TATAGUNA GANDASEMESTA
Tergugat:
Drs. THOMSON E. BATUBARA

Tataguna Gandasemesta, dalam hal ini diwakili oleh Muljadi Senjaya(mulyadi Senjaya), selaku Direktur Utama PT. Tataguna Gandasemesata, beralamat di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A No. 7,Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Adi Warman, S.H.,M.H., MBA., D.K.K, para Advokad pada kantor H. Adi Warman,S.H., M.H., MBA., yang beralamat di Grand Slipi Tower 18 TH Floor,Jalan Letjen S.

Tataguna Gandasemesat, atas nama Bapak ThomsonBatubara tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P 5 ;Foto copy Surat Somasi Pertama dan Terakhir, Ref. No : 005/TGGS/II/1999,tanggal 1 Februari 1999, yang ditujukan kepada Drs. Thomson E.

Tataguna Gandasemesta, sebagaimna bukti P 1 yang diperlinatkan di depan persidangan ;Baha adapun tanah yang hendak di beli oleh Tergugat adalah tanahKavling 5022 dan 5023 Zone 11 diamond dengan luas tanah 2445 M2 sekitartahun 1997 ;Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN BgrBahwa Tergugat membeli tanah tersebut dengan cara mencicil(secara kredit) selama 24 kali pembayaran sebagaimana daftar angsuranbukti P 3, yang merupakan satu kesatuan dari PPJB, dimana cicilantersebut

Tataguna Gandasemesatakedua kavlin tanah tersebut telah dialinkan kepada orang lain ;Bahwa saksi setelah tidak bekerja lagi pada Penggugat saksi tidakmengetahui apakah pihak Penggugat dan tergugat ada bertemu untukmusyawarah mengenai kedua Kavling tersebut ;Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bgr2.

Tataguna Gandasemesta bergerak dalam bidang propertyatau pengembang ; Bahwa saksi mengetahu adanya perjanjian antara Penggugat danTergugat perihal pembelian 2 (dua) unit kavling di Rainbow Hill (Sekarangperumahan bukit Pelangi) Sentul Kabupaten Bogor karena pernah menerimapembayaran yang dilakukan Tergugat dan mencocokkannya denganperjanjian ; Bahwa setahu saksi Tergugat 3 (tiga) kali melakukan pembayaranyaitu1. Booking Fee Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan bulanJanuari ;2.

Tataguna Tirta, telah memilih domisilihukum pada Kantor Adnan Buyung Nasution &Partners Law Firm, beralamat di Jakarta 12310,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22Februari 2016, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ; Melawan:1. TERMOHON I, yang beralamat di Jakarta Barat, selanjutnyadisebut sebagaiTermohon ;2. TERMOHON Il, yang beralamat di Jakarta Barat, selanjutnyadisebut sebagai Termohon Il ;Pengadilan Negeri ters@lut j=2nessssssn

Idaman Tataguna;2. Nyoto;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tuna;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatusJejaka dengan usia 31 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus JandaCerai dengan dengan usia 31 tahun;4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;5.

Idaman Tataguna dan Nyoto; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus janda cerai; Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab,hubungan semenda maupun hubungan sesusuan; Bahwa para Pemohon beragama Islam; Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah berceraiserta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbatnikah ini adalah untuk administrasi pendaftaran ibadah haji danmemenuhi hak keperdataan

Kaltim adalah membantuKepala Kantor Wilayah BPN dalam urusan pertanahan yang berkaitandengan tataguna tanah yang meliputi pengumpulan data penggunaantanah dan data kemampuan tanah serta menyiapkan perpetaan data30penggunaan tanah, mengkoordinasikan tataguna tanah dengan rencanatata ruang wilayah ;Bahwa salah satu tugas saksi adalah mengkoordinasikan tataguna tanahdengan rencana tata ruang, sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 Pasal

Nunukan Jaya Lestari saat itusaksi termasuk dalam Panitia B (Panitia Pemeriksaan Tanah), yangmenjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota adalah31memberikan informasi tentang aspek tataguna tanah yang berkaitandengan lokasi yang dimohonkan oleh PT.

