Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-03-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1432/Pdt.G/2015/PA.Sby
Tanggal 7 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 2
  • telahmengajukan eksepsi tentang Pemohon yang belum mendapat ijin untukmelakukan perceraian dari atasan Pemohon, dan hanya dengan pernyataan.bahwa Pemohon tetap agar permohonannya tetap diteruskan tanoa menungguijin dari atasan Pemohon, dan Pemohon siap menanggung resiko yang akanterjadi yang terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo PP.Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Termohon beranggapan bahwa PermohonanPemohon adalah premature;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 25
  • segala sesuatu yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari isi putusan ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.Dalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-06-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN DEMAK Nomor 90/Pid.B/2013/PN.Dmk
Tanggal 8 Oktober 2013 — ALI SUMAJI BIN ALM. TOYIB
129 — 10
  • baik sebagai alasan pembenar maupun sebagaialasan pemaaf, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai denganapa yang dilakukannya ; waonnnnnnn= == Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang adapada diri Terdakwa, yaitu ; Hal yang memberatkan ; Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pts
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 79
  • Mengenai ini akan MajelisHakim tuangkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintahtersebut di atas dinyatakan pula bahwa Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga apabila suatusaat Tergugat menikah lagi maka Penggugat tidak wajib meneruskanmenyerahkan sepertiga dari gajinya kepada Tergugat.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 24 Oktober 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
32 — 13
  • Disamping itu Tergugat sebagaiAparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Surat Izin Perceraiandari pejabat yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) yang berbun yi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangandari pejabat,Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 01-02-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 27 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 15
  • Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon serta Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.Menimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Pemohon telah memperoleh
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 Februari 2017 — H. MAHYUDDIN,S.T.,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
137 — 94
  • Ada punObjek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karenaHalaman 36 dari 94 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.BNAmenurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkanKeputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaranyang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semuakepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipilyang terkena impas dalamTugas, Pokok dan Fungsi Dinas Bina Margadan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah;V.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 27/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
64 — 36
  • 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan bahwa:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi;Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
65 — 40
  • Hal ini dapat kita linat dalam Putusan Hakim yangmengadili seorang Politisi yang mana Hakim menjatuhkan HukumanTambahan berupa Pencabutan Hak Politiknya (Putusan MahkamahAgung dalam Kasus Politisi Anas Urbaningrum No 1261 K/Pid.Sus/2015).Demikian lah seharusnya kejahatan dalam jabatan yang dilakukanseorang Pegawai Negeri Sipil apabila dalam pertimbangan perbuatannyaHakim perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan maka Hakim akan mencantumkannya dalamHukuman Tambahan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 126/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MADE SUARBAWA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
222 — 124
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/108/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/347/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MadeSuarbawa, A.Ma.3.
    Hal 69 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang menolak Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa saksi menyatakan yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu(Obyek Sengketa) dari pihak BKD adalah saksi (Sirajuddin) bukan KepalaBKD Dompu;Bahwa saksi menyatakan Kepala BKD Dompu bernama Drs. H.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
59 — 46
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/063/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/246/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ruslan.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/063/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/246/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ruslan.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 40/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
YASIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 27
  • Putusan No. 40/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/026/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/123/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yasin;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/026/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/123/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yasin; 3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — DR. YUSUF TAWULO, S.H.,S.E.,M.M ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
85 — 48
  • BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari padatanggal 6 Maret 2015; dengan pertimbangan mengacu kepadaketentuan Peraturan Pemerintah Nomori2 Tahun 2002 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyaitu:Angka 5 (lima) Pasal 9Kenaikan Pangkat Pilinhan Huruf F, Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar ataujazah; Huruf H, Telah selesai Mengikuti dan Lulus TugasBelajar;Angka 8 (delapan) Pasal 18 ayat (1) huruf G Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1312/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
FERA FERI
42 — 5
  • Medan Maimun Kota Medan, persisnya dipersimpanganjalan umum tersebut, oleh 5 (lima) orang lakilaki yang berpakaian sipilyang Saksi ketahui merupakan Polisi dimana Saksi ditangkap bersamadengan abang ipar Saksi yang bernama Terdakwa FERA FERI, dimanaabang ipar Saksi tersebut membawa kotak kardus yang menurutpengakuan Terdakwa merupakan paket berisikan sepatu dan baju;Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu tanggal 26Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menemui Terdakwa untukHal 15
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2561/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
ANDRE PRAHASTA Als. ANDRE
24 — 3
  • Deli Serdang;Bahwa yang menangkap saksi adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya saksi dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa Saat saksi ditangkap saksi sedang mengendarai sepeda motorbersama dengan adik ipar saksi yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa Adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebutadalah berupa 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 100 (
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2015 — BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
68 — 43
  • :M.HH.KP.0603154 , tanggal 09 Juni 2014.Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diaturdidalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010, TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILyang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-07-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 291/Pdt.G/2013/PN.Bks.
Tanggal 22 April 2014 — 1. Drs.FUAD MUHAMMAD, 2. TITA AZWITA sebagai Para Penggugat Melawan 1. RATIH OKTAVIANI, sebagai Tergugat 2. PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk, sebagai Turut Tergugat
69 — 15
  • Bahwa pada tahun 2008 karena Tergugat kekuranganmodal untuk pekerjaan proyek maka Tergugat denganmodal surat Perintah Kerja berusaha mendekati ParaPenggugat merupakan pensiunana Pegawai Negeri Sipilyang mana dalam kehidupan sehariharinyamengandalkan uang pensinan yang pasti tidak punyauang sehingga tidak dapat meminjami modal Tergugatentah dari mana asalnya Tergugat yang merupakanmasih keponakan Para Penggugat sebelum sebagai anakmenantu dari Para Penggugat berupaya meminjamserifikat tanah berupa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2007
Tanggal 3 Maret 2009 — MUKHOTIB MD, S.Ag, dkk vs BUPATI BANTUL
160 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang telah dirugikan hakhaknya akibat diberlakukannya obyekpermohonan.Bahwa Pemohon sebagai warga Bantul merasa dirugikan secara ekonomi dikarenakanPemohon tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga dankerabatnya dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Termohondikarenakan Pemohon adalah satusatunya tulang punggung keluarga dan ataspenangkapan itu keluarga dari Pemohon terancam kelaparan ;Bahwa Pemohon sampai dengan 25 adalah Lembaga/Institusi masyarakat sipilyang
Pengadilan PA TEBING TINGGI Perdata Agama
Register : 12-07-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Ttd
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
  • Pasal 143 ayat (1) KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan Majelis Hakim telah memberikankesempatan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasandimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebutHalaman 22 dari 38 hal.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA MEDAN Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Mdn
Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
26 — 2
  • Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271201210050013 Atas Nama Jumadiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012 ternyata fotokopi tersebuttelah diberi meterai secukupnya, dan Ketua Mejelis telah mencocokkanHalaman 23 dari 39 halamanPutusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Mdndengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan asilinya, lalu alatbukti tersebut ditanda tangani dan diberi tanda dengan T.2 ;3.