 KUHP akan dibuktikan kemudian.Bahwa mengenai Dakwaan alternative kedua tersebutMajelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :Unsur Kesatu: MiliterMenurut pasal 46 ayat (1) ke1 KUHPM yang dimaksuddengan Militer adalan mereka yang berkaitan dinassecara sukarela
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/TUN/2021
Tanggal 18 Februari 2021 — GUBERNUR JAWA BARAT VS LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, S.IP., M.A.P;
825296 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR JAWA BARAT VS LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, S.IP., M.A.P;
    ., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/152/HUKHAM, tanggal 12 Desember 2019;Pemohon Kasasi I, II;LawanLAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, S. IP., M.A.P.
Register : 23-09-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 PK/PDT/2020
Tanggal 28 Desember 2020 — ARDIANSYAH (Anak Pertama JOHANSYAH), dkk., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali VS SITI NURJANAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
10954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARDIANSYAH (Anak Pertama JOHANSYAH), dkk., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali VS SITI NURJANAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
    ARDIANSYAH (Anak Pertama Johansyah), bertempattinggal di Jempong Eler, Desa Martak Tombok,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;2. JOHAN WAHYUDI, bertempat tinggal di Jempong Eler,Desa Martak Tombok, Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah3. YOHANIS PURWADI, bertempat tinggal di JempongEler, Dusun Jempong Eler, Desa Martak Tombok,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah4.
    Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak secara jelas merujukkepada salah satu atau beberapa dari alasanalasan sebagaimana disebutdalam Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung RI sehingga tidak dapatdinilai dengan jelas alasanalasan apakah yang digunakan untuk melawanputusan Judex Juris juncto Judex Facti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali ARDIANSYAH (Anak Pertama
    ARDIANSYAH (Anak Pertama Johansyah), 2.JOHAN WAHYUDI, 3. YOHANIS PURWADI, 4. AYUMAN, 5. HARNItersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.
Register : 06-11-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2568/pid.B/2013/Pn.Mdn
Tanggal 26 Maret 2013 — - AMRUL
14735
Register : 04-04-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 97-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017
Tanggal 13 April 2017 — Syahrial Azwar, Serda NRP 21130005390494.
9755
  • Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukantransaksiNarkotika jenis sabu tetapi Terdakwa pernah menggunakan narkotikajenis sabu sejak bulan Juni 2015 dan terakhir kali Terdakwamenggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 bersamaSaksi4 (Mustafa Kamal) di Losmen Mutiara Kota Pematangsiantar.11. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwapernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi 5 (Sari AyuAgustina Tarigan) di kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl.
    Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dantidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikandengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh PengadilanTingkat Pertama tidak dapat dipertahankan mengenai pidana pokoknyamaupun kualifikasi tindak pidana kesatu dan dendanyaharuslahdiperbaiki
Register : 01-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 247-K/PM I-02/AD/XII/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — Syahrial Azwar, Serda NRP 21130005390494.
5517
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Syahrial Azwar, Serda NRP 21130005390494, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Pertama :Menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman. Kedua :Penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan.
    Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini melakukantransaksi Narkotika jenis shabushabu tetapi Terdakwa pernahmenggunakan narkotika jenis shabushabu sejak bulan Juni 2015 danterakhir kali Terdakwa menggunakan shabushabu pada hari Selasatanggal 14 Juni 2016 bersama Saksi4 Sdr. Mustafa Kamal di LosmenMutiara Kota Pematangsiantar.11.
    Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini melakukantransaksi Narkotika jenis shabushabu tetapi Terdakwa pernahmenggunakan narkotika jenis shabushabu sejak bulan Juni 2015 danterakhir kali Terdakwa menggunakan shabushabu pada hari Selasatanggal 14 Juni 2016 bersama Saksi4 Sdr. Mustafa Kamal di LosmenMutiara Kota Pematangsiantar.10.
    Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini melakukantransaksi Narkotika jenis shabushabu tetapi Terdakwa pernahmenggunakan narkotika jenis shabushabu sejak bulan Juni 2015 danterakhir kali Terdakwa menggunakan shabushabu pada hari Selasatanggal 14 Juni 2016 bersama Saksi4 Sdr.
    Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini melakukantransaksi Narkotika jenis shabushabu tetapi Terdakwa pernahmenggunakan narkotika jenis shabushabu sejak bulan Juni 2015 danterakhir kali Terdakwa menggunakan shabushabu pada hari Selasatanggal 14 Juni 2016 bersama Saksi4 Sdr. Mustafa Kamal di LosmenMutiara Kota Pematangsiantar.6.
Register : 22-05-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 157/PID.B/2013/PN.GST.
Tanggal 6 Nopember 2013 — POLTAK MENDROFA ALIAS AMA ELVIN.
22461
  • Menyatakan Terdakwa POLTAK MENDROFA ALIAS AMA ELVIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua--;2. Membebaskan Terdakwa POLTAK MENDROFA ALIAS AMA ELVIN dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua ;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;4.
    PUTUSANNomor : 157 / Pid.B / 2013 / PNGS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusandalam perkara atas nama Terdakwa : Nama Lengkap i POLTAK MENDROFAALIAS AMA ELVIN ; Tempat Lahir : Fadoro ;Umur/tanggal lahir i 44 Tahun / 27 Juni 1968 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal i Desa Somi DusunI,Kecamatan Gido,Kabupaten
    Menyatakan Terdakwa POLTAK MENDROFA ALIAS AMA ELVIN terbuktibersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dandancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLTAK MENDROFA ALIAS AMAELVIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3.
    Nomor : PDM 105 / GNSTO / 05 / 2013,tertanggal 20 Mei 2013, sebagai berikut : PERTAMA : Bahwa ia terdakwa Poltak Mendrofa Alias Ama Elvin pada hari Senin tanggal13 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu hari dalambulan Agustus 2012 bertempat dijalan Pancasila Kecamatan Gunungsitoli KotaGunungsitoli tepatnya dihalaman kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau setidaktidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Gunungsitoli,
    ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 351 ayat (1)KUHP yaitu Dakwaan Alternatif Pertama tidak membuktikan perbuatan Terdakwa,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa harusdibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan DakwaanAlternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa telahmelanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsurunsur sebagai berikut : 1. Barang siapa ; 2.
    Menyatakan Terdakwa POLTAK MENDROFA ALIAS AMA ELVIN, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua; 2. Membebaskan Terdakwa POLTAK MENDROFA ALIAS AMA ELVIN dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua ; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ; 54 4.
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2021
Tanggal 18 Februari 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG VS LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, S.IP., M.A.P;
356153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG VS LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, S.IP., M.A.P;
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2021LawanLAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, S.IP, M.A.P.