Kaltim kinidalam proses revisi untuk mengakomodir RTRW Kabupaten ;32Bahwa fungsi dari laporan aspek tataguna tanah tersebut adalahmemberikan pertimbangan dari aspek tataguna tanah terkaitpermohonan yang diajukan dan untuk lokasi yang dimohonkan oleh PT.NJL tersebut saksi juga mengirimkan laporan aspek tataguna tanahkepada Direktur Penatagunaan Tanah di BPN pusat~ untukmengantisipasi keperluan bahan Direktur yang bersangkutan dalampembahasan pemberian HGU yang dimohon ;Bahwa mengenai proses pembuatan

Adindo Hutani Lestari, sehingga areal PT.AHL kembali diberikan secara utuh, saksi tidak tahu karena domain ataukewenangan untuk mengetahui adanya SK Menhut tersebut adalah TimInventarisir Lokasi, sedangkan saksi hanya fokus pada bidang saksisendiri yaitu masalah tataguna tanah dan didalam penyajian datapenggunaan tanah kini pada buku laporan aspek tataguna tanah telahdijelaskan bahwa ada jenis penggunaan tanah Hutan Sejenis Akasiaseluas + 1.467 Ha, namun untuk mengetahui siapa pemiliknyamerupakan

Adindo seluas + 1.400 Ha dan didalam laporanpenelitian aspek tataguna tanah pemohon PT.

BDGMendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat Nomor648/.PIMB/2008/PU/1990 tanggal 15 Januari 1990 atas namaHELIYAWANTO, Tanda Pendaftaran Sewa Tanah Milik Desa CipanasNomor : C 698.A atas nama LIUW SUWIE LIAN alias SANDRALIANA, Nomor Persil : 190, Luas Tanah :150 M2, dan Fatwa TataGuna Tanah Nomor 136/FTGT/IK/12/1985 tanggal 16 Desember1985,milikKPENGGUGAT III, denganbatasbatas : Utara : Tanah Garapan PURWO LIANAWATY; Selatan : Tanah Garapan H.

BDGNomor : C 698.A atas nama LIUW SUWIE LIAN alias SANDRALIANA, Nomor Persil : 190, Luas Tanah : 150 M2, dan Fatwa TataGuna Tanah Nomor 136/FTGT/IK/12/1985 tanggal 16 Desember1985, milik PENGGUGAT III, dengan batasbatas : Utara : Tanah Garapan PURWO LIANAWATY; Selatan : Tanah Garapan H. SYAPRIL; Timur : Jalan; Barat : Hotel Nirwana;Dengan Luas Bangunan Lantai1 : 150 M2 Lantai 2 : 150 M2 Lantai 3 : 75 M2Total : 375 M2. Bangunan yang berdiri diatas Tanah Milik Desa Cipanas yang terletakdi Kp.

Babakan Situ, RT 01.RW 07, berdasarkan Pemutihan jinMendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat Nomor648/.PIMB/2008/PU/1990 tanggal 15 Januari 1990 atas namaHELIYAWANTO, TandaPendaftaranSewa Tanah Milik Desa CipanasNomor : C 698.A atas nama LIUW SUWIE LIAN alias SANDRALIANA, Nomor Persil : 190, Luas Tanah : 150 M2, dan Fatwa TataGuna Tanah Nomor 136/FTGT/IK/12/1985 tanggal 16 Desember1985, milik PENGGUGAT III, dengan batasbatas : Utara : Tanah Garapan PURWO LIANAWATY; Selatan : Tanah Garapan H.

Babakan Situ, RT 01.RW 07, berdasarkan Pemutihan jinMendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat Nomor648/.PIMB/2008/PU/1990 tanggal 15 Januari 1990 atas namaHELIYAWANTO, Tanda Pendaftaran Sewa Tanah Milik Desa CipanasNomor : C 698.A atas nama LIUW SUWIE LIAN alias SANDRALIANA, Nomor Persil : 190, Luas Tanah : 150 M2, dan Fatwa TataGuna Tanah Nomor 136/FTGT/IK/12/1985 tanggal 16 Desember1985, milik PENGGUGAT III, dengan batasbatas : Utara : Tanah Garapan PURWO LIANAWATY; Selatan : Tanah Garapan H.

berdasarkan titik kordinat lokasi penebangan tersebut,diperoleh data sebagai berikut:N :0105, 07, 2E : 10136.52,6e Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli dari Dinas KehutananKabuaten Bengkalis dan ahli dari seksi Perpetaan dan Inventarisasi HutanBidang Planologi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, terhadaptitik kordinat tersebut, masuk kedalam kawasan hutan tanaman produksiterbatas, sesuai dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan, No:173/Kptsll/1986, tanggal 06 Juni 1986 tentang Tataguna

