Ditemukan 4634 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : amandeep
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
204 — 139
  • selama gambar itudari awal sampai akhir tidak berubah, bila ada perubahan maka fixprice tidak berlaku kecuali ada tambahan dana 10 (sepuluh) persen;Bahwa Bupati tidak berwenang/ berhak memutuskanpekerjaan/kontrak, ketika ada kesepakatan seperti terjadinya gempabumi, harga minyak naik;Bahwa tidak ada sanksi untuk pemutusan kontrak yang dilakukan olehBupati hanya kontraktor bisa mengajukan komplen/ claim;Bahwa denda dapat dikenakan bila tidak diamendemen atau tidakdiperpanjang kontraknya bila ada amandemen
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 38/PID.TPK/2020/PT SBY
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : T.W. FEBRIANTI RAIS, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMANSYAH SOFYAN HADI
347 — 141
  • PJU sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2011, Abdul Muid dan WahyudiPujo Saptono kembali melakukan Amandemen Perjanjian Kerjasamauntuk melanjutkan kerjasama Bisnis Batubara dengan PT. GHI, dan untukHalaman 172 Putusan No. 38/PID.SUSTPK/2020/PT SBYitu PT. PJU akan menambah setoran modal kerjasama ke rekeningbersama/Joint Account, padahal senyatanya PT. PJU sudah mengetahuijika PT. GHI tidak dapat lagi memasok batubara ke PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN, SH. M.Hum.
Terdakwa:
TUBAGUS IMAN ARIYADI
566 — 183
  • pemerintah kota Cilegon;

    28. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Transmart di kawasan Sumampir;

    29. 1 (satu) bundel asli Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Transmart di kawasan Sumampir;

    30. 1 (satu) lembar dokumen Amandemen

    ke-2 nomor : 66/IKT-HC/VI/2017 yang merupakan amandemen terhadap ikatan kerja untuk masa ikatan kerja nomor : 855/IKT-HC/VIII/2016 yang ditandangani oleh SATIYOBUDI SANTOSO sebagai pihak pertama dan BAYU DWINANTO UTOMO sebagai pihak kedua;

    31. 1 (satu) buah bisnis file warna kuning yang di dalamnya berisi dokumen sebagai berikut:

    31.1. 1 (satu) lembar surat nomor PK.01.02/0013/2017 perihal permohonan pembahasan dan persetujuan dokumen ANDAL dan RKL/RPL, 1 (satu) lembar

    PROYO BUDIANTO IR MM;

    44.10. 2 lembar fotokopi Peta Orientasi PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON;

    44.11. 1 (satu) bundel fotokopian akta Perubahan Anggaran Dasar PT KRAKATAU INDUSTRIAL CILEGON dari IMAS FATIMAH S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

    44.12. 3 lembar print out Uraian Singkat Unit Usaha Hotel The Royale Krakatau ditandatangani oleh RIZA PAHLEVI SEBAGAI Senior officer divisi legal dan adm;

    45. 1 (satu) bundel dokumen Draft Amandemen

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. BANGUN NUANSA PERSADA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
94 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya tidak memenuhicukup syarat untuk dijadikan alas hak Pendaftarakan Tanah, apalagi ternyata aktatersebut dibuat di atas Sertipikat Hak Milik/objek sengketa yang telah diterbitkanTahun 1975 1978 oleh Tergugat;Sama kita ketahui bahwa hak milik dilindungi dalam konstitusi Indonesia.Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen menyebutkan pada Pasal 28Gayat (1) sebagai berikut : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaanya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
587 — 453
  • membuat Undangundang secara positif untuk merumuskan normanorma baru;Bahwa tentang Putusan MK itu konstruktif dan perlu diikuti dan Sangatkonstuktif dan sangat relevan dengan perkembangan jaman dimanaHal 109 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Selsekarang Indonesia tentu berbeda dengan saat KUHAP dirumuskan padatahun 1981 dimana rezim hukum Hak Asasi Manusia Internasional belummempengaruhi begitu luas terhadap hukum nasional Indonesia sekarangsetelah reformasi apalagi setelah terjadi amandemen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
310 — 270
  • Dalam paparan tersebut bukan hanya dibahastentang FAT dan Preshipment namun juga dijelaskanbahwa persiapan pengiriman helikopter ke Indonesia,konfigurasi 24 seat, program training dan paparankelengkapanyang sudah dipasang oleh pihak pabrikanHal 55 dari 218 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel6.35.6.36.6.37.untuk memenuhi konfigurasi Sesuai permintaan TNI AUpada Saat itu;Bahwa berdasarkan rapat Pada tanggal 30 Desember 2016di tanda tangani Amandemen No. 1 dari kontrak jual belliNo.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
MARSELUS KELLY PIET Als KELLY Anak dari M. SALIR
111 — 25
  • 1 (satu) dokumen Amandemen 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/DPDTU/SATKER/PPK2/11/2015 tanggal 27 November 2015, Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2015, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan dengan CV. Kharisma Alam.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus
Register : 31-08-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg
Tanggal 6 Desember 2017 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD,SH
Terdakwa:
PT. INDOMINCO MANDIRI
1244 — 727

