Mawardin MP SiregarMelawan1.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR R. I.2.Walikota Depok3.Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Depok - Antasari4.Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R. I.)5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK6.Mawardin

., & Partnersyang bertempat tinggal di OGIE PLAZA Blok A/07 Jalan Raya SiliwangiNomor 8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/MAN/XII/2016 tertanggal 14Desember 2016, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Depok dibawah Nomor 1503/SK/2017/PN.Dpk, yangselanjutnya diSeDUt SCDAQGAL......... eee cece cece ee eeeee ener eeeteeeeneee PONQQgu gat;Lawan:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia(PUPR R.

Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR R. I.) beralamat di Jalan Cilandak No. 45,Jakarta Selatan (12110).

Fotokopi Eksepsi Kompetensi Absolut Tim Pembebasan Tanah (TPT)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R.1.) diberitanda P 8;9. Fotokopi Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Perdata No.01/PDT.G/2016/PN.

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(PUPR) cq Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Walikota KotaPalangka Raya Cq Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan TjilikRiwut KM 05 Komplek Kantor Walikota , dalam hal inimemberikan kuasa kepada Alman P. Pakpahan, SH.,MH,Charles Kadarismanto, SH, Kemilau Mutik, SH.

cacat hukum;Bahwa karena perbuatan dari Hamdi Bangkan (Tergugat ) yang berusahauntuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut Penggugat dan SalimGinda (Turut Tergugat ) berusaha untuk menyelesaikannya denganmelakukan perundingan kepada Hamdi Bangkan (Tergugat I) yang manaperundingan tersebut tidak mendapatkan hasil namun sampai saat iniHamdi Bangkan (Tergugat ) tidak pernah lagi berusaha untuk menguasaitanah milik Penggugat;Bahwa pada tahun 2017 datang Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR

) Kota Palangkaraya (Tergugat Ill) membuat jalan diatastanah milik Penggugat;Bahwa setelah Penggugat klarifikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat Ill), Penggugatmendapat penjelasan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat Ill) telah mendapatkan hibahatas tanah obyek sengketa tersebut dari sdr.

Edison Tunda (Tergugat Il) yang telah menghibahkantanah obyek sengketa tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat Ill), sdr. EdisonTunda (Tergugat Il) menyerahkan kepada kepada Penggugat Fotocopy darisurat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XIV1995 tertanggal 01Agustus 1995 atas nama Hamdi Bangkan (Tergugat );Bahwa perbuatan dari Sdr.

Putusan Nomor29/PDT/2018/PT PLK12.13.14.15.16.Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat Ill) adalahPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa Perbuatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Kota Palangkaraya (Tergugat Ill) yang telah menjadikan tanah milikPenggugat sebagai jalan umum tanpa ijin dari Penggugat adalah suatuPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa sampai dengan saat sekarang ini (Tergugat Ill) tersebut masihmenguasai tanah milik Penggugat dan (Tergugat Ill) masih melakukanaktivitas diatas

DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN), yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 620/BMSDA/2012/217 tanggal 13 Juni 2012 diwakili oleh HASAN TUA TANJUNG, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan masa Tahun Anggaran 2007.

DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)

Penggugat:
Ferry A.Rachman alias H.Firman A Soediro
Tergugat:
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Cq PT Jasa Marga berkedudukan di Jakarta

tersebut,mekanisme pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunanyang harus dilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi,Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telah cukupmenggambarkan dengan jelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkanperaturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaitu KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang TunaiUntuk Rumah Pengganti dan

Uang Santunan Untuk Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKepmen PUPR);Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yangterkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uangsantunan adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing

dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Penggantidan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR);Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing

Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah penggantiatau uang santunan ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan denganmenghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkahlebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian WHukum danKependudukan akan membuat rekomendasi

daftar penduduk untuk dilakukanverifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Jawa Barat;Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaansingkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Pengugat sebagai pihakyang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR gunamendapatkan uang santunan?

No. : 27/G/2021/PTUN.SBYPratama, Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKonstruksi, Kementerian PUPR ;8. MICHAEL ARIO, S.H., M.H., Jabatan PerancangPeraturan PerundangUndangan Ahli Muda, BiroHukum, Kementerian PUPR ;9.

Disamping itu jugaberdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 yangditerbitkan tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persyaratan Pemilihandan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa KonstruksiSesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentangStandar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyediapada huruf K yang menyatakan Tentang Persyaratan DokumenHalaman 13 dari 82, Put.

III Instruksi Kepada Peserta(IKP) angka 37.4 Dokumen Pemilihan Nomor:01/PPK.3.1/POKJA.14B/X1I/2020 tanggal 30 November 2020 dan Pasal 105ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020.BAB.

/2020).7) Bahwa dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu :1.

Surat Edaran Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 yang diterbitkan tanggal 21Oktober 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi DokumenPenawaran Pengadaan Jasa Konstruksi ;3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konsiruksi melalui Penyedia pada huruf K;4.

tetap ditahan;

19. 1 (satu)lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 005/110/PUPR/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017 Perihal Pemuktahiran Data Kepada BKPRD Provinsi Jawa Barat;

20. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 600/PR-PUPR tanggal 6 Juli 2017 Perihal Permohonan Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Kabupaten Bekasi untuk Peta RDTR beserta lampiran Nota Dinas Permintaan Tanda Tangan

/2018;

23. 7 (tujuh) lembar Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR WP 1 dan 4 Dinas PUPR 2017;

24. 2 (dua) lembar Tahapan RDTR WP II dan III;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bekasi Nomor 600/1945/PR-PUPR tanggal 29 Mei 2017 Perihal Mohon Persetujuan Substansi RDTR WP II dan WP III beserta lampiran Nota Dinas 800/73/PR-PUPR/2017 dan Nota Dinas 800/943/DPUPR;

26. 1 (satu) lembar asli surat Bupati Bekasi Nomor: 600/1946/PR-PUPR tanggal 29 Mei 2017 Perihal Permohonan Penetapan dan Persetujuan Rancangan Perda RDTR Wil 2-Wil 3 beserta Lampiran Nota Dinas Nomor 800/74/PR-PUPR/2017 dan Nota Dinas 800 / 944 / DPUPR;

Dikembalikan kepada Dicky Cahyadi

27. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Rancangan Peraturan

36. 2 (dua) lembar Surat Bupati Bekasi Nomor 600/1715/PUPR tanggal 2 Mei 2018 Perihal Tindak Lanjut Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (RDTR) I,II, III dan IV Kabupaten Bekasi beserta lampiran Nota Dinas Nomor: 650/1082/DPUPR, Nota Dinas Nomor 800/48/PR-PUPR/2018;

37. 7 (tujuh) lembar Penjaminan Kualitas Kajian Lungkungan Hidup Strategis RDTR WP 2 dan WP 3 Dinas PUPR 2017;

38. 1 (satu

Bekasi ttg Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Pengembangan I dan Wilayah Pengembangan IV;

41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Agenda Surat masuk terbaca diantaranya nomor 1236 dari Bupati Bekasi Nomor Surat 600 / 1945 / PR-PUPR tanggal 28-05-2017 Perihal Mohon Persetujuan Substansi RDTR WP II dan Wp III;

Terlampir dalam berkas perkara.

Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama BupatiBekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Nomor 25 / BA/172.2DPRD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Bekasi Nomor 659/1169/PUPR/2017 tanggal 4Juli 2017 Perihal Tanggapan KHLS RDTR Kabupaten Bekasi;Terlampir dalam berkas perkara.1 (satu)lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Nomor 005/110/PUPR/VI/2017 tanggal

Berita Acara Persetujuan Bersama BupatiBekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Nomor 25 / BA/172.2DPRD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Bekasi Nomor 659 / 1169 / PUPR / 2017tanggal 4 Juli 2017 Perihal Tanggapan KHLS RDTR KabupatenBekasi;Terlampir dalam berkas perkara.1 (satu)lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Nomor 005/110/PUPR/VI/2017 tanggal 19

Jamaludin;1 (satu) lembar Salinan dokumen tanggapan KLHS RDTR Kab.Bekasi nomor 659/1169/PUPR/2017 tanggal 4 Juli 2017ditandatangani oleh Adang Sutrisno;Halaman 45 dari halaman 67 Putusan Nomor 9/ TIPIKOR / 2020 / PT.

