Ditemukan 2375 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semy sema semi samu sebu setu sempu seru
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
217 — 62
  • Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi:Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehingga mengandungpenyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
    Oleh karena ituutang tidak dapat dilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjian utang piutang ; Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisi lemah dan terdesaksehingga menandatangani suratsurat tersebut, dan dapat disimpulkan bahwaperjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) olehPenggugat ;Amar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
    MA No.275 K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Agustus 2005Para Pihak: 1.Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi :D.br.Nainggolan2.Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehinggamengandung penyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-03-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Maret 2013 — Mahatma Dewanapraya, vs H. Dedy Hanurawan,dkk
124 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenasecara faktual memang jual beli tanah tersebut sengaja didesain oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk dilakukansecara proforma/purapura;Dengan demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitersebut semakin membuktikan bahwa perbuatan hukum berupa jual bellitanah tersebut adalah perbuatan hukum proforma/ purapura/semu;4 Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 19-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 September 2017 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
287 — 246
  • Menurut HAZEWINKELSURINGA dalam Bukunya /nleiding tot de studie vanhet Nederlansche Halaman 169 menyatakan Bahwa kelalaian/culpa terletakantara sengaja dan kebetulan, dan delict culpa itu merupakan delik semu(quasidelict). Menurut . WIYONO dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (edisi kedua) Tahun 2009Halaman 98, Bahwa penjelasan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11adalah Dolus atau Culpa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 21 Oktober 2015 — MARIANUS ELPHIANUS JAWA, S.T
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan telah keliru mengambilkeputusan karena Hakim mempertimbangkan segala sesuatukeadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkanmerupakan suatu keadaan semu yang diciptakan, direkayasa dandimanipulasi sedemikian rupa oleh Penuntut Umum sehinggamenjadi seolaholah kebenaran sejati;D.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 12 Oktober 2017 — MARKASIM, S.E MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU BAGAN JAWA
183 — 177
  • Namun ada pendapat sebagian Para Ahli Hukum Tata Negarayang mengkategorikan Surat Edaran sebagai satu kebijakan(diskresi) atau peraturan semu, aspek keberlakuannya hanyamengikat secara internal terhadap lembaga yang mengeluarkanSurat Edaran itu, bukan mengikat secara ekstrenal ;Bahwa pendapat ahli, dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangandisebutkan bahwa Penjelasan tidak boleh membuat norma baru,karena norma baru hanya diatur dalam batang tubuh atau pasalpasal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
96 — 26
  • dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk menggunakan PT.Perintis PutraPasundan sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARAalias DEDY TIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatanpersekongkolan antara Terdakwa DANI PRIATNA dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur dan = ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebuttelah menciptakan persaingan semu
    tidakjujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Berdasarkan faktafakta sebagaimana diuangkapkan oleh pihakPenyidik serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangantersebut diatas maka Ahli berpendapat bahwa:1) Perbuatan para pihak sebagaimana disebutkan diatas dapatdikatakan sebagai perbuatan persekongkolan untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karenatindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 149/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
217 — 85
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineaHalaman 44 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUNBDG14.15.ke6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/Pdt/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — Kol. (Purn) RAMZANI, S.H. dkk vs NURSEN, dkk
380 — 950 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengadakan propaganda tipu muslinat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hak haknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugikan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan pada point 1 (satu) tersebut diatas, Mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telah membuat/menandatangani Surat Pernyataan, dan berdasarkan Surat Pernyataan M.
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-11-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Rbg
Tanggal 30 Desember 2014 — ABU DHORIN Als ATENG Bin KUSNI
50 — 3
  • tangga Penggugat dengan Tergugat;rtlchfcsl af0O ltrchfcs0insrsid2768445par rtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778 tab Menimbang,bahwartlchfcsl afO ltrchfcsO insrsid13324515 JjawabanTergugatrtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778tentang kehendak Tergugat yang tetap ingin rukun dan tidak mau ceraidengan Penggugat, Majlis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun kuatnyahasrat Tergugat untuk tetap rukun dengan Penggugat, apabila ditolak oleh Penggugat, maka kerukunan yang demikianitu hanyalah kerukunan semu
Pengadilan PTUN SERANG TUN Tender
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA melawan - REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
203 — 103
