Ditemukan 1673 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 237/Pdt.P/2013/PA.Btm
Tanggal 22 Januari 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
125
  • Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon
Register : 01-10-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 19-04-2020
Putusan PA BATAM Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA.BTM
Tanggal 23 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1411
  • dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Register : 10-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 21-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 148/Pdt.P/2012/PA.Btm
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON I VS PEMOHON II
125
  • Pen. 148/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan
Register : 20-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1393/Pdt.G/2019/PA.Btm
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
96
  • tidak datangHim 3 dari 5 hal Putusan No.xxxx/PdtG/2019/PA.Btmmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Register : 10-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 21-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 186/Pdt.P/2012/PA.Btm
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON I VS PEMOHON II
1112
  • Pen. 186/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan
Register : 10-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 21-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 143/Pdt.P/2012/PA.Btm
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON I VS PEMOHON II
135
  • Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon
Register : 30-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 196/Pdt.P/2013/PA.Btm
Tanggal 24 Januari 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
116
  • Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 27-08-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 1943/Pdt.G/2012/PA.Kbm
Tanggal 26 Februari 2013 — Penggugat vs Tergugat
50
  • tua Penggugat untukmendamaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,malahan Tergugat mau menceraikanPenggugat;8 Bahwa Penggugat berusaha menayakan hasil Perceraianya antara Penggugat danTergugat pada 26 September 2012, akan tetapi, Tergugat sudah Pergi dari rumah orangtua Tergugat dari Desa XXXXXX, Rt.02/ Rw.03, Kecamatan XXXXXX, KabupatenKebumen, hingga sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak di ketahui alamatnyadengan jelas dan pasti, di Wilayah Negara kesatuan Repulik
Register : 06-01-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Pspk
Tanggal 3 Juli 2014 — Pemohon vs Termohon
2613
  • Desember 2013 Pemohon telah terbukti mengajukanproses untuk mendapat izin atasan, namun sampai pada limit waktu yang telahdiberikan kepada Pemohon surat izin dimaksud belum juga diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan Pemohon berkesimpulan tetap akan melanjutkanproses perceraian dengan tanpa izin atasan dengan membuat surat pernyataanbermaterai yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 26 Juni 2014 yang isipokoknya bahwa Pemohon bersedia menerima tindakan atau hukuman dariPejabat Kepolisian Repulik
    telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa bedasarkan relaas panggilan Termohon nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa Pemohon adalah anggota POLRI, majelismengingatkan kepada Pemohon bahwa sebagai anggota POLRI yang hendakmelakukan perceraian harus mendapat izin dari atasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repulik
Register : 06-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Wsp
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
196
  • Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan April 2016, sudah 3tahun lebin sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagialamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4.
    Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).
Putus : 18-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN SITUBONDO Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Sit
Tanggal 18 Januari 2015 — STEVANUS SLAMET JULIANTO alias HOK LAY sebagai tergugat - PEMERINTAH NEGARA REPULIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO sebagai tergugat
234
  • STEVANUS SLAMET JULIANTO alias HOK LAY sebagai tergugat- PEMERINTAH NEGARA REPULIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO sebagai tergugat
    PEMERINTAH NEGARA REPULIK INDONESIA Cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWATIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan Panglima Sudirman Nomor 22A, KabupatenSitubondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaARIEF SURJANTO, A.
Register : 01-12-2010 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 02-04-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 1266/Pdt.G/2010/PA.Sm.
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMOHON VS TERMOHON
102
  • Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Maajelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara pihakpihak : PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai PEMOHON;MELAWANTERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kota Semarang, sekarang tidakdiketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas dan pastidi seluruh wilayah Repulik
Register : 23-10-2013 — Putus : 22-11-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 146/Pdt.P/2013/PA.Btm
Tanggal 22 Nopember 2013 — PEMOHON I VS PEMOHON II
128
  • Pen. 146/Pdt.P/2013/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
145
  • yang sah menurut hukum;Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 69/Padt.G/2021/PA.SdnBahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upayaperdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebuttidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangansehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Repulik
    Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,maka perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipuntelah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugattersebut tidak disebabkan oleh
Register : 24-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PA PASURUAN Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Pas
Tanggal 22 Juni 2016 — PEMOHON
101
  • ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebutadalah agar ditetapbkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya namaPemohon tertulis PEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik
Register : 19-09-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PA PASURUAN Nomor 132/Pdt.P/2011/PA.Pas
Tanggal 5 Oktober 2011 — PEMOHON
100
  • dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON tanpa tanggal lahir menjadi NAMA ASLI PEMOHON lahir tanggal 26 Juni 1979;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik
Register : 16-12-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN SENGETI Nomor 138/Pid.Sus/2015/PN Snt
Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana - Warma Bin Carila
5425
  • ., selaku PenyeliaObat dan Napza berkesimpulan bahwa barang butki atas nama Terdakwa WarmaBin Carila adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa Warma Bin Carila, pada hari Senin tanggal 7September 2015 sekira
    IndonesiaPropinsi Jambi Nomor: PM.01.05.891.09.15.1784 tanggal 11 September 2015yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si., Apt., selaku PenyeliaObat dan Napza berkesimpulan bahwa barang butki atas nama Terdakwa WarmaBin Carila adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) hurufa Undangundang Repulik
    akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2015/PN Sntundang Repulik
Register : 30-04-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PA PASURUAN Nomor 74/Pdt.P/2013/PA.Pas
Tanggal 13 Mei 2013 — PEMOHON
104
  • penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik
Register : 13-01-2014 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PA PASURUAN Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Pas
Tanggal 27 Januari 2014 — PEMOHON
81
  • ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonantersebut adalah agar ditetapbkan perubahan nama Pemohon yang dalam AktaNikahnya nama Pemohon tertulis PEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangtelah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Repulik
Register : 16-01-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PA PASURUAN Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Pas
Tanggal 6 Februari 2013 — PEMOHON
70
  • penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik