Dengan adanya harmonisasi ASEAN padatahun 2011, maka kosmetika yang beredar di Indonesia tidak perlu didaftarkanuntuk memperoleh nomor registrasi CD atau CL melainkan harus melalui prosesNotifikasi ;Bahwa proses perijinan toko obat dan Apotik pada dasarnya sama yaitu melaluiPemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kota), tata cara pengajuan ijin sesuaiKeputusan Menkes No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atasPermenkes RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian jin Apotik

dan Keputusan Menkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002tentang perubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian jin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ; Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;e Bahwa tanpa

Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja TenagaKefarmasian disebutkan yang dimaksud dengan Surat Izin KerjaTenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTKadalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasianpada fasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata, jelas dan gamblangbahwa Sdr.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Jjin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ;Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;Bahwa tanpa

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

edar di Badan POM berarti tabletHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1I/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejakHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jin untuk menjual ataumengedarkan pil Doble L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008, menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sudah ditetapkan.b. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan...dan Psikotropika pro justitia. Di mana di dalamnya mengatur tentang klasifikasidan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli saat melakukan test urine tidak sesualdengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika pro justitia.e.

Luterianna bertugas melakukan tes urine Terdakwa menggunakanalat tes urine test Acces dengan 3 parameter.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keteranganpara Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidakmempunyai nilai kekuatan pembuktian karena Saksi1 bertugas hanyabertanggungjawab membagi botol, Saksi2 sebagai pengantarTerdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar dan Saksi3 bukan petugasyang memiliki kKompetensi pemeriksa urine sebagaimana dimaksuddalam Kepmenkes RI No.194/Menkes

No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang Pro justicia danKepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia yangdapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Tentang alat bukti berupa Surat sebagai berikut :Bahwa surat yang berupa Surat yang ditanda tangani olehDandenkesyah 01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O93/III/2016dengan lampiran Daftar NamaNama anggota

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yangsah, dan tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika sesuai UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009dan Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik dan Rumah Sakityang ditunjuk.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat yang di tandatangani oleh Dandenkesyah 01.04.01 tidak dapat dijadikan alat BuktiSurat dalam perkara

tersebutketerangan para Saksi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formalsebagai Saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 28UndangUndang 31 Tahun 1997.Bahwa begitu pula alat bukti berupa surat dari Denkesyah01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O@/III/2016 bahwa hasilpemeriksaan narkoba dinyatakan Terdakwa positif mengandungAmphetamine (sabu) tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak termasuk yangditunjuk sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes

/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009 yaitu LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akandigunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa menyatakan tidakpernah menggunakan Narkotika jenis sabu, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidakditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat buktipetunjuk karena bukti petunjuk harus didapatkan dari keterangan Saksi

Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengandiangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia makaTergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milikPemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES

Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUPSanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, TentangKeputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat berTentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 TentangPedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU DilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yangmana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah

sangat jelasbahwa sebelum dijatuhkan sanksi admintrasi berupa pemberhentian denganhormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisandan apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis danapabila teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentiandengan hormat/tidak dengan hormat;Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal

Putusan Nomor 612 K/TUN/2015sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum denganmelanggar Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukankesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya danselanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran

Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yangdikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkanmelanggar ketentuan Perundang Undangan yang dijadikan dasardalam mengeluarkan Keputusan tersebut;Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalumelaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakankewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yangtersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam dan : BB4853/2019/NNFberupa 1 (Satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (Satu) linting rokokberisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,05865 gramyang tersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yang tersimpan didalam bungkus rokokGudang Garam dan : BB4853/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkusplastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 0,05865 gram yangtersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah)adalah Positif mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICAterdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Sseratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah)adalan Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Dasar hukum dari jawaban Ahli tersebut adalah PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Hal ini sesuai dengan pasal3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 8 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN PtkBahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 disebutkanbahwa kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKBdan memenuh persyaratan teknis keamanan, bahan, penandaan dan klaim;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar

/nomornotifikasi terhadap sediaan farmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI,dasar hukum jawaban tersebut adalah Permenkes RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pemohonmengajukan permohonan pendaftaran produk/notifikasi ke Kepala BadanPOM RI dengan mengisi formulir secara elektronik melalui website BadanPOM;Bahwa Ahli menjelaskan setelah kosmetika mendapatkan

Bahwa yang dimaksud : a) Memperoduksi adalah membuat sediaan Farmasi dalamkapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harusmemenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat Baik) yang ditetapkan olehperaturan Mankes dan megedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan harus sesuai peraturan Menkes. b) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.

Pengetahuandan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengantanpa jjin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gramadalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO MDMBBUTICA ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki kKewenangan dan

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs.KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gram adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluhdua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahunHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Clp2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUOROMDMBBUTICA

KARTONO barang bukti yang diujiberupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan beratbersih irisan daun 0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung senyawa sintetis 4FLUOQRO MDMBBUTICAMenimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis

Bahwa putusan Judex Factie aquo sudah benar dan tepatkarena Pembanding dalu Tergugat mendalilkan strukturKementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasar Permenkes Nomor114/Menkes/PER/VIII/2010 dengan struktur KemnkesBerdasarkan Permenkes Nomor 1146/Menkes/PER/VIII/2010,ternyata dari dua Permenkes tersebut strukturnya adalah samasehingga tidak menjadi masalah;2.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi iin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat knususnyadaftar G adalah

HARYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama KetigaPasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika DAN Kedua Kesatu Pasal 197 UndangundangRepublik Indonesia No.36 tahun

Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika jo Peraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa ARYA BRAJANATA Als. BJ Bin FX.

