Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber (BB-3);4. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber (BB-4);5. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBN Tahap III (Belanja Bantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Sumber (BB-5);6. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahap I TA. 2011) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Rembang TA. 2011 (BB-12);13. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) Kab. Rembang TA 2011 (BB-13);14. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Ketua Kelompok SITI ASIAH (BB-14);15. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok YASINAN II RT3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok DAMISIH (BB-15);16. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok DAMISIH (BB-16);17. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA I Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Ketua Kelompok SRIYANI (BB-17);18. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA II Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok WARTINI (BB-18);19. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok YASINAN RT 3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok SITI KHASANAH (BB-19);20. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok ARISAN II RT 3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber(BB3).1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber Nomor : 17 Tahun2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber (BBA4).1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBN Tahap Ill (BelanjaBantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

KetuaKelompok SITI ASIAH (BB14).15.1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok YASINAN II RT3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. RembangAn. Ketua Kelompok DAMISIH (BB15).16.1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok DAMISIH (BB16).17.1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab.

Menyampaian Laporan PelakasanaanTugasnya kepada MAD atau BKAD.Bahwa Tupoksi UPK adalah sebagai kepanjangan tanganpemerintah untuk melaksanakan kegiatan PNPM MPd berupaprogram dan mengelola SPP (Simpan Pinjam Perempuan)Perguliran.Bahwa PNPM MPd merupakan program dari Menkokesra danMendagri yang sumber dananya dari Pusat (APBN) dan daerah/kabupaten (APBD).Bahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec. SumberKab.

AF =Perkara KorupsiBahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec.

Rembang dalam pelaksanaan PNPM MPd.e Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan pinjaman SPP di UPKKec. Sumber Kab.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;5. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;6. Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;7. Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 31 Desember 2009- April 2012;8. Buku kas UPK Banggae periode 3 Januari 2008-26 Januari 2010;9.

Surat pernyataan Nasruddin Fatani,SE tertanggal 15 November 2012 Surat pernyataan Sri Sulistiawati tertanggal 15 November 2012 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan UsFormulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO) Program nasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 2008, LaporanPerkembangan dana bergulir SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaanmerupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenaiPerbuatan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidalesebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 9 juncto pasal18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20

Saksi Rahmiati, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:33e Bahwat saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksisehubungan dengan perkara permasalahan pengelolaan dana SimpanPinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPMMPd Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;e Bahwa terdakwa adalah selaku Sekretaris UPK PNPM MPd KecamatanBanggae Kabupaten Majene;e Bahwa dana SPP dan UEP PNPM mandiri Pedesaan

di gulirkan kepadamasyarakat miskin dalam satu kelompok;e Bahwa peminjam kepada kelompok SPP dan UEP kelompok tersebutmengajukan proposal kepada UPK PNPM;e Bahwa dana pinjaman tersebut tidak di gulirkan kepada perorangan;e Bahwa dalam rapat internal identifikasi tanggal 14 Agustus 2012 disekretariat fasilitator PNPM Mandiri terdakwa mengakui telah membentukkelompok fiktif dalam pengelolaan dan pengguliran dana SPP dan UEPyaitu;1.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;5. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan;6. Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;ti: Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 31 Desember 2009April 2012;8. Buku kas UPK Banggae periode 3 Januari 200826 Januari 2010;9.

Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2008(asli);5. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2010 2011 Kec. Simeulue Tengah (asli);Halaman 115 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna6. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2012 Kec.Simeulue Tengah (asli);7. Buku Bank PNPM-MP 2011-2013 dan laporan transaksi (print out) BankBRI per tanggal 15 Januari 2013 (asli);8. Buku Kas Harian PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah (asli);9.

Kec Simeulue Tengahsumber APBN tahap I, II dan III TA 2009 (asli dan Foto copy);32. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengahsumber APBN tahap I, II dan III TA 2010 (asli dan Foto copy);33. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengahsumber APBN tahap I dan II, TA 2011 (asli dan Foto copy);34. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengahsumber APBN tahap I, TA 2012 (asli dan Foto copy);35. 18 (delapan belas) buah Proposal SPP kegiatan

PNPM-MP Kec.

Simeulue Tengah TA 2010 (Asli);36. 17 (tujuh belas) buah Proposal SPP kegiatan PNPM-MP Kec.

