Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-10-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 17/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
PT. Putra Ciptakreasi Pratama
Tergugat:
Pokja 2.06.16.01.067.20 LPBJ KABUPATEN SIJUNJUNG Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)
276141
  • Pengumuman lelang yang semu dan fiktifb. Pengumuman lelang tidak lengkapc. Jangka waktu pengumuman lelang terlaluSingkat Pengambilan DokumenLelanga. Dokumen lelang diserahkanyanginkonsistemb. Waktu pendistribusian dokumen terbatascc. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Penyusunan Harga PerkiraanSendiri (HPS)a. Gambaran nilai HPS ditutupb. Pengembangan harga (mark up)tidak sesualc. Penentuan estimasi hargaaturan Penjelasan (aanwijizing)a. Preebid meeting yang terbatasb.
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
23677
  • Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi:Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehingga mengandungpenyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
    Oleh karena ituutang tidak dapat dilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjian utang piutang ; Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisi lemah dan terdesaksehingga menandatangani suratsurat tersebut, dan dapat disimpulkan bahwaperjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) olehPenggugat ;Amar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
    MA No.275 K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Agustus 2005Para Pihak: 1.Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi :D.br.Nainggolan2.Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehinggamengandung penyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
350768
  • Peraturan perundangundangan berbedadengan peraturan kebijaksanaan,peraturan kebijaksanaan hanya untuk halhalyang bersifat teknis, kalau undangundang itu yang bersifat prinsipprinsip, adasanksi, ada hak dan kewajiban, tetapi kalau prosedurprosedur itu biasa diaturdalam peraturan kebijaksanaan, apakah itu dalam surat edaran, petunjuk dansebagainya, ini namanya undangundang semu, kalau orang tidak paham itudianggap peraturan perundangundangan padahal itu bukan, sebab perintahnyaitu adalah undangundang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA melawan - REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
217115
  • Hal tersebut secara tidaksengaja memberikan kenaikan bobot progress semu sebesar 6,976%, dariyang semestinya apabila diperbandingkan dengan Nilai Kontrak Awal.13.Menanggapi dugaan adanya mark up angaran pada lelang sisapekerjaan di Tahun Anggaran 2016, dengan penjelasan sebagaiberikut:Tahun Anggaran 2016, Universitas Terbuka kembali melakukan lelanglanjutan melalui aplikasi SPSE KEMDIKBUD pekerjaan Rehabilitasi danPengadaan Utilitas Gedung Unit Program Belajar Jarak Jauh UniversitasTerbuka (UPBJJUT
Register : 04-11-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Rbg
Tanggal 30 Desember 2014 — ABU DHORIN Als ATENG Bin KUSNI
553
  • tangga Penggugat dengan Tergugat;rtlchfcsl af0O ltrchfcs0insrsid2768445par rtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778 tab Menimbang,bahwartlchfcsl afO ltrchfcsO insrsid13324515 JjawabanTergugatrtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778tentang kehendak Tergugat yang tetap ingin rukun dan tidak mau ceraidengan Penggugat, Majlis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun kuatnyahasrat Tergugat untuk tetap rukun dengan Penggugat, apabila ditolak oleh Penggugat, maka kerukunan yang demikianitu hanyalah kerukunan semu
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
10926
  • dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk menggunakan PT.Perintis PutraPasundan sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARAalias DEDY TIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatanpersekongkolan antara Terdakwa DANI PRIATNA dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur dan = ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebuttelah menciptakan persaingan semu
    tidakjujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Berdasarkan faktafakta sebagaimana diuangkapkan oleh pihakPenyidik serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangantersebut diatas maka Ahli berpendapat bahwa:1) Perbuatan para pihak sebagaimana disebutkan diatas dapatdikatakan sebagai perbuatan persekongkolan untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karenatindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu
Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/Pdt/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — Kol. (Purn) RAMZANI, S.H. dkk vs NURSEN, dkk
4031003 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengadakan propaganda tipu muslinat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hak haknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugikan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan pada point 1 (satu) tersebut diatas, Mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telah membuat/menandatangani Surat Pernyataan, dan berdasarkan Surat Pernyataan M.
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 149/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
23294
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineaHalaman 44 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUNBDG14.15.ke6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Register : 24-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — STEFANUS WODHE, S.E.
100275
  • ,halaman 100 dari 146 halaman1617YAYUK PNSHERAWA (GuruTLS.Pd SMAN 1Ende)SEMU PNSANASTAS DPPKADIA, SE Kab. EndePutusan Nomor : 12 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG.,halaman 101 dari 146 halaman15.000.0005.000.00012.000.00018.000.00011.250.0001.000.0004.400.00024.950.000Biaya memperingati HUTPGRI ke64 Tahun 2009. Biaya pengobatan diJakarta. Bonus pelatin cabangOlahraga untukFORDATA di Maumere2009. Bantuan DanaPembinaan Cabangolahraga yang mengikutiFORDATA di Maumere2009.
