Ditemukan 3977 data
83 — 43
Hal tersebut sesuaidengan peraturan Walikota No. 29 tahun 2011, yang menyebutkan, jikahubungan hukum antara PDAM dengan para pelangannya diatur dalam perjanjian ; Dengan demikian pungutan administrasi maksimal sebesar Rp. 2.500, tidakdiatur dalam perjanjian dan merupakan perbuatan yang melangar hukum dan merugikan para pelanggannya ;Bahwa azas hukum berupa pungutan biaya administrasi yang membebanimasyarakat pelanggan baik mengenai besarannya dan mekanismenya harusdidasarkan pada peraturan perundangan
Syamsurizal
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
237 — 103
Undangundang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;C) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;d) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi PemerintahanHalaman 42 dari 77 HalamanPutusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.PDGe) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan2) Telah memenuhi norma kepatutan;3) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;4) Tidak sewenangwenang;5) Tidak melangar
UndangundangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;c) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;d) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan.2) Telah memenuhi norma kepatutan;Halaman 44 dari 77 HalamanPutusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.PDG3)4)5)Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
Undangundang Nomor 9 Tahun 2004dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi PemerintahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus PertanahanTelah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
36 — 3
dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasalyang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepanpersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU: melanggar ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA: melanggar ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKETIGA : melangar
32 — 3
19September 2013, majelis mengadakan musyawarah untuk mengambilputusan, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 182 ayat (3),(4),(5),dan ayat( 6) KUHAP,yang pada pokoknya di pertimbangkan sebagaiberikut :l.Tentang Dakwaal : 92222 nn nn nnn nn nnn nn ne nen nn nnn nn ene nnn nennene=Bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternatif,dimana terdakwa didakwa melakukan kejahatan dakwaan kesatu : melanggarpasa 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau dakwaankedua: melangar
WIWIN HARYANTI,S.H.,Mkn.
Terdakwa:
MUSA bin MACHFIUN GOFUR
43 — 27
dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsurunsurpasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaanalternatif yang paling memungkinkan dilakukan Terdakwa, yaitu DakwaanAlternatif Pertama: melangar
28 — 4
Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidairitas, maka berdasarkan faktafakta di persidangan, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari PenuntutUmum dan apabila Dakwaan Primair terobukti maka Majelis Hakim tidak perlumembuktikan dakwaan Subsidair, namun bila Dakwaan Primair tidak terbuktimaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primar melangar
72 — 5
berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukumtersebut diatas,maka Majelis berkesimpulan bahwa sub unsur sebagai pembelitelah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhidalam perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
36 — 3
tempat atau lokasi dimana permainan judi tersebut berlangsung sewaktuwaktudapat dilihat oleh orang ramai dan sewaktu waktu dapat di kunjungi oleh orang.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyataperbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan Kedua, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melangar
50 — 10
ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan altenative sehingga Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu dakwaan tersebut mana yanglebih tepat diterapkan dalam diri dan perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakimberpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan altenativekedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melangar
20 — 3
Klaten atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten,mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melangar peraturanpasal 303, adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib merekaterdakwa terdakwa I. MARYONO, terdakwa 2.
32 — 22
Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanyasatu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilihdakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur unsursalah satu dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melangar Pasal 365 ayat (1), (2) ke 2,ke 3 KUHP yang mengandung unsurunsur yaitu :e Unsur Barangsiapa.e Unsur Mengambil
SILVIANI MARGARETHA
Terdakwa:
MUHAMMAD ROMMY ADRIYANSYAH Bin ABDUL MUIS
26 — 3
Namun apabila dakwaanprimairnya tidak terbukti, akan dibuktikan dibuktikan pada dakwaan subsidairnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaanPrimair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4KUHP, dan dakwaan Subsidair melanggarPasal 362 KUHP ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, terdakwadidakwa melangar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP yang unsurunsurnya adalah :1. Barang siapa ;2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain ;3.
RIKO BUDIMAN SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD FIKRI ROMADON Bin ILHAM
2.FIHARI IDRIS Bin FAHRULROZI
27 — 4
Namun apabila dakwaan primairnya tidak terbukti, akandibuktikan dibuktikan pada dakwaan subsidairnya;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengandakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke2 KUHP, dan dakwaanSubsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum,terdakwa didakwa melangar Pasal 365 Ayat (2) ke2 KUHP yang unsurunsurnya adalah :1. Barang siapa.2.
53 — 29
Melangar larangan sebagai perangkat desa:;(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, dan huruf b, ditetaokan dengan keputusan Kepala Desa dandisampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lama 14 (empat)belas hari setelah ditetapkan;(5) Pemberentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c wajib dikonsultasikan terlebin dahulu kepada Camat atau sebutanALU Ffnm nnn nnn nnn mmm eimai(6) Rekomnedasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksudayat
56 — 4
Bahwa yang membuat kwitansi Syahmilawati.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan faktafakta tersebut diatas apakah faktafaktatersebut dapat memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan,mengingat bahwa untuk dapatnya Terdakwa dihukum sesuai denganpasalpasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa tersebuty1aruslah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa'mmenuntut Umum dengan surat Dakwaan melangar Primair pasal 378
39 — 3
Menyatakan terdakwa Dwi Syahputra, bersalah melakukan tindak pidana "MelakukanPenggelapan karena hubungan kerja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Kesatu melangar pasal 374 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denganperintah terdakwa tetap ditahan;3.
24 — 6
ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009KUHPidana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) setiap orang yang tanpa hakdan meawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dipidanadengan pidana penjara paling singkat 5 (Ima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000, (sau miyar rupiah) dan palingbanyak 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);Menimbang, bahwa unsur melangar
29 — 4
bukti dansuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acarapemeriksaan dipersidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu:e Kesatu: melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ;e Kedua ; melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;e Ketiga : melangar
13 — 1
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.RKSkarenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melangar normahukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhirbagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat danTergugat;7.
22 — 17
Kargo Indah, Dudun sari , DesaUbung Kecamatan Kuta utara Koduya Denpasar; e Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabusabu;e Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah benar berupaNarkotika Golongan I bukan tanaman;e Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisan sejak penangkapanTerdakWa ; 772222 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa denga dakwaan alternatif yaituKesatu : melangar pasal 112 ayat