Satu Milyard rupiah ), hal ini merupakan kerugianakibat perbuatan tergugat yang telah menimbulkan Perasaan malubagi Penggugat karena kendaraan yang di ambil paksa oleh Tergugatdilakukan di depan umum, menimbulkan Stress dan Tertetakan, IsteriPenggugat mengalami Shock pada saat kejadian penarikan tersebut,banyak kerugian waktu yang terbuang percuma akibat Tergugat harusberurusan dengan Perusahaan Tergugat, di perlakukan dengan tidaksopan oleh Tergugat, harga diri Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Putri Mayanda Sari lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, danMenimbang bahwa dipersidangan seorang ahli yang berasal Petugas Pencatatan Sipilyang telah menjelaskan yang pada pokoknya memang pada tanggal 13 Oktober 2010telah dikeluarkan Akta Kelahiran an.

Sebagai contoh seorang pegawai negeri sipilyang melakukan kejahatan pidana, diputus dengan putusan Hakim pidana dan mendapatkan vonispidana, kemudian berdasarkan putusan tersebut pegawai negeri sipil tersebut diproses secaraadministrasi berupa pemecatan;e bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Tergugat adalahrasional dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 13 ayat(5) Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

No. ista20e0)r TUN.JKT.oy , ay& S&S~~ Yy > Yyy SS> >ceywyyy~~= tanggal 29 Juli 2020 yang ~memutuskan memperkuat hukuman disiplinyy o> 4S=wyyA=>Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pebawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada ARIFIN, S.Ag (Penggugat), karefia Penggugat terbuktimelakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk Kerja tanpa alasan yang7 Sa h sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bularDesember 2019 selama 118a hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan

Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolakatas eksepsi yang diajukan oleh Termohon;Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetapsebagaimana dalam eksepsinya;Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 1 menurut Majelis Hakim15merupakan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yang berarti sudahmasuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Xxxxxxx Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.4.

Pasal 1butir 9 UndangUndang No.51 Tahun 2009, denganalasan sebagai berikut(1) Keputusan Tergugat tersebutbersifat kongkrit , yaitu. telah nyata nyataada, keputusan mana telah menyatakan : (a) Memberikan kenaikan pangkatpengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam keputusan itu ;(b) Memberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebutdalam keputusan itu dan ; (c) Terhitung mulai tanggal tersebut,kepadanya diberikan pensiun pokok sebulansebesar tersebut

Bahwa mengingat Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS, makaPemohon telah juga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas peraturan pemerintah Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu daripejabat yang berwenang.Berdasarkan

tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguhsungguh berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kemballmembina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2019/PA.NtnBahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor166/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu,Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 91K/PM.III1 7/AD/X/201815.

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang Sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu, Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.13.

Permohonan PrematurBahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini danbelum pada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka Il Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

menyatakanbahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini dan belumpada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka II Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

Proyek tersebut didapat PELAWAN dari PT.BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA dimana PELAWAN yangmelaksanakan proses pembangunan proyek tersebut dan TERLAWANyang membiayai segala biaya yang dibutuhkan dalam pembangunanproyek tersebut Sampai dengan proyek selesai ;Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 perjanjian tersebut telahdisepakati pula bahwa TERLAWAN sebagai pihak yang mengaturpembukuan atas pelaksanaan pembangunan proyek M&E Work dan Sipilyang meliputi laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporanpembukuan

Dengan demikian Surat KeputusanTergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibathukum; Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah KabupatenKutai Barat; Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat aquo dan menganggapnya

, Komunikasi dan Informatika KutaiBarat (PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KutalBarat TA.2013), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor60/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr tanggal 26 April 2016, putusan mana telahberkekuatan hukum tetap ;Bahwa dengan berpedoman pada doktrin dan ketentuan hukum di atas,dinubungkan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Irman Suherlan,ST tanggal 31 Desember2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Masuk Pemda 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Daftar Tanda Terima Surat Keputusan Pegawai Negeri SipilYang Tersandung Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan/atau Pidana UmumDilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan(fotokopi Sesuai dengan aslinya); Surat Plt.

pemindahan, danHalaman 67 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 103/G/2019/PTUN.BKLpemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, danpejabat fungsional keahlian utama kepada :huruf e : bupati/walikota di kabupaten/kota ; Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

hasil Rapat Tim Penanganan Kasus dan Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SitubondoTanggal 15 Mei 2019 dan telaah Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM Kabupaten Situbondo maka ditetapkan dasarpemberhentian secara tidak hormat kepada Penggugat dikarenakanberdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b undangundang No.5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630.A/3262/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.4.

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir, lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013, sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi