Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
250 — 183
  • Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
293 — 102
  • POSITA GUGATAN TIDAK JELASBahwa sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5(lima) unsur, yaitu:e Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat aktif maupun pasif;e Perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, bertentangan dengankesusilaan/melangar undangundang;e Adanya kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai;e Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat; dane Kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas.Bahwa faktanya dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secararinci 5 (lima
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
191 — 150
  • Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrikdilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dantanaman ;8.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 121/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
273 — 279
  • mejaditanah yang dikuasai Negara, maka Negara diberikan kewenangan untuk memberikan Hak kepemilikan yang baru kepadasiapapun yang mengajukan permohonan pemberian hak atastanah dengan memenuhi syarat syarat yang telah ditentukanoleh Peraturan Perundangundangan dan Peraturan MenteriNegara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan;Bahwa dengan demikian terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melangar
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
86 — 132
  • dan tidak mengangkat telepon dari PenggugatRekonpensi/Dahulu Tergugat Konpensi tersebut.13141516BAHWA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUMBahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas maka telah jelas fakta hukumnya bahwaTergugat Rekonpensi/Dahulu Penggugat Konpensi telah melanggar hukum danberetikat tidak baik dengan tidak mengembalikan hutang sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat Rekonpensi/Dahulu PenggugatKonpensi telah melanggar hukum dan melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-03-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 142/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 12 Maret 2014 — 1. PAULUS TANNOS 2. LINA RAWUNG 3. CATHERINE TANNOS 4. PAULINE TANNOS Lawan 1. JACK BUDIMAN 2. VECKY ALEX LUMANTAUW 3. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,Tbk 4. SUANNY NOVIYANTI DJOJO,S.H. 5. PT MEGALESTARI UNGGUL 6. PT. Sandipala Arthaputra 7. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Konsorsium PNRI. 9. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 10. Gubemur Bank Indonesia 11. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
338 — 234
  • Karena melanggar aspekaspek yang disebutkan dalam Pasal 38 UU JN, misalkan di akta disebutkanmenghadap pukul 10 pagi ternyata saya bisa membuktikan, saya menghadap bukanjam 10 tetapi jam 4 sore, berarti kan ini melangar aspek formal, kalau ini bisadibuktikan maka akta tersebut terdragasi akta. Kesempurnaan Otentiknya Aktatersebut tidak ada lagi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1581 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. H. HAMONANGAN SIAHAAN VS PT INTI PALM SUMATERA, dkk
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah melangar hukum dalam perkara ini (tidak melaksanakanfungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan), karenatelah menjadikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalamperkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugatmelawan Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat untuk keuntunganTergugat I, tanpoa mempertimbangkan apakah Amar Putusan Pengadilantersebut telah didasarkan pada fakta yang benar, pada hal salah satu dasargugatan Penggugat dalam
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
689 — 1023
  • Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memangada pemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang; Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Halaman 44 dari 101.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2012 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 224/PDT.G/2012/PN.SLMN
Tanggal 12 Maret 2014 — Perdata: YAYASAN PURNA BHAKTI X 1.THERESIA SRI LESTARI 2.SRI UNDANI, SH 3.BADAN PERTANAHAN KAB SLEMAN 4.DRS BASUKI 5.RACHMAD ALI 6.hendricus mulyono 7.PRANANTO HIDAYAT 8.PT UNGGUL PERDANA MULYA 9.SUN MOTOR GROUP 10.CIPUTRA GROUP
136 — 28
  • Maka dapatlah dinilai bahwa saudara Maryano, SH, MH, CNtersebut telah melanggar ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang Undang No. 18 tahun 2003tentang Advokat, serta melangar kode etik profesi advokat.DALAM EKSEPSI1Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI menyatakanmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat gugatantertanggal 7 Desember 2012, kecuali yang telah secara tegas Tergugat I, Tergugat II,dan Tergugat VI akui kebenarannya;Bahwa Tergugat I,
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-08-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Februari 2017 — SAMAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , dkk
220 — 184
  • Sayana Integra property,dengan demikian terbitnya objek sengketa oleh Tergugat dan Tergugat Iltelah melangar hukum dan telah merugikan Penggugat yang dapat kehilanganhaknya atas tanah tersebut;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang menerbitkan obyek sengketaadalah kurang teliti atau kurang cermat dan menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undangundang No. 5tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 April 2016 — Hj. JUNAIDAH RAHIM, S.H., M.Hum.;