Bersama Bupati Bekasidan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Nomor 25 / BA / 172.2DPRD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;1 (Satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Bekasi Nomor 659 / 1169 / PUPR / 2017 tanggal 4 Juli2017 Perihal Tanggapan KHLS RDTR Kabupaten Bekasi;Terlampir dalam berkas perkara.1 (satu)lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Nomor 005/110/PUPR/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017 PerihalPemuktahiran

BDG22.23.24.25.26.21.28.29.1 (Satu) lembar Berita Acara Penjaminan Kualitas Kajian LingkunganHidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang WilayangPengembangan 14 Nomor 650/991/DPUPR/2018 tanggal 3 Mei2018 beserta lampiran Nota Dinas Nomor 650/980/PUPR/2018;7 (tujuh) lembar Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan HidupStrategis RDTR WP 1 dan 4 Dinas PUPR 2017;2 (dua) lembar Tahapan RDTR WP II dan III;1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bekasi Nomor 600/1945/PRPUPRtanggal 29 Mei 2017 Perihal Mohon Persetujuan

) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KegiatanPemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang SantunanUntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede(selanjutnya disebut Permen PUPR) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yang relevandengan perkara ini yaitu sebagai berikut :Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Penggantiadalah uang

dengan Penduduk yang mendapat uangsantunan adalah Penduduk lainnya yang berada di area genangan WadukJatigede yang tidak termasuk penduduk yang menerima uang tunai untuk rumahpengganti yang ditetapbkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang PenetapanDaftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan UangSantunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Permen PUPR

tersebut, mekanismepemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan yang harusdilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi, Pembayaran danPenegakan Hukum dan Kependudukan telah cukup menggambarkan dengan jelasprosedurnya, dan selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres danPermen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar PendudukPenerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan

Uang Santunan UntukPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede(selanjutnya disebut Kepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapantersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaitu berupa keberatankarena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka ada mekanisme yang dapatditempuh oleh pihak yang berkeberatan dengan menghubungi bagian PenegakkanHukum dan Kependudukan dimana langkah lebih lanjut dapat diselesaikan olehKoordinator bagian

Hukum dan Kependudukan akan membuat rekomendasi daftarpenduduk untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Jawa Barat ;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkenadampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untukrumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam Kepmen PUPR tersebut ;Halaman 16 dari 21Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 116/Pat.G.S/2017/PN.SmdMenimbang, bahwa pada Kepmen PUPR, pada

(delapan ratus empat puluh jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari fee proyekdibawah Sekretariat Dinas PUPR dan sejumlahRp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh jutarupiah) dari fee proyek dibawah Bidang KebersihanDinas PUPR;Cc) Tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000,00 (satumiliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluhribu rupiah) dengan rincian sejumlahRp530.250.000,00 (lima ratus tiga puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) merupakan fee proyekdibawah Sekretariat Dinas PUPR

dan sejumlahRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yangmerupakan fee proyek dari Bidang KebersihanDinas PUPR;SAIFUL BAKRI selaku Sekretaris Dinas PUPR padatahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atasproyekproyek di Dinas PUPR sejumlahRp403.050.000,00 (empat ratus tiga juta lima puluh riburupiah);ERWIN NOVIANTO selaku~ Kabid InfrastrukturPersampahan dan Pertamanan menerima danmengumpulkan fee atas proyekproyek pada DinasPUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 20162017 seluruhnya berjumlah

PUPR; Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000,00 (satumiliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlahRp840.750.000,00 (delapan ratus empat puluh jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari fee proyekdibawah Sekretariat Dinas PUPR dan sejumlahRp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh jutarupiah) dari fee proyek dibawah Bidang KebersihanDinas PUPR; Tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000,00 (satumiliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluhribu rupiah

) dengan rincian sejumlahRp530.250.000,00 (lima ratus tiga puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) merupakan fee proyekdibawah Sekretariat Dinas PUPR dan sejumlahRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yangmerupakan fee proyek dari Bidang KebersihanDinas PUPR;SAIFUL BAKRI selaku Sekretaris Dinas PUPR padatahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atasproyekproyek di Dinas PUPR sejumlahRp403.050.000,00 (empat ratus tiga juta lima puluh riburupiah);ERWIN NOVIANTO selaku~ Kabid InfrastrukturPersampahan

. 149.1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan2018. 150. 3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017dan 2018.

Rp. 73.419.000 (tujuh puluh tigajuta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) tanggal 01 November 2017 dandana retensi Rp. 73.419.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilanbelas ribu rupiah) Terdakwa cairkan juga pada tanggal 01 November 2017.Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Dinas PUPR KabupatenBombana T.

MASRI selaku Ahli perhitungan volume DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana bersama Timteknis telah melakukan perhitungan volume Pekerjaan Peningkatan JalanWumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 yang didampingi oleh Sdr. WASIDI selaku Kordinator lapangan pekerjaanPeningkatan Jalan Wumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A2017 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Witakemudian Sdr.

Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT KDIWumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 yang di dampingoleh Sdr. WASIDI selaku Kordinator lapangan pekerjaan Peningkatan JalanWumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 pada hari Selasatanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wita kemudian Sdr.

Bahwa atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bombana dengan suratNomor B409/P.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentangpermintaan ahli kuantitas/volume dari Dinas PUPR Kabupaten Bombanauntuk melakukan penghitungan volume pekerjaan atas PeningkatanJalan Wumbubangka Kabupaten Bombana, saksi Muh. Masri selaku ahlipenghitungan kuantitas/volume dari Dinas PUPR Kabupaten Bombanadengan dibantu Tim Teknis yaitu sdr. HARYADI, A.Md, sdr.

Saksi WENNY Als ALING, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada PenyidikKepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar; Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 11.30Wib di Depan Kantor PUPR Jalan A. Yani Kel. Pasiran Kec.

Singkawang Barat KotaSingkawang, pada saat melintas di depan Kantor PUPR Kota Singkawang,tibatiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Miowarna hitam merebut secara paksa tas selempang milik saksi, kemudiansetelah terdakwa mendapatkan tas slempang warna Merah tersebutkemudian terdakwa pergi ke arah Jl. Diponegoro Kel.

(satu) unit handphone merkIphone 7 warna Merah 128 Gb tersebut sudah saksi jual kembali kepadaseseorang dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN SkwTerhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatketerangan tersebut benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa hari pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitarpukul 11.30 bertempat di Depan Kantor PUPR

Singkawang Barat Kota Singkawang telah melakukan tindak pidanapencurian dengan kekerasan atau jambret yang korbannya tidak terdakwakenal; Bahwa ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor nyaseorang diri, ketika melintas di Depan Kantor PUPR Jalan A. Yani Kel.Pasiran Kec.

Singkawang Barat Kota Singkawang telah melakukan tindakpidana pencurian dengan kekerasan atau jambret yang korbannya tidakterdakwa kenal:; Bahwa benar ketika saksi korban sedang mengendarail sepeda motornya seorang diri, ketika melintas di Depan Kantor PUPR Jalan A. Yani Kel.Pasiran Kec.

Nomor 14 Tahun 2020tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi MelaluiPenyedia (Permen PUPR 14/2020) Pasal 50 Ayat (5) yang TERGUGATkutip dibawah ini.#Pasal 50 Ayat (5) Permen PUPR 14/2020Halaman 28 dari 112.

#Pasal 6 Ayat (2) Permen PUPR 14/20201. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf b memiliki kewenangan dan tugas melaksanakanpendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.2. Selain kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggahbanding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.#Pasal 103 Permen PUPR 14/2020Halaman 54 dari 112.

Tindakan PENGGUGATtersebut dalam konteks ini telah sesuai dengan ketentuan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 104 Permen PUPR 14/2020 Jo. Angka4.2.14 Lampiran LKPP 9/2018 yang menyatakan:#Pasal 104 Permen PUPR 14/20201. Sanggah banding disampaikan olehpenvanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)huruf b secara tertulis kepada KPA.2.

Pasal106 Permen PUPR 14/2020, sebagaimana telah PARA TERGUGATsampaikan pada Angka 40 Jawaban Gugatan a quo.#Pasal 105 Ayat (1) Permen PUPR 14/2020Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalamPasal 104 ayat (1) harus menyerahkan Jaminansanggah banding yang ditujukan kepada PokjaPemilihan.

Pasal 106 Permen PUPR 14/2020, sebagaimanaberikut:#Pasal 105 Ayat (1) Permen PUPR 14/2020Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal104 ayat (1) harus menyerahkan Jaminan sanggah bandingyang ditujukan kepada Pokja Pemilihan.#Pasal 106 Permen PUPR 14/2020(4) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksuddalam Pasal 105 disampaikan sejak tanggal pengajuanHalaman 101 dari 112.

) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara PelaksanaanKegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian UangSantunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede (selanjutnya disebut Permen PUPR) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yangrelevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut : Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk RumahPengganti adalah

Uang Santunan Untuk Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yangterkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uangtunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMENPUPR ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan

peraturan pelaksanaan dariPerpres dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Penggantidan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah penggantiatau uang santunan ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan denganmenghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkahlebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator

bagian Hukum danKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukanHalaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2017/PN.Smdverifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Jawa Barat ;Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaansingkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Pengugat sebagai pihakyang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR gunamendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, Sekarang KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG(PUPR) KABUPATEN DELI SERDANG VS KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DELISERDANG DKK

Pst.Kepala BPJN IX Kementerian PUPR RI.

Pst.KUSBIMANTO selaku Kepala Bagian Administrasi Penganggaran BiroPerencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri pada Sekretaris Jenderal(Setien) Kementerian PUPR RI dan memperoleh penjelasan bahwa usulanprogram aspirasi" milik DAMAYANTI WISNU PUTRANTI telah disetujui olehKementerian PUPR RI dan Pimpinan Komisi V DPR RI.

FARY DJEMY FRANCIS, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat:477.1477.2477.3477.45 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil KUNKER RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016;1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan Hasil KUNKERRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan Hasil KUNKERRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;Hal. 184 dari 294 halaman, Pts.Perk.No.42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt

;1 (satu) bundel salinan dokumen Usulan Hasil Kunker RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR;1 (satu) bundel print out Usulan ke Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR;1 (satu) bundel print out Hasil Evaluasi Usulan dari Ditjen Bina Marga,Kementerian PUPR;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016, Kementerian PUPR;1 (satu) bundel print out Alokasi Anggaran dan Target Sasaran OuputAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) lembar foto kopi legalisir Registration Card Hotel MarcopoloJakarta

Kementerian PUPR kepada Ditjen BinaMarga PUPR;1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi evaluasi tehnis dari RekapUsulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA 2016 Kementrian PUPR dariBiro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri SekjenKementerian PUPR (dokumen No.1);1 (satu) bundel dokumen fotokopi Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016 Kementrian PUPR dari Biro Perencanaan Anggaran danKerjasama Luar Negeri Sekjen Kementerian PUPR setelahdikomunikasikan dengan Komisi V DPRRI yang selanjutnya

MODERN JAYA Sesuai Permen PUPR No 14 Terima Kasih...BARU Tahun 2020 pasal 1 point29 yang berbunyi"Dokumen Pemilihanadalah dokumen yangditetapkanoleh PejabatPengadaan atau PokjaPemilihan yang memuatinformasi dan ketentuanyang harus ditaati olehpara pihak dalam pemilihanPenyedia.Dalam hal persyaratanyang tidak sesuai denganSDP, Pokja berkewajibanpenuh untuk mereviewdokumen pemlihan tersebutsesuai dengan ketentuandanperaturan, seSsuai amanahPermen PUPR No 14 tahun2020 Pasal 1 point 29. CV.

LembaranData Kualifikasi (LDK) sesuaidengan strandar dokumen yangTELAH DITETAPKAN OLEHPeraturan Menteri PUPR Nomor14 Tahun 2020 Tentang StandarDan Pedoman Pengadaan JasaKonstruksi Melalui Penyedia BABV.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 pada Pasal 12dinyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf hh harus memenuhi kualifikasi Jasa KonsultansiKonstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.b.

Kej.Muda (Suntik Lantai 2)) (OTSUS);Sesuai print out Standar Dokumen Pemilihan PenyediaJasa Konstruksi pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun2020 tentang Tentang Standar Dan Pedoman PengadaanJasa Konsiruksi Melalui Penyedia;Sesuai print out, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Sesuai print out, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020tentang Standar Dan PedomanPengadaan JasaKonstruksi Melalui Penyedia;Sesuai print out, Berita Acara Pemberian PenjelasanPenambahan Ruang Kelas

Menerangkan bahwa jika ada pengaduan wajib dijawab oleh KPA, dasarnyaperaturan LKPP No.9 tahun 2018 dan lampiran 3 Permen PUPR No.14 tahun2020;5.