Surat Keputusan Bupati Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM TA.2010, 2011 dan 2012 serta Komitmen Pemkab. Simeulue KerjasamaPelaksanaan PNPM MAndiri Perdesaan TA. 2008 2012 (fotocopy);74. Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri dari MenteriKoordinator Bidan Kesejahteraan Rakyat TA 2009 2012 (foto copy);75. Juknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan bersama PNPM MP TA2012 (foto copy);Halaman 119 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna76.

MandiriPerdesaan di kecamatan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulirmelakukan pembinaan terhadap kelompok peminjammelakukan sosialisasi dan penegakan oprinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPerdesaan

,tanggal 18/12/2010 (PPKD) / Sharing Dana PNPM Halaman 44 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna 4 1.20.05.01.00.00.5.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 3.570.000.000,tanggal 18/10/2011 (PPKD) / Sharing Dana PNPM 5 1.20.05.02.00.00.5.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 3.770.625.000.,tanggal 18/10/2012 (PPKD) / Sharing Dana PNPM Jumlah 11.640.625.000.

MandiriPerdesaan di kecamatan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulirmelakukan pembinaan terhadap kelompok peminjammelakukan sosialisasi dan penegakan opprinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPerdesaan

Surat Keputusan Bupati Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM TA.2010, 2011 dan 2012 serta Komitmen Pemkab. Simeulue KerjasamaPelaksanaan PNPM MAndiri Perdesaan TA. 2008 2012 (fotocopy);74. Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri dari MenteriKoordinator Bidan Kesejahteraan Rakyat TA 2009 2012 (foto copy);75. Juknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan bersama PNPM MP TA2012 (foto copy);76.

Simeulue;Surat Keputusan Bupati Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM TA.2010, 2011 dan 2012 serta Komitmen Pemkab. Simeulue KerjasamaPelaksanaan PNPM MAndiri Perdesaan TA. 2008 2012 (fotocopy);Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri dari MenteriKoordinator Bidan Kesejahteraan Rakyat TA 2009 2012 (foto copy);Juknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan bersama PNPM MP TA2012 (foto copy);Halaman 118 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna76.

ATAPAY selakuBendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utaradalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah tidakmenyetorkan angsuran yang dibayarkan oleh kelompok peminjam melaluiterdakwa ke Kas PNPM dengan rincian sebagai berikut :halaman 7 dari 58 Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2017/PT.KPG. NoJenis danaNilaiPenyimpangan (Rp) 1. Kel. Setia Bersama Desa Petleng, Guliran Tahun 15.540.000,2. Kel. Melati Desa Petleng, Guliran Tahun 2010 2.435.000,3. Kel.

ATAPAY bersama dengan DAUDJETIMAUH dan ZADRAK ATABUI tersebut merupakan perbuatan melawanhukum karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan dari Kementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember 2008yang tercantum dalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:a) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentinganpribadi, keluarga, atau kelompok.b) Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi

Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008.b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 Tentang PenetapanUnit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009.c.

ATAPAY untuk kepentingan pribadiBendahara UPK PNPM MandiriKecamatan Alor Tengah Utara dalam periode tahun 2008 sampaiterdakwa selaku Perdesaandengan tahun 2012 dan tidak disetorkan ke Kas PNPM Kecamatan AlorTengah Utara dengan rincian sebagai berikut : No Jenis dana Nilaipenyimpangan(Rp)1. Kel. Setia Bersama Desa Petleng, Guliran Tahun 15.540.000.2. Kel. Melati Desa Petleng, Guliran Tahun 2010 2.435.000,3. Kel. Mentari Desa Alimebung, BLM Tahun 2009 3.178.700,4. Kel.

ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkatdesa inipun seharusnya dihadirkan oleh Jaksa sebagai saksi dalam perkaraaquo, sehingga perkara ini semakin terang apakah ke 9 (sembilan) orangPengurus PNPM ditingkat desa ini hanya menerima setoran dana darikelompok SPP sesuai yang didalilkan oleh jaksa ataukah ke 9 (sembilan)Orang Pengurus PNPM ditingkat desa menerima lebih banyak dari yangtercantum dalam dakwaan Jjaksa,Dengan demikian seharusya Majelis Hakim dalam perkara aquo melakukanperhitungan sendiri

Pengelola Kwegiatan (BP-IPK) Program Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyausin I Kab.Banyausin TA.2012; 66. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 04/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Tim Penanganan Masalah Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012;67. 1 (Satu) Bundel Foto

Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 05/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Tim Pemutus Pinjaman Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 68. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 06/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat

Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Pendamping Lokal Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 69. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 07/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 70. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 08/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 71. 1 (Satu) bundel Standar Operasional Prosuder UPK, BP, UPK, Pinjaman Bergulir,AD ART BKAD Perencana

Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia; 81. 1 (satu) bundel Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Tekhnis Operasional) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Mansyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia; Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat

NasionalPemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat JendralPemberdaya Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia;1 (satu) bundel Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk TekhnisOperasional) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Mansyarakat(PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan) Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia;Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten

Banyuasin yaitu selakuFasilitator Kabupaten Pemberdayaan Kabupaten Banyuasin;Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Fasilitator KabupatenPemberdayaan Kabupaten Banyuasin didalam Program NasionalPemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan Simpan Pinjam KhususPerempuan (PNPMPMP SPP) di Kabupaten Banyuasin yaitu :a Mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada PemerintahDaerah, DPRD, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten lainnya.b Memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM Mandiri PerdesaanKab

programprogram lain di luar PNPM MandiriPerdesaan supaya tidak terjadi tumpang tindih.Memeriksa kualitas dan kelengkapan usulan kegiatan sebelumdiprioritas usulankan dalam MAD.Melakukan pemeriksaaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proseskegiatan serta pengelolaan keuangan di UPK dan TPK.Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring,untuk memastikan penerapan prinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan serta kebijakan dalam setiap tahapan PNPM MandiriPerdesaan, mulai dari tahap perencanaan

Pemberdaya Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Mansyarakat (PNPM)(TK PNPM Mandiri Perdesaan) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Saudra NURLELA;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Krdit (SPK) dan Kwitansi Penerimaan PinjamanKelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Teratai;1 (satu) bundel Berkas Verifikasi SPP Kec.BA I Kab.Banyausin Perguliran BulanFebruari,Maret,Mei Juli dan Bulan oktober Tahun 2012;1 (satu) bundel

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan DirektoratJendral Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia;1 (satu) bundel Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (PetunjukTekhnis Operasional) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan Tim Koordinasi Program NasionalPemberdayaan Mansyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan)Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Banyuasin melalui

Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiriwilayah khusus dan desa tertinggal.

PNPM Mandiri Pedesaan adalahprogram untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakanpengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan ( PKK ), yangselama ini dinilai berhasil.

) Mandiri yangterdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan sertaPNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

Adapun tugasnyamemfasilitasi penyaluran dana PNPM ke UPK Kecamatan melalui FK Kecamatandan FT Kecamatan; 61Bahwa kegiatan PNPM ada yang berbentuk fisik ada juga yang berbentuk SPPyang dilaksanakan oleh satker PNPM itu sendiri, oleh karena itu saksi tidak tahusiapa yang menerima dana, karena ada di satker PNPM; Bahwa pencairan dana PNPM ini dilakukan secara global untuk beberapakegiatan; Bahwa sepengatahuan saksi yang mencairkan dana adalah ketua UPK Kecamatandan perwakilan masyarakat; Bahwa saksi

Sumber ;3. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok TAHLIL. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Asiyah (proposal diduga fiktif) ;4. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN II Rt.03/04.

Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif) ;5. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif) ;6. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA I, Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Sriyani (proposal ditambah nama fiktif) ;7. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd

nama fiktif) ;10. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok ARISAN Rt.3/3.

dana APBN tahap III (Belanja Bantuan Sosial DDUPB) PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber ;24. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2011 PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber ;25. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap I TA. 2011 Nomor : 008/PNPM-MD/UPK/SBR/III/2011 ;26. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap II TA. 2011 Nomor : 006/PNPM-MD/UPK/

Rukati ;49. 1 (satu) buah buku penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd ;50. 1 (satu) bendel pencairan SPP Perguliran Bulan April 2006 ;51. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil audit dari Inspektorat atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Rembang, yang sudah dileges oleh PT.

pengajuan dana APBN Tahap Ill (BelanjaBantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Sumber ;Hal 13 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT.GMG1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan Sosial BLMPNPM Mandiri Perdesaan Tahap TA. 2011) PNPM MPd Tahun 2011Kec.

