Regional manager selaku atas11Penggugat juga telah menjelaskan tata cara dan tekhnis untuk prosesmutasi Penggugat namun tidak terbatas antara lain transportasi, akomodasi,dan lainlain yang menyangkut tentang proses mutasi tersbut yang mana halini diabaikan Penggugat dengan tindakantindakan yang jelasjelas sangatmerugikan kegiatan usaha Perusahaan tergugat ;.Bahwa faktanya tanggal 2 April 2015 Penggugat memberikan keterangansecara tertulis mengebnai penolakan mutasi tersebut kepada tergugat danselanutnya

lanjut usia bila benar telahmenerima tendangan dari 2 kaki terdakwa pada bagian dada tentu akan mengalami keadaanfatal lebih dari sekedar tulang patah pada bagian punggung ;Secara ............e Secara psikologis massa, perhatian massa akan berakibat kepada halhal yang lebih sensitifyakni berupa adanya orang lanjut usia yang mendapat perlakuan yang berlebihan yangdapat menyinggung etika pergaulan yang baik di masyarakat yang apabila dilanggar dapatmenyulut emosi massa yang lebih besar ;e Secara tekhnis

Bukti T13: Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor130/KPTS/M/2006, Tanggal 31 Januari 2006, Tentang PenetapanKembali Status Rumah Negara Golongan I (Satu) / Rumah Jabatan DiLingkungan Departemen Pekerjaan Umum (fotokopi dari fotokopi);Bukti T14: Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian PekerjaanUmum (fotokopi sesuai dengan asli) ;15 Bukti T15: Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008, Tentang Pedoman Tekhnis

Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telahdiperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan KabupatenPasaman Barat Nomor 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, danBerita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan KabupatenPasaman Barat, bulan Maret 2011;.

SUPRYATNO Bin SARDUJIMIN.Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalamBerita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik.Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang SDA dan Energi di Dinas PSDAdan ESDM Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan WalikotaSemarang Nomor 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014.Bahwa tugas pokok dan fungsi antara lain adalah :1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang sungaidan irigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasiSumber Daya

Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek pembangunan kolamretensi Muktiharjo Kidul dengan melihat DPA Tahun anggaran 2014. 166 Perkara KorupsiBahwa pagu anggaran untuk~ proyek' tersebut sebesarRp.36.200.000.000, sedangkan dana untuk proyek tersebut berasaldari APBD Kota Semarang.Bahwa setahu saksi, syaratsyarat untuk pencairan dana yangdimintakan pengguna anggaran :1) Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS)yang dimintakan oleh pejabat pelaksanakan tekhnis kegiatan danbendahara

SUNOTO di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut: 219 Perkara KorupsiBahwa terdakwa sebagai Sekretaris Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 2821.2/26/2014tanggal 17 Januari 2014.Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Dinas adalahmerencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugaskesekretariatan, bidang rekayasa tekhnis, bidang sumberdaya

Pekerjaan pembuatan jalan hantar. 220 Perkara KorupsiPekerjaan Kolam Retensi.Pekerjaan Saluran penghubung (dempel ke kolam retensi).Pekerjaan saluranPekerjaan Mekanical dan Elektrical.Pekerjaan Rumah Pompa.Pekerjaan Rumah Penjaga.oO ON aa S &Pekerjaan lain lain.Bahwa terdakwa mulai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen padatanggal 5 Agustus 2014 sehingga saksi tidak mengetahui mengenai prosespenyusunan spesifikasi tekhnis, Harga Perkiraan sendiri (HPS) serta prosespelelangannya.

Yang mempunyai inisiatifuntuk menghadap Kepala Dinas semua tim tekhnis PPKom, PPTK, DireksiLapangan, PPHP dan Konsultan Supervisi.e Bahwa yang menghadap Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran:> PPHP : Yosep, Isworo Syamsul, Budi Tri Nasril, Indriyasari dan toufik.> PPTK: sdr.

tebas/Tebang Tanah KasDesa Sungai Puring.Bahwa Terdakwa berdasarkan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desauntuk menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya mencakup Alokasi Dana Desa Sungai Puring tahun 2008,2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014, tidak pernah melakukansosialisasi kepada aparatur pemerintah Desa dan warga masyarakat jikaDesa Sungai Puring telah menerima Alokasi Dana Desa dari PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis

Plk.Kabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa cq TimPelaksana Kegiatan untuk pengelolaan kegiatan yang di biayai olehAlokasi Dana Desa (ADD).

Foto copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007.12. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.13.

Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tekhnis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007.15. Foto copy lembar disposisi Nomor agenda : 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat : 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.16.

Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh Kebun seluruhnya dikirim kepabrik yang selanjutnya digunakan oleh Pabrik untuk diolah menjadi CPO danInti Sawit yang selanjutnya diserahkan kepada pihak lain, serta jika kapasitasproduksi over load atau pabrik terjadi masalah tekhnis memungkinkandiserahkan kepada pihak lain;d.

Saksi tim tekhnis. Saksi Bendahara Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Saksi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tabalong. Keterangan ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Alat bukti surat sebanyak 15 Dokumen/Surat sebagaimana yang telahterlampir dalam berkas perkara. Dan keterangan Terdakwa Hj. NENI KURNAENI binti H. MUHAMMADAMIN.Adapun faktafakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :e Terdakwa selaku Direktris PT.

yang memiliki Kewenangan untuk menerbitkan surat kKeputusan PTDH untukpangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkatBripbka dikesatuan Polres Lhokseumawe yang ditempatkan di SubsektorGeurudong Pase (vide bukti T3 dan keterangan saksi Irhamni), dalam hal iniwilayah Polres Lhokseumawe tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian DaerahAceh, sehingga jika dihubungkan dengan Panduan Tekhnis

benturan ataupun bantingan akanberubah menjadi sebuah septima yang stabil yang dapat mengeluarkan gasdan tekanan tinggi serta dapat mengeluarkan panastinggi ;Bahwa kalau dilihat dari defenisinya tipetipe bahan peledak ada 2 (dua)yaitu Hight Explosive dan Low Explosive ;Bahwa kalau bom adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari kesing atauwadah, ada isian bahan peledak, ada detonator, ada pemicu, adaswichnya 5 Bahwa kalau bom militer adalah bom yang dibuat oleh suatu pabrik yangmempunyai spesifikasi tekhnis

Sarwanis Royrick, MM.Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam membantu KepalaDinas untuk melaksanakan rencana tekhnis dan dalam melaksanakan pengembangan danpeningkatan mutu pendidikan SLTP, Sekolah Menengah Umum serta Sekolah MenengahKejuruan yaitu menerima sisa dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap danPengawas Sekolah yang tidak disalurkan oleh Drs.

tidakdimaknaipenyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor (huruf tebal daripenulis), dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.Menimbang, bahwa dari rumusan diktum putusan Mahkamah konstitusitersebut, bahwa jelas yang wajib diberi tahu dan diserahi SPDP sala satunyaadalah terlapor, bukan tersangka;Menimbang, bahwa Tersangaka dan Terlapor adalah dua terminologihukum atau dua istilah tekhnis

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama ataubersekutu.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Bahwa proses pelelangan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, karenapeserta lelang tidak memenuhi persyaratan tekhnis. Bahwa jenis barang yang dilelang tender adalah : No. Jenis barang Jlh1. SISTEM KONTROL MOTOR 2 unitdan SENSOR ROBOT2. ROBOT SISTEM 4 RODA dan 2 unitSENSOR ULTRASONICROBOCAR3. FACTORY PNEUMATIC 2 unitROBOT TRAINER4. POWER QUALITY 1 unitANALYZER5. MICROWAVE NETWORK 1 unitANALYZER besertaASSESORIES6. NOTE BOOK +EXTERNAL 1 unitMEMORY7.

Karya Medika denganhasil Evaluasi Administrasi tidak memenuhi, evaluasi tekhnis hasilnyamemenuhi. Bahwa didalam proses lelang ada syarat SIUP harus kwalifikasi Besar,sedangkan CV. Karya Medika SIUP kwalifikasi Menengah. Bahwa spesifikasi teknik robot merupakan produk dari Korea yangdidistribusikan oleh PT. GET. Bahwa pemenang lelang adalah CV. Karya Medika. Bahwa saksi tidak setuju CV. Karya Medika diusulkan sebagai calonpemenang lelang. Bahwa saksi kenal dengan Herman Taher Als.

bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahantidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantulyang menyebutkan : Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis

bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahantidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantulyang menyebutkan :63 Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis

DIDI NURHADI ;Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang sebesar Rp. 9.000.000,tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah menerima Juklak maupun Juknis dan juga tidakpernah mendapatkan pembekalan tekhnis mengenai pelaksanaan kegaiatnKeaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013 ;Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000, sebesar Rp. 1.500.000, telahdipergunakan untuk keperluan seharihari sedangkan Rp. 1.500.000,sisanya masih ada yang rencananya akan diserahkan kepada sdr.HAMDAN namun sampai dengan saat ini belum pernah

CARYONO ;Bahwa saksi pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bintek) untuk Juknisdan Juklak mengenai pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional disebuah Hotel di Bandung selama 2 (dua) hari;Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan Surat Keterangan MelekAksara (SUKMA) atau Sertifikat ;Bahwa uang dana KF selebihnya dipegang oleh Sdr.