  • Hal tersebut secara tidaksengaja memberikan kenaikan bobot progress semu sebesar 6,976%, dariyang semestinya apabila diperbandingkan dengan Nilai Kontrak Awal.13.Menanggapi dugaan adanya mark up angaran pada lelang sisapekerjaan di Tahun Anggaran 2016, dengan penjelasan sebagaiberikut:Tahun Anggaran 2016, Universitas Terbuka kembali melakukan lelanglanjutan melalui aplikasi SPSE KEMDIKBUD pekerjaan Rehabilitasi danPengadaan Utilitas Gedung Unit Program Belajar Jarak Jauh UniversitasTerbuka (UPBJJUT
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
334 — 712
  • Peraturan perundangundangan berbedadengan peraturan kebijaksanaan,peraturan kebijaksanaan hanya untuk halhalyang bersifat teknis, kalau undangundang itu yang bersifat prinsipprinsip, adasanksi, ada hak dan kewajiban, tetapi kalau prosedurprosedur itu biasa diaturdalam peraturan kebijaksanaan, apakah itu dalam surat edaran, petunjuk dansebagainya, ini namanya undangundang semu, kalau orang tidak paham itudianggap peraturan perundangundangan padahal itu bukan, sebab perintahnyaitu adalah undangundang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. WANSUDIN PURBA, S.T., MMT. 2. Drs. BARTOLOMEUS KUNONG 3. BERTHY SOPACUA 4. MOH. THOHA, SH., M.Si. 5. LOPIANUS FUAKUBUN, SE. 6. Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM. 7. Drs. CHRISTIAN KARUBABA 8. Drs. GERRIT JAN KOIBUR 9. KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si. 10. I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si. 11. RICHARD LAKASA, SE. 12. MUHAMAD ALHAMID, SE.,M.Si. 13. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si. 14. SUKIRMAN 15. Ir. RACHAEL LATUHERU 16. SAUR MAHITA GULTOM 17. AWALUDIN SULLY, ST., M.Si. 18. SUHARSO, SE., MMP 19. KAMARUDIN A. KADIR, ST. VS BUPATI MIMIKA
115 — 691
  • keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu
Pengadilan PN PRAYA
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.PRA
Tanggal 2 Juli 2014 —
59 — 37
  • Sehingga tas hal tersebut "NANIWATI ISTRITERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2) dapat seenaknya melakukan aktifitaspengalihan baik jual beli, sewa, gadai, hibah atalipun segala bentukpengalihan hak lainnya, karena SHM No. 1182 tersebut secaraq hukum masihatas nama "NANIWATI ISTRI TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2).Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kompensasi berupa tanah seluas3000 M2 (30 are) tersebut kepada Para Penggugat hanyaiah semu ataudengan kata lain "Secara Hukum Kompensasi Tanah Tersebut Tidak Ada"
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
182 — 191
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.Halaman 44 dari 93 halaman/ Putusan Perkara Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG14.15.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — STEFANUS WODHE, S.E.
88 — 265
  • ,halaman 100 dari 146 halaman1617YAYUK PNSHERAWA (GuruTLS.Pd SMAN 1Ende)SEMU PNSANASTAS DPPKADIA, SE Kab. EndePutusan Nomor : 12 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG.,halaman 101 dari 146 halaman15.000.0005.000.00012.000.00018.000.00011.250.0001.000.0004.400.00024.950.000Biaya memperingati HUTPGRI ke64 Tahun 2009. Biaya pengobatan diJakarta. Bonus pelatin cabangOlahraga untukFORDATA di Maumere2009. Bantuan DanaPembinaan Cabangolahraga yang mengikutiFORDATA di Maumere2009.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 74/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. SORTA PASARIBU Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat II : SAM ABEDNEGO SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : PAUL DEMOS SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : KIRISMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : BUDIATER SIMBOLON almarhum atau ahli warisnya
Terbanding/Tergugat III : SAIHOT SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IV : AMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat V : LASMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VI : BANTU SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VII : PARLINDUNGAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VIII : KARLES SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IX : DELITUA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat X : JABARANG SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XI : EDWIN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XII : TAMBA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XIII : BONAR SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
81 — 64
  • Jadi, faktayang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa sajadiatas tanah warisan Para Penggugat / Para Pembanding tanpapersetujuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris darikakek/orangtua Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
893 — 255
  • Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (rill);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, S.E, bin H. GUSTI SALEHAN
134 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didasarkan atas keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Selanjutnya Bismar Siregar mengatakan bahwa : Khusus bagi penegakhukum terutama Hakim, Bismar menganjurkan dalam rangka menegakkankeadilan, jika perlu wajib dikesampingkan, jangan ragu, jangan bimbang,sampingkan saja tidak peduli apa reaksi orang karena tindakan tersebut.Lebih baik kita menimbulkan kekacauan hukum dari pada kita korbankankeadilan lantaran karena menegakkan kepastian hukum, apalagi kalaukepastian yang dimaksud adalah yang semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Angka Rp578.352.900,00 yang digunakan BPKP adalah angkayang tidak mengandung Keadilan dan Angka semu karenahanya didasarkan atas selisin bayar dan barang yang dikirim.Bukan merupakan kerugian real karena tidak memperhatikanstok barang real saat itu. Kenyataan bahwa ada kelebihanpengiriman barang yang belum dibayar dan merupakankeuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan olehBPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekalidinilai oleh BPKP.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17G/2014/PHI.PN.PTK
Tanggal 24 September 2014 — HARDIANSYAH, cs M E L A W A N 1. Pemerintah Kota Pontianak, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak . 2. Koperasi Karyawan Tirta Dharma PD.Air Minum Kota Pontianak.
77 — 30
  • Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.