Rembang TA. 2011 ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penunjukan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kab.Rembang TA 2011 ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

KetuaKelompok SITI ASIAH ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok YASINAN Il RT3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. RembangAn. Ketua Kelompok DAMISIH ;Hal 14 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT.GSMG91 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok DAMISH ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab.

Rembang An.Ketua Kelompok SRIYANI ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Il Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok WARTINI ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok YASINAN RT % Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok SIT KHASANAH ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok ARISAN Il RT % Ds. Sumber Kec. Sumber Kab.

EFENDI PATINGTINGAN;

(UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2012;

Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2006;

tahun 2010;

Bahwa sebagaimana dali gugatan Penggugat pada poin 3.2 yaituutang Pada PNPM SPP Alhilal Bontotiro sebanyak RP.50.000.000., iniadalah dalil yang sangat mengadaada karena Tergugat tidak pernahbermohon pinjaman pada PNPM SPP Alhilal Bontotiro dan tidak pernahjuga menyetujui pinjaman dari PNPM tersebut ,namum Tergugatmenjelaskan kepada Penggugat tidak ada pinjamancdari PNPMmanapun juga sebesar RP>50.000.000, karena dana yang kelola PNPMadalah pemberdayaan yang bergulir kepada perorangan yang meilikiusaha

kecil menengah (UKM) di desa yang diberikan untuk pertamasebesar Rp.1.000.000,(satu) juta Rp) dengan jangka waktupengembalian 10 bulan apabila pengembaliannya maka orang tersebutbaru bisa dikasih Rp.2.000.000, dan pengolola PNPM tidak diHal. 8 dari 52 Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA.BIkperbolehkan memberikan dana besar kepada satu orang karena PNPMpaling punya modal awal RP.50.000.000, sampai Rp.75.000.000, dandiberikan kepada semua anggota PNPM. tersebut missal cairRp.50.000.000,. ketua PNPM harus

tahu ada tidaknya persetujuan dari Tergugat ketikaPenggugat meminjam uang di PNPM SPP Alnilal; Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas hartaharta Penggugat danTergugat yang lainnya;2.

, karenasaksi harus tahu kalau mengambil dana PNPM karena saksi kepalalingkungan;2.

Rp 50 juta dan dapatdibuktikan dengan bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan duaorang saksi; Bahwa yang tendensius dan mengadaada yang menerangkan: saksiharus tahu kalau mengambil dana PNPM karena saksi kepalalingkungan, sebab tidak ada aturan PNPM yang mengharuskankepala lingkungan harus tahu kalau mengambil kredit dana PNPM,apalagi PNPM Alhilal Ekatiro adalah PNPM yang sudah mandir;Bahwa keterangan saksi Palilu selain tidak tendensius dan mengadaada,tidak pula didukung dengan keterangan

GITE alias ANTON selaku MantanKetua UPK PNPM MPd Kec.

disetorkan kembali kepadaBendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, sehingga Kelompok/AnggotaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) seolaholah tidak atau belum melakukanpembayaran pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untukmenindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 17 juni 2011 dibentuklah AuditInvestigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, berdasarkan hasil TimAudit Investigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung yang dibentuktersebut dan telah di validasi oleh Fasilitator Kecamatan, dana Simpan

PinjamPerempuan (SPP) yang telah disetorkan oleh Kelompok/Anggota Simpan PinjamPerempuan (SPP) kepada terdakwa namun tidak disetorkan kembali kepadaBendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Gaduang adalah kurang lebihRp.29.800.000.

Pinjam Perempuan(SPP) yang telah disetorkan kepada terdakwa tidak disetorkan kembali kepadaBendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, sehingga Kelompok/AnggotaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) seolaholah tidak atau belum melakukanpembayaran pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untukmenindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 17 juni 2011 dibentuklah AuditInvestigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, berdasarkan hasil TimAudit Investigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung yang dibentuktersebut

li>

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kartu kredit Kontrol Penyalahgunaan SPP kelompok peminjam : Kelompok Kembang Mawar dengan ketua kelompok RAEHAN, TAHIR, tanggal Perjanjian 12 Desember 2013 dengan jumlah kredit / Penyalahgunaan : Rp.19.741.300,- dan tanggal perjanjian pelunasan 22 Desember 2013 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari (Foto copy) ;
   1. 1 (satu) eksamplar buku kas SPP UPK PNPM

Taopa tahun 2011 s/d tahun 2012 (Foto copy);