Kaltim adalah membantuKepala Kantor Wilayah BPN dalam urusan pertanahan yang berkaitandengan tataguna tanah yang meliputi pengumpulan data penggunaantanah dan data kemampuan tanah serta menyiapkan perpetaan datapenggunaan tanah, mengkoordinasikan tataguna tanah dengan rencanatata ruang wilayah ;Bahwa salah satu tugas saksi adalah mengkoordinasikan tataguna tanahdengan rencana tata ruang, sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 Pasal 1

Nunukan Jaya Lestari saat itusaksi termasuk dalam Panitia B (Panitia Pemeriksaan Tanah), yangmenjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota adalahmemberikan informasi tentang aspek tataguna tanah yang berkaitandengan lokasi yang dimohonkan oleh PT.

Kaltim kinidalam proses revisi untuk mengakomodir RTRW Kabupaten ;Bahwa fungsi dari laporan aspek tataguna tanah tersebut adalahmemberikan pertimbangan dari aspek tataguna tanah terkaitpermohonan yang diajukan dan untuk lokasi yang dimohonkan oleh PT.NJL tersebut saksi juga mengirimkan laporan aspek tataguna tanahkepada Direktur Penatagunaan Tanah di BPN pusat~ untukmengantisipasi keperluan bahan Direktur yang bersangkutan dalampembahasan pemberian HGU yang dimohon ;Bahwa mengenai proses pembuatan

Adindo Hutani Lestari, sehingga areal PT.AHL kembali diberikan secara utuh, saksi tidak tahu karena domain ataukewenangan untuk mengetahui adanya SK Menhut tersebut adalah TimInventarisir Lokasi, sedangkan saksi hanya fokus pada bidang saksisendiri yaitu masalah tataguna tanah dan didalam penyajian datapenggunaan tanah kini pada buku laporan aspek tataguna tanah telahdijelaskan bahwa ada jenis penggunaan tanah Hutan Sejenis Akasiaseluas + 1.467 Ha, namun untuk mengetahui siapa pemiliknyamerupakan

Nunukan Jaya Lestari tanggal 10Pebruari 2003 keadaan tanah yang dimohonkan disebutkan bahwauntuk lokasi yang belum dibuka terdapat tanaman HTI ( pohon akasia)umur 3 tahun milik PT.Adindo seluas + 1.400 Ha dan didalam laporanpenelitian aspek tataguna tanah pemohon PT.

TataGuna Patria, di pihak lain.

TataGuna Patria, di pihak lain. Dengan demikian, kedudukan CTIdan Konsultan yang berasosiasi adalah satuSimpulan;Dengan demikian karena dalam kenyataannya bahwa JO hanyauntuk koordinasi sedangkan pekerjaan nyatanyata dilakukanatas nama masingmasing anggota JO maka perlakuan PPNatas penyerahan JKP yang dilakukan masingmasing anggotaJO dilakukan adalah sesuai ketentuan PP 42 Tahun 1995 yaituPPN yang terutang tidak dipungut.IV.

Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukanpenggalian Parit sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untukkedalaman galian 1 (satu) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter dengan caramenggunakan Baket yang kegunaannya untuk mengambil atau menggalitanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disamping galian sebelahkiri;e Bahwa saksi IWAN SUJADI Bin MUKIT maupun saksi MUKHLISIN BinISTAMAR tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalahmerupakan kawasan Hutan Produksi berdasarkan Peta Tataguna

Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukanpenggalian Parit sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untukkedalaman galian 1 (satu) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter dengan caramenggunakan Baket yang kegunaannya untuk mengambil atau menggalitanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disamping galian sebelahkiri;Bahwa saksi IWAN SUJADI Bin MUKIT maupun saksi MUKHLISIN BinISTAMAR tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalahmerupakan kawasan Hutan Produksi berdasarkan Peta Tataguna

adalah Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;Bahwa, Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siakhampir sebagian besar termasuk dari Hutan Produksi, tetapi untukmenentukan apakah lahan itu termasuk Hutan Produksi harus dihitungdulu dengan melihat PETA;Bahwa, kegunaan dari kawasan hutan produksi adalah merupakankawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;Bahwa, dokumen yang dimiliki atas kawasan hutan produksi tersebutadalah berdasarkan Peta Tataguna

Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukan penggalian Paritsekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untuk kedalaman galian 1 (satu) Meter danLebar 1 (satu) Meter dengan cara menggunakan Baket yang kegunaannya untukmengambil atau menggali tanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disampinggalian sebelah kiri;e Bahwa saksi JW/AN SUJADI Bin MUKIT maupun saksi MUKHLISIN Bin ISTAMAR tidakmengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalah merupakan kawasan HutanProduksi berdasarkan Peta Tataguna

Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukan penggalian Paritsekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untuk kedalaman galian 1 (satu) Meter danLebar 1 (satu) Meter dengan cara menggunakan Baket yang kegunaannya untukmengambil atau menggali tanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disampinggalian sebelah kiri;Bahwa saksi JWAN SUJADI Bin MUKIT maupun saksi MUKHLISIN Bin ISTAMAR tidakmengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalah merupakan kawasan HutanProduksi berdasarkan Peta Tataguna

adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;Bahwa, Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak hampir sebagianbesar termasuk dari Hutan Produksi, tetapi untuk menentukan apakah lahan itu termasukHutan Produksi harus dihitung dulu dengan melihat PETA;Bahwa, kegunaan dari kawasan hutan produksi adalah merupakan kawasan hutan yangmempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;Bahwa, dokumen yang dimilki atas kawasan hutan produksi tersebut adalah berdasarkanPeta Tataguna

ILMI dan semuanya ada tanda Bukti pembayaran yaitu antara lainberupa Surat Kesepakatan bersama, Identifikasi lahan, Berita AcaraKesepakatan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tataguna Lahan Garapan,Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJMSurat Pernyataan, Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Serah TerimaKuitansi Pembayaran, Peta Lokasi Identifikasi Lahan serta perijinan lainnyaguna persyaratan penerbitan sertifikat HGU perkebunan di Desa JarenangKec. Kuripan Kab.

TALdengan bukti Surat kesepakatan bersama, Identifikasi lahan, Berita AcaraKesepakatan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tataguna Lahan Garapan,Surat Pernyataan, Foto copy KTP foto copy KK, foto serah terima kuitansipembayaran, Peta lokasi Identifikasi lahan dan pembayaran ganti rugisebesar Rp.337.025.000, (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh limaribu rupiah) ;Bahwa PT. Tasnida Agro Lestari (TAL) telah melakukan Pembayarankepada 7 kelompok Masyarakat yaitu : Sdr. H. Arnot, Sdr.

Dinas KehutananProvinsi Riau, Polda Riau, Korem 031 WB, SPORC Riau) menemukan bahwa diareal tersebut telah terjadi pembukaan lahan di Kampung Tengah seluas + 2000Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 1286 K/PID.SUS.LH/2016Ha dan telah berdiri gubuk atau rumah tempat tinggal sekitar 30 rumah dandisita 1 (satu) unit Chainsaw mini dan 1 (satu) unit Ganset beserta Dynamo;Bahwa selanjutnya terhadap lahan yang telah dikelola oleh Terdakwatersebut, setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan diplotkan ke Peta TataGuna

PembalakanLiar dan Perambahan Kawasan Hutan (yang terdiri dari Dinas KehutananProvinsi Riau, Polda Riau, Korem 031 WB, SPORC Riau) menemukan bahwa diareal tersebut telah terjadi pembukaan lahan di Kampung Tengah seluas + 2000Ha dan telah berdiri gubuk atau rumah tempat tinggal sekitar 30 rumah dandisita 1 (satu) unit Chainsaw mini dan 1 (satu) unit Ganset beserta Dynamo;Bahwa selanjutnya ternadap lahan yang telah dirambah oleh Terdakwatersebut, setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan diplotkan ke Peta TataGuna

PembalakanLiar dan Perambahan Kawasan Hutan (yang terdiri dari Dinas KehutananProvinsi Riau, Polda Riau, Korem 031 WB, SPORC Riau) menemukan bahwa diareal tersebut telah terjadi pembukaan lahan di Kampung Tengah seluas + 2000Ha dan telah berdiri gubuk atau rumah tempat tinggal sekitar 30 rumah dandisita 1 (satu) unit Chainsaw mini dan 1 (satu) unit Ganset beserta Dynamo;Bahwa selanjutnya terhadap lahan yang telah dikelola oleh Terdakwatersebut, setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan diplotkan ke Peta TataGuna

Berdasarkan hasil Croschek ke dalam Peta TataGuna Huta Kesepakatan (TGHK) PropinsiSumatera Utara yang diterbitkan MenteriPertanian dengan SK Nomor : 923 / Kpts /Um /12 /1982 tanggal 27 Desember 1982 bahwalokasi penebangan rotan masuk dalam kawasanHutan Produksi Terbatas (HPT) dan MHutanLindung (HL).b.