  • Foto copy Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah B3 Nomor : IMM/CA-2016/0185 tanggal 15 Juli 2016 antara PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara dengan PT Indominco Mandiri dan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah B3

    1 Berkas

    69.

Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.TPK/2016/PT BTN
Tanggal 29 Februari 2016 — /Jaksa Penuntut : IMMANUEL RICHENDRY HOT, SH. Diwakili Oleh : LINA MAHANI HARAHAP, SH.
/Terdakwa : Drs. ARWAN ARUCHYAT
93 — 0
  • PASIFIK PUTRA METROPOLITAN Tahun 2010 ;
  • Satu Bundel Dokumen Administrasi teknis dan biaya PT TUNAS NUSA RAYA DAN PT. DASSINDO INTERNUSA SEMESTA Tahun 2010 ;

    • 7. Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 001/AMD/XI/ PPK-A/STPI-2011 tanggal 9 Nopember 2011 antara STPI dengan PT.

    Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 002/AMD/V/ PPK-A/STPI-2012 Tanggal 7 Mei 2012 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS) ;

    9. Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 003/AMD/VII/ PPK-A/STPI-2012 Tanggal 6 Juli 2012 antara SEKOLAH

Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 21-07-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 25 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Aminullah M Mentemas, S.H.
2.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
3.Zulkifli Mooduto, S.H., M.H.
4.Ricardo, S.H.
5.Junaedy, S.H.
Terdakwa:
ADRIANTO ABDULLAH, SE
153 — 0
  • Manbers Utama;
    12.1 (satu) bundel Amandemen Nomor : 510.2/KPA-Perindagkop, UMKM & PM/AMD/48.c/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 atas Kontrak Nomor : 510.2/KPA/Perindagkop, UMKM & PM/21/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 Pelaksana CV.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.TPK/2016/PT BTN
Tanggal 29 Februari 2016 — /Terdakwa : BAYU WIJOKONGKO
/Jaksa Penuntut : FATONI HATAM, SH. Diwakili Oleh : AKHMAD, SH.
83 — 0
  • bundel dokumen Teknis PT NURATINDO BANGUN PERKASA Tahun 2010 ;
  • Satu bundel dokumen Harga PT ALFINDO NURATAMA PERKASA Tahun 2010 ;
  • Satu bundel ProposalTeknisuntuk Simulator pesawat latih PT ALFINDO NURATAMA PERKASA Tahun 2010 ;
  • Satu Bundel dokumen Teknis PT PASIFIK PUTRA METROPOLITAN Tahun 2010 ;
  • Satu Bundel Dokumen Administrasi teknis dan biaya PT TUNAS NUSA RAYA DAN PT DASSINDO INTERNUSA SEMESTA Tahun 2010 ;
  • Satu bundel AMANDEMEN
    KONTRAK Nomor : 001/AMD/XI/PPK-A/STPI-2011 tanggal 9 Nopember 2011 antara STPI dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS) ;
  • Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 002/AMD/V/PPK-A/STPI-2012 Tanggal 7 Mei 2012 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS
    ) ;
  • Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 003/AMD/VII/PPK-A/ STPI-2012 Tanggal 6 Juli 2012 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS) ;
  • Satu bundel Spesifikasi Pesawat :
    • TECHNIKAL SPECIFICATION ;
    • BASIC TRAINER SINGLE ENGINE AIRCRAFT AND FLIGHT SIMULATOR INDONESIAN CIVIL AVIATION INSTITUTE CURUG-TANGERANG
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
SUHERMAN Als FITO Bin SYAHBUDDIN Alm
114 — 33
  • 1 (satu) dokumen Amandemen 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/DPDTU/SATKER/PPK2/11/2015 tanggal 27 November 2015, Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2015, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan dengan CV. Kharisma Alam.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, S.H.
2.Sukarno, S.H., M.H.
3.Kahfi Yudha Sulthoni, S.H.
4.Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H.
5.Musyawwir Nurtan, S.H.
8.ALFIAN KIAY, S.H.
11.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
12.Lisa Prihatina, S.H.
15.ZULKIFLI MOODUTO, S.H. M.H.
Terdakwa:
YUSAR LAYA, SE
97 — 53
  • (Persero) Sucofindo;
2.4.1 (satu) bundel copy Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT.
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.3.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.4.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen
dan Perumahan Rakyat;
6.22.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/SPK/PPK/Wil.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II TA 2021 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.23.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen
Nomor 1 tanggal 27 April 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.24.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 2 tanggal 28 Mei 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum
Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.25.1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 3 tanggal 02 Agustus 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