83 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikejar dan dipertanyakan olehPenasihat Hukum, saksi tidak mengetahui Nomor Hp seluler Pembanding,kesaksian NOPRIZAL ini sangat diragukan kebenarannya, karena tidakmengetahui kapan dan tanggalnya, serta berapa uang yang pernahdiberikan, dan yang paling diragukan kebenaran keterangannya adalah saksiNoprizal adalah keponakan kandung Saksi/Terdakwa ASMIDAR, SH(perkara terpisah), sangat diragukan kebenaran keterangannya;Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa/Pembanding telah melangar
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 333/Pid.Sus/2014/PN Ptk
Tanggal 22 Oktober 2014 — ZHANG GUOXING Als Mr ZHANG DKK
219 — 27
  • kawasan hutan;e Penataan batas kawasan hutan;e Pemetaan kawasan hutan;Penetapan kawasan hutan;e Bahwa Jika suatu karyawan yang bekerja di kawasan hutan konsekuensi hukumterhadap karyawan meliputi : Karyawan bekerja harus ada kepastian terhadap kawasan hutan;e Harus ada ijin eksplotasi dan eksplorasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahdaerah setempat ;e =Harus ada ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);e Berdasarkan UU no. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja harus mengetahuibekerja tidak boleh melangar
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 31-01-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.SKY
Tanggal 7 Februari 2013 — Rusdi Superi, dkk -lawan- Perseroan Terbatas (PT) Dapur Sawit, dkk
172 — 45
  • Majelis Hakim maka perbuatan Tergugat I yang telah menguasaiobjek sengketa tanpa hak, dan perbuatan Tergugat II yang tidak dapat menyelesaikanproses pendistribusian lahan bagi warga peserta TSM sejumlah 61 (enam puluh satu) KKdan perbuatan Tergugat III yang memberikan izin usaha perkebunan kepada Tergugat Itanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan Tergugat II kesemuanya dapat dipandang telahmelanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini hak Para Penggugat) dan perbuatantersebut pun telah pula melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Ny. SUWARNI, DKK VS DENNI HAZAIRIN THAMRIN (ahli waris almarhum M.H. Tahamrin)
250 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti Telan Melangar Pasal 178 Ayat (2) HIR Dan YurisprudensiYang Berlaku Karena Tidak Memeriksa Dan Memperimbangkan GugatanRekonvensi Pemohon Kasasi Serta Tidak Mempertimbangkan DalilTermohon Kasasi Il sampai dengan Termohon Kasasi XI Mengenai Error InPersona:83. Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa:Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.84. Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 178 ayat (2)HIR di atas, karena:Halaman 100 dari 110 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-10-2015 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 11 Maret 2016 — RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT; NANTIAR, DKK ; LAWAN; PT. BANK OCBC NISP, TBK;
160 — 54
  • Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365KUHPerdata karena melangar Pasal 6 UU No. 13 tahun2003.7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil ParaPenggugat huruf D.2 yang pada pokoknya tentangHalaman 72 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2701 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 31 Juli 2017 — H. SIODINAR, S.IP ;
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Voni Bintang Nusantara, apalagi pendapat BadanPemeriksa Keuangan yang seolah menyimpulkan bilaTerdakwa/Pembanding yang telah melangar Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Bahwa meskipun demikian mencermati bukti yang terlampir dalamberkas perkara yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umim berupa Hasil Auditternyata Badan Pemeriksa Keuangan tidak satu) pun yangmenerangkan/menyatakan ataupun menyimpulkan bahwa Terdakwa jugaikut bertanggungjawab terkait dengan adanya kelebihan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — PT BANK CENTURY Tbk (sekarang PT BANK MUTIARA Tbk) CQ PT BANK MUTIARA Tbk CABANG YOGYAKARTA, VS BUNADI WIJAYA GUNAWAN, M.Sc DKK
191 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) karena telah melangar asasasas dan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang merugikan Para Penggugat sebagai konsumen Tergugat;5.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus Perbankan
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah)
Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
551 — 484
  • Jadi di dalam asasatau prinsip syariah pun juga mengenal asas kebebasan berkonitrak jadipara pihak itu punya hak sepenuhnya untuk menyusun kontrak selamatidak melangar tadi kalau dalam konteks Hukum Positif selama tidak adaundangundang yang dilanggar.
    Jadi di dalam asas atau prinsip syariah pun juga mengenal asaskebebasan berkontrak jadi para pihak itu punya hak sepenuhnya untukmenyusun kontrak selama tidak melangar tadi kalau dalam konteks HukumPositif selama tidak ada undangundang yang dilanggar.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
457 — 296
  • Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memang adapemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang;Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Bahwa alasan pemecetan yang didengar Saksi adalah tidak bisabekerjasama;Bahwa secara tidak tertulis alasannya yakni
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
153 — 115
  • ( seratus delapan belas ributiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan GAMBAR SITUASINo. 04/1992, tanggal 22 April 1992, kepada Tergugat sampaiu denganTergugat XV dalam perkara pokok adalah bukan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad), sebab tidak melangar hak subjektifdari Penggugat dalam perkara pokok atau Tergugat Intervensi, karenaTergugat Intervensi bukan sebagai pemilik dari tanah atau dusun Titaoekoeakan tetapi Penggugat Intervensi lah sebagai pemilik dari tanah