Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 22-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 240-K/PM.III-19/AD/XI/2019
Tanggal 3 Desember 2019 — Oditur:
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
Martinus Sarakan
63 — 45
  • Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuaidengan hukum yang berlaku dan mendapat sangsi yangberatagar tidak ditiru oleh anggita TNI yang lain.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.SaksiIX :Nama lengkap : LaniPekerjaan : MahasiswaTempat tanggal lahir : Fakfak 20 Maret 1995Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : JIn.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum IV : DANU TRISNAWANTO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : DRH. H. SURANTO bin SUMOWIRYONO
Terbanding/Terdakwa II : BUDI NURDIANSYAH
90 — 35
  • atas surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa 1DRH.Suranto bin Sumowiryono telah mengajukan Surat Pembelaan (Pleidooi)pada pokoknya ;Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para ahli, para saksi danbuktibukti dalam persidangan maka dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tidakdapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan Nyai Mimin Juminah pemilikCV.Maritani bukan konsumen akhir atau juga bukan pengguna barang tetapidistributor pupuk maka Terdakwa tidak dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Permohonan
Register : 29-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 26 April 2017 — Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain
33 — 25
  • RahmanBin Sahran, agar saat isteri terdakwa (saksi Sahidah) ketahuan saatmengantarkan Obat carnophen zenith Parmaceuticals tersebut terdakwatidak kena sangsi atau hukuman oleh petugas Lapas ;Bahwa Terdakwa telah meminta kepada isteri terdakwa / saksi Sahidah untukmembawa paket obat carnophen zenith pharmaceutical yang telah dikemasdalam botol bekas minuman Mizone sebanyak 2 (dua) kali, namun yangkedua yakni pada tanggal 9 Januari 2017, terdakwa belum sempat menerimakarenaisteri terdakwa / saksi Sahidah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 30-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT EXERTAINMENT INDONESIA VS RACHMAT SUHARTO alias STEVEN ROY
656 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 184 K/Pdt.SusBPSK/2016Operations Celebrity Fitness, sedangkan sangsi yang ditujukan dalam isipengaduan dan dalam putusan BPSK ditujukan kepada PT ExertainmentIndonesia, sehingga dalam hal ini Putusan BPSK Nomor026P.BPSK/12/2014 tersebut tidak benar dan bertentangan dengan kaedahkaedah hukum, oleh karena tidak jelas dan/atau kaburnya subyek hukumdalam perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang dahulunyaTermohon Keberatan dan Penggugat dalam surat pengaduan kepada BPSKKota Malang.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G./2014/PTUN-Dps
Tanggal 12 Februari 2015 — Penggugat :
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
  • /administratif, dan setelah banding administratif tersebut dilakukan baruSK pemberhentian tersebut bisa dianggap final karena dengan melakukanbanding administratif SK Pemberhentian bisa dikoreksi; Ahli menerangkan,bahwa di dalam UU No : 43 tahun 1999 TentangPokokPokok Kepegawaian dan PP Nomor :30 tahun 1980 TentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai jenisjenishukuman disiplin ada 3 sangsi yaitu ringan, sedang dan berat, dandidalam UndangUndang dan Peraturan tersebut diatur juga
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 20-03-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 24/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 Juli 2014 — KHAIRUL ANWAR, SH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA
141 — 94
  • adanya pelanggaranKode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan bersamaKPU (Nomor: 13 Tahun 2012 ) Bawaslu Nomor: 11 Tahun 2012 dan DKPPNomor: tahun 2012:Halaman 9Putusan No.24/G/2014/PTUNMDN101045Bahwa, atas dasar pengaduan tersebut, maka dewan kehormatan penyelengaraPemilu (DKPP) dalam surat keputusan Nomor : 136/DKPPPKE/II/2013 dan 137/DKPPPKE/II/2013 tertanggal 30 Desember 2013 telah memutus pengaduantersebut dengankeputusan:a Mengabulkan Pengaduan Pengadu:b Menjatuhkan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1270/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
1.Halfaeno Danuresma Alias Eno
2.Ari Susanto Alias Ari
3.Masnun Alias Dedek
4.Siti Ramayanti
50 — 4
  • dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 274/Pid.B/2018/PN Ktp.