BB3339/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam PeraturanMenkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

SmnGolongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi tembakau gorilla bersamaAGUNG PATOL tanpa jin dari pihak yang berwenang;Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib,terdakwa membeli patungan bersama USMAN Obat keras jenis PilTrinexyphenidyl kepada APUD HADIYANTO (terdakwa

SmnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhiunsur kedua dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RINo.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Ad.3.

Kp.03.003/II/1 23/2012;Perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah karena selain ketidakwenangan Tergugat untuk membebastugaskan Penggugat untukmenjalankan praktik medis, pembebastugasan Penggugat oleh Tergugatjuga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, karena tanpa melalui proses yang seharusnyadilakukan oleh Panel Pendisiplinan Profesi dan tanpa adanya keputusandari Panel Pendisiplinan Profesi, namun Tergugat telah memberikan sanksikepada Penggugat.

Dengan tanpa melalui prosedursebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, Tergugat telah melakukan penghukumankepada Penggugat. Hal itu jelas penzaliman buat Penggugat.

Djamil Padang Nomor03/03/II/115/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaandr.Noverial Sp.OT, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.26;Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : = 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, telahdidoen loat dari internet, selanjutnya diberi tanda T.27;Fotocopy Surat Ka.Instalasi Rawat Inap Bedah No.45/Irna Bedah/III/12tanggal 10 Maret 2012, sesuai foto copy tanda tangan basah, selanjutnyadiberi tanda T.28;Fotocopy Tarif Jasa

SK/XI/2008, tanggal 18 November 2008 tentang PedomanKlasifikasi dan Standar Rumah Sakit pendidikan, didoen load Internet ,selanjutnya diberi tanda T.32;Fotocopy Surat Tugas Nomor 2077//HI6.2/KP/2010 tanggal 09 April 2010,sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda 1.33;Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, didoen loadInternet selanjutnya diberi tanda 1.34;Fotocopy Peratutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1045/MENKES

Jamildengan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentangPenyelenggaraan Komite Medik Rumah sakit telah ternyata jelas perbedaannya,tetapi yang jelas bahwa Kepala atau Direktur adalah pimpinan terrtinggi dalamrumah sakit yang salah satunya berfungsi untuk melakukan pembinaanpengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;Menimbang, bahwa tidak adanya keputusan komte etik yang dibentukoleh Tergugat untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran profesi yangHalaman

PRASETYO, S.Si yang menerangkanbahwa: .BB775/2017/NNF berupa 3( tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebutdiatas disita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan.BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

KOMPOL IBNU SUTARTO,ST, 3.PENATA EKOFERY PRASETYO, S.Si yang menerangkan bahwa: BB776/2017/NNF berupa3( tiga) tablet kKemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mgtersebut diatas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 12 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika.BB777/2017/NNF berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan

ALPRAZOLAM 0,5 mgtersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor urut 2 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997tentang psikotropikaBahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tablet kemasan warnasilver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10 (sepuluh) butirtablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mg tidak adaHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017

tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebut diatasdisita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan .BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.FUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

ALPRAZOLAM 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandungALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 dalamperaturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganPsikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikaMenimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tabletkemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mgtidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Joni Bin Joni Agusterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaTanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual bellinarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramdalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika;Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.Joni Bin Joni Agus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundikurangi

.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.= Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RINo.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TL(untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.Bahwa makna masingmasing dari angka 9 (sembilan) digittersebut dapat saya jelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalahtahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen,1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empatadalah nomor urut pendaftaran.Bahwa obat tradisonal supaya dapat diedarkan harus memenuhiketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarangmengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiatsebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika.Bahwa dapat saya jelaskan makna dari hasil pengujianlaboratorium tersebut bahwa barang bukti yang diuji dinyatakanpositif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.Bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

identifikasiParacetamol dengan hasil uji positif dan juga pada kemasannya tidakmencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannyatidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalamnegeri ) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh)digit.Bahwa semua jamujamu/obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dariDepartemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.e Bahwa karena persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuaidengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor :246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran ObatTradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasilisolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika, sehingga tidak boleh diedarkan/dijual.Menimbang, bahwa terdakwa menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki izinedar tersebut atas permintaan

tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona :identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif serta padalabel maupun kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa TR (untukproduk dalam negeri) dan TL (untuk produk luar negeri) yang diikuti dengan 9 (sembilan)angka, yang seharusnya ada sebagai bukti telah memiliki izin edar dari DepartemenKesehatan RI atau Badan POM RI.Menimbang, bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

Tadjuddin Chalid Makassar dan telah mendapatkan surat izin berceraiyang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum, NomorKP.04.02/MENKES/676 7/2021, tertanggal 17 Desember 2021;8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.9.

Mksmediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor wilayah KementrianKesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, telah terlebin dahulu menunjukkan di depanmajelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan olehMenteri Kesehatan dan Umum, Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal17 Desember 2021.Bahwa

Tadjuddin Chalid Makassar,telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian daripejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum,Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal 17 Desember 2021, olehkarenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara administrasi bagipegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil

/ SK/X/ 2002 dan peraturan menteri Kesehatan Nomer1448/Menkes/Per/VI/ 2011 yang diberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat khusus daftar G adalah Pedagang besarFarmasi (PBF) Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harusatas petunjuk / menggunakan resep dokter ; Bahwa Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten adalah sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yaitu memberikan perizinandan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN

putin berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahunHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tig1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil dobel L dari KK serta penyaluran