Ditemukan 4626 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : amandeep
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN, SH. M.Hum.
Terdakwa:
TUBAGUS IMAN ARIYADI
559 — 183
  • pemerintah kota Cilegon;

    28. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Transmart di kawasan Sumampir;

    29. 1 (satu) bundel asli Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Transmart di kawasan Sumampir;

    30. 1 (satu) lembar dokumen Amandemen

    ke-2 nomor : 66/IKT-HC/VI/2017 yang merupakan amandemen terhadap ikatan kerja untuk masa ikatan kerja nomor : 855/IKT-HC/VIII/2016 yang ditandangani oleh SATIYOBUDI SANTOSO sebagai pihak pertama dan BAYU DWINANTO UTOMO sebagai pihak kedua;

    31. 1 (satu) buah bisnis file warna kuning yang di dalamnya berisi dokumen sebagai berikut:

    31.1. 1 (satu) lembar surat nomor PK.01.02/0013/2017 perihal permohonan pembahasan dan persetujuan dokumen ANDAL dan RKL/RPL, 1 (satu) lembar

    PROYO BUDIANTO IR MM;

    44.10. 2 lembar fotokopi Peta Orientasi PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON;

    44.11. 1 (satu) bundel fotokopian akta Perubahan Anggaran Dasar PT KRAKATAU INDUSTRIAL CILEGON dari IMAS FATIMAH S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

    44.12. 3 lembar print out Uraian Singkat Unit Usaha Hotel The Royale Krakatau ditandatangani oleh RIZA PAHLEVI SEBAGAI Senior officer divisi legal dan adm;

    45. 1 (satu) bundel dokumen Draft Amandemen

Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 38/PID.TPK/2020/PT SBY
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : T.W. FEBRIANTI RAIS, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMANSYAH SOFYAN HADI
340 — 137
  • PJU sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2011, Abdul Muid dan WahyudiPujo Saptono kembali melakukan Amandemen Perjanjian Kerjasamauntuk melanjutkan kerjasama Bisnis Batubara dengan PT. GHI, dan untukHalaman 172 Putusan No. 38/PID.SUSTPK/2020/PT SBYitu PT. PJU akan menambah setoran modal kerjasama ke rekeningbersama/Joint Account, padahal senyatanya PT. PJU sudah mengetahuijika PT. GHI tidak dapat lagi memasok batubara ke PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
Eva Yustiana
Terdakwa:
1.WENNY BUKAMO
2.RECKY SUHARTONO GODIMAN
3.HENGKY THIONO
224 — 15
  • Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK), Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy-Pelingsolit Tahun Anggaran 2016, Kontraktor PT Alfa Berdikari Group;

    137. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg.

Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus
Register : 31-08-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg
Tanggal 6 Desember 2017 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD,SH
Terdakwa:
PT. INDOMINCO MANDIRI
1219 — 715

  • Foto copy Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah B3 Nomor : IMM/CA-2016/0185 tanggal 15 Juli 2016 antara PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara dengan PT Indominco Mandiri dan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah B3

    1 Berkas

    69.

Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
SUHERMAN Als FITO Bin SYAHBUDDIN Alm
112 — 33
  • 1 (satu) dokumen Amandemen 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/DPDTU/SATKER/PPK2/11/2015 tanggal 27 November 2015, Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2015, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan dengan CV. Kharisma Alam.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, S.H.
2.Sukarno, S.H., M.H.
3.Kahfi Yudha Sulthoni, S.H.
4.Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H.
5.Musyawwir Nurtan, S.H.
8.ALFIAN KIAY, S.H.
11.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
12.Lisa Prihatina, S.H.
15.ZULKIFLI MOODUTO, S.H. M.H.
Terdakwa:
YUSAR LAYA, SE
92 — 49
  • (Persero) Sucofindo;
2.4.1 (satu) bundel copy Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT.
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.3.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.4.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen
dan Perumahan Rakyat;
6.22.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/SPK/PPK/Wil.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II TA 2021 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.23.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen
Nomor 1 tanggal 27 April 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.24.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 2 tanggal 28 Mei 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum
Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.25.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 3 tanggal 02 Agustus 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.TPK/2016/PT BTN
Tanggal 29 Februari 2016 — /Terdakwa : BAYU WIJOKONGKO
/Jaksa Penuntut : FATONI HATAM, SH. Diwakili Oleh : AKHMAD, SH.
79 — 0
  • bundel dokumen Teknis PT NURATINDO BANGUN PERKASA Tahun 2010 ;
  • Satu bundel dokumen Harga PT ALFINDO NURATAMA PERKASA Tahun 2010 ;
  • Satu bundel ProposalTeknisuntuk Simulator pesawat latih PT ALFINDO NURATAMA PERKASA Tahun 2010 ;
  • Satu Bundel dokumen Teknis PT PASIFIK PUTRA METROPOLITAN Tahun 2010 ;
  • Satu Bundel Dokumen Administrasi teknis dan biaya PT TUNAS NUSA RAYA DAN PT DASSINDO INTERNUSA SEMESTA Tahun 2010 ;
  • Satu bundel AMANDEMEN
    KONTRAK Nomor : 001/AMD/XI/PPK-A/STPI-2011 tanggal 9 Nopember 2011 antara STPI dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS) ;
  • Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 002/AMD/V/PPK-A/STPI-2012 Tanggal 7 Mei 2012 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS
    ) ;
  • Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 003/AMD/VII/PPK-A/ STPI-2012 Tanggal 6 Juli 2012 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS) ;
  • Satu bundel Spesifikasi Pesawat :
    • TECHNIKAL SPECIFICATION ;
    • BASIC TRAINER SINGLE ENGINE AIRCRAFT AND FLIGHT SIMULATOR INDONESIAN CIVIL AVIATION INSTITUTE CURUG-TANGERANG
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
MARSELUS KELLY PIET Als KELLY Anak dari M. SALIR
107 — 25
  • 1 (satu) dokumen Amandemen 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/DPDTU/SATKER/PPK2/11/2015 tanggal 27 November 2015, Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2015, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan dengan CV. Kharisma Alam.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 21-07-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 25 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Aminullah M Mentemas, S.H.
2.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
3.Zulkifli Mooduto, S.H., M.H.
4.Ricardo, S.H.
5.Junaedy, S.H.
Terdakwa:
ADRIANTO ABDULLAH, SE
145 — 0
  • Manbers Utama;
    12.1 (satu) bundel Amandemen Nomor : 510.2/KPA-Perindagkop, UMKM & PM/AMD/48.c/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 atas Kontrak Nomor : 510.2/KPA/Perindagkop, UMKM & PM/21/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 Pelaksana CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
651 — 648 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Dalam risalahpembahasan amandemen UUD 1945 (BAB II hal. 130135) secarategas disebutkan fungsi BPKP dalam hal "audit kKeuangan" telahdihilangkan bahkan secara instansional disarankan dihilangkan untukmenghindari tumpang tindin pelaksanaan audit atau pemeriksaankeuangan negara di Indonesia.Bahwa selain itu, menurut PEMOHON KASASI, Nota Kesepahamanantara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian RI dan BPKP Nomor :KEP109/A/JA/09/2007, Nomor.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
563 — 293
  • (Pada saat itu, MPR adalah lembaga yang melaksanakankedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD1945 (sebelum amandemen ketiga)Keputusan Sidang Kabinet Tanggal 7 Maret 2002(Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002) (BUKTI P8");Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentangPemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debituryang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau TindakanHukum Kepada Debitur yang Tidak MenyelesaikanKewajibannya Berdasarkan Penyelesaian KewajibanHal 8 dari 272 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
54 — 14
  • dengan kontrak dan tidakpernah mengajukan perubahan gambar atau bangunan selama kontrak, dantim PPHP tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai adanya perubahanbangunan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH DesaHarumandala.Bahwa pada saat ada serah terima dari Kontraktor ada Comissioning test ataupengujian operasi PLTMH yang dilaksanakan oleh kontraktor yang dihadiri dandisaksikan oleh Tim PPHP dan dinyatakan oleh tim PPHP telah berjalandengan baik dan dapat digunakan.Bahwa tidak ada amandemen
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 16 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE
91 — 72
  • Batas akhir masa kontrak dimaksudadalah tanggal 04 Juli 2013, dan setelah batas akhir kontrak dimaksudtidak ada addendum kontrak/ amandemen kontrak / cco yang dilakukansehubungan dengan kegiatan pengadaan dimaksud.Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengawasi pekerjaan dimaksudadalah terdakwa selaku PPK dan saudara ABDURAHMAN TEY(mantan seketaris Badan Kesbangpol Linmas Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 185 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. ACEP TURISNO, M.Si
86 — 17
  • kontrakdan tidak pernah mengajukan perubahan gambar atau bangunan selamakontrak, dan tim PPHP tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenaiadanya perubahan bangunan yang ada dalam pelaksanaan pembangunanPLTMH Desa Harumandala.Bahwa benar pada saat ada serah terima dari Kontraktor adaComissioning test atau pengujian operasi PLTMH yang dilaksanakan olehkontraktor yang dihadiri dan disaksikan oleh Tim PPHP dan dinyatakanoleh tim PPHP telah berjalan dengan baik dan dapat digunakan.Bahwa benar tidak ada amandemen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
182 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Upah MinimumKabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;Poin 17 Kabupaten Bekasi:A.Upah MinimumKabupaten Bekasi Rp2.002.000,00;D.Kelompok III Rp2.042.040,00;IIl.17 Industri Textil: Kode 1711 Industri persiapan, pemintalan, pertenunan textil; Kode 1725 Industri penyelesaian akhir (finishing) textile;11.18 Industri pakaian jadi; Kode 1810 Industri pakai jadi dan perlengkapannya, kecualipakaian jadi berbulu;Terkait kebebasan kegiatan organisasi, istimidasi Serikat Pekerja ;UndangUndang Dasar 1945 Hasil Amandemen
    Pengakuan 2(dua) Anggota Serikat Pekerja (Sdri Reno NurHajatiah, Sdri Nurani) Bukti P18, BuktiP19Bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 Hasil Amandemen,Bab X Hak Asasi Manusia;Pasal 28 d ayat (1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi ManusiaBAB Ketentuan Umum,Pasal 3:(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-12-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN PALU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 12 Maret 2018 — RESMIN LAZE, S.Sos
134 — 38
  • Sigi No.360/025/BPBD/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang pembentukan panitia pemeriksa / penilai hasil akhir pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penyerahan pertama PHO (Provosional Hand Over) dan penyerahan terkahir (Final Hand Over) serta panitia peneliti kontrak (Amandemen/cco) Pada BPBD Kabupaten Sigi T.A. 2013.13. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Perubahannya No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;14. 1 (satu) bundel foto
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2750 — 4240
  • Dalam sistem internasional adabeberapa ketentuan hukum yang diratifikasi oleh Pemerintan Indonesiamelalui UndangUndang No. 12 Tahun 2005 sedangkan dalam hukumnasional ada konstitusi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat,berfikir dan menulis, termasuk di Sana ada kebebasan pers;Bahwa Pers pernah diupayakan konstitusionalnya pada saat BadanKonstituante, tapi batal dan dalam proses amandemen, sempat diupayakantapi tidak diadopsi, sekalipun demikian kebebasan pers ada jaminan, karenaketentuan hukum
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
246 — 139
  • tujuan, Pengirim, Penerima, Berat Kotor,kg,Berat bersih,kg, Nomor tempat kargoKeadaan KaharTermin apabila ada kejadian kaharDendaDenda dalam kegagalan pembayaran dari Agen kepada principalJangka waktu perjanjian adalah 5 (lima) tahunArbritasiApabila terjadi sengketa memilih badan arbritasi pada negarasetempat ;Biaya Tambahan (provisi) atau termin special End user adalah pengguna dari brang tertulis Agen memastikan tidak mengirimkan barang ketempat lain (Sesuaidengan end user) Adanya tambahan atau amandemen
    BRI Cabang Kramat adalah sejakTanggal 11 Desember 2012 sampai dengan expirednya adalah Tanggal 11Desember 2013, terhadap L/C tersebut tidak dilakukan perpanjanganwaktu berlakunya L/C, akan tetapi terdapat amandemen perubahan nilaiL/C yang semula sebesar USD 3,533,673.33 menjadi USD 3,592,007.73(Sesuai nilai kontrak nomor : 047/1056/DA/DP/2012/AU, Tanggal 9 Agustus2012);Bahwa terhadap L/C tersebut sempat dicairkan sebesar USD3,592,007.73., sedangkan mekanisme pencairannya adalah dilakukanmelalui system
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PT AMBON Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TITTO JAELANI, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
868 — 232
154. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali Leku.
155. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 620-04/6/BA-AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali Leku.
Wahaolo (DAK UD)) nomor kontrak: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016 senilai Rp 8.906.846.000,-
238. 1 (satu) bundle Amandemen 01 Nomor: ADD.01/620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 nilai amandemen 01 Rp 6.211.527.000,-.
239. 1 (satu) bundle Addendum 02 Nomor: ADD.02/620.03.c/SP-JLN/PPK/XI/2016 tertanggal 01 November 2016 nilai kontrak Rp 6.211.527.000,-.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Yusirwan (Terdakwa)
158 — 42
  • SisaPembayaran tersebut belum dilakukan kepada Pak Arsat karenakita masih menunggu amandemen penutup MC.100 dari PPK.Yang mengetahui jumlah yang telah dibayarkan dan yang belumdibayarkan kepada sdr. Arsat adalah sdr. M. Zaini Yahya.Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran 100% dari nilaikontrak dalam pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya Batamdalam Rangka Perwujudan Kota Hijau di KSN Kota BatamProvinsi Kepulauan Riau.