PTPN II, DKK VS SUYARTONO, DKK

Fakta hukumpemberian Hak Guna Usaha atas areal tanah seluas + 59.000 Ha(lima puluh sembilan ribu hektar) tersebut diperkuat dengan SuratKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Utara Nomor : 570528 tanggal 21 April 2009 yangditujukan kepada Direksi PTPNII dimana pada butir 10 menyatakan :Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor24/HGU/65 Tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli(PTPN II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha.4.2.

Bahwa awalnya tanah tersebut ditanami perkebunan tebudan sawit, yang dikelola oleh PTPN IX namun sejakkapan mulainya saksi tidak tahu.(vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PNLBP tanggal 30 Januari2017 halaman 97).Saksi Suranta Tarigan, dibawah sumpah menerangkan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa tanah garapan yang dikerjakan oleh Penggugatdulunya adalah tanah bekas Hak Guna Usaha PTPN II.

Nomor.593/1795 tanggal 18 Mei 2004 adalah hanya merupakan jawaban atassurat Direksi SDM/Umum PTPN II bahwa pihak Pemerintah KabupatenDeli Serdang belum dapat melakukan pengamanan oleh karena arealyang diperpanjang HGU nya dan yang dikeluarkan dari HGU belumjelas dilapangan.

yangditujukan kepada Pembanding (i.c PTPN Il) antara lainadalah tentang Bupati Kab.

tanah seluas + 1.360,6900Ha yang terdiri dari kebun Batu Bedimbar, Bandar Klippa 3,Bekala, Batang kuis/ Sena dan Limau Manis masihmenunggu keputusan tersendiri, karena selama ini belumditerbitkan sertipikat haknya (huruf h diktum menimbang SKNo. 42/HGU/BPN/ 2002) ; Bahwa pernyataan Bupati Deli Serdang tersebutmembuktikan bahwa tanah Batangkuis/ Sena termasuk tanahperkara seluas + 87,7252 Ha bukan merupakan tanah ekshalaman 113 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDNHGU Terbanding (i.c PTPN

PTPN IV

PTPN II XTUAN HENDRA PRAWINOTO

: 405/PDT/2011/P'TMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara : PL.PERKEBUNAN NUSANTARA IT (PERSERO), berkedudukan di JIn.TanjungMorawaMedan, dalam hal ini diwakili oleh DirekturSDM/Umum PT.Perkebunan Nusantara II (Persero)Ir.H.Tambah KaroKaro,MM, telah memberi kuasakepada Posman Nababan,SH, Advokat,KonsultanHukum dan penasehat hukum PTPN

-P:PT.PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN IV ) -T:.RAMLI KOLI

KAMALUDIN; ADMINISTRATUR PTPN XI (PERSERO) PG. DJATIROTO

., ;para Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan BasukiRachmat No. 119121 Surabaya ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:Administratur PTPN XI (Persero) PG.

Randuagung Kabupaten Lumajang maupun mengikuti Pilkadeslagi tidak terpilih, kemudian pada tanggal 06 Juni 2007 Penggugatmengajukan surat permohonan untuk bekerja lagi pada PerusahaanTergugat dan telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana tersebut SuratNo.: ABPERSE/ 07.323 tanggal 1 Agustus 2007 yaitu Bahwa namasaudara tidak terdapat dalam daftar nominasi karyawan PTPN XI(Persero) Pabrik Gula Djatiroto dan bahwa berdasarkan PeraturanPerusahaan (PP) Karyawan tetap dan Musiman PT PerkebunanNusantara (Persero

No. 496 K/Pdt.Sus/2010dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPN XI Tahun 2002. Bukti P 9;8. Bahwa, Penggugat sebagai anggota PUK SPPPFSPSI PG. DJatiroto danKetua PUK SPPPFSPSI PG. Djatiroto telah mengajukan permasalahanPenggugat kepada Ketua LKS Bipartit Pabrik Gula Djatiroto,sebagaimana tersebut Surat No. 08/ORG/13.19/PUKSPPP/IX/2007tanggal 05 September 2007. Bukti P10 ;9.