(Kepala Seksi Perlindungan dan TataGuna.... Guna Hutan), Baharuddin Meru,S.H. (Kuasa Hukum PemdaBulukumba), A.Afriadi M, $.H. (Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan HAM), A.lkhsan A.Amier, S.H.

berjalanmundur pada saat penggalian yang dikemudikan sendiri oeh Terdakwa I JWAN SUJADIBin MUKIT, sedangkan Terdakwa II MUKHLISIN Bin ISTAMAR bertugas melakukanpengawasan terhadap pengoperasian excavator tersebut, hingga akhirnya terbentukgalian sepanjang lebih kurang 700 meter dengan kbar 1 meter dan kedalaman 1 meter;Bahwa Terdakwa I JWAN SUJADI Bin MUKIT maupun Terdakwa II MUKHLISIN BinISTAMAR tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalah merupakankawasan Hutan Produksi berdasarkan Peta Tataguna

mundur pada saat penggalian yang dikemudikansendiri oleh Terdakwa I JWAN SUJADI Bin MUKIT, sedangkan Terdakwa II MUKHLISINBin ISTAMAR bertugas melakukan pengawasan terhadap pengoperasian excavatortersebut, hingga akhirnya terbentuk galian sepanjang lebih kurang 700 meter denganlebar 1 meter dan kedalaman 1 meter;Bahwa Terdakwa I JWAN SUWJADI Bin MUKIT maupun Terdakwa II MUKHLISIN BinISTAMAR tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalah merupakankawasan Hutan Produksi berdasarkan Peta Tataguna

adalahIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;Bahwa, Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak hampir sebagianbesar termasuk dari Hutan Produksi, tetapi untuk menentukan apakah lahan itu termasukHutan Produksi harus dihitung dulu dengan melihat PETA;Bahwa, kegunaan dari kawasan hutan produksi adalah merupakan kawasan hutan yangmempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;Bahwa, dokumen yang dimilki atas kawasan hutan produksi tersebut adalah berdasarkanPeta Tataguna

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bengkulu No.305 tanggal 14 Julitahun 1998 tentang hasil pemaduserasian antara rencana tata ruang dan TataGuna Kesepakatan Provinsi Daerah Tingkat Bengkulu.3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 420/KptsII/1999Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah ProvinsiDATI Bengkulu seluas 920.964 Hektar.4.

100 57 39.05. 0 33 21.6 100 57 28.16. 0 34 01.3 100 57 21.27. 0 34 00.2 100 57 14.9 Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli dari Dinas Kehutanan, Kab.Kampar dan ahli dari seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera,Dirjen Planologi Kehutanan pada Kementrian Kehutanan Republik Indonesia,terhadap 7 (tujuh) titik kordinat tersebut, masuk kedalam kawasan hutanproduksi terbatas Batu Gajah, sesuai dengan peta lampiran Keputusan MenteriKehutanan, No:173/KptsH/1986, tanggal 06 Juni 1986 tentang Tataguna

100 57 39.05. 0 33 21.6 100 57 28.16. 0 34 01.3 100 57 212re 0 34 00.2 100 57 14.9 Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli dari Dinas Kehutanan, Kab.Kampar dan ahli dari seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera, DirjenPlanologi Kehutanan pada Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, terhadap 7(tujuh) titik kordinat tersebut, masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas BatuGajah, sesuai dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan, No:173/Kpts11/1986, tanggal 06 Juni 1986 tentang Tataguna

GAFAR (Alm) tidak bersempadan melainkanjaraknya lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) kilometer;Bahwa lahan tersebut termasuk kawasan hutan dan berdasarkanketerangan saksi Junaidi, saksi Romi Hazairin, saksi Zundra Jaya,bersesuaian dengan keterangan Ahli Syahidul Anwar menerangkanbahwa kesemua titik koordinat lokasi tersebut termasuk kedalamKawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah, sebagaimana tertuangdalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan, No:173/Kpts11/1986, tanggal 06 Juni 1986 tentang Tataguna