Taopa (Foto Copy);

Taopa Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (Asli) ;

Jepon dan digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa menyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut ; Penjelasan Buku IV ;Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambah jumlahnyauntuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin ; Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ; Penjelasan Buku IX ;Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPMPPK, PNPM

Blora dibentuk kepengurusan /kepanitian PNPM mandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan(TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES Sosialiasai) yang dihadirioleh Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa,Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasilhal 9 dari 25 hal Put.No.62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgMusyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuk susunan pengurus untukmengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang

Jepon dan digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa menyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan sebagai berikut ;(1) Penjelasan Buku IV ; Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambahjumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutamakeberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ; (2) Penjelasan Buku IX ; Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK,PNPMPPK,

PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPKsebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat ; hal 14 dari 25 hal Put.No.62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgBahwa dengan demikian terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMADJAMALUDDIN selaku Ketua TPK desa Tempellemahbang, Kec.

Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulanan yang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten ;Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEPPNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon,Kab.Blora ; Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon..

Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/KeC/DLP I 337 / XII / 2011 tanggal 9 Desember 2C11, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISiS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.Q00,- -------------8) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00011 / Sos - PM / BLM PNPM - Mpd .

Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/Kec/DLP/337/ XII / 2011, tanggal 9 Desember 2011, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS/001/XII/2011, tanggal 12 Desembar 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000,000,----------------------------------------------------------------------------------------9) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00013 / Sos - PM / BLM - PNPM - Mpd-lntegrasi /IV/2012, tanggal 24 April

SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000,- ---------------------------------10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133 / Sos PM / BLM PNPM- PK/XII 2011, tanggal 14 Desember 2011;-----------------------------------------------------------11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 010 / Sos PM / BLM-PNPM.

Boalomo pada program PNPM - MP Generasi Sehat Cerdas dan Integrasi di Kab.

Surat-surat dan dokumentasi foto dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM yang sempat bermasalah itu sebagai lampiran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu : - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jalan Dan Plat Duiker Dusun IV, Desa Tangga Jaya, PNPM Pasca Krisis TA 2011, - Surat Keterangan Kades Tangga Jaya atas penerimaan barang-barang bahan toko dari CV Sahara (Direktur Muzna Mustafa-dari uang pribadinya) dan keterangan bahwa dana

) lembar kwitansi penyerahan dana Proyek PNPM Desa Tangga Jaya Kec.

PNPMadalah merupakan program nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih berada di bawahgaris kemiskinan; Bahwa Saksi menerangkan, dalam program PNPM di Kecamatan Dulupi, yang sebagianpelaksanaannya bermasalah ini; Saksi berkapasitas sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan(UPK) Kecamatan Dulupi; Bahwa bentuk atau jenis kegiatan PNPM itu terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPMMP), PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM Integrasi, PNPM Pasca krisis; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk

Saksisempat mengatakan jika itu terjadi maka pihak PNPM menuntut saja CV.

Adapun bentuk kegiatannya terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP),PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM integrasi, PNPM Pasca Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk program tersebut bersumber dari dana APBN80 % (delapan puluh persen) dan APBD tingkat kabupaten 20 % (dua puluh persen).

Mandiri Perdesaan Kabupaten dan KepalaSekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, bertanggung jawab atas penyelenggaraanoperasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikabupaten, melaporkan hasil penyusunan SAI kepada sekretariat nasional PNPM MandiriPerdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi pada setiap bulan,melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didaerahnya, dst.

bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada BAB Il huruf Bangka 2 a dan b serta angka 3 a, b, c, d, e dan f tentangkelayakan peminjam dan Skim Pinjaman bergulir.

Yyk.Bahwa tugas saksi adalah : Membuat administrasi keluar masuk surat ; keluar masuk uang LKM ; melakukan pengarsipan terhadap dokumendokumen yangberhubungan dengan LKM;Bahwa Desa Jogotirto mendapatkan bantuan PNPM MandiriPerkotaan dari Pemerintah Daerah sekira mulai tahun 2008 sampaidengan tahun 2015 ;Bahwa tuju~an PNPM perkotaan adalah untuk pengentasankemiskinan.Bahwa bantuan PNPM dikhususkan ke BKM yang sekarang LKM;Bahwa LKM bukan bagian dari kelurahan, karena kelurahan hanyasebagai fasilitator