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
ANEN anak dari MOK MIN FUNG
55 — 5
  • Bahwa benar Ahli menerangkan apabila ada masyarakat yangmelakukan aktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjualminuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar Etanol kemasyarakat / ke pasaran, yang mana mengandung kadar alkohol ataukadar ethanol sebesar 37,59 % atau tergolong dalam golongan C, tanpamemiliki izin edar / melanggar ketentuan yang telah ditetapkan olehUndangundang RI, sangsi yang dapat dipersangkakan kepadamasyarakat tersebut adalah Pasal 142 Undang undang RepublikIndonesia Nomor
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 09-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Psr
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
JAINAH, SH.MH
Terdakwa:
M. TOWIL Bin ABD KADIR SOLEH
70 — 13
  • Untuk pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk tokotoko yangmelakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl , atau obatkeras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan denganbeberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalupencabutan jjin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;Bahwa untuk
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 19-10-2009 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 29-02-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 176 PK/PM.III-19/AD/X/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — TERDAKWA
101 — 30
  • .: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang39ditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.830.808.4002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang ~566.161.6804 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 566.161.6806 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga ~ 271.757.6069 PPh Pasal 26 masih harus dibayar ~ 837.919.286" Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapatbahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00004/204/08/308
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — RAHMAT GUNAWAN bin ABDUL KOHAR HIDAYAT, DKK VS Drs. ALIAMIN Gelar SUTAN TEMEGI RATU bin RAYA Gelar SUTAN TURUNAN SUTAN, DKK
47 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aliaminsekeluarga besar;3.Siapa saja yang mengganggu barang tanaman ataupun orang yangbekerja di lokasi akan dikenakan sangsi hukum yang berlaku;Dilampirkan juga daftar hadir dan data terlapor serta data tanah yangdigarap terlapor (Bukti P.13);Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tersebutkepada Kepolisian Resort Way Kanan pada tanggal 15 Desember 2009dengan Laporan Polisi Nomor LP/B314/XII/2009/SiagaOps, untukdilakukan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-01-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
BRIYAN APRIAN
Tergugat:
SINDIAN OSAPUTRA, SH., MKn
173 — 87
  • asistenTERGUGAT yang membuat dan memproses akte ini dihadapanPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT TAPI NAMANYA TIDAKTERCANTUM DALAM AKTE PPJB NOMOR 45 TANGGAL 20 AGUSTUS2019Bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGATSELAKU NOTARIS DI JAKARTA DALAM MEMBUAT AKTE PPJB INI ,MAKA AKTE INI HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIANSEBAGAI AKTA DIBAWAH TANGAN. sebagaimana diatur dalam pasal 16ayat 8 dan pasal 41 Undang Undang nomor 30 tahun 2004.Bahwa dalam pasal 84 undang undang nomor 30 tahun 2004 tentangketentuan sangsi
Pengadilan PN KUNINGAN
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
65 — 22
  • langsung atau tidak langsung dari Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan pengelolaan SituJanggala kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa syaratapapun juga, terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkanbahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telahmelanggar perjanjian kerjasamanya dengan Pemerintah Desa Panawuan,yaitu telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6 (vide bukti P.1) sementaradalam Pasal 15 angka 1 perjanjian tersebut diatur sangsi
    yaitu apabila Pihakkedua (Tergugat ) tidak menyelesaikan pembangunan sarana dan prasaranaseperti tercantum dalam Pasal 3 diatas dalam jangka waktu 5 tahun, makaperjanjian ini batal dengan sendirinya dan uang seve Situ seperti tercantumpada Pasal 10 ayat 1a tetap menjadi milik pihak pertama (vide bukti P.1)Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus patuh pada sangsi yang diaturdalam
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 15-07-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
Herman Rajab
Tergugat:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
62 — 10
  • batal demi hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa buktibukti yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat,memperhatikan bukti T2 ,T3,T4 dan P1,P2 bahwa Penggugat telahmelalui serangkaian tes Urien, maka Majelis Hakim menilai terhadap hasil tesUrien tersebut kedua belah pihak samasama melakukan tes urine ditempatyang berbeda dan hasilnya juga berbeda, bahwa terhadap hasil tes urinetersebut Majelis tidak bisa menjadikannya sebagai dasar hukum untukmemberikan sangsi
