Dalih warga sipilyang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin SoreangKab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual olehTerdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan HondaJazz, Avanza, Ertiga, Xenia, 1 (satu) jenis mobilFortuner dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesanoleh Saksi1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untukkendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidakmengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual,yang Terdakwa ingat kepada Sdr.

sebagai Pegawai Negeri Sipil dari segi cakupan bidang ataumateri wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Kepulauan Sangihe(Tergugat);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dariaspek prosedur penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut:Aspek Prosedur.Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan prosedur penerbitan objeksengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P8 dan P1=T1, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan

Bahwa dalam Surat Kepala BKN Nomor K.2630/V .3262/99 tanggal20 November 2012 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang DijatuhiHukuman Pidana tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telahdijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidakdengan hormat.

dengan ringantangan menghancurkan sejumlah barang di rumah apabila sedangmarah ; Penggugat mengungkit kembali uang hantaran Tergugat saat akanmenikahi Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yangmenurut Penggugat membuat keluarga Penggugat malu di Kepahiang ; bahwa tidak benar Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak membantumembiayai kebutuhan ekonomi rumah tangga dan selalu Penggugat yangmengatasi kebutuhan ekonomi keluargatersebut, karena Tergugat bekerjasebagai dosen Pegawai Negeri Sipilyang

Pdt.G/2017/PA.KlkMenimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddahkepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) untuk 3 bulan, majelis hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugattersebut tidaklah patut karena jika dirataratakan hanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) perbulannya yang tentunya nilai tersebut sangat jauh darikata cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat setiap bulannya lagi pulajika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang

Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.

Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

DalamNegeri Nomor: 816.313.3.3672, tanggal 17 Desember 1990dengan NIP awal No. 010234238, Golongan/Ruang Gaji : IIl/a danditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IlBahwa selanjutnya suami Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 816.321.131499, tanggal 30 Januari 1993,10.NIP.010234238, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan padaPemerintah Kabupaten Tingkat II Ende ; Bahwa terakhir suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

., sebagai mediator namun upayamediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada SMP Negeri 9 Watampone telah memperolehSurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaipersyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplinkepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Jo.

Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil;Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.26/G/2021/PTUN.JPR4.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil; Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2014 tentangLarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau PengurusPartai Politik ditegaskan bahwa : Dalam pasal 2 ayat 1 dapatmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Anggotadan/atau pengurus partai politik; Dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang menjadi Anggota dan

total berat brutto1,84 (satu koma delapan empat) gram atau berat netto 0,5295 (nol komalima dua sembilan lima) gram, 2 (dua) sachet bening kosong bekas pakai, 1(satu) unit Handphone (Hp) merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 082260829895, 1 (Satu) buah kaca pireks, 1 (Satu) buah korek api gasdan 1 (satu) dompet warna cokelat; Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980disebutkan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yangdisangka melakukan pelanggaran disiplin itu :Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980disebutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf bdilakukan secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang15161718menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Kompilasi Hukum Islam, maka untuk ituadalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Siak melaluiKetua/Anggota Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaiman yangtelah diatur dalam Pasal 3 PP 45 Tahun 1990, yaitu: Pegawai Negeri Sipilyang

;Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakimmenunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acarapersidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan para terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperolah faktafakta hukum sebagaiberikut :1Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai negeri Negeri Sipilyang

Perintah Pencairan Dana) palsuguna pencairan anggaran atas proyek pengadaan bibit jagung dan bibit padi yangsudah pernah dicairkan pada tahun anggaran 2011 di Dinas Pertanian danPeternakan Kab.Mamuju;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dimanaketerangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;e Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil BAB II Pasal 33 disebutkan : Pegawai Negeri Sipil yangberpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai yangmenduduki jabatan fungsional tertentu; e. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan struktural, khususnya Pasal 5 disebutkan :*Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :ceb. A dSt.....e.

digunakan sebagai salah satubahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karirPegawai Negeri Sipil Sesuai ketentuan tersebut yang telah diakuisendiri oleh Penggugat, sangat jelas bahwa Daftar Urut KepangkatanHalaman 16 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUNSMGbukan merupakan satusatunya aspek sebagai bahan pertimbangandalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil;Selanutnya, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun1979 disebutkan Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipilyang

Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnyaharus menjalani pidana penjara 1 (satu ) tahun dan selama itu pulaPenggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dansetelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugatkehilangan penghasilan sama sekali2.

tentangTanggapan Atas Penyampaian Keberatan, yang ditujukan Ir.Khotaman;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Siaran Pers, Kepala BiroHubungan Masyarakat BKN, tanggal 16 Juli 2018, tentangCegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/124/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/420/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/124/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/420/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaDarmiati.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/124/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/420/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaDarmiati.Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.

pemindahan jabatan lama kejabatan baru;;120 1 (satu) rangkap foto copypetikan Keputusan Walikota PagarAlam beserta lampiran nomor821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan pengangkatanhalaman 17 dari 168 Putusan Nomor: 16/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg18pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli2010;121 1 (satu) rangkap foto copyBerita Acara Sumpah beserta daftardan tanda tangan yang bersumpahpada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota PagarAlam untuk Pegawai Negeri Sipilyang

bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dantanggal lahir masingmasing dua digit;b 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkantahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulanpengangkatan pertama dua digit;c 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkanjenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

I Nyoman Arsa,SH,M.Si (direktur pengadaan PNS) tercantum195309151974011001 yang seharusnya 195812311984031001;2 Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28Juni 2010 (IX) seharusnya VI.Terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 yang efektif berlaku palinglambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilsebanyak

adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai NegeriSipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun danbulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis KelaminPegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

adalah Nomor yang diberikan kepadaPegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dantanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.