NUNUNG BUDIANA ;Bahwa sekitar bulan Januari 2013 pengumpulan' parapenyelenggara/sanggar tersebut untuk mendapatkan penjelasanmengenai tekhnis pengajuan namanama penyelenggaraKeaksaran Fungsional (KF);Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 sdr. Nunung Budianamemberitahukan dana program KF dapat dicairkan dan memintakepada seluruh penyelenggara Kecamatan se Kabupaten Cirebonuntuk memperbaiki proposal dan dikirim kepada sdr. NunungBudiana oleh terdakwa bersama dengan sdr.

KUSRIYATI untuk mengantarkanproposal permohonan bantuan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF)setelah sosialisasi kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yangdiselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi tidak pernah membukabuka ataupun menghitung jumlahkeseluruhan proposal tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara Bimtek (Bimbingan Tekhnis)terkait pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013Kabupaten Cirebon Bahwa saksi mengikuti Rapat Sosialisasi yang diselenggarakan

Sistem merit poin ;3) Sistem penilaianbiaya selama umurekonomis ;" Bahwa ketiga sistem penilaian yang telah saksi 145 Perkara Korupsijelaskan tersebut bisa digunakan untuk seluruhpengadaan barang/jasa, tetapi tidak termasuk jasakonsultansi ;Bahwa metode evaluasi penawaran dengan menggunakanSistem Merit Poin bisa digunakan untuk melaksanakanpengadaan barang dan jasa milik pemerintah ;Bahwa menurut ahli, dalam metode penilaian sistemmerit poin menganut asas kesepadanan yaitu prosentaseuntuk nilai tekhnis

menjamin bahwa barangitu. tersedia, sedangkan Kerjasama Operasional atauSubkontrak adalah perjanjian antara pihak rekananyang satu dengan yang lain dalam pengadaanBarang/Jasa ;Bahwa pihak pemenang lelang boleh membeli dari pihaklain asal perusahaan pemenang lelang tersebut yangbertanggungjawab ;Bahwa tindakan kontraktor membeli dari pabrikan lainadalah boleh dan tindakan tersebut tidak termasuksubkontrak, tetapi membeli ;Bahwa yang dimaksud dengan penentuan' bobot nilaiteknis tersebut adalah syarat tekhnis

tidakdiatur dalam Keppres, tetapi dapat mengacu kepadakualitas barang dan harganya yang diperoleh dari148hasil survey untuk menentukan HPS ;" Bahwa untuk jasa konsultansi, yang dinilai bukankualitas barang dan harganya, melainkan menyangkutkredibilitas orangnya dan harga yang diminta ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan sebagai berikut Bahwa terdakwa menolakketerangan ahli, karena yangbersangkutan tidak memenuhisyarat sebagai ahli ; Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis

Adi Reka Tama Rp356.015.000,00 ;Sehingga Kerugian Keuangan NegaraRp.216.150.000,00 ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan, yaitu Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis dannilai untuk harga tidakharus sama seperti yangditerangkan Ahli (50 : 50)seperti contoh yang terdapat152dalam Lampiran Keppres No.80 tahun 2008, melainkanapabila Pengguna Barangmenghendaki barang yangberkualitas baik, makaprosentase nilai teknisharus lebih tinggi dariprosentase nilai harga, danterdakwa

12September 2011, sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Desember 2011 (91 hari) ;2 Bahwa, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarhukum karena tidak satupun alasanalasan ketentuan yang dapat dijadikan alasanuntuk menyatakan Tergugat melanggar Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;3 Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat telah mendalilkanbahwa perizinan yang dimilikinya telah memenuhi persyaratan administratifmaupun tekhnis

ROSHINI INDONESIA( Tergugat ) adalah sebanyak 10.000, (Sepuluh ribu) saham atauseluruhnya berjumlah 1.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);5.2 Bahwa berdasarkan uraian dalam ayat 4.1 diatas maka Jelas bahwaTergugat dalam perkara A quo adalah bukan perusahaan Publik (GoPublik) atau Perseroan yang berbentuk Terbuka, melainkan sebuahPerseroan yang tertutup oleh karenanya tidaklah termasuk kedalamperseroan yang diatur dalam Pedoman Tekhnis Administrasi dan TeknikPeradilan Umum buku II edisi tahun 2007