57 — 14
  • dengan kontrak dan tidakpernah mengajukan perubahan gambar atau bangunan selama kontrak, dantim PPHP tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai adanya perubahanbangunan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH DesaHarumandala.Bahwa pada saat ada serah terima dari Kontraktor ada Comissioning test ataupengujian operasi PLTMH yang dilaksanakan oleh kontraktor yang dihadiri dandisaksikan oleh Tim PPHP dan dinyatakan oleh tim PPHP telah berjalandengan baik dan dapat digunakan.Bahwa tidak ada amandemen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
184 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Upah MinimumKabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;Poin 17 Kabupaten Bekasi:A.Upah MinimumKabupaten Bekasi Rp2.002.000,00;D.Kelompok III Rp2.042.040,00;IIl.17 Industri Textil: Kode 1711 Industri persiapan, pemintalan, pertenunan textil; Kode 1725 Industri penyelesaian akhir (finishing) textile;11.18 Industri pakaian jadi; Kode 1810 Industri pakai jadi dan perlengkapannya, kecualipakaian jadi berbulu;Terkait kebebasan kegiatan organisasi, istimidasi Serikat Pekerja ;UndangUndang Dasar 1945 Hasil Amandemen
    Pengakuan 2(dua) Anggota Serikat Pekerja (Sdri Reno NurHajatiah, Sdri Nurani) Bukti P18, BuktiP19Bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 Hasil Amandemen,Bab X Hak Asasi Manusia;Pasal 28 d ayat (1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi ManusiaBAB Ketentuan Umum,Pasal 3:(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 16 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE
96 — 72
  • Batas akhir masa kontrak dimaksudadalah tanggal 04 Juli 2013, dan setelah batas akhir kontrak dimaksudtidak ada addendum kontrak/ amandemen kontrak / cco yang dilakukansehubungan dengan kegiatan pengadaan dimaksud.Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengawasi pekerjaan dimaksudadalah terdakwa selaku PPK dan saudara ABDURAHMAN TEY(mantan seketaris Badan Kesbangpol Linmas Kab.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
592 — 305
  • (Pada saat itu, MPR adalah lembaga yang melaksanakankedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD1945 (sebelum amandemen ketiga)Keputusan Sidang Kabinet Tanggal 7 Maret 2002(Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002) (BUKTI P8");Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentangPemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debituryang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau TindakanHukum Kepada Debitur yang Tidak MenyelesaikanKewajibannya Berdasarkan Penyelesaian KewajibanHal 8 dari 272 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 185 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. ACEP TURISNO, M.Si
90 — 17
  • kontrakdan tidak pernah mengajukan perubahan gambar atau bangunan selamakontrak, dan tim PPHP tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenaiadanya perubahan bangunan yang ada dalam pelaksanaan pembangunanPLTMH Desa Harumandala.Bahwa benar pada saat ada serah terima dari Kontraktor adaComissioning test atau pengujian operasi PLTMH yang dilaksanakan olehkontraktor yang dihadiri dan disaksikan oleh Tim PPHP dan dinyatakanoleh tim PPHP telah berjalan dengan baik dan dapat digunakan.Bahwa benar tidak ada amandemen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
664 — 660 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Dalam risalahpembahasan amandemen UUD 1945 (BAB II hal. 130135) secarategas disebutkan fungsi BPKP dalam hal "audit kKeuangan" telahdihilangkan bahkan secara instansional disarankan dihilangkan untukmenghindari tumpang tindin pelaksanaan audit atau pemeriksaankeuangan negara di Indonesia.Bahwa selain itu, menurut PEMOHON KASASI, Nota Kesepahamanantara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian RI dan BPKP Nomor :KEP109/A/JA/09/2007, Nomor.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-12-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN PALU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 12 Maret 2018 — RESMIN LAZE, S.Sos
135 — 38
  • Sigi No.360/025/BPBD/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang pembentukan panitia pemeriksa / penilai hasil akhir pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penyerahan pertama PHO (Provosional Hand Over) dan penyerahan terkahir (Final Hand Over) serta panitia peneliti kontrak (Amandemen/cco) Pada BPBD Kabupaten Sigi T.A. 2013.13. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Perubahannya No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;14. 1 (satu) bundel foto