Semangka II No.50 ( S160 A ), Desa TambakRejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yangselanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah mempelajari suratsurat dalam permohonan ini;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18Agustus 2008 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo padatanggal 19 Agustus 2008 dibawah register No. 185/Pdt.P/2008/PN.Sda Pemohontelah mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa

lakilakibernama TIMOTIUS YUDITYA TJAHJONOADI yang lahir pada tanggal 2 April1991 di Surabaya;Bahwa, kemudian suami pemohon tersebut setelah menderita sakit yangparah ( Stoke ) akhirnya meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 28Pebruari 2005, disamping meninggalkan seorang isten ( Pemohon ) danseorang anak lakilaki sebagaimana disebutkan diatas, juga meninggalkanharta warisan ( harta bersama) berupa sebuah rumah di atas sebidang tanahpekarangan seluas 90 M2 terletak di jalan Semangka II No.50 ( S160

di tingkat SMU, maka diperlukan biaya yangtidak sedikit dan ini dirasakan sangat berat oleh pemohon, oleh karenanyapemohon bermaksud akan menjual harta peninggalan almarhum suamipemohon yang menjadi hak pemohon dan anak pemohon yang masihdibawah umur tersebut;e Dan karena Timotius Yuditya Tjahjonoadi ada dibawah perwalian pemohonyang berhak atas sebagian ( % bagian ) dan harta warisan yang berupasebuah rumah di atas sebidang tanah pekarangan seluas 90 m2 yang terletakdi jalan Semangka II No.50 ( S160

Memberi ijin kepada pemohon selaku wali dari anak bernama TIMOTIUSYUDITYA TJAHJONOADI untuk menjual sebuah rumah diatas sebidang tanahpekarangan seluas 90 M2 yang terletak di jalan Semangka II No.50 ( S160 A)di Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoario ;3.

Mengijinkan kepada pemohon selaku wali dari anak bernama TIMOTIUSYUDITYA TJAHJONOADI untuk menjual sebuah rumah di atas sebidangtanah pekarangan seluas 90 M2 yang terletak di Jalan Semangka II No.50(S160 A ) Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo:3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.79.000,(Tujuh puluh sembilan ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 2 September 2008 olehSRI WAHYUNI, SH.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43029/PP/M.XII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisMemperhatikan: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S160/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal8 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat TagihanPajak yang Tidak Benar berkenaan dengan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa

pembatalan atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember2010 yang dijawab Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor:S40/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal 31 Mel 2011;bahwa Penggugat kembali mengajukan Surat Pembatalan Nomor:285/PTEI/ACCT/IV/11 tanggal 1 Juli 2011 perihal pembatalan atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember2010 yang dijawab Tergugat dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S160

/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal 08 Juli 2011;bahwa berdasarkan kronologis di atas Majelis berpendapat Keputusan TergugatNomor: S160/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar berkenaandengan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2009 Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember 2010 adalahjawaban atas Surat Penggugat Nomor: 285/PTEI/ACCT/IV/11 tanggal 1 Juli 2011;bahwa Surat

tanggal 6 Februari 2008 sehingga Majelisberkesimpulan menolak gugatan Penggugat;: Surat Gugatan, Surat Tanggapan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalampersidangan serta kesimpulan Majelis a quo; MengingatMemutuskan: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007;: Menolak gugatan Penggugat atas Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S160

S160/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09Maret 2010 yang intinya menolak surat permohonan tersebut diproseslebih lanjut;4 Penggugat mengajukan surat lagi No. 0017/SPARV/IV/2010 tanggal28 April 2010 yang mana Penggugat menjelaskan bahwa PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor: PER01/PJ.07/2007 secara tegas diaturmengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 36 UU No. 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 16 tahun2000

permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi Administrasi dan sudah diputuskan;Bahwa atas surat Tergugat (sekarang Termohon PK) NomorS5193/WPJ.09/KP. 1308/2009 tanggal 26 November 2009 perihal PemberitahuanPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi,Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar dengan surat Nomor : 004/SPATV/II/2010tanggal 23 Februari 2010, dan dengan Surat Tergugat (sekarang Termohon PK)Nomor: S160