Agar pengusaha (Administratur PTPN XI (Persero) PG. Dijatirotomembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantianhak dengan perincian sebagai berikut :1) Uang pesangon (9 x 2) X Rp 737.454, = Rp13.274.172,2) Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp 737.454, = Rp4.424.724, = Rp 17.698.809,3) Uang penggantian hak sebesar15 % x Rp 17.682.534, = Rp2.353.730,Jumlah yang harus dibayarkan sebesar = Rp 20.353.730,b. Agar sdr. Administratur PTPN XI PG.

Hak Cuti diluartanggungan baru ditetapkan dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) PTPN XI Tahun 2002 ;b. Pemohon Kasasi sebagai anggota PUK SPPPFSPSI PG.Djatiroto dan Ketua PUK SPPPFSPSI PG. Djatiroto telahmengajukan permasalahannya kepada Ketua LKS BipartitPabrik Gula Djatiroto, sebagaimana tersebut Surat No.Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 496 K/Pdt.Sus/201008/0ORG/13.19/PUKSPPP/PG/IX/ 2007 tanggal 05September 2007 ;Atas surat Ketua PUK SPPPFSPSI PG.

AHMAD HARIYANTO Bin MARSIDI oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4) Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Tahanan Rumah Tahanan Negara; 5) Menetapkan barang bukti berupa : - 53 (lima puluh tiga) tandah buah kelapa sawitDikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN XIII Semuntai- 1 (satu) unit truck Mitsubishi dengan

Bahwa benar terdakwa bersama dengan tedakwa IT AHMAD HARIYANTO dalammengambil buah sawit di ditempat penumpukan hasil (TPH) dilokasi kebun kelapasawit PTPN XIII Semuntai Afdeling VIII Sandeley tidak meminta ijin dari pemilikbuah sawit tersebutTerdakwa II. Bahwa benar terdakwa bersama dengan tedakwa I.

AGUS SUNARKO untuk mengambilbuah kelapa sawit di Tempat Penumpukan Hasil (TPH) dipinggir jalan dilokasikebun kelapa sawit milik PTPN XIII Semuntai Afdeling VIII Sandeley kemudianterdakwa bersama dengan terdakwa I.

XIII afdeling VIII.Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN XIII Semuntai Afdeling VIII DesaSandeley Kec.

Paser terdakwa I AGUS SUNARKO Bin MISLAN dan terdakwa IIAHMAD HARIYANTO Bin MARSIDI telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak53 (lima puluh tiga) tandan milik PTPN XII Semuntai dengan cara mengangat buahkepala sawit dengan tangan untuk dimasukan kedalam mobi truck warna kuning KT8808 BL tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PTPN XIII Semuntai;Hal. 13 dari 20 HalPutusan Nomor:02/PID.B/2016/PN.T gtMenimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua inipun telahterpenuhi;Ad.3.Unsur Yang seluruhnya

XIISemuntai tanpa seijin dan tanpa sengetahuan pihak PTPN XIII Semuntai sebagaipemilik sah barang tersebut, maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barangtersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata;Menimbang, bahwa terdakwa sadar dan mengetahui 53 (lima puluh tiga) tandanbuah kelapa sawit milik PTPN XIII Semuntaiyang ditaksir senilai Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah)sehingga terdakwa tidak berhak atas barangbarang

PTPN II yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PTPN II, 2. DIREKTUR PERENCANAAN PTPN II, 3. MANAJER KEBUN MELATI PTPN II dan Pemohon Kasasi II GURDIP SINGH tersebut;

PTPN II, dalam hal ini wakili oleh Direktur Utama PTPN II , DKK VS 1. KIRPAL SINGH, DK

PTPN Il, dalam hal ini wakili oleh Direktur Utama PTPNIl berkedudukan di Jalan MedanTanjung Morawa, Km.16,5Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;. DIREKTUR PERENCANAAN PTPN Il, berkedudukan diJalan MedanTanjung Morawa, Km.16,5 Tanjung Morawa,Kabupaten Deli Serdang;.

, Il yang berdampingan dengan Kebun Melati PTPN II seluas1 (satu) Ha yang segera akan dibangun kandang pembiakan;d.

II milik Kebun Melati PTPN II;c.