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 74/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. SORTA PASARIBU Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat II : SAM ABEDNEGO SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : PAUL DEMOS SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : KIRISMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : BUDIATER SIMBOLON almarhum atau ahli warisnya
Terbanding/Tergugat III : SAIHOT SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IV : AMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat V : LASMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VI : BANTU SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VII : PARLINDUNGAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VIII : KARLES SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IX : DELITUA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat X : JABARANG SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XI : EDWIN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XII : TAMBA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XIII : BONAR SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
9684
  • Jadi, faktayang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa sajadiatas tanah warisan Para Penggugat / Para Pembanding tanpapersetujuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris darikakek/orangtua Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
196201
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.Halaman 44 dari 93 halaman/ Putusan Perkara Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG14.15.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.PRA
Tanggal 2 Juli 2014 —
7248
  • Sehingga tas hal tersebut "NANIWATI ISTRITERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2) dapat seenaknya melakukan aktifitaspengalihan baik jual beli, sewa, gadai, hibah atalipun segala bentukpengalihan hak lainnya, karena SHM No. 1182 tersebut secaraq hukum masihatas nama "NANIWATI ISTRI TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2).Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kompensasi berupa tanah seluas3000 M2 (30 are) tersebut kepada Para Penggugat hanyaiah semu ataudengan kata lain "Secara Hukum Kompensasi Tanah Tersebut Tidak Ada"
Register : 04-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. WANSUDIN PURBA, S.T., MMT. 2. Drs. BARTOLOMEUS KUNONG 3. BERTHY SOPACUA 4. MOH. THOHA, SH., M.Si. 5. LOPIANUS FUAKUBUN, SE. 6. Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM. 7. Drs. CHRISTIAN KARUBABA 8. Drs. GERRIT JAN KOIBUR 9. KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si. 10. I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si. 11. RICHARD LAKASA, SE. 12. MUHAMAD ALHAMID, SE.,M.Si. 13. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si. 14. SUKIRMAN 15. Ir. RACHAEL LATUHERU 16. SAUR MAHITA GULTOM 17. AWALUDIN SULLY, ST., M.Si. 18. SUHARSO, SE., MMP 19. KAMARUDIN A. KADIR, ST. VS BUPATI MIMIKA
130700
  • keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu
Register : 01-03-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Pmn
Tanggal 9 Desember 2016 — BUYUNG TADANG, DKK - berlawanan dengan - ANWAR SANUSI, SKK
12016
  • Nomor 8/Padt.G/2016/PN.Pmn13.sewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
744454
  • tanggal 4Desember 1972 No. 690 K/Sip/1972 berbunyi Jual beli dansewa menyewa yang bertentangan dengan hukum patut untukdibatalkan,Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1462K/Pdt/1989, yang dikutip sebagai berikut (Bukti T23):Perbuatan melawan hukum; notaris & bank; lelang rumahdibatalkan MARI; Perbuatan akte jual beli tanah yang kemudiandiikuti dengan dibuatnya Akte Pemberian Hak kepada penjualuntuk dalam waktu tiga tahun berhak membeli kembali, adalahmerupakan perbuatan hukum jual beli semu
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 151/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
210102
  • IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan danPejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umummaupun perundangundangan semu yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.14.15.atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakankebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yangberjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebutmerupakan pengejawantahan
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
4836
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
290183
  • Pertama, karena harapanharapan dapatmuncul dengan perundangundangan, perundangundangan semu,dengan garis tetap keputusankeputusan yang sampai detik itu tetapsecara konsisten dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang telah dikeluarkan, beschikking yangsebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, ataudengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan membiarkankeadaan illegal berjalan beberapa
Register : 06-05-2020 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 17 Desember 2019 — PERDATA : - Penggugat : MARIANI - Tergugat : 1.Drs. Muhammad Darwis 2.NIMBROD HANUEBY - Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
216165
  • dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbemilai kerugian apapun baik secara matenil maupun immaterial menjaditidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bemilai sama sekali pulapermohonan Penggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadapobjek sengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusandapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukumanuang paksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugianyang didalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17G/2014/PHI.PN.PTK
Tanggal 24 September 2014 — HARDIANSYAH, cs M E L A W A N 1. Pemerintah Kota Pontianak, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak . 2. Koperasi Karyawan Tirta Dharma PD.Air Minum Kota Pontianak.
8430
  • Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.