/WPJ.09/KP.1308/ 2010 tanggal 09 Maret 2010 telah ditolak denganalasan bahwa surat permohonan tersebut tidak dapat diproses Iebih lanjut karena tidakmemenuhi syarat formal;Bahwa atas surat Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor: S160/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan PenolakanPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benardengan surat nomor: 0017/SPARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010, dandengan surat Tergugat (sekarang Termohon PK) NomorS934/WPJ.09

S160/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 yang intinya menolak suratpermohonan tersebut diproses lebih lanjut;Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan surat lagi No. 0017/SPARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang mana Penggugat (sekarang Pemohon PK)menjelaskan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PERO1/PJ.07/2007 secara tegas diatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Pasal26 dan Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah

Bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidangsupply hardware telah ditawari alatalat berat oleh Tergugatdengan perantara Turut Tergugat dan Thomas Mariano (DPO) ,selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untukmelakukan pembelian barangbarang material sebanyak 1 (satu)lot di PT.GLOBAL PROCESS SYSTEMS ( tergugat ) berupae 1 (satu) unit Ecc Red S40;e 2 (dua) unit Red Tee S40 x 80 ;e 3 (tiga ) unit Ecc Red S160 ;e 4 (empat ) unit Thredolet 3000#e 5 (lima ) unit Elbow 90 Therd 3000

#e 6 (enam ) unit Flange SW RF 150# S80 ;e 7 (tujuh) unit Ecc Red S120 x S160 ;e 8 (delapan ) unit Ecc Red S40 x S80 ;e 9 (sembilan ) unit Stud Bolts ;e 10 (sepuluh ) unit Sockolet 6000# ;e 11 (sebelas ) unit Coupling 6000#NPT F ;e 12 (dua belas ) unit U Bolt Galvanized c/w 4 Nuts ;e 13 (tiga belas ) unit Elbow 90 Thred 6000# ;e 14 (empat belas ) unit Equal Tee Thread ;e 15 ( lima belas ) unit Bilnd Flange RT J 900 1500# ;e 16(enam belas ) unit Full Coupling 6000# ;e 16 (enam belas ) unit End Cap

KARENA YANG MASUK KEDALAM REKENINGPERUSAHAAN TERGUGAT ADALAH SGD 70.000.e Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil angka 2 PositaGugatan Penggugat karena Tergugat TIDAK PERNAH menunjuk/memberikan kuasa/membuat perjanjian/menyuruh/memerintahkandalam bentuk apapun pihak manapun termasuk Thomas Marianolatdan Turut Tergugat untuk menjadi perantara penjualan barangmilik Tergugat.Bahwa benar Tergugat ada melakukan penjualanterhadapbarangbarang antara lain berupaElbow 90 Deg, LR,BW SHC 80;Weldolet S160

;Flange, WN RF 150 # SCH80;Slip On Flange RF 150#;Elbow 90 Thred 6000#;Equal Tee Thred;Blind Flange RTJ 9001500#;Full Coupling 6000#;Slip On Flange RF 150#;ECC Red S40;Red Tee S40 X 80;ECC Red S160;Thredolet 3000#;Elbow 90 Thred 3000#;Flange SW RF 150 #S80;Ecc Red S120 X S160;Ecc Red S40 X S80;14e Stud Bolts;e Sockolet 6000#; Coupling 6000# NPT F;e UBolt Galvanized c/w 4 Nuts; End Cap Thread (NPT) 6000#; Full Coupling 6000#; Slip On Flange RF 150#;e Dynamo Besar;e Transformer; Cooler;e Dill.e Bahwa

491.00 404.00 Tm/F8 1 Tf(1) TgETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 499.00 404.00 Tm/F8 1 Tf(20) 2(45) 2(43) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 519.00 404.00 Tm/F8 1 Tf(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 136.00 373.00 Tm/F8 1 Tf(5142) 2(54) 1(Naz) 2(1245) 2(43) 2(44) 2(45) 2(43)KTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 196.00 373.00 Tm/F8 1 Tf(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 199.00 373.00 Tm/F8 1 Tf(54) 1(42) 2(1220) 2 Td(45) 2(S160