(oemberi fasilitator saja) ;Bahwa pengurus LKM tahun 2008 adalah Pak Taukhid (Ketua);Bahwa UPK ada di kelurahan kalau ada kegiatan angsuran atau adapinjaman saja (ada Jadwalnya);Bahwa untuk pengajuan dari PNPM perkotaan Lurah ikut tandatangan;Bahwa kalau dana PNPM turun langsung ke LKM;Bahwa dana PNPM tersebut dari pemerintah;Bahwa LKM membentuk : UPK; UPL; UPS;Petugas UPK; Dian lka Yanti atau terdakwa; Bu Zustina Wulandari atau Bu Adit; Lalu Bu Zustina Wulandari diganti Moak Emi;Bahwa di Jogotirto

PNPM sejak tahun 2009; Bahwa Satkernya di PU, lalu dibawa ke Kabupaten lalu ke Propinsidan ke Pusat lalu setelah itu dicairkan ke KPPN; Bahwa prosedur pencairan dana APBN dan APBD untuk UPK (UnitPelayanan Keuangan ) PNPM Mandiri Perkotaan adalah : BKM /LKM melalukan pemberkasan : syarat kelayakan penerimadana.

Mandiri Perkotaan dan bukuPetunjuk Teknis Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan;Halaman 135 dari 181 Putusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2017/PN.

Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 TentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun2008.b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 TentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengeloladana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009.c.

ATAPAY tersebut merupakanperbuatan melawan hukum karena telah bertentangan denganPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariKementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember 2008 yangtercantum dalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:a. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;b. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atasnama pribadi, keluarga, atau kelompok;c.

Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 TentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola danaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009.c.Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 06 Mei 2010 Tentang PenetapanUnit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010.d.

peminjam melaluiterdakwa ke Kas PNPM dengan rincian sebagai berikut : No Jenis dana Nilaipenyimpangan(Rp)1. : Kel.

) orang Pengurus PNPM ditingkat desa tersebut seharusnyatidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sebagai PengurusUPK Kecamatan Alor Tengah Utara, untuk itu ke 9 (sembilan) orangPengurus PNPM ditingkat desa inipun seharusnya dihadirkan oleh Jaksasebagai saksi dalam perkara aquo, sehingga perkara ini semakin terangapakah ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa ini hanyamenerima setoran dana dari kelompok SPP sesuai yang didalilkan olehjaksa ataukah ke 9 (sembilan) orang Pengurus

Putusan No.72/Pdi.SusTPK/2016/PN.Bdg.Bahwa kedudukan saksi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan diKecamatan Gegesik Kab. Cirebon adalah adalah atas nama Bupati sebagaiPembina pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kec. Gegesik, Kab. Cirebon;.Dengan tupoksi sebagai berikut :1. Bersama Fasilitator Kecamatan dan PJOK mensosialisasikan PNPM MandiriPedesaan di Wilayah Kec. Gegesik;2.

Gegesik yang telahditerima oleh UPK Sumber Rejeki saksi tidak tahu;Bahwa sumber dana SPP dan UEP dalam program PNPM MP di Kec.Gegesik adalah APBN dan APBD Kabupaten Cirebon;Bahwa sumber dana SPP dan UEP dalam program PNPM MP di Kec.Gegesik adalan APBN dan APBD Kabupaten Cirebon;Bahwa yang mengelola dana SPP dan UEP dalam program PNPM MP diKec.

pengambilankeputusan dan pengelolaan pembangunan; Bahwa benar perincian dari dana PNPM tersebut terdiri dari :1.

Bahwa tujuan PNPM Mandiri Perdesaan ada 2 (sesuai PTO PNPM MPhalaman 1), yaitu:a. Tujuaan Umum PNPM MP adalah meningkatnya kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorongHalaman 129 dari 174. Putusan No.72/Pdi.S usTPK/2016/PN.Bdg.kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaanpembangunan.b.

Lokasi Sasaran:Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatanperdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secarabertahap dan tidak termasuk kecamatankecamatan kategorikecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.b.

Sumber ;

3. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok TAHLIL. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Asiyah (proposal diduga fiktif) ;

4. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN II Rt.03/04.

7. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA II Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Wartini (proposal ditambah nama fiktif) ;

8. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN Rt.3/4 Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Kasanah (proposal ditambah nama fiktif) ;

9. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok

;

23. 1 (satu) bendel Proposal pengajuan dana APBN tahap III (Belanja Bantuan Sosial DDUPB) PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber ;

24. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2011 PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber ;

25. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap I TA. 2011 Nomor : 008/PNPM-MD/UPK/SBR/III/2011 ;

26. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan

Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap II TA. 2011 Nomor : 006/PNPM-MD/UPK/SBR/V/2011 ;

27. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3059/010-05.5.01/13/2011 ;

28. 2 (dua) lembar dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011, belanja tidak langsung No.

Rukati ;

49. 1 (satu) buah buku penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd ;

50. 1 (satu) bendel pencairan SPP Perguliran Bulan April 2006 ;

51. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil audit dari Inspektorat atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Rembang, yang sudah dileges oleh PT.

pengajuan dana APBN Tahap Ill (BelanjaBantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Sumber ;Hal 13 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan Sosial BLMPNPM Mandiri Perdesaan Tahap TA. 2011) PNPM MPd Tahun 2011Kec.

Rembang TA. 2011 ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penunjukan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kab.Rembang TA 2011 ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

KetuaKelompok SITI ASIAH ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok YASINAN II RT3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. RembangAn. Ketua Kelompok DAMISIH ;Hal 14 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG91 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok DAMISIH ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab.

Rembang An.Ketua Kelompok SRIYANI ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA II Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok WARTINI ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok YASINAN RT % Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok SIT KHASANAH ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok ARISAN II RT % Ds. Sumber Kec. Sumber Kab.

dana Program yang berasal dari BLMPPK dan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampaidengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : NO.

Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk TeknikOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan. Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaandibentuk lembagalembaga pengelola di antaranya adalah Unit PengelolaKegiatan (UPK) di tingkat kKecamatan.

PUJO SUWARDI tetap membantutugastugas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan termasukpengelolaan dana perguliran UEP dan SPP di UPK KecamatanTanjungsari bersama dengan terdakwa SLAMET Bin (Alm) TOMO REJOselaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari.Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPKKecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLMPPK dan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampaidengan tahun 2014, sebagai berikut : NO.

TIMHalaman 52 dari 79, Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT YYK10)11)12)13)14)Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli);1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

TIMKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli);1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Menetapkan barang bukti berupa :- 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan dan stempel palsu diantaranya :- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa Brambang RT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000,- bulan November 2013 ;- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving Desa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000,- dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000,- bulan Desember 2013 ;- 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving DesaBrambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Hermanto bahwa yang palsukantanda tangan saksi sebagai Kepala Desa Brambang adalahterdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan saksi dan stempel yang dipalsukandidalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlah dana yangbesarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu saksi sedang sakit sehingga tugas Kepala DesaBrambang didelegasikan kepada sdr. Carik, namun Carik juga tidakpernah menandatangani Proposal PNPM tersebut ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;2. Saksi ABD.

Pasuruan ;Halaman5 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BGLBahwa tanda tangan dan stempel Kepala Desa yang dipalsukantertera didalam proposal rehab rumah, paving jalan dan pembangunanjembatan ;Bahwa yang palsukan tanda tangan Kepala Desa Brambang danstempelnya adalah terdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan Kepala Desa dan stempel yangdipalsukan didalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlahdana yang besarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu yang membuat proposal tersebut adalah saksi

Gondang Wetan, seharga Rp. 25.000, (Dua puluhlima ribu rupiah) ;berikut :Bahwa terdakwa tahu kalau Kepala Desa sedang sakit, sehinggaterdakwa berinisiatif untuk memalsukan tandatangannya danmembuat stempel palsu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :e 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;e 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan PavingDesa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, danRT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

) Mandiri Pedesaan ;Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan ;Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun2011 Nomor: 3562/01005.5.01/17/2011 tanggal 20 Desember2011;Keputusan Bupati Katingan Nomor:141/86/KPTS/II/2011tanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran2011

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ;64Terdakwa ini ;.

Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan ;Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun2011 Nomor: 3562/01005.5.01/17/2011 tanggal 20 Desember2011;Keputusan Bupati Katingan Nomor:141/86/KPTS/II/2011tanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran2011;.

Buku Rekening Pengembalian SPP PNPM MPD KatinganHulu Nomor:01042020000034769 ;.

Sementara(UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran2011;Buku Rekening Pengembalian SPP PNPM MPD KatinganHulu Nomor:01042020000034769 ;1376.