.:19790810 200502 1 001 ;Kepala Bagian Advokasi Hukum Il, Biro HukumSekretariat Jendral Kementerian PUPR;Titi Kartik Sari, SUH, M.Konyeanoeeee een neeeeececeeeeeeeceneeeHal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YKNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan19780413 200604 2 002:;Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;Agus Pramono, S.H., M.Si.;19810227 200801 1 008:Kepala Sub Bagian Advokasi

Hukum SDA, BagianAdvokasi Hukum Il, Biro Hukum Kementerian PUPR;Duki Subagyo, S.H., M.Si.;19610812 199003 1 005;Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara BalaiBesar Wilayah Sungai Serayu Opak;Bambang Sumadyo Bowolaksono, S.H.;19640424 200604 1 001 ;Penelaah Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah SungaiSerayu Opak nnn nnn nnn nnn nnn nee ne nme nec ceeMuhammad Yusuf Gazali, S.H.;19780809 200604 1 009;Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum = danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;

;NIP 19810227 200801 1 008;Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum SDA, BagianAdvokasi Hukum Il, Biro Hukum Kementerian PUPR;5. Nama Duki Subagyo, S.H., M.Si.

.;519840926 201012 1 003:Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum Il,Biro Hukum Kementerian PUPR;Anggie Yulianty, S.H.;19890724 201503 2 005;Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum Il,Biro Hukum Kementerian PUPR;M.

., Jabatan KepalaBagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setdirjen SumberDaya Air, Kementerian PUPR;3.

Jenderal, Biro Hukum,Kementerian PUPR;ARIEF BUDI YULIANTO, S.H., M.Hum, Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;DEWI NUR ASTUTI, S.H., M.Hum., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;HARRY KAMAJAYA

Bahwa terhadap Keberatan Penggugattersebut di atas telah dijawab melalui surat Sekretaris JenderalKementerian PUPR atas nama Menteri PUPR No SA.02.03Mn/907.1tanggal 3 Mei 2019 Hal Izin Pengusahaan SDA di Mata Air SumberWendit Kabupaten Malang, yang pada intinya menyatakan bahwaproses penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai denganprosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor01/PRT/M/2016.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan

(Fotokopi);Peraturan Menteri PUPR Nomor 1/PRT/M/2016 tentang TataCara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Aijr danPenggunaan Sumber Daya Air. (Fotokopi);Peraturan Menteri PUPR Nomor 1/PRT/M/2016 tentang TataCara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air danPenggunaan Sumber Daya Air.

oleh Dirjen SDAKementerian PUPR;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang mengeluarkanobjek sengketa, Pengadilan selanjutnya akan menguraikan aspek prosedurpenerbitan objek sengketa yakni sebagai berikut:Aspek Prosedur:Menimbang, bahwa tata cara dan persyaratan izin pengusahaan SDA atauizin penggunaan SDA merupakan bagian pengaturan dari Pasal 4 PeraturanMenteri PUPR tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal15 Peraturan Menteri PUPR tersebut diketahui

Adhipati Bangun Nagara adalahtidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan danprosedur yang telah ditetapkan dalam standar dokumenpemilinan yang berdasarkan Permen PUPR Nomor 14Tahun 2020 dan Surat Edaran PUPR Nomor:22/SE/M/2020 sebagai dasar landasan hukumpengadaan barang dan jasa;Halaman 13 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBIAtas keberatan tersebut oleh Pokja Pemilihan(Peningkatan JI. Bulian Jaya Ds.

Adhipati Bangun Nagara adalahtidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan danprosedur yang telah ditetapkan dalam standar dokumenpemilinan yang berdasarkan Permen PUPR Nomor 14Tahun 2020 dan Surat Edaran PUPR Nomor:22/SE/M/2020 sebagai dasar landasan hukumpengadaan barang dan jasa.Atas keberatan tersebut oleh Pokja Pemilihan(Peningkatan JI. Bulian Jaya Ds.

Bukit Sari (DAK) (fotokopi darifotokopi);Surat dari UKPBJ Kabupaten Batang Hari kepadaPejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang (PUPR) Nomor : 14/004/UKPBJBTH/IV/PUPR/2021 tanggal 9 April 2021, perihal:Penyampaian Laporan Hasil Pemilinan Calon PenyediaBarang/Jasa (Sesuai dengan asl);Nomor:1 AprilHalaman 40 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI21.

Karya Bahari Nomor : 08/004/UKPBJBTH/III/PUPR/2021, tanggal 22 Maret 2021 (fotokopidari fotokopi);29.

Bukit Sari (DAK) telahmemberikan klarifikasi ataupun jawaban melalui SuratNomor: 11/004/UKPBJBTH/IV/PUPR/2021 tanggal1 April 2021 Perihal: Jawaban Sanggah.