872(232) 1(((BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 141.00 Tm/F8 1 Tf(23031223) 1(7) 1(3) 1(36) 1(67) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 227.00 141.00 Tm/F8 1 Tf(26) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 231.00 141.00 Tm/F8 1 Tf(71) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 234.00 141.00 Im/F8 1 Tf(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 238.00 141.00 Tm/F8 1 Tf(5342) 2(25) 2(45) 2(44) 2(45) 2(17) 1(1145) 2(43) 2(45) 2(1) 39(20) 2(45) 2(S160

) 1(45) 2(45) 2(43) 2(1) 97(20) 2(45) 2(43) 2(1) 97(((((57) 2(54) 1(45) 2(43) 2(1) 97(6445) 2(515345) 2(1) ToKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 250.00 319.00 Im/F8 1 Tf(242) 2(43) 2(57) 2(43) 2(54) 1(57) 2(54) 1(1) 155(3) 1(1157) 2(LI1) 155(54) 1(42) 2(1255) 2(45) 2(20) 2(45) 2(50) 2(1) 155(54) 1(42) 2(1220) 2(45) 2(S160) 1(45) 2(QL) 155(35) 1(42) 2(54) 1(45) 2(1) 155(34) 2(45) 2(54) 1(25) 2(S7) 2(45) 2(46) 1(1) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 250.00 289.00 Tm/F8 1

134.00 Tm/F8 1 Tf(333) 1(36) 1(2) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 370.00 134.00 Tm/F8 1 TfCl) =(74) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 89.00 890.00 Tm/F16 1 TE(4) TJETQendstreamendobj29 0 obj/ExtGState >>>endobj31 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232.00 852.00 Tm/F8 1 Tf(2421) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 250.00 852.00 Im/F8 1 Tf(3142) 2(1125) 2(42) 2(25) 2(45) 2(S3si45) 2(43) 2(1) 101(54) 1(42) 2(1220) 2(45) 2(S160

323.00 453.00 Tm/F8 1 Tf(1) 168(65) TadRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 333.00 453.00 Tm/F8 1 TE(27) 1(277) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 359.00 453.00 Tm/F8 1 Tf(66) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 363.00 453.00 Tm/F8 1 Tf(71) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 366.00 453.00 Tm/F8 1 Tf(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 371.00 453.00 Tm/E8 1 TE(20) 2(17) 1(1145) 2(43) 2(45) 2(1) 168(54) 1(42) 2(1220) 2(45) 2(S160

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ.31/1996; Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S160/PJ.42/2003Pasal 69, Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 (UndangUndangPPh); Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER15/PJ/2006; Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ.31/1996; Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S160/PJ.42/2003;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur:Pasal 4 ayat (1) huruf a:Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehWajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luarIndonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untukmenambah

memerintahkan kepadapara pihak yang bersengketa untuk melakukan uji buktiterhadap dokumen yang diberikan, padahal pendapat Majelistersebut belum dapat diakui kebenarannya tanpa adanyapengujian bukti dan transaksi yang mendalam dan tanpaadanya pengakuan para pihak yang bersengketa; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)telah mengungkapkan data, fakta dan pendapat dalampersidangan atas sengketa ini antara lain:v Bahwa selanjutnya dalam angka 4 huruf b Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S160

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapatmemberikan data pendukung baik pada saat pemeriksaan maupun pada saatkeberatan;Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan kembali (semulaTerbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi dengan SuratNomor : S2/OPN.Teknis,3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, SuratPeringatan Nomor : S160

Rp5.951.904.389,00;4 Bahwa Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan Faktur PajakPenggantinya (sehubungan dengan adanyaperubahan/kesalahankuantitas dan harga) adalah sebesar Rp3.443.284,431,00 sedangkanNota Retur yang tidak diakui sebesar Rp2.508.619.958,00;5 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan kembali(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksiperedaran usaha dengan Surat Nomor : S2/OPN.Teknis,3.1.9/9/2007tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S160

Biayabiaya tersebuttidak didukung dengan bukti ekstern, dan sesuai ketentuan Pasal 9 (1)huruf i UndangUndang Pajak Penghasilan, atas pengeluaran tersebutmerupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari perhitunganpenghasilan kena pajak;Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksiperedaran usaha dengan Surat Nomor : S2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S160/OPN.Teknis.3.1.9

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksiperedaran usaha dengan Surat Nomor : S2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;4 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan dataHalaman 93 dari 127 halaman.