Bahwa PTPN II (Pemohon Kasasi !)

PTPN Ilyang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PTPN Il, 2. DIREKTURPERENCANAAN PTPN Il, 3. MANAJER KEBUN MELATI PTPN II danPemohon Kasasi II GURDIP SINGH tersebut;2.

IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk

Pada tahun 1993, PTPN masuk melaluiPT.

DiKantor PTPN akhir 2006 (tidak ada kesepakatan);2. Di Kantor Bupati (tidak ada kesepakatan);3.

di pembibitan dipekerjakan sebagai tenagakerja harian bukan, tetapi bukan pegawai PTPN;Bahwa warga dapat upah dari bekerja dipembibitan PTPN;Bahwa lahan karetan milik PTPN yang dikuasai sejak zaman belanda;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat menyurat perihal tukar menukar lokasiKaretan dengan lokasi di Malili.Saksi Muhrim Bin Muin menerangkan :Bahwa saksi mulai bekerja sebagai karyawan di PTPN 14 sejak tahun 1996sampai dengan tahun 2017;Bahwa sebelum tahun 1996, saksi kerja kayu atau pengambil

tidak masuk di lokasi transmigrasi;Halaman 270 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIlBahwa lokasi transmigrasi agak di bawah, sedangkan lokasi PTPN di ataskurang lebih 1 (satu) kilometer;Bahwa sejak tahun 1995 PTPN operasi dilokasi dengan kegiatan berupapembibitan dan untuk itu diperlukan pembukan lahan;Bahwa yang buka lahan untuk pembibitan adalah PTPN sendinri;Bahwa wakitu PTPN buka lahan untuk pembibitan, saksi tidak tahu lahan yangdibuka;Bahwa saksi tidak tahu tentang protes

PTPN, sekarangsudah dikembalikan kepada warga;Bahwa awalnya sawit ditanam oleh PTPN dan bibit pun dari PTPN;Bahwa warga serahkan tanahnya kepada PTPN untuk dikelola dan tanahdiserahkan kembali setelah sawit berbuah;Bahwa tahun 1994/1995 masuk lokasi cari penghidupan;Bahwa saksi dari Padang Sappa yang lokasinya berada disekitar lokasi kebunPTPN;Bahwa saksi tidak mengerti tentang plasma;Bahwa informasi tanah sudah dikembalikan saya dengar dari warga yangsudah dikembalikan tanahnya;Bahwa tanah yang

HARIA BINTARA, DKK VS PTPN II, DKK

Bahwa Para Penggugat mencaritau mengapa Tergugat II merusaktanaman dan rumah serta menguasai tanah milik Para Penggugattersebut, setelah di selidiki rupanya antara Tergugat Il dan Tergugat melakukan kerjasama operasi (KSO) dalam mengelola kebun kelapa sawitdan pengelolaan kebun tersebut sebahagian terletak diatas tanah milikPara Penggugat, tetapi anehnya katanya diatas tanah milik ParaPenggugat tersebut telah terbit hak dan berstatus HGU PTPN Il No. 01tahun 1991 dan sepengetahuan Penggugat belum

Abdul Ngadi danMukiran mengatasnamakan Kelompok Rakyat Penggarap Tanah Sengketaterhadap lahan yang sama terhadap Tergugat (PTPN II Tanjung Morawa)dan telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) sesuai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 82/1971 Perd.PNBDJ tanggal 31 Desember 1971 jo.

KAMALUDIN; ADMINISTRATUR PTPN XI (PERSERO) PG. DJATIROTO

Alm ATIMAH DIWAKILI OLEH AHLI WARISNYA SUWARNI, DKK LAWANPTPN II d/n PERSEROAN TERBATAS PTPN XI DKK

Murni Pasar V Timur, Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan: Diman> Lakilaki: 69 Tahun: Pensiunan Karyawan PTPN Il d/n PTPN IX: G. Murni Psr.

Il d/n PTPN IX: G.

