Ditemukan 10209 data
55 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
121 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KALTIM NITRATE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 1002/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KALTIM NITRATE INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Kelurahan Gelora, Jakarta 10270, yang diwakili oleh AntungPandoyo, jabatan Presiden Direktur PT Kaltim NitrateIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
Nomor 1002/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82170/PP/M.XIB/13/2017 tanggal 22 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP820/WPJ.07/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Maret 2010 Nomor00005/204/10/077/12 tanggal 29 Maret 2012 atas nama PT Kaltim
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KALTIM NITRATE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CMS KALTIM UTAMA
120 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
121 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI;
122 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KALTIM NITRATE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 1004/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KALTIM NITRATE INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Kelurahan Gelora, Jakarta 10270, yang diwakili oleh AntungPandoyo, jabatan Presiden Direktur PT Kaltim NitrateIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82171/PP/M.XIB/13/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP912/WPJ.07/2014 tanggal 29 April 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011 Nomor00001/204/11/052/13 tanggal 14 Februari 2013, atas nama PT Kaltim
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KALTIM NITRATE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
119 — 57
Sukses Bara Kaltim;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/33-IUP EKS/DISTAM/XII/2011, tertanggal 09 Desember 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, seluas 1.729 Ha kepada PT. Sukses Bara Kaltim;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
SUKSES BARA KALTIM.
Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33IUPEKS/DSTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT SuksesBara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 atas nama PT Sukses Bara Kaltim telahSesuai dengan Pasal 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Juncto. Pasal 1 Butir 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara. 2.
Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33UPEKS/DSTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT SuksesBara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 atas nama PT Sukses Bara Kaltim merupakantindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dan termasuk dalam ruang lingkupKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto.
Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33IUPEKS/DSTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT SuksesBara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 atas nama PT Sukses Bara Kaltim TelahSesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku yakni:3.1. Berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Batubara Pasal 120 menyebutkan: a.
Yang bersifat konkret, Individual danFinal;Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33IUPEKS/DSTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PTSukses Bara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 ditujukan dan bersifat definitivekepada PT Sukses Bara Kaltim.4.
(IUP) Kepada PT Sukses Bara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 tidak akanberpengaruh secara Hukum terhadap PT INDO CHINA YUKHUANG,dikarenakan sampai saat waktu tersebut, Bupati Penajam Paser Utara belumpernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan wilayahpertambangan yang berada pada lokasi tersebut, sehingga segala Hak danKewajiban hanya atas nama PT Sukses Bara Kaltim bukan kepada PT INDOCHINA YUKHUANG.5.
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CMS KALTIM UTAMA
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
CMS KALTIM UTAMA
54 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
REA KALTIM PLANTATION;
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3652/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiFahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPenelaah Keberatan Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT REA KALTIM
Putusan Nomor 260/B/PK/Pjk/2021tanggal 28 Oktober 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2010 Nomor 00071/207/10/725/15, tanggal 25Agustus 2015, atas nama PT Rea Kaltim Plantation, NPWP 01.083.701.1725.000, beralamat di Jalan Hasan Basri Nomor 21, Temindung Permai,Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan perhitungansebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp55.712.462.838 Penyerahan
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
34 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
32 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
132 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KALTIM NITRATE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 1003/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KALTIM NITRATE INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Kelurahan Gelora, Jakarta 10270, yang diwakili oleh AntungPandoyo, jabatan Presiden Direktur PT Kaltim NitrateIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
Putusan Nomor 1003/B/PK/Pjk/2020Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP807/WPJ.07/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 Nomor00003/204/10/077/12 tanggal 29 Maret 2012 atas nama PT Kaltim NitrateIndonesia, NPWP 02.026.497.4052.000 (dahulu 02.026.497.4077.000),beralamat di Gedung Sentral Senayan Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Kelurahan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KALTIM NITRATE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
140 — 135
KALTIM JAYA MINERALmelawan- BUPATI PENAJAM PASER UTARA (T I)- PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II Intervensi)
KALTIM JAYA MINERAL.Alamat : JI. Tata Praja I, Blok 11 RT 75 No.28,Balikpapan.Nama Komisaris : Abdul Rahman.Pemegang Saham PerusahaanNama : Abdul Rahman.Pekerjaan : Komisaris PT. Kaltim Jaya Mineral.Alamat : JI. Jati Padang Raya 58, Jakarta.Kewarganegaraan : Indonesia.Nama : H.I. Aswin Harahap.Pekerjaan : DIRUT PT Kaltim Jaya Mineral.Alamat : JI.
Kaltim Jaya Mineral,yang telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia melalui Suratnya No.
Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 26 Juli 2011;> PS.f(ii) Foto copy dari foto copy Bukti Penerimaan Negara, PenerimaanBukan Pajak dari PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 27 Juli 2011;> P5.g(i) Foto copy dari foto copy Surat Setoran Bukan Pajak, Nama WajibPajak PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 26 juli 2011;> P5S.g(ii) Foto copy dari foto copy Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan> P6.a> P6.b> P6.c> P6.d> P6.e> P6.fBukan Pajak dari PT.
Kaltim Jaya Mineral No : 017/HPKJM/VII/2011 Hal : Verifikasi WUP Batubara PT. Kaltim JayaMineral yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara,tertanggal 12 Juli 2011;Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Kaltim Jaya Mineral No : 017/HPKJM/VII/2011 Hal : Verifikasi WUP Batubara PT.
Kaltim Jaya Mineral (vide bukti P3.a), dan Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasimenjadi IUP Operasi Produksi PT.
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
112 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CMS KALTIM UTAMA
138 — 175
KALTIM JAYA MINERAL;melawan- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;- PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
KALTIM JAYA MINERAL s; Alamat : Jl. Tata Praja I, Blok 11 RT 75 No. 28Balikpapan ; Nama Komisaris : Abdul Rahman ; Pemegang Saham Perusahaan ; I. Nama : Abdul Rahman ;Pekerjaan : Komisaris PT Kaltim Jaya Mineral ; Alamat : Ji. Jati Padang Raya 58 Jakarta ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Il. Nama : H.I. Aswin Harahap ; Pekerjaan : DIRUT PT Kaltim Jaya Mineral ; Alamat : Jl.
Kaltim Jaya Mineral ternyata telah melanggar UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 TENTANG Minear!
Kaltim Jaya Mineral, dll ; Foto copy Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT.
Kaltim Jaya Mineral (Penggugat), yangtelah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kaltim Jaya Mineral,Nomor : 37, tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Etief Moesa Sutjipto, S.H.
Kaltim Jaya Mineral (Videbukti P11), pada huruf B. KEWAJIBAN, yang ditegaskan bahwa : 16.