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksiperedaran usaha dengan Surat Nomor : S2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;4 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan datakeberatan melalui Surat Nomor

IBNU AKIL, berupa gula merk CSR sebanyak 300 Karung @ 50 Kg(25 karung @ 50Kg dalam keadaan basah / rusak) (Telah dilelang dan telahdiberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai nomor : S160/WBC.04/BD.04/2016, tanggal 07 Maret 2016 Tentang pelelangan barangbuktiu dengan uang hasil lelang barang bukti muatan KM.

rinO itapO fs24 loch af0O hich afO dbch f2 lang1057langnp1057 langfe1057 langfenp1057 sbasedonO snext157sunhideused spriority99 Style 12 pt Justified; s158 li0 riO nowidctlparlinO rinO itapO fs24 loch af3 hich af3 dbch f2 lang1057 langnp1057langfe1057 langfenp1057 snext158 sunhideused spriority99 Normal; s159 li720 ri0 sa200 sI276 sImult1 widctlpar lin720 rinO itapO fs22loch af5 hich afO dbch f2 lang1057 langnp1057 langfe1057langfenp1057 sbasedonO snext159 sunhideused spriority99 DaftarParagraf1;s160

af2 hich af0 loch f3lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 par pard plain s152qj fi595 li0 riO sI360 slmult1 widctlpar linO rinO itapO fs24 loch afOhich afO dbch af2 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057fs24 dbch af2 hich af0 loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057langfenp1057 cfl Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut:fs24 dbch af2 hich af0O loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057langfenp1057 cf1 par pard plain s160

fi426 li426 riO saO sI360slmult1 widctlpar lin426 rinO tql tx426 itapO fs22 loch af5 hich afOdbch af2 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 b1 fs24dbch af2 hich af0 loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057langfenp1057 cfl A.b1 fs24 dbch af2 hich af0O loch f3 lang1057langnp1057 langfe1057 langfenp1057 cf1 tab b1 fs24 dbch af2 hichafO loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 cf1 BuktiSurat b1 fs24 dbch af2 hich afO loch f3 lang1057 langnp1057langfe1057 langfenp1057 cfl1 par pard plain s160

langfenp1057 f2 1.tab fs24 dbchaf2 hich afO loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 ...Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (i1 fs24 dbchaf2 hich af0O loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057nazegelen fs24 dbch af2 hich afO loch f3 lang1057 langnp1057langfe1057 langfenp1057 ) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1fs24 dbch af2 hich af0loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 cflpar pard plain s160

tab fs24dbch af2 hich afO loch f3 lang1057 langnp1057 langfe1057langfenp1057 cf1 ... fs24 dbch af2 hich afO loch f3 lang1057langnp1057 langfe1057 langfenp1057 cf1 par pard plain s160 qj fi363 li800 ri0 saO sI360 sImult1 widctlpar lin800 rinO tql tx800 itapOls4 fs22 loch af5 hich afO dbch af2 lang1057 langnp1057langfe1057 langfenp1057 listtext pard plain fs22 loch af5 hich afOdbch af2 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 f2 2.tab b1 fs24 dbch af2 hich af0 loch f3 lang1057 langnp1057langfe1057

cccceeccecceceeeneeeeeeeceeaeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeesseseeeeeeeeessaeeseeeeesaesaaesessentaesBahwa tidak ada kesepakatan mengenai pembagian harta tersebut makadengan ini penggugat mengajukan gugatan ini lewat Pengadilan AgamaDompu untuk melakukan pemeriksaan dan selanjutnya membagi hartabersama tersebut berdasarkanBahwa harta bersama tersebut sebagian sudah dijual oleh tergugat tanpaada sepakat dengan Penggugat namun barangbarang tersebut tetapdiperhitungkan untuk dibagi dua sama banyak antara penggugat dan(S160

S160/MBUMN/2006 tanggal 28 April2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B,C,H dan Kkepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan dana,padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 91tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan PenumpangDjakarta pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) seharusnya ada penunjukan sementaradari Menteri Keuangan sampai ditunjuknya Direksi yang baru dalam waktu 2(dua) bulan ; Para terdakwa seolaholah mewakili Menteri

Surat Paksa Nomor SP014/WPJ.09/KP. 1008/2004,Fotokopi Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor SITOla/WPJ.22/KP.0604/2012,Fotokopi Berita Acara (BA) Pelaksanaan Sita Nomor BA002a/WPJ.22/KP.0604/2012,Fotokopi Pemblokiran Aset ke Kantor Pertanahan Nomor S130/WPJ.22/KP.0604/2012,Fotokopi Permohonan Pencatatan Sita Aset ke Kantor Pertanahan Nomor S59/WPJ.22/KP.0604/2013,Fotokopi Permintaan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Lelang Nomor S1016/WPJ.22/KP.0604/2012,Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang Nomor S160

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

PJK/2014Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait koreksipositif peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) yang hasilnya membatalkan koreksi positifperedaran usaha tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) mengupayakan langkah hukum selanjutnya denganmengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agungdengan alasan sebagai berikut :>Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah melakukan peminjaman dokumen dengan suratnomor S160

. : S160/KO.052/2016, yang telah dibubuhi materaisecukupnya dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya disebut Buktitertanda P8.9.

S160/PNMMES/ULMKSRN/SPIII/V /2015, tanggal 26 Mei2015 Perihal Surat Peringatan III;70.Bahwa dengan telah diberitahukannya segala kewajiban Tergugat/Termohon Keberatan maka jelas bahwa dengan mengacu padaketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 6 PerjanjianKredit tentang wanprestasi, Tergugat/Termohon Keberatan dapatdinyatakan telah wanprestasi, hal ini dikuatkan Doktrin para ahlidiantaranya J.

Bukti P13 Fotocopi Surat Nomor S074/PNMMES/KSRN/SPII/III/2015tanggal 11 Februari 2015;14.Bukti P14 Fotocopy Surat Nomor S160/PNMMES/ULMKSRN/SPIII/V/2015 tanggal 26 Mei 2015;15.Bukti P15 Fotocopy Pengumuman Nomor Peng2/D.07/2015 yangdikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;16.Bukti P16 Fotocopy Surat mengenai Penyelesaian Sengketa KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;17.Bukti P17 Fotocopy Surat Kutipan Risalah Lelang Nomor 025/2016 yangdikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak dapat memberikan data pendukung baik pada saat pemeriksaanmaupun pada saat keberatan;Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksidengan Surat Nomor S2/OPN.Teknis,3.1.9/9/2007 tanggal 24September 2007, Surat Peringatan Nomor S160

20142.4.2.5,2.6.2.7.2.8.Bahwa Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan FakturPajak Penggantinya (sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan kuantitas dan harga) adalah sebesarRp3.443.284,431,00 sedangkan Nota Retur yang tidak diakuisebesar Rp2.508.619.958,00;Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan kembali(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengankoreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor S2/OPN.Teknis,3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, SuratPeringatan Nomor S160

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengankoreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor S2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, SuratPeringatan Nomor S160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21April 2008 dan S162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April2008;2.5.

./2001 dan S160/PJ.42/2003 dan SE14/PJ.31/2003, pemberian natura berupa pemberian makan di tempatkerja dapat menjadi pengurang penghasilan neto, merupakanpemenuhan peraturan ketenagakerjaan;Bahwa biaya spircon merupakan harga pokok dari hasil penjualanspircon (pada hasil lainlain), sehingga seharusnya tidak dikoreksi positif;Perhitungan PPh ditanggung pemerintah.Bahwa PPh atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayaidengan dana hibah atau pinjaman luar negeri ditanggung pemerintah;Bahwa secara

357.00 633.00 Tm/F12 1 TE(62) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 611.00 Tm/F12 1 Tf(3142) 2(43) 2(45) 1(S25) 2(24) 2(43) 2(44) 2(60) 1(5) 701(25)(2 4)(56)(63)(2 4)(5)(25) 2(42) 2(413) 2(24) 2(S124) 2(45024)(43) 2222.27Ol252) 2) 222222((((((((((((S) 701(13) 2(24) 2(43) 2(S) 701(X65) =(24) 2(5014) 1((((((6465) 124) 25014) 124) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 588.00 Tm/F12 1 TE(14) 1(42) 2(45142) 2(25) 2(53) 2(14) 1(5) 164(13) 2(45) 1(5) 164(24) 2(14) 1(24) 2(S160