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 07-06-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.Bpp
Tanggal 28 Februari 2013 — YOSEP LAMBOK TORUS HASIHOLAN NABABAN sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI M E L A W A N 1. PT. KONTAKPERKASA FUTURES sebagai TERGUGAT - I DALAM KONPENSI / PENGGUGAT - I DALAM REKONPENSI 2. SOFIAN, H.S.,S.E., sebagai TERGUGAT - II DALAM KONPENSI / PENGGUGAT - II DALAM REKONPENSI
108 — 33
  • bahwaWakil Pialang berjangka tidak boleh bertransaksi atas rekening nasabah ; Bahwa yang menjadi Pialang dalam perdagangan berjangka komoditiadalah Penisahaan jss==s2s2=snsececen nn annneeeneten erneeeieeenne areenene nena Bahwa bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PialangPerdagangan Berjangka Komoditi antara lain pemberian Loggin Passwordbukan kepada yang berkepentingan dan tidak mengirimkan laporanDUIENAN j~ 2 nnn nn nnn nnn wri neni nnn nn inns nminnninnninomnnmnnmann mmm Bahwa sangsi
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 18-11-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 68-K/PM.III-13/AU/XI/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — WANTO, Serda / 524104, Anggota Skadud 3 Wing 3 Lanud Iswahyudi
92 — 34
  • Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNI dan akibatperbuatan ini banyak berpengaruh pada harmoni kehidupan keluarga prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit TNI, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi23Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegasbagi pelanggaran yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan majelis hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. ANDRIANSYAH, DKK VS PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pertemuan tersebut Para PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi menolak pelanggaran yang dituduhkan danjuga sangsi Surat Peringatan Ill (tiga) yang dikeluarkan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN DENES
204 — 251
  • pernah memenuhi kewajibannya yang telahdijanjikan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 9Nopember 2017 ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan parumanadat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisihkeuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat,kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman DesaPekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidakmenepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sangsi
    adat karenatidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut,maka yang bersangkutan antara lain : WAYAN SUDARMA (ketua LPD),terdakwa WAYAN DENES (Sekretaris) dan KETUT TAJEM (bendahara)dikenakan sangsi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanjar ;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Tanggahan Pekensekaligus sebagai Ketua Pengawas LPD Tanggahan Peken, Kepala LPDTanggahan Peken Wayan Sudarma mengatakan bahwa LPD TanggahanPeken tidak ada masalah, dan
    LPDTanggahan Peken, namun tidak bisa karena kas atau uang pada LPDTanggahan Peken tidak ada mampu membayar kewajibannya.e Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan parumanadat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisihkeuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat,kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman DesaPekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidakmenepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sangsi
    adat karenatidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut,maka yang bersangkutan antara lain : WAYAN SUDARMA (ketua LPD),terdakwa WAYAN DENES (Sekretaris) dan KETUT TAJEM (bendahara)dikenakan sangsi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanyjar ;e Bahwa benar Badan Pengawas LPD tidak mengetahui mengapa sampaiterjadi pengelolaan keuangan LPD yang tidak benar, dan baru diketahuitahun 2017 dan memang anggota Badan Pengawas tidak pernahmelakukan pemeriksaan karena
    adat karenatidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut,maka yang bersangkutan antara lain : WAYAN SUDARMA (ketua LPD),terdakwa WAYAN DENES (Sekretaris) dan KETUT TAJEM (bendahara)dikenakan sangsi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanjar ;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepadaterdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai TataUsaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati
Pengadilan PA TIGARAKSA
Register : 03-03-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0609Pdt.G/2014/PA.Tgrs.
Tanggal 28 Oktober 2014 —
44 — 17
  • . , tanggal 20 April2014 harus dianggap sebagai bukti bahwa anak tersebut bergolongan darah B;Menimbang, bahwa kecuali itu dalam hukum Islam perbuatan zina masukkategori jarimah hudud, yakni masuk ranah hukum pidana yang ketentuan hukumdan sangsi hukumnya telah ditetapkan Allah secara qothi1 dalam AlQuran danhadits, sehingga ketika seseorang benarbenar terbukti berbuat zina, maka yangbersangkutan wajib di had zina, berupa sangsi hukum didera atau dirajam.Masalahnya bagaimana pembuktian seseorang