7 59.43 0 so 2509) a7 03.1100 4, 0 33 19.9 100 7 39.05. 0 so 21.6 100 a7 28.16. 0 34 01.3 100 57 21.27. 0 34 00.2 100 57 14.9 Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Junaidi, saksi Romi Hazairin, saksi ZundraJaya, dan bersesuaian dengan keterangan Ahli Syahidul Anwar menerangkan bahwakesemua titik koordinat lokasi tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan ProduksiTerbatas Batu Gajah, sebagaimana tertuang dalam peta lampiran Keputusan MenteriKehutanan, No:173/KptsII/1986, tanggal 06 Juni 1986 tentang Tataguna

BuktiT19 : Peraturan Presiden No. 48 tahun 2008tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007tentang Badan Penaggulangan Lumpur Sidoarjo ;20.Bukti T20 : Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT 3Desa tanggal 5 Maret 2005 ;21.Bukti T21 : Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT 3Desa (Pejarakan, Kedungcangkring dan Besuki) tanggal 2 Juli2006 ;22.Bukti T22 : Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT 3Desa (Pejarakan, Kedungcangkring dan Besuki) tanggal 13 Juli2007 ;23.

Bukti T23: Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT 3Desa (Pejarakan, Kedungcangkring dan Besuki) tanggal 13 Mei2008 ;24.Bukti T24 : Penjelasan Peta Citra Tataguna LahanWilayah PAT 3 Desa (Pejarakan, Kedungcangkring dan Besuki)tanggal 13 Mei 2005 ;25.

Bukti T.II 25: Foto copy sesuai aslinya, Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT3 Desa (Perpres No.48 Tahun 2008) desa Pajarakan, KedungCangkring, Besuki, Dokumen Citra 05 Maret 2005 ;: Foto copy sesuai aslinya, Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT3 Desa (Perpres No.48 Tahun 2008) desa Pajarakan, KedungCangkring, Besuki, Dokumen Citra 2 Juli 2006 ;: Foto copy sesuai aslinya, Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT3 Desa (Perpres No.48 Tahun 2008) desa Pajarakan, KedungCangkring, Besuki, Dokumen Citra

13 Juli 2007 ;: Foto copy sesuai aslinya, Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT3 Desa (Perpres No.48 Tahun 2008) desa Pajarakan, KedungCangkring, Besuki, Dokumen Citra 13 Mei 2008 ;: Foto copy sesuai aslinya, Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT3 Desa (Perpres No.48 Tahun 2008) desa Pajarakan, KedungCangkring, Besuki, Dokumen Citra 13 Mei 2008 ;: Foto copy sesuai aslinya, Peta Citra Tataguna Lahan Wilayah PAT3 Desa (Perpres No.48 Tahun 2008) desa Pajarakan, KedungCangkring, Besuki, Dokumen Citra

AHMAD ALI MUJAINI, yang terdakwa kenal sejak Bulan Februari 2021,dikenalkan oleh PAK ARI (temen Kontraktor dari Surabaya) ingin ikutserta dalam proyek Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan TataGuna Air di Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, bertemu di di LobyGriya Prapanca Apartemen, Jalan Pangeran Antasari No. 16 JakartaSelatan dengan mengajak seseorang yang juga baru terdakwa kenalbernama saksi KHALID AL SAHAB dan saksi MUHAMAD FADLIMAULANA.

SABAR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmenWilayah Ill ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihalpenunjukan penyediaan barang/ jasa untuk pelaksaan percepatan tataguna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyekRp. 198.635.000;. 1 (Satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SumberDaya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada DirekturHalaman 38 dari 50 Putusan Nomor 251/PID

USAHA yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmenWilayah Ill ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihalpenunjukan penyediaan barang/ jasa untuk pelaksaan percepatan tataguna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyekRp. 198.635.000;i. 1 (Satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SumberDaya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada DirekturUtama CV.

SABAR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmenWilayah Ill ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihalpenunjukan penyediaan barang / jasa untuk pelaksaan percepatan tataguna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;j. 1 (Satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SumberDaya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada DirekturUtama CV.