V Timur, Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan: Pujadi: Lakilaki: 48 Tahun: Karyawan PTPN Il d/h PTPN IX: G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan: Mislan: Lakilaki: 57 Tahun: Pensiunan Karyawan PTPN Il d/n PTPN IX: G. Merak Psr. V Timur, Medan Estate, Kec. PercutSei Tuan: Tumingan: Lakilaki: 61 Tahun: Pensiunan Karyawan PTPN Il d/n PTPN IX: G. Merak Psr.

V Timur, Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan: Almh Umi diwakili oleh ahli warisnya Njiwik: Lakilaki: 52 Tahun: Karyawan PTPN Il d/h PTPN IX: Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan: Sujono: Lakilaki: 73 Tahun: Pensiunan Karyawan PTPN Il d/n PTPN IX: G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan: Nikman Nasution: Lakilaki: 53 Tahun: Karyawan PTPN Il d/h PTPN IX: G. Murai Psr.

PTPN Il d/h. PT.

SUMALIE, Bscmelawan DIREKTUR UTAMA PTPN XI ( Persero )

PUTUSANNomor 782/Pdt.G/2015/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:Nama : SUMALIE, Bsc;Jenis Kelamin : Lakilaki;Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN XI (Persero);Tempat Tinggal : Sidoreno RT.001 RW. 002 Desa Wonorejo Kec.

KencogKabupaten Jember;Selanjutnya disebut Sebagal ............ 0. cece ceeesteeeeeeeeeeeeeeeeesesseeeeeeee PENGGUGAT;;lawan:Nama : DIREKTUR UTAMA PTPN XI( Persero );Tempat Tinggal : Jalan Merak No. 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :M. ANSHOROEL. CH, SH. MH, RIZANIAKHARISMASARI, SH. MH, SAIFUL ARIF, SH dan AZIMAM ALHAQ, SH paraAdvokat pada Kantor ZAIDUN & Partners berkedudukan hukum di JI.

A BINO Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluargadengan Penggugat;Bahwa saksi dulu teman kerja satu kontor dengan Penggugat di PTPN XI(Persero);Bahwa saksi bekerja di PTPN XI (Persero) sejak tahun 1962 dan pensiunpada tahun 1990;Bahwa saksi pensiun dulu baru kemudian Penggugat;Bahwa saksi pernah diajak makanmakan sama Penggugat karenaPenggugat mendapat uang pesangon sebesar Rp.60.000.000, (enampuluh juta rupiah) yang ditranfer di bank Danamon;Bahwa pada waktu saksi pensiun

XI , sebagimana PTPN merupakan Badan Usaha MilikNegara, sehingga PTPN bukanlah milik pengusaha, dengan demikianhubungan direksi dengan pekerja bukan merupakan hubungan antarapengusaha dan buruh, sehingga ketentuan yang diatur dalam PP No 8 tahun1981 tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, karenanya eksepsi Tergugatdalam hal ini tidak beralasan;Tentang Eksepsi Kedua Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua ini Tergugat mendalilkanbahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikanperbuatan

XI yangakan menjalani masa pensiun dan berdasarkan bukti P1 yang sama denganbukti T1 berupa Keputusan Direksi PTPN XI No.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PERKEBUNAN PTPN V tersebut;

DIREKSI PERKEBUNAN PTPN V VS 1. SAMSURI, DKK

PUTUSANNomor 240 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihnan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DIREKSI PERKEBUNAN PTPN V, berkedudukan di JalanRambutan, Nomor 43, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakilioleh Jatmiko K Santosa selaku Direktur, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr.

Perumahan dan Pengobatan Rp.11.280.000, x 15%=Rp.1.692.000,e =Total = Rp.12.972.000,0000 (dua belas juta sembilanratus tujun puluh dua ribu rupiah);e Menghukum Tergugat untuk membayarkan Upah ParaPenggugat yang belum dibayarkan sebelum dikeluarkannyanamanama Para Penggugat dari database di PTPN V SeiRokan pada bulan Agustus 2019 s/d tanggal 02 Desember2019 sebesar masing adalah 4 x Rp.2.820.000,/bulan =Rp.11.280.000, untuk masingmasing Para Penggugatsebanyak 62 orang Penggugat dengan perhitungan

bulan secara berturutturut ataulebin sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti: Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan Penilaian HasilPembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: DIREKS PERKEBUNAN PTPN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSIPERKEBUNAN PTPN V tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H. M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

SAPAR, DKKVSDIREKTUR UTAMA PTPN IV (Persero)

Begitulah awal tahun 1977 terjadi lagi gugatan dari PTPN IV (Persero) diPengadilan Negeri Simalungun dan para Pemohon Kasasi Sapar dkksebagai Tergugat dalam perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN.Sim danyang digugat seluas 105.27 Ha padahal lokasi tanah yang didudukiSapar dkk hanya 10,5 Ha (sepuluh koma lima hektar) saja dan dasargugatannya SK HGU Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 luas2.970 Ha atas nama PTPN IV (Persero).

Apabila hakim banding tersebut ada terbuktibermain mata dengan PTPN IV (Persero) semoga terkutuklah dari Allahmaka kuasa karena perbuatannya akan menghancurkan hidup ratusanjiwa yang duduk di tanah 10,5 Ha tersebut apalagi PelawanPelawanSudarman dkk 15 KK yang memiliki tanah 79 Ha tidak ikut perkaraTahun 1997 tetapi tanahnya di Sita Eksekusi tanggal 10 Maret 2009pada hal batasbatas perkara di menangkan PTPN IV (Persero) Nomor09/Pdt/G/1997/PN.Sim sangat berbeda dengan batas tanah 79 Ha tetapiMajelis

Hakim Agung RI yang kami muliakan:30311.Mohon maaf kalimatkalimat kami di atas dan itulah yang sebenarnya,untuk itu mohonlah menyelamatkan kami, hidup kami, anak kami supayakami tidak diusir PTPN IV (Persero).

IV(Persero);Sejak tahun 1950 sudah berdiri masjid dan rumah penduduk di atastanah 79 Ha tetapi PTPN IV (Persero) tidak pernah keberatan;Sejak tahun 1995, para Pemohon Kasasi sudah menanam tanamankelapa sawit kurang lebin 60 Ha dan sudah panen sejak 2001 hinggasaat ini tidak pernah ada gugatan PTPN IV (Persero);Tanah wakaf (kuburan/warga sudah ada di areal 79 Ha sejak tahun 1960hingga saat ini tidak pernah keberatan dari PTPN IV (Persero);39e Pembangunanpembangunan jalan di areal tanah 79 Ha dilakukan

ParaPemohon tidak pernah ada keberatan dari PTPN IV (Persero), apabilaPTPN IV (Persero) merasa mempunyai hak atas tanah yang didudukipara Pemohon Kasasi, pastilah dilarang sejak penanaman kelapa sawittahun 1995 oleh masyarakat;e Pembangunan jembatan di Sungai Gila adalah swadaya para PemohonKasasi tidak ada dibantu PTPN IV (Persero), tetapi halhal fakta inidiabaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim TingkatBanding;Yth.

PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PTPN VII)

Tengku Azan Khan; Direksi PTPN. II (Persero) dkk

bahwa bukti SK No. 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Simalungun adalah SAH menurut hukum;------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan dengan hukum tanah para Penggugat luas 79 Ha tidak ada hubungan hukum terhadap Putusan perkara Perdata No. 09/Pdt/G/1997/PN-SIM jo No. 401/Pdt/1998/PT-MDN jo No. 24 K/Pdt/2000 tersebut;-------------------- Menghukum Tergugat I/PTPN

SUDARMAN DKKLAWANDIREKTUR UTAMA PTPN-IV (PERSERO), Dkk

DIREKTUR PTPN II TANJUNG MORAWA vs TUAN HENDRA PRAWINOTO

PUTUSANNomor 219 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR PTPN II TANJUNG MORAWA, diwakili oleh DirekturSDM/ Umum PT.

(enam ribu tiga ratus delapan puluh empatmeter persegi) yang terletak di Desa Sena, Kebun Batang Kwis PTPN II(persero) sekarang disebut Kebun Bandar Klippa PTPN Il (persero),Kecamatan Batang Kwis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi SumateraUtara, yang merupakan bahagian dan tanah seluas 100.000 m?

Surat Penggugat dr/Tergugat III dk tertanggal 14 September 2006Nomor II.0/X/252/1X/2006 perihal pendaftaran/ Penerbitan SertipikatHGU PTPN Il yang tertunda yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang;b. Surat Penggugat dr/Tergugat III dk tertanggal 21 Pebruari 2007Nomor II.0/X/57/II/2007 perihal pendaftaran/ Penerbitan SertipikatHGU PTPN Il yang tertunda yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang;c.

Surat Penggugat dr/ Tergugat III dk tertanggal 14 September 2006Nomor IlI.0/X/252/IX/2006 perihal pendaftaran Penerbitan SertipikatHGU PTPN II yang tertunda yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang;b. Surat Penggugat dr/ Tergugat Ill dk tertanggal 21 Pebruari 2007Nomor II.0/X/57/11/2007 perihal pendaftaran / Penerbitan SertipikatHGU PTPN Il yang tertunda yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang;c.

(enam ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), yangterletak di Desa Sena Kebun Batang Kwis PTPN II (Persero) sekarangdisebut Kebun Bandar Klippa PTPN Il (Persero), Kecamatan BatangHal. 16 dari 37 hal.

SUYADI, dkk vs PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XII)

Nomor 2357 K/Pdt/2015Dukuh Nomor 3840 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Oktober 2012;Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;lawanPT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XII), diwakili olehBambang Widjanarko, M.si.,Ak., selaku Direktur, berkedudukan diJalan Rajawali Nomor 44 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr.Sunarno Edy Wibisono, S.H.

Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang berkedudukan di JalanRajawali Nomor 44 Surabaya dan bukannya ditujukan kepada PT.Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang berkedudukan di JalanRajawali Nomor 44 Surabaya.

Di karenakan PTPN XII berdiri berdasarkanAkte Pendirian PT (Persero) dan hal ini diatur dalam Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya diaturdalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) berbunyi Direksi adalah organperseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar Pengadilan, Jo Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi Direksimewakili perseroan

Perkebunan NusantaraXII (PTPN XIl/Persero) merupakan Perseroan Terbatas yang dipimpinoleh seorang Direksi PTPN XII SDM & Umum yang mana PTPN XIldibawah naungan Menteri BUMN, disamping itu Menteri BUMNHal. 22 dari 30 hal. Put.

PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XII)

PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XID), berkedudukan diJalan Rajawali No. 44 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSumarno Edy Wibawa, SH., M.Hum dan kawan, para Advokat padaKantor;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;danKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI,berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Kediri;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Kasasi dahulu para Pembanding

No. 2498 K/Pdt/201228/ kedudukan untuk mengajukan gugatannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132Huruf a Ayat (1) HIR jo Pasal 157 Ayat (1) RBG, maka sudah seharusnya gugatan paraPenggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);B GUGATAN ERROR IN SUBYEKTIO :Bahwa, para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Direksi PT.Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang berkedudukan di Jl. Rajawali No. 44Surabaya dan bukannya ditujukan kepada PT.

Perkebunan Nusantara XII (PTPN XI)yang berkedudukan di Jalan Rajawali No. 44 Surabaya.

Perkebunan Nusantara XII (PTPNXII/Persero) merupakan Perseroan Terbatas yang dipimpin oleh Seorang DireksiPTPN XII SDM & Umum yang mana PTPN XII dibawah naungan Menteri BUMN,disamping itu Menteri BUMN dibawah Kementerian Dalam Negeri serta dibawahKementerian Keuangan sehingga Menteri BUMN, Menteri Dalam Negeri maupunMenteri Keuangan haruslah diikut sertakan sebagai Tergugat;Dan Badan Pertanahan Nasional Pusat berkedudukan di Jakarta serta KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanah milik disini menurut ketentuanPasal 16 UUPA No. 5 tahun 1960 adalah tanah yang sudah dilekati suatu hak.Seharusnya Penggugat dengan menyebutnya berbatasan dengan tanah garapanbeeeeaees oleh karena statusnya masih belum ada haknya melainkan masih berstatustanah Negara atau sekarang masih menjadi HGU PTPN XII. Maka dari itu gugatanPenggugat tidak jelas atau kabur;Hal. 29 